Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Wamentan sebut penyaluran pupuk hingga HPP gabah membuat petani senang

    Wamentan sebut penyaluran pupuk hingga HPP gabah membuat petani senang

    Tentu saja yang sudah berhasil di tahun ini apakah itu pupuk, apakah itu harga HPP gabah yang membuat petani kita senang.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan penyaluran pupuk subsidi hingga penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah membuat petani Indonesia menjadi senang.

    ‎”Tentu saja yang sudah berhasil di tahun ini apakah itu pupuk, apakah itu harga HPP gabah yang membuat petani kita senang,” ujar Wamentan ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    ‎Adapun penyaluran pupuk subsidi dan HPP gabah merupakan bagian dari penguatan ketahanan pangan yang dijalankan Presiden Prabowo, dengan total anggaran mencapai Rp164,4 triliun.

    ‎Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp53,3 triliun bakal dipersiapkan untuk lumbung dan cadangan pangan.

    ‎Lebih lanjut, pemerintah juga merencanakan 9,62 juta ton pupuk subsidi senilai Rp46,9 triliun, serta Rp22,7 triliun ditujukan sebagai dukungan untuk Bulog.

    ‎Lebih lanjut, Wamentan menyampaikan, anggaran yang diberikan untuk ketahanan pangan itu penting untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia.

    ‎”Presiden selalu memprioritaskan program yang impact sosialnya tinggi, produktivitas nasional tinggi, penciptaan lapangan kerjanya tinggi,” katanya pula.

    ‎DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    ‎Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muhaimin: APBN pada masa Presiden Prabowo berbasis ekonomi kerakyatan

    Muhaimin: APBN pada masa Presiden Prabowo berbasis ekonomi kerakyatan

    Kita ekonomi konstitusi, tapi konkretnya apa? Terobosan itu bernama ekonomi rakyat yang dimulai dari desa, dengan koperasi desa, dimulai dari masyarakat yang bawah, dengan Sekolah Rakyat…

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyebut APBN pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbasis ekonomi kerakyatan.

    “Kita ekonomi konstitusi, tapi konkretnya apa? Terobosan itu bernama ekonomi rakyat yang dimulai dari desa, dengan koperasi desa, dimulai dari masyarakat yang bawah, dengan Sekolah Rakyat, meningkatkan gizi dan mutu sumber daya manusia,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menko Muhaimin menambahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu terobosan strategis untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang menyejahterakan masyarakat.

    Menurutnya, program-program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu implementasi pembangunan negara yang berangkat dari rakyat di akar rumput.

    “Partisipasi, gotong royong, bahu-membahu, mutlak menjadi bagian dari kesuksesan, langkah-langkah terobosan ini mengakhiri langkah-langkah bisnis as usual (tata kelola bisnis seperti biasanya),” ujar Menko Muhaimin.

    “Dimulai dengan meningkatkan gizi dan mutu MBG, itulah terobosan-terobosan strategis yang sebelumnya mazhab ekonomi hanya satu, mazhab ekonomi konstitusi, menjadi konkret ekonomi rakyat,” tambahnya.

    Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya Pasal 33 UUD 1945 menjadi benteng pertahanan ekonomi Indonesia.

    Pada ayat (3), konstitusi mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan ayat (4) mengatur penyelenggaraan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

    Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekolah Rakyat jadi penyambung harapan anak merdeka dari kemiskinan

    Sekolah Rakyat jadi penyambung harapan anak merdeka dari kemiskinan

    ANTARA – Program Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi penyambung harapan anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem untuk melanjutkan pendidikannya. Sekolah terpadu berbasis asrama ini juga menuai harapan orang tua untuk memerdekakan anak-anaknya dari kemiskinan. (Hanifan Ma’ruf/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah targetkan tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen tahun 2026

    Pemerintah targetkan tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen tahun 2026

    Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.

    “Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun,” kata Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Adapun target pembangunan lainnya ialah rasio gini sebesar 0,77-0,38, tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731, dan proporsi penciptaan lapangan kerja 37,95 persen.

    Adapun asumsi makro yang ditargetkan mencakup pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi plus minus 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun 5,4 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS), harga minyak mentah Indonesia 70 dolar AS per barel, lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari (RBPH), dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak bumi per hari (RBSMPH).

    “(Target-target ini didasari) pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu: Anggaran pendidikan Rp757,8 triliun untuk guru, dosen-siswa

    Menkeu: Anggaran pendidikan Rp757,8 triliun untuk guru, dosen-siswa

    Untuk anggaran pendidikan Rp757,8 triliun seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bakal menyasar guru, dosen hingga siswa.

    “Untuk anggaran pendidikan Rp757,8 triliun seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Secara rinci, sebanyak Rp401,5 triliun disalurkan untuk siswa dan mahasiswa melalui berbagai program, misalnya Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa.

    Kemudian, beasiswa LPDP sebesar Rp25 triliun untuk 4.000 mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun untuk 82,9 juta orang dan 30.000 SPPG.

