Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Wakil Ketua BPK: Penguatan karakter ASN jadi kebutuhan institusional

    Wakil Ketua BPK: Penguatan karakter ASN jadi kebutuhan institusional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan penguatan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kebutuhan institusional.

    “Peran ASN BPK yang dilandasi semangat BerAKHLAK dan nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas dan profesionalisme, sangat menentukan kualitas pemeriksaan dan kepercayaan masyarakat terhadap BPK,” katanya saat membuka pelatihan dasar (latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Tahun 2025 tahap klasikal di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Diklat PKN), dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan urgensi pembinaan karakter dan jati diri ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa.

    Menurut Budi, latsar tahapan klasikal menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai dasar ASN yang dirumuskan dalam BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

    “Nilai-nilai BerAKHLAK adalah nilai-nilai fundamental yang ditetapkan pemerintah untuk menyatukan budaya kerja seluruh ASN di Indonesia. Nilai-nilai ini bukan sekadar panduan perilaku, tetapi harus menjadi kompas moral dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar dia.

    BPK disebut menjadi institusi yang memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Melalui tugas tersebut, BPK diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Saya tekankan sekali lagi bahwa pelatihan ini bukan sekadar proses administratif untuk memenuhi persyaratan pengangkatan CPNS menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), tetapi merupakan investasi karakter,” ungkap Wakil Ketua BPK.

    Budi berharap manajemen Badiklat PKN bekerja sama dengan Rindam Jaya dapat membangun karakter mental yang tangguh, serta jiwa korsa yang utuh bagi peserta latsar. Wakil Ketua BPK meminta para kepala satuan kerja dapat menjadi mentor yang dapat membimbing dan menjaga etika para CPNS hingga menjadi ASN unggul.

    Kepala Badan Diklat PKN BPK R. Yudi Ramdan Budiman turut melaporkan bahwa latsar diselenggarakan dalam rangka memenuhi persyaratan pengangkatan CPNS BPK formasi Tahun 2024 menjadi PNS.

    Peserta latsar akan melalui tahapan pelatihan secara klasikal di Badan Diklat PKN BPK, Jakarta. Mereka memperoleh pendalaman materi latsar yang telah diterima sebelumnya pada tahapan self learning dan e-learning latsar, sekaligus pembinaan jasmani dan rohani, pembinaan sikap perilaku, serta penguatan kesadaran bela negara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dalam dua pekan progres cetak sawah rakyat Desa Ujung capai 40 hektare

    Dalam dua pekan progres cetak sawah rakyat Desa Ujung capai 40 hektare

    ANTARA – Progres pembukaan lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, telah mencapai 40 hektare sejak awal Agustus. Pengerjaan yang melibatkan 16 ekskavator dan 40 pekerja ini ditargetkan menuntaskan 359 hektare lahan dalam waktu 50 hari.
    (Irfansyah Naufal Nasution/Syahrudin/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur NTB jelaskan tujuan penerbitan izin pertambangan rakyat

    Gubernur NTB jelaskan tujuan penerbitan izin pertambangan rakyat

    Mataram (ANTARA) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan tujuan penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) melalui skema pembentukan koperasi lokal yang dilakukan oleh sejumlah penambang di Pulau Sumbawa.

    “Pendekatannya bukan izin pertambangan rakyat, tapi optimalisasi potensi pertambangan yang ada di provinsi,” kata Iqbal di Mataram, Kamis (14/8).

    Menurut Iqbal, saat ini instrumen hukum terkait kebijakan tersebut sudah lengkap berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 194.K/MB.01/MEM.B/2025.

    Pemerintah NTB bersama Kepolisian Daerah (Polda) NTB mempercepat penerbitan izin agar manfaat tambang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar dan juga negara.

    Menurut dia, motivasi utama kebijakan itu untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang terjadi selama puluhan tahun terutama penggunaan merkuri dan sianida yang mencemari air dan tanah di sekitar tambang.

    “Apapun keputusan kami, tidak boleh memiliki dampak yang sama dengan pola lama,” kata Iqbal.

    Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan melakukan pemantauan secara ketat terhadap aspek pengelolaan pendapatan dan reklamasi pasca tambang.

    Saat ini tim pemantau sedang melakukan evaluasi proyek percontohan pada 16 lokasi di Nusa Tenggara Barat yang telah disetujui oleh pemerintah pusat.

