Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Prabowo sebut produksi beras nasional berhasil meningkat

    Prabowo sebut produksi beras nasional berhasil meningkat

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian swasembada pangan dalam 299 hari kerja pemerintahannya, dalam Pidato Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Pemangkasan birokrasi pupuk dan kenaikan harga beli gabah disebutnya sebagai kunci kesejahteraan petani. (Putri Hanifa/Rizky Bagus Dhermawan/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usaha penggilingan padi skala besar harus punya izin dari pemerintah

    Usaha penggilingan padi skala besar harus punya izin dari pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan usaha penggilingan padi berskala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah dalam rangka melindungi kebutuhan dasar rakyat.

    “Usaha penggilingan-penggilingan padi skala besar harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah, kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini,” ujar Prabowo dalam dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Presiden menegaskan, kalau para pelaku usaha tersebut tidak mematuhi hal itu, maka mereka dipersilakan untuk pindah ke bidang lain.

    Langkah tersebut diambil oleh pemerintah dengan pertimbangan cermat untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, tepat kualitas, dan harga yang terjangkau.

    “Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan beras dan penggilingan padi sangat penting bagi hajat hidup banyak orang.

    Kendati demikian, lanjutnya, masih ada segelintir pengusaha yang menggunakan kekuatan mereka untuk mendominasi komoditas beras dan penggilingan padi sehingga membuat masyarakat menjadi kesulitan.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN Batam beri diskon tambah daya 80 persen sambut HUT ke-80 RI

    PLN Batam beri diskon tambah daya 80 persen sambut HUT ke-80 RI

    Batam (ANTARA) – PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menghadirkan diskon biaya tambah daya hingga 80 persen untuk semua golongan pelanggan 1 phasa dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Direktur Utama PT PLN Batam Kwin Fo dalam keterangan tertulis yang diterima di Batam, Jumat, mengatakan program tersebut merupakan bentuk apresiasi PLN Batam kepada pelanggan, sekaligus upaya mempermudah masyarakat mendapatkan akses listrik yang lebih besar dengan biaya lebih terjangkau.

    Program bertajuk “Semarak Kemerdekaan” ini berlangsung mulai 15 hingga 30 Agustus 2025.

    “Dalam semangat memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kami menghadirkan promo Semarak Kemerdekaan agar pelanggan bisa menikmati listrik yang lebih nyaman melalui kemudahan tambah daya. Semoga program ini dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar dia.

    Sebagai informasi, pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA yang ingin naik daya ke 2.200 VA, pada kondisi normal harus membayar Rp1.560.000.

    Namun dengan program tersebut, biaya yang dibayarkan hanya Rp312.000 ditambah Uang Jaminan Langganan (UJL) sebagai jaminan pemakaian listrik selama menjadi pelanggan PLN Batam.

    Kwin Fo menegaskan, promo “Semarak Kemerdekaan” berlaku untuk seluruh golongan pelanggan, mulai dari rumah tangga, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri kecil, hingga sosial.

    “Kesempatan ini sangat sayang untuk dilewatkan. Ke depan, belum tentu ada promo serupa dengan potongan sebesar ini,” katanya, menambahkan.

    Untuk mendapatkan promo itu, pelanggan hanya perlu membawa identitas diri dan bukti pembayaran rekening listrik terakhir ke Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Batam Center, Nagoya, Batu Aji, atau Tiban.

    Pelanggan juga dapat menghubungi Contact Center PLN Batam di (0778) 5702 123, Pelayanan Virtual PLN Batam, atau media sosial resmi PLN Batam.

    Petugas akan dengan senang hati memberikan informasi dan membantu proses pendaftaran.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Indonesia kembali ekspor beras dan jagung, petani pun senyum

    Prabowo: Indonesia kembali ekspor beras dan jagung, petani pun senyum

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Pidato Kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR mengungkapkan keberhasilan pemerintah meningkatkan produksi pangan sehingga Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung ke negara-negara sahabat setelah sempat absen selama puluhan tahun.

    “Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana, para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Jakarta, Jumat.

    Di hadapan seluruh anggota dewan perwakilan rakyat, Presiden Prabowo menjelaskan pencapaian itu karena program-program ketahanan pangan pemerintah yang berjalan selama kurang lebih 10 bulan terakhir. Hasilnya, Presiden mengumumkan Indonesia saat ini surplus produksi beras, dan stok cadangan beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia.

    “Tidak ada negara kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah yang saya pimpin bekerja keras memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua, dan beberapa daerah lain,” kata Presiden Prabowo.