    Anggaran MBG disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp269 triliun dengan pencadangan Rp67 triliun.

    Penyaluran selanjutnya yaitu untuk guru, dosen dan tenaga pendidikan dengan anggaran senilai Rp178,7 triliun.

    Rinciannya, untuk TPG non-PNS sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, TPG ASN daerah Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, TPD non-PNS Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen, dan TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik sebesar Rp82,9 triliun.

    RAPBN 2026 juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp150,1 triliun untuk sekolah/kampus.

    Untuk Sekolah Rakyat dianggarkan sebesar Rp24,9 triliun untuk pembangunan sekolah baru pada 200 lokasi senilai Rp20 triliun dan operasional di 200 lokasi senilai Rp4,9 triliun.

    Lalu, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, BOP PAUD Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa, renovasi madrasah dan sekolah sebesar Rp22,5 triliun untuk 850 madrasah dan 11.686 sekolah, BOPTN Rp9,4 triliun untuk 201 PTN/lembaga, serta Sekolah Unggulan Garuda sebesar Rp3 triliun di 9 lokasi.

    Khusus untuk renovasi madrasah dan sekolah disalurkan melalui belanja K/L Rp12,5 triliun dan pencadangan Rp10 triliun.

    Sedangkan untuk anggaran Sekolah Unggulan Garuda disalurkan melalui belanja K/L sebesar Rp1 triliun dan pembiayaan Rp2 triliun.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun yang disebut terbesar sepanjang sejarah NKRI.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan defisit jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyumbang pendapatan minimal 50 miliar dolar AS.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, Prabowo menjelaskan, setiap aset negara yang dikelola secara efisien dan produktif akan menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.

    Sebagai contoh, dalam dunia bisnis ada istilah return on asset. Menurut Prabowo, bisnis tersebut dapat dikatakan baik dan berhasil apabila return on asset-nya sekitar 12 persen, maka negara akan mendapat keuntungan dan hal tersebut dapat dilakukan oleh BUMN.

    “Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN, kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar AS. Kalau 50 miliar dolar AS, APBN kita tidak defisit,” ujar Prabowo.

    Prabowo juga mengatakan ia telah memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi BUMN.

    Menurutnya, tata kelola BUMN harus diatur kembali agar menyumbangkan pendapatan yang lebih besar kepada negara.

    Salah satu bentuk pembenahannya, kata Prabowo, dengan menghilangkan tantiem bagi para komisaris.

    “Perusahaan komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.

    Ia melanjutkan, “Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan”.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah anggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk

    Pemerintah anggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menganggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk dengan volume sebesar 9,62 juta ton, dari keseluruhan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun.

    “Untuk mendukung sisi produksi, mulai dari subsidi pupuk 9,62 juta ton itu Rp46,9 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Sri Mulyani membagi anggaran ketahanan pangan menjadi tiga jenis, yakni dari segi produksi dengan porsi anggaran sebesar Rp114,1 triliun, segi distribusi dan cadangan pangan dengan alokasi sebesar Rp29,9 triliun dan konsumsi sebesar Rp6,4 triliun.

    Selain pupuk, pemerintah juga menganggarkan Rp19,7 triliun untuk cetak sawah dan optimasi lahan seluas 550 ribu hektare; kemudian sebesar Rp12 triliun untuk bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian), bendungan sebanyak 15 unit, serta irigasi untuk lahan seluas 104 ribu hektare.

    Kemudian, menganggarkan Rp6,6 triliun untuk kampung nelayan merah putih sebanyak 250 kampung, pergaraman nasional seluas seribu hektare, serta bantuan benih dan indukan 63,4 juta ekor dan alat penangkap ikan 70 unit.

    “DAK dan dana desa ketahanan pangan itu ada Rp12,2 triliun,” ucap Sri Mulyani.

    Lebih lanjut, untuk ketahanan pangan di sisi perantara, yaitu distribusi dan cadangan pangan, Sri Mulyani menganggarkan Rp29,9 triliun yang mencakup jalan usaha tani sepanjang 103 km, sarana dan prasarana (sarpas) di pelabuhan perikanan, serta cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah sebesar 3 juta ton.

    “Untuk menjaga beras dan gabah 3 juta ton itu anggarannya Rp22,7 triliun rupiah,” ucap Sri Mulyani.

    Anggaran sebesar Rp6,4 triliun dialokasikan oleh Sri Mulyani untuk mendukung sisi konsumsi agar masyarakat bisa menikmati harga pangan yang terjangkau.

    Anggaran tersebut meliputi bantuan kerawanan pangan untuk 64,8 ribu orang, gerakan pangan murah untuk 39 kelompok masyarakat, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

    “Stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP itu Rp5,8 triliun,” kata dia.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    Presiden Prabowo menilai ketahanan pangan adalah hal yang fundamental sebagai fondasi kemandirian bangsa.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina perkuat komintmen ESG untuk mewujudkan ekonomi hijau

    Pertamina perkuat komintmen ESG untuk mewujudkan ekonomi hijau

    Ini bukan pilihan melainkan kerja kolaborasi yang melibatkan seluruh lini bisnis Pertamina dan pemangku kepentingan

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmennya dalam penerapan prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau (green economy) yang tercermin dalam HUT Ke-80 Republik Indonesia.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menegaskan Pertamina sebagai perusahaan energi nasional mengembangkan bisnis berkelanjutan dengan mendukung kemandirian bangsa melalui energi bersih, ekonomi hijau, ekonomi biru dan hilirisasi industri untuk nilai tambah.