    Aspek berbagai langkah alternatif harus dilakukan untuk hal yang krusial. Kasus pertambangan ilegal punya dampak sosial yang terlalu besar, sehingga harus fokus melalui ragam aturan yang diberlakukan, katanya, menekankan.

    Walaupun kebijakan penerbitan izin pertambangan rakyat tersebut menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Gubernur NTB bersama Kapolda NTB merasa langkah tersebut cukup ideal untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal di Nusa Tenggara Barat.

    Pewarta: Sugiharto Purnama/Haris Surya Apriandi
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin nilai pengetatan pasokan HGBT berimbas ke manufaktur

    Kemenperin nilai pengetatan pasokan HGBT berimbas ke manufaktur

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan pengetatan pasokan gas dalam program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan harga khusus akan berimbas luas terhadap keberlangsungan industri manufaktur.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyatakan gangguan suplai dan tingginya surcharge gas, seperti tarif sebesar 16,77 dolar AS per MMBTU, memberatkan pelaku usaha, terutama di sektor padat energi seperti industri keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, dan oleokimia.

    Disampaikan dia pihaknya menerima banyak surat dan laporan dari industri pengguna HGBT yang merasakan dampak langsung kebijakan tersebut, serta menyampaikan keprihatinan mendalam atas pengetatan penerapan subsidi gas industri.

    “Seolah-olah ini menjadi masalah klasik yang berulang. Padahal, HGBT adalah keputusan Presiden, yang sudah menetapkan baik harga 6,5 dolar AS per MMBTU dan keberlanjutan pasokannya. Tidak seharusnya ada pihak atau lembaga yang mencoba melakukan subordinasi terhadap perintah Presiden tersebut dalam bentuk menaikkan harga di atas 6,5 dolar AS dan membatasi pasokannya,” kata dia.

    Menurutnya, biaya energi merupakan komponen signifikan dalam struktur biaya produksi pada industri penerima HGBT. Kenaikan harga atau berkurangnya pasokan akan langsung menggerus margin keuntungan, menurunkan utilisasi pabrik, dan dalam jangka panjang menekan minat investor untuk menanamkan modal di sektor manufaktur terutama pada industri di sektor pengguna padat energi.

    Data Kemenperin mencatat, beberapa sektor industri saat ini mulai menunjukkan penurunan utilisasi akibat kendala pasokan gas. Misalnya, industri keramik nasional yang pada semester I-2025 baru mampu mencapai tingkat utilisasi sekitar 70-71 persen, meski telah membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Jika pasokan gas terus terganggu, capaian ini bisa tergerus lagi terutama industri pupuk yang akan memasok kebutuhan pupuk dalam program swasembada pangan Presiden Prabowo,” ucap Febri.

    Febri menekankan bahwa penerima manfaat terbesar dari program HGBT selama ini berasal dari BUMN. Kebutuhan gas industri secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 2.700 MMSCFD, sementara volume HGBT yang tersedia hanya sekitar 1.600 MMSCFD.

    “Di sisi lain, perusahaan industri swasta yang menjadi tulang punggung manufaktur nasional kerap mendapat perlakuan berbeda. Ini menciptakan ketimpangan yang tidak sehat dan berpotensi mengganggu iklim usaha,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, pihaknya mencatat total pekerja yang saat ini menggantungkan nasib pada keberlanjutan pasokan HGBT di sektor industri mencapai 134.794 orang. Apabila pasokan HGBT diketatkan menjadi hanya 48 persen dari kebutuhan, maka sebagian besar pekerja ini berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dari jumlah yang terancam PHK tersebut, rinciannya sebagai berikut: industri pupuk (10.420 pekerja), industri petrokimia (23.006 pekerja), industri oleokimia (12.288 pekerja), industri baja (31.434 pekerja), industri keramik (43.058 pekerja), industri kaca (12.928 pekerja), dan industri sarung tangan karet (1.660 pekerja).

    Kemenperin berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat segera dilakukan untuk memastikan ketersediaan HGBT yang adil dan merata. “Gas bumi adalah sumber energi strategis. Kebijakan terkait HGBT harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan BUMN dan industri swasta, sehingga daya saing industri nasional tetap terjaga,” kata Febri.