    Tidak hanya ekstensifikasi lahan pertanian, Presiden melanjutkan, pemerintah juga melakukan intensifikasi, di antaranya dengan mendorong produksi pangan di desa-desa, memotong birokrasi penyaluran pupuk hingga pupuk langsung diterima oleh petani, dan pemerintah juga menyalurkan bantuan alat-alat pertanian kepada para petani.

    “Kami juga tingkatkan harga harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram agar petani sebagai produsen menikmati keuntungan yang berarti,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah menindak keras para pelaku usaha yang melakukan manipulasi, penipuan, dan kecurangan-kecurangan. Pernyataan itu disampaikan Presiden di tengah kasus beras kualitas biasa yang dijual dalam kemasan beras premium.

    “Untuk melindungi konsumen Indonesia, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi pangan. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu. Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan,” ujar Presiden Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden: Di tengah perang dagang, ekonomi RI mampu tumbuh 5,12 persen

    Presiden: Di tengah perang dagang, ekonomi RI mampu tumbuh 5,12 persen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan perekonomian Indonesia berhasil tumbuh di atas 5 persen di tengah situasi perang dagang dan konflik politik ekonomi global.

    “Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, tumbuh dalam 5,12 persen dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat saat-saat yang akan mendatang,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Selain itu, lanjutnya, di tengah dunia yang pernah penuh gonjang ganjing, realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2025 telah mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun lalu, dan telah mencapai target APBN 2025 sebelum akhir tahun. Serta berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1.200.000 orang.

    Prabowo mengatakan, ketika Indonesia tidak konsekuen menjalankan Undang-Undang dasar 1945 terjadilah distorsi ekonomi, terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya segelintir orang saja. Terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen selama 7 tahun terakhir, namun tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia.

    Di samping itu, ia mengatakan masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panen, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya.

    “Namun, ketika kita konsekuen menjalankan undang-undang dasar kita dalam 299 hari ini, Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti,” kata Prabowo.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo yakin pasal 33 UUD 1945 benteng pertahanan ekonomi Indonesia

    Prabowo yakin pasal 33 UUD 1945 benteng pertahanan ekonomi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi benteng pertahanan ekonomi Indonesia.

    “Setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal-pasal yang saya sebut pasal-pasal pengaman, seperti pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 adalah benteng pertahanan ekonomi kita,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, pasal 33 ayat 1 menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bukan asas konglomerasi.

    Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

    Presiden mengatakan bahwa komoditas seperti beras dan penggilingan padi merupakan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    Namun, ada sebagian pengusaha yang memanfaatkan kekuatan modal untuk mendominasi dan memanipulasi kehidupan rakyat.

    “Sementara, tidak semua, saya harus fair, ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan modal mereka untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa kita terima,” ujar Prabowo.

    Pada ayat 3, konstitusi mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Sedangkan ayat 4 mengatur penyelenggaraan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan.

    “Jadi efisiensi ini perintah Undang-Undang Dasar. Tapi ada yang demo lawan efisiensi. Berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” kata Presiden.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertumbuhan PDB Inggris melambat ke 0,3 persen pada kuartal II 2025

    Pertumbuhan PDB Inggris melambat ke 0,3 persen pada kuartal II 2025

    London (ANTARA) – Produk Domestik Bruto (PDB) Inggris tumbuh 0,3 persen pada kuartal kedua (Q2) 2025, melambat dari kenaikan 0,7 persen yang tercatat pada kuartal pertama (Q1) 2025, menurut data yang dirilis oleh Kantor Statistik Nasional (Office for National Statistics/ONS) Inggris pada Kamis (14/8).

    Dari tiga sektor utama ekonomi, output konstruksi naik 1,2 persen, menjadikannya kontributor utama pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut. Di dalam industri konstruksi, pekerjaan baru infrastruktur serta perbaikan dan pemeliharaan perumahan pribadi membukukan kenaikan yang kuat, menurut ONS.

    Output jasa naik 0,4 persen, dengan pemrograman komputer dan layanan kesehatan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Sebaliknya, perdagangan grosir dan ritel mengalami penurunan tajam. Output produksi mengalami kontraksi 0,3 persen selama periode April-Juni 2025.

    Foto yang diambil pada 12 September 2020 menunjukkan pemandangan umum Bank of England di London, Inggris. (ANTARA/Xinhua/Han Yan)

    Stuart Morrison, manajer riset di Kamar Dagang Inggris, mengatakan pihaknya melihat pertumbuhan yang lebih baik dari yang diperkirakan pada awal tahun, sebagian besar karena penimbunan menjelang tarif Amerika Serikat (AS).