    “Komitmen ini sejalan dengan prinsip ESG dan bisnis keberlanjutan. Ini bukan pilihan melainkan kerja kolaborasi yang melibatkan seluruh lini bisnis Pertamina dan pemangku kepentingan,” ujar Fadjar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Untuk mendukung ekonomi hijau, lanjut Fadjar, perusahaan mengembangkan berbagai produk ramah lingkungan seperti, Pertamax Green 95, Biodiesel B40 dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) untuk industri penerbangan.

    Seluruh proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir juga dijalankan lebih hijau untuk mendukung dekarbonisasi dan pengurangan emisi.

    Hasilnya, sepanjang 2024, Pertamina Group berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 1,7 juta ton CO2eq jauh di atas target 1,09 juta metrik ton Co2.

    Sedangkan pada semester I tahun 2025, realisasi penurunan emisi karbon Pertamina telah mencapai sekitar 68 persen dari target tahunannya, dengan total penurunan emisi lebih dari satu juta ton CO2e.

    Dalam bisnis karbon, sejak peluncuran IDXCarbon pada 26 September 2023 hingga akhir 2024, Pertamina telah mencatatkan penjualan sebesar 862 ribu ton CO2e. Penjualan tersebut mencapai 96 persen dari pangsa pasar kredit karbon di Indonesia.

    Selain dari aspek lingkungan, Pertamina juga meningkatkan kesejahteraan sosial, melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan.

    Pertamina juga, ujarnya, melibatkan masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan melalui program Desa Energi Berdikari (DEB).

    Saat ini terdapat 172 DEB di seluruh Indonesia dengan mengoptimalkan energi terbarukan dari tenaga surya, gas metana dan biogas, mikro hidro, biodiesel serta energi hibrida.

    DEB berdampak positif kepada 46.579 orang penerima manfaat, dan menyumbang pengurangan karbon sebesar 729.808 ton CO2 eq/tahun.

    Program ini juga telah memberikan multiplier effect melalui peningkatan ekonomi masyarakat mencapai Rp3,7 miliar per tahun.

    Selain capaian teknis, Pertamina juga menekankan tata kelola ESG yang transparan, termasuk pengelolaan risiko, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pemantauan dampak sosial-lingkungan.

    “Setiap program yang kami jalankan dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus menegaskan komitmen kami terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujar Fadjar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembelian gabah di atas HPP sebabkan harga beras di Sulsel jadi naik

    Pembelian gabah di atas HPP sebabkan harga beras di Sulsel jadi naik

    ANTARA – Harga beras naik merata hampir di seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Beras kualitas medium dan premium dijumpai di pasaran dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Penyebab kenaikan harga beras sudah diidentifikasi oleh pemerintah setempat dan dilaporkan terjadi akibat penyerapan gabah hasil panen diperoleh penggiling dengan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).  (Shintia Aryanti Krisna/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga Fed

    Rupiah melemah seiring memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga Fed

    Jakarta (ANTARA) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah hari ini seiring memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed).

    “Rupiah pada perdagangan hari ini melemah dipengaruhi oleh faktor global, (yakni) kenaikan angka inflasi produsen AS (Amerika Serikat) tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, yang berakibat pada memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga oleh The Fed dan kenaikan index dollar,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Anadolu, tercatat data inflasi produsen naik menjadi 3,3 persen year on year (yoy) pada Juli 2025, di atas ekspektasi pasar sebesar 2,5 persen.

    Secara bulanan, inflasi produsen berada di angka 0,9 persen pada Juli, di atas estimasi pasar sebesar 0,2 persen.

    Sebelumnya, tingkat inflasi konsumen tahunan di AS mencapai 2,7 persen pada Juli 2025, di bawah ekspektasi pasar sebesar 2,8 persen. Adapun tingkat inflasi bulanan mencapai 0,2 persen. Hal ini membuat CME FedWatch Tool memperkirakan probabilitas di atas 95 persen atas penurunan suku bunga sebesar 25 basis points (bps) pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC), September 2025.

    Namun, data inflasi produsen AS yang membaik melemahkan ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed pada bulan depan.

    Melihat faktor domestik, sentimen positif dinilai data dari pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

    “Harapan penguatan ekonomi tahun depan lebih optimis pada pidato Presiden Prabowo dan direspons positif di pasar saham yang naik tajam,” ucap Rully.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta melemah sebesar 54 poin atau 0,33 persen menjadi Rp16.169 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.115 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.162 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.109 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.