    Ia juga mengingatkan bahwa industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar PDB nonmigas dan memiliki peran penting dalam menyerap jutaan tenaga kerja.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kalsel luncurkan gebyar panutan pajak kendaraan bermotor

    Kalsel luncurkan gebyar panutan pajak kendaraan bermotor

    ANTARA – Mulai Agustus-Desember 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemutihan pajak dengan membebaskan seluruh tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta menggratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kegiatan ini menjadi bagian dari Program Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor serangkaian dengan HUT ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan.
    (Latif Thohir/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serapan tenaga kerja diragukan, PCO: Kritik pakai data, bukan perasaan

    Serapan tenaga kerja diragukan, PCO: Kritik pakai data, bukan perasaan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan kritik terkait serapan tenaga kerja sebaiknya dilakukan dengan mengacu pada data resmi, bukan semata pada persepsi atau perasaan.

    “Kalau tidak percaya atau meragukan data silakan kita berdebat untuk menyajikan data yang lain. Jadi tidak hanya pakai perasaan, jadi ada data juga yang disandingkan supaya kita bisa diskusikan soal data itu,” kata Hasan di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan Hasan merespons pemberitaan tentang keraguan serikat buruh terhadap data penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan Kementerian Perindustrian, yang mencapai 303.000 orang pada paruh pertama 2025.

    Hasan menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri mencatat pertumbuhan sekitar 5,6 persen, sementara investasi tumbuh 6,9 persen.

    Adapun hingga Agustus 2025, investasi yang masuk telah menciptakan 1.259.000 lapangan kerja baru.

    “Yang jelas dari BPS, sektor industri tumbuh sekitar 5,6 persen, kemudian juga investasi tumbuh sekitar 6,9 persen. Ini yang menjadi pengungkit pertumbuhan kita,” ujarnya.

    Hasan merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang mencatat lima sektor terbesar merealisasikan investasi pada paruh pertama tahun ini adalah industri logam dasar, transportasi dan telekomunikasi, pertambangan, perumahan, serta kawasan industri.

    “Jadi, kalau misalnya ada yang meragukan silakan munculkan data yang lain, jadi kita kalau mau berdebat data dengan data jadi bisa enak,” kata Hasan.

    Dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2025, kepercayaan industri tercatat sebesar 52,89 poin, atau naik 1,05 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,84.

    Menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu (6/8), tren ini mencerminkan optimisme dan ketahanan pelaku industri nasional di tengah tekanan global dan pelemahan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan China.

    Dia menambahkan geliat pertumbuhan manufaktur tidak hanya tercermin dari angka statistik, tetapi juga dari aktivitas nyata di lapangan.

    Pada semester I tahun 2025, tercatat sebanyak 1.641 perusahaan telah melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan nilai investasi mencapai Rp803,2 triliun.

    Dampak langsung dari ekspansi industri ini adalah penyerapan tenaga kerja baru yang diperkirakan mencapai 303 ribu orang.

    Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disampaikan oleh kementerian lain maupun asosiasi pengusaha.

    ‎Febri menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan industri pengolahan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jenis usaha Kopdes Merah Putih

    Jenis usaha Kopdes Merah Putih

    Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memiliki beberapa jenis usaha yang wajib dijalankan agar dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Membidik dua miliar rupiah di lahan sawah berteknologi

    Membidik dua miliar rupiah di lahan sawah berteknologi

    Tanah Laut, Kalimantan Selatan (ANTARA) – Sore itu, sejumlah pria berdiskusi di bawah rindang pohon di tepi lahan mati yang baru dihidupkan kembali. Mereka merancang strategi cermat demi meraih Rp2 miliar dari lahan bantuan pemerintah itu.

    Berseragam rompi hijau bertuliskan “Brigade Pangan”, mereka adalah para petani muda, garda terdepan swasembada pangan.

    Sebuah peta terbentang di atas meja kayu sederhana menyatukan sebagian tim Brigade Pangan di Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan itu.

    Mereka membentuk lingkaran, rapat, berdiskusi serius mengenai strategi untuk mengelola sawah yang ditugaskan negara kepada para pasukan penggarap sawah berteknologi. Semua tahu, keberhasilan ini akan jadi kebanggaan daerah.

    Di sekitar mereka, hamparan tanah hitam terbentang luas. Beberapa titik sudah terlihat parit irigasi buatan, tanda awal persiapan tanam di lahan seluas 359 hektare yang disiapkan pemerintah itu.

