Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Presiden Prabowo tegaskan perluas hilirisasi

    Presiden Prabowo tegaskan perluas hilirisasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memperluas kebijakan hilirisasi guna menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan.

    “Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan, dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita, Indonesia,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menyampaikan anak bangsa berhak untuk mendapat pendidikan yang layak dan kesehatan harus merata di seluruh Indonesia. Pemerataan pembangunan juga harus dilakukan dari Sabang hingga Merauke.

    Lebih lanjut, selama 10 bulan masa pemerintahan, pemerintah telah bekerja keras dan bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, terlebih di tengah situasi global yang terus bergerak di tengah ketidakpastian.

    Menurutnya, ketangguhan adalah fondasi yang kuat untuk terciptanya kemandirian dalam menyejahterakan rakyat.

    “Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia,” imbuhnya.

    DPR menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara Jakarta, antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden: Indonesia akan bangun 1.100 desa nelayan pada tahun ini

    Presiden: Indonesia akan bangun 1.100 desa nelayan pada tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membangun 1.100 desa nelayan pada tahun ini agar para nelayan bangga menjadi tulang punggung bangsa sebagai produsen pangan.

    “Kita akan bangun dalam waktu yang secepatnya, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan,” kata Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat.

    Upaya ini dilakukan agar para nelayan dapat kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa karena menjadi produsen makanan, seiring kehidupan nelayan yang harus semakin baik.

    Jika setiap desa ada sekitar dua ribu kepala keluarga (KK), lanjutnya, maka terdapat 10 ribu warga dengan asumsi satu KK terdiri dari bapak, ibu dan tiga anak. Setelah dikalikan dengan 1.100 desa, maka akan ada 10 juta nelayan penerima manfaat yang dinilai bakal hidup dengan baik.

    “Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita,” kata Presiden.

    Program ini bukanlah bantuan langsung tunai (BLT) atau bagi-bagi uang, tetapi meminjamkan dana yang kemudian dicicil oleh para nelayan mengingat mereka bakal memperoleh pendapatan dari program tersebut, katanya, menegaskan.

    “Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjamin uang, mereka akan bayar cicil kembali kepada pemerintah karena mereka akan menghasilkan nilai,” kata Prabowo.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir di Gedung Nusantara. Beberapa yang hadir adalah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RAPBN 2026 untuk wujudkan Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera

    RAPBN 2026 untuk wujudkan Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan arsitektur APBN 2026 merupakan implementasi dari visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

    “Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara mengatakan diperlukan dukungan semua elemen bangsa agar ekonomi nasional tetap stabil dan efektif di tengah situasi global yang semakin menantang.

    “Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu, berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif,” ujar Prabowo.

    Presiden menilai, pemerataan pembangunan harus terus dilakukan dari Sabang sampai Merauke demi mewujudkan cita-cita bangsa.

    “Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu, mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian,” kata Prabowo.

    Ia juga mengatakan bahwa prinsip “My Country First” menjadi semakin dominan seiring dengan perubahan tata kelola dunia.

    “Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip ‘My Country First’ menjadi semakin dominan, menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu pula, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonomi Jepang tumbuh 1 persen secara tahunan periode April-Juni 2025

    Ekonomi Jepang tumbuh 1 persen secara tahunan periode April-Juni 2025

    Tokyo (ANTARA) – Ekonomi Jepang tumbuh sebesar 1,0 persen secara tahunan dalam periode tiga bulan hingga Juni 2025, menandai ekspansi kuartalan kelima berturut-turut, demikian dilaporkan Kantor Kabinet Jepang pada Jumat.

    Data terbaru produk domestik bruto (PDB) riil tersebut mengikuti revisi atas hasil untuk periode Januari-Maret menjadi pertumbuhan 0,6 persen, berbalik dari kontraksi 0,2 persen yang diumumkan sebelumnya.

    Disesuaikan dengan inflasi, PDB Jepang pada periode April-Juni meningkat 0,3 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya, kata kantor tersebut dalam laporan pendahuluannya.

    Pertumbuhan PDB itu sebagian besar berkaitan dengan ketahanan ekspor. Ekspor naik 2,0 persen dari kuartal sebelumnya. Sementara, impor meningkat 0,6 persen. Permintaan eksternal atau ekspor dikurangi impor, menyumbang 0,3 poin persentase terhadap pertumbuhan kuartalan, menjadi kontributor terbesar, diikuti oleh investasi swasta.