    “Namun, beban pajak di dalam negeri, di samping kondisi perdagangan global yang tidak menentu, menciptakan lingkungan yang sangat menantang bagi usaha kecil dan menengah Inggris pada Q2 2025,” katanya.

    Dalam sebuah laporan baru-baru ini, EY ITEM Club memperkirakan bahwa ketidakpastian yang terus berlanjut dalam ekonomi global, bersamaan dengan pengetatan kebijakan fiskal dan melemahnya pasar tenaga kerja, akan terus membebani momentum ekonomi Inggris. Laporan ini memperkirakan bahwa pertumbuhan PDB negara itu akan tetap lemah hingga 2027.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP dan BPJS Ketenagakerjaan saling tukar data untuk optimalkan pajak

    DJP dan BPJS Ketenagakerjaan saling tukar data untuk optimalkan pajak

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) yang mengatur pertukaran data untuk mengoptimalkan serapan perpajakan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    “Momentum ini menjadi awal sinergi yang semakin kuat, tidak hanya bagi DJP dan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Kerja sama ini bermula dari pertukaran data yang telah berjalan sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017.

    Pada 2019, BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan pembentukan perjanjian resmi untuk mengatur pertukaran data dengan DJP.

    Sinergi tersebut makin diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang menugaskan integrasi data perpajakan dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

    PKS DJP dan BPJS Ketenagakerjaan dituangkan dalam Nomor PRJ-140/PJ/2025 dan Nomor PER/311/082025.

    Kerja sama itu mencakup koordinasi pertukaran data, pelaksanaan kegiatan bersama, edukasi dan sosialisasi, serta langkah-langkah peningkatan kepatuhan di bidang perpajakan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat perlindungan pekerja di seluruh Indonesia sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara.

    “Data yang kami terima telah melalui proses identifikasi dan sebagian telah diuji,” tambah Bimo.

    Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menuturkan PKS ini ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kepatuhan di masing-masing sektor.

    Dari sisi perpajakan, kata dia, diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong rasio pajak (tax ratio).

    Sedangkan, dari sisi ketenagakerjaan, kolaborasi ini diyakini akan memperkuat kepatuhan pemberi kerja demi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.

    “Pada akhirnya, sinergi ini akan berkontribusi signifikan pada pembangunan nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Utang luar negeri RI pada triwulan II 2025 tumbuh melambat

    BI: Utang luar negeri RI pada triwulan II 2025 tumbuh melambat

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengatakan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh melambat dengan posisi sebesar 433,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau secara tahunan tumbuh 6,1 persen.

    “Posisi ULN Indonesia pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 433,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh 6,1 persen ‘year-on-year’ (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2025 sebesar 6,4 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ramdan menjelaskan, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN swasta yang melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari triwulan sebelumnya.

    ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2025 sebesar 210,1 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 10,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2025 sebesar 7,6 persen (yoy).

    Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

    Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara cermat, terukur dan akuntabel untuk mencapai pembiayaan yang efisien dan optimal.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia mengatakan pemanfaatan ULN diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,0 persen); jasa pendidikan (16,4 persen); konstruksi (11,9 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

    Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

    Sementara itu, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada triwulan II 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,9 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,0 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.

    Perkembangan tersebut bersumber dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi 1,4 persen (yoy) di tengah ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh 2,3 persen (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.

    ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.

    Bank Indonesia menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    Hal itu tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 30,5 persen pada triwulan II 2025, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang mencapai 30,7 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,0 persen dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

    Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden tegaskan beras dan penggilingan padi penting bagi rakyat

    Presiden tegaskan beras dan penggilingan padi penting bagi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan beras dan penggilingan padi sangat penting bagi hajat hidup banyak orang.

    “Saya ingin bertanya apakah beras itu penting bagi negara atau tidak? Menguasai atau tidak hajat hidup orang banyak? Apakah penggilingan padi penting bagi negara? Apakah penggilingan padi itu hajat hidup orang banyak?” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Jumat.

    Kendati demikian, lanjutnya, masih ada segelintir pengusaha yang menggunakan kekuatan mereka untuk mendominasi komoditas beras dan penggilingan padi, sehingga membuat masyarakat menjadi kesulitan.

    “Tapi, ada sementara, tidak semua, saya harus fair, ada sementara pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan modal mereka untuk mendominasi dan memanipulasi kehidupan rakyat. Dan, ini tidak bisa kita terima,” katanya.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 08.32 WIB untuk menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.