    Kawasan di pelosok Desa Ujung ditetapkan Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai tempat percontohan pengolahan pertanian modern yang diolah Brigade Pangan.

    Teknologi jadi senjata utama. Mereka tahu, kerja di sawah modern bukan hanya soal menanam dan memanen. Ada manajemen, data, dan strategi pasar yang tak boleh diabaikan.

    Suara tawa sesekali pecah, memecah ketegangan diskusi. Keakraban itu menjadi modal sosial, menguatkan rasa saling percaya di antara mereka sebagai satu tim.

    Brigade Pangan Ujung Jaya di Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati melalukan rapat pembasan persiapan tanam dilahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Desa Ujung, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kamis (14/8/2025). ANTARA/Harianto

    Kehadiran brigade yang dibentuk Kementerian Pertanian dengan pendampingan pemerintah daerah dapat membawa harapan bagi kemajuan ekonomi. Jika berhasil, hasil panen akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan desa secara signifikan.

    Rapat kecil itu berakhir dengan kesepakatan jelas. Mereka akan mulai menanam pada lahan yang ditetapkan seluas kurang lebih 230 hektare, bergerak bersamaan dengan bulan Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Dengan tekad yang mengakar dan visi yang terarah dan kuat, mereka menyatukan langkah dan pikiran agar mencapai misi Rp2 miliar sekali masa panen, dengan estimasi pembagian Rp40 juta per orang.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daop Jember operasikan KA Mutiara Timur Tambahan jelang HUT RI

    Daop Jember operasikan KA Mutiara Timur Tambahan jelang HUT RI

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember kembali mengoperasikan KA Mutiara Timur Tambahan sebagai layanan spesial menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

    “KA Mutiara Timur hadir sebagai kado bagi masyarakat yang ingin bepergian dengan nyaman dan tepat waktu di momen libur panjang peringatan Hari Kemerdekaan RI,” kata Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Cahyo Widiantoro di Jember, Kamis.

    Selama empat hari, mulai Jumat (15/8) hingga Senin (18/8), rangkaian kereta berfasilitas modern itu siap mengantar penumpang melintasi rute Ketapang – Surabaya Gubeng dan sebaliknya.

    KA Mutiara Timur Tambahan relasi Ketapang – Surabaya Gubeng akan berangkat dari Stasiun Ketapang pukul 08.40 WIB, sedangkan untuk relasi sebaliknya, Surabaya Gubeng – Ketapang, akan diberangkatkan dari Stasiun Surabaya Gubeng pukul 21.50 WIB.

    “Penambahan perjalanan itu diharapkan dapat memberikan alternatif pilihan jadwal perjalanan bagi masyarakat, khususnya pada masa libur panjang peringatan Hari Kemerdekaan RI,” tuturnya.

    Ia mengatakan momentum perayaan HUT ke-80 RI selalu menjadi momen meningkatnya mobilitas penumpang, baik untuk keperluan wisata, silaturahmi keluarga, maupun agenda lainnya.

    “Kehadiran KA Mutiara Timur Tambahan itu kami harapkan dapat mengakomodasi lonjakan permintaan tiket sekaligus memberikan kenyamanan perjalanan dengan jadwal keberangkatan yang strategis,” katanya.

    KAI Daop 9 Jember mengimbau calon penumpang untuk segera melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI, website resmi KAI, atau mitra penjualan resmi lainnya, mengingat jumlah kursi yang tersedia terbatas.

    Dengan hadirnya KA Mutiara Timur Tambahan, lanjut dia, KAI berharap masyarakat dapat merayakan kemerdekaan dengan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu, sambil menikmati pelayanan terbaik dari KAI.

    KAI Daop 9 Jember juga menghadirkan program “Promo Merdeka” yakni masyarakat cukup membayar 80 persen dari harga tiket untuk perjalanan khusus pada tanggal 17 Agustus 2025.

    Tiket promo itu dapat dibeli mulai 12–17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, maupun seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI dengan kereta yang ditentukan yakni KA Mutiara Timur, KA Pandalungan, KA Blambangan Ekspres, KA Ijen Ekspres, KA Wijayakusuma, KA Logawa, dan KA Ranggajati.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pekerja lahan di Tanah Laut bekerja 24 jam dukung swasembada pangan

    Pekerja lahan di Tanah Laut bekerja 24 jam dukung swasembada pangan

    Tanah Laut, Kalimantan Selatan (ANTARA) – Pekerja pembukaan lahan program cetak sawah rakyat (CSR) di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bekerja hingga 24 jam demi mempercepat pencapaian target swasembada pangan.