    Investasi modal, yang merupakan penggerak utama permintaan domestik, naik 1,3 persen dibandingkan kuartal pertama 2025, meningkat untuk kuartal kelima berturut-turut.

    Di antara komponen utama lainnya, konsumsi pribadi, yang menyumbang lebih dari separuh output ekonomi, naik tipis sebesar 0,2 persen.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo: APBN 2026 diarahkan untuk wujudkan Indonesia tangguh

    Presiden Prabowo: APBN 2026 diarahkan untuk wujudkan Indonesia tangguh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyebut APBN 2026 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

    “Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara Wakil Presiden (Gibran Rakabuming Raka, red.) yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pidatonya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden Prabowo menjelaskan ketangguhan merupakan fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

    “Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia,” kata Presiden.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Presiden memahami betul posisi RI di perekonomian global

    Pengamat: Presiden memahami betul posisi RI di perekonomian global

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memahami betul posisi Indonesia dalam kancah internasional, termasuk perekonomian global terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen.

    “Jadi dia paham betul bahwa posisi Indonesia itu adalah posisi yang benar dalam konteks persaingan ekonomi global yang sekarang ada,” ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Prabowo memahami betul politik luar negeri bebas aktif di pentas internasional, termasuk perekonomian global.

    “Artinya kita bebas aktif, walaupun Indonesia masuk BRICS, tapi kita tetap saja bebas aktif. Perundingan (tarif resiprokal) dengan Amerika Serikat juga dalam konteks bebas aktif,” katanya.

    Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo memang sangat memahami betul posisi dan peranan Indonesia dalam perekonomian global.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan perekonomian Indonesia berhasil tumbuh di atas 5 persen di tengah situasi perang dagang dan konflik politik ekonomi global.

    “Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, tumbuh dalam 5,12 persen dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat saat-saat yang akan mendatang,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen di Jakarta.

    Selain itu, lanjutnya, di tengah dunia yang pernah penuh gonjang ganjing, realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2025 telah mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun lalu, dan telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025 berakhir, serta berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1.200.000 orang.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden: Koperasi merah putih dan Danantara ciptakan lapangan kerja

    Presiden: Koperasi merah putih dan Danantara ciptakan lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kehadiran koperasi desa/kelurahan merah putih dan Danantara dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

    “Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di kota-kota, kami dirikan 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih. Koperasi di setiap desa akan tingkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Koperasi desa/kelurahan merah putih, lanjutnya, juga akan meringankan beban hidup masyarakat kita, dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, dan pupuk bersubsidi sesuai harga jual.

    Presiden melanjutkan pemerintah juga membentuk Danantara dalam rangka mempercepat investasi di sektor hilirisasi sumber daya alam (SDA).

    “Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA dan berbagai bidang strategis, untuk buka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk Danantara,” kata Prabowo.

    Menurut dia, Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS.

    Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi.

    “Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” katanya.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Sumut salurkan bantuan pangan 14.128 ton untuk masyarakat

    Bulog Sumut salurkan bantuan pangan 14.128 ton untuk masyarakat

    Realisasi sebanyak 14.128 ton beras itu sudah mencapai 88 persen dari total target sekitar 16.655 ton beras

    Medan (ANTARA) – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah berupa beras di wilayah itu sekitar 14.128 ton untuk masyarakat penerima manfaat.

    “Realisasi sebanyak 14.128 ton beras itu sudah mencapai 88 persen dari total target sekitar 16.655 ton beras, untuk diberikan kepada 832.772 keluarga penerima manfaat di wilayah Sumut,” ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Jumat.

    Budi melanjutkan penyaluran bantuan pangan yang sudah menyeluruh dilakukan yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu.

    Tinggal wilayah yang belum menyeluruh bantuan pangan itu, kata dia, berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Selatan.

    “Kami diberikan target diperpanjang sampai 24 Agustus ini dari pusat. Kami optimistis realisasi bantuan pangan dapat tersalurkan secara menyeluruh,” kata dia.

    Ia mengatakan alokasi penyaluran sebanyak 20 kilogram beras setiap keluarga penerima manfaat itu, untuk periode Juni-Juli 2025.