    Pengawas Umum Proyek Program CSR Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut, Kalsel, Deki Yuniarto mengatakan beberapa operator memilih bekerja hingga malam, bahkan ada unit longarm yang beroperasi 24 jam dengan operator tinggal di lokasi menggunakan perahu sebagai tempat tidur.

    “Biasanya, habis Maghrib pekerjaan berhenti sebentar istirahat, habis itu lanjut sekitar jam 8, jam 9 malam, kalau sudah selesai, mereka kadang-kadang pulang. Tapi, ada dua alat pakai longarm karena orang-orang itu di sana pakai istilahnya perahu, pakai perahu untuk tidurnya, nggak ngekos, sehingga dia bisa kerja sampai 24 jam,” kata Deki ditemui di sela pengerjaan proyek itu di Tanah Laut, Kamis.

    Dia menyampaikan kondisi kerja on-site itu memungkinkan pengerjaan tanpa henti, memanfaatkan setiap jam efektif untuk memacu kemajuan proyek cetak sawah rakyat tersebut.

    Menurut Deki, komitmen penuh tim adalah wujud dukungan terhadap percepatan masa tanam dan peningkatan swasembada pangan di daerah.

    Disebutkan, proses pembukaan lahan yang ditargetkan 359 hektare untuk program CSR di Desa Ujung telah dimulai pada awal Agustus 2025 dan kini telah mencapai 37 persen.

    Sebanyak 16 ekskavator dikerahkan, dengan rencana penambahan unit seiring percepatan progres agar target penyelesaian 50 hari kerja dapat tercapai sesuai arahan pemerintah.

    Dia menambahkan cuaca hujan menjadi tantangan terbesar karena membuat jalan licin dan menghambat distribusi material, ditambah potensi kerusakan alat yang memerlukan penanganan cepat agar pekerjaan tetap berjalan.

    Meski begitu, Deki menuturkan dengan dukungan penuh Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto, yang memotivasi tim untuk bekerja lebih keras dan memberikan solusi cepat jika ada hambatan lapangan yang mengancam target waktu pengerjaan.

    “Karena memang harapan dari pemerintah juga ibaratnya waktu yang diberikan cukup, ibaratnya harus menguras konsentrasi, membutuhkan konsentrasi yang lebih. Artinya, kita komitmen,” kata Diki.

    Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto mengatakan penggarapan CSR di Desa Ujung merupakan percontohan yang disiapkan pemerintah yang pengelolaanya bakal dilakukan dengan menggunakan teknologi modern.

    Lebih lanjut, Rahmat mengatakan total program CSR Kementerian Pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut ditargetkan lebih kurang 4.200 hektare.

    “Tapi, baru terlaksana sampai hari ini berkontrak itu 3.800 hektare,” kata Rahmat kepada pekerja konstruksi pembukaan lahan CSR di Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut, Rabu (13/8/2025).

    Ia juga meminta proyek selesai tepat waktu dan mendukung tercapainya swasembada pangan di wilayahnya tanpa penundaan.

    Rahmat mengaku telah minta pelaksana proyek CSR di daerah tersebut agar mempercepat konstruksi demi swasembada pangan, tanpa menunda, sehingga proyek selesai tepat waktu dan kepercayaan negara tetap terjaga.

    Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan cetak sawah rakyat (CSR) seluas 30 ribu hektare di Kalimantan Selatan (Kalsel) guna meningkatkan produksi dan mendorong kemandirian pangan masyarakat setempat secara berkelanjutan dan mewujudkan swasembada pangan.

    “Kami dalam melakukan cetak sawah rakyat di Kalimantan Selatan ini, kami akan cetak 30 ribu hektare,” kata Penanggung Jawab Program Swasembada Pangan Kalsel Mulyono di Tanah Laut.

    Dia menyampaikan saat ini realisasi CSR wilayah Kalimantan Selatan telah terkontrak konstruksi 10.666 hektare yang diharapkan sampai Oktober 2025 bisa mencapai 100 persen.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.