    “Penyaluran bantuan pangan itu langsung kami memberikan kepada keluarga penerima manfaat yang bekerja sama dengan pemerintah setempat,” kata dia.

    Budi mengatakan adanya kerja sama dengan pemerintah desa atau kelurahan, diharapkan penyaluran bantuan pangan tersebut dapat selesai tepat waktu.

    Perum Bulog sebelumnya memastikan kesiapan dalam menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,27 juta penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh Indonesia.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog M Suyamto sebelumnya mengatakan penyaluran dilakukan setelah terbitnya penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Surat Nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 perihal Penugasan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Bulan Juni dan Juli Tahun 2025.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM persiapkan KUR Perumahan agar tepat sasaran

    Kementerian UMKM persiapkan KUR Perumahan agar tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan agar tepat sasaran ke UMKM ekosistem perumahan.

    Temmy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan itu merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM yang terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

    “Dengan insentif berupa bunga 6 persen dan plafon mencapai Rp500 juta akan sangat membantu UMKM untuk menambah permodalan dalam mengerjakan proyek pembangunan perumahan,” kata Temmy.

    “Kami akan melakukan kegiatan pendampingan untuk memastikan sebanyak mungkin UMKM perumahan dapat memanfaatkan insentif ini,” ujar dia.

    Berdasarkan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Kementerian UMKM sampai Agustus 2025, ada sekitar 104 ribu UMKM di Indonesia yang potensial untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

    “Sebanyak 35 ribu UMKM di antaranya bergerak di bidang konstruksi hunian termasuk di dalamnya pengembang kecil, kontraktor, dan jasa-jasa pendukung konstruksi perumahan, serta 69 ribu UMKM ‘supplier’ material bahan bangunan,” ujar dia.

    Ia mengatakan UMKM ekosistem perumahan yang telah terdata di SIDT akan menjadi sasaran utama program pembinaan dan pendampingan untuk memperluas kesempatan terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah.

    “Apabila kita mampu memfasilitasi 104 ribu UMKM tersebut sehingga kapasitas usahanya meningkat dan usahanya berkembang, maka diharapkan akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan menciptakan dampak nyata bagi ekonomi kerakyatan,” kata Temmy.

    Lebih lanjut ia mengatakan mereka juga akan mengakselerasi dan mengintensifkan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok UMKM tersebut agar memiliki kemampuan dan kapasitas untuk dapat terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

    Sementara itu, Program 3 Juta Rumah tersebut diharapkan dapat menyediakan perumahan yang laik, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Melalui pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

    Selain itu, Temmy mengatakan Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY: Indonesia berdaulat dan mandiri jadi pesan kuat Presiden

    Menko AHY: Indonesia berdaulat dan mandiri jadi pesan kuat Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan Indonesia harus semakin berdaulat dan mandiri merupakan pesan kuat yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia harus semakin berdaulat dan mandiri, melalui berbagai program diantaranya swasembada pangan hingga ketahanan energi.

    “Kita kembali menyatukan segala energi bangsa ini di usia ke 80 tahun. Indonesia harus semakin berdaulat semakin mandiri, tentunya semakin bisa menghadirkan kemajuan dan kesiapan siaga untuk rakyat. Ini menjadi pesan kuat dari bapak presiden tadi,” ujar Menko AHY saat ditemui di sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, semua elemen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sangat mendasar bagi perekonomian nasional, yang harus memiliki daya saing dan kekayaan alam yang harus dikelola sebaik mungkin bagi kepentingan rakyat.

    “Sampai dengan hubungan internasional, diplomasi pertahanan juga semakin kuat, karena dunia kita sedang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian, artinya bangsa Indonesia juga harus menunjukkan bukan hanya jati dirinya sebagai bangsa mandiri tapi juga memiliki peran strategis di dunia internasional dan banyak lagi aspek yang lain,” ujar Menko AHY.

    Menurutnya, semua program prioritas nasional (PSN) saat ini dijalankan di waktu yang tepat yaitu momentum 20 tahun menuju Indonesia Emas 2045.

    “Hari ini kita semua harus bekerja sama seluruh elemen bangsa, termasuk melalui agenda prioritas dan program-program yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Menko AHY.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” pada 17 Agustus 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.