Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran dan Belanja Negara (APBN) 2026, Jumat (15/8). RAPBN 2026 fokus untuk delapan agenda prioritas guna memperkuat ketahanan nasional.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Ada target capaian hariannya. Ini sekarang sudah di atas 3.000 ton per hari, kita target 7.000 ton per hari.
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan dapat mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 7.000 ton per hari.
“Ada target capaian hariannya. Ini sekarang sudah di atas 3.000 ton per hari, kita target 7.000 ton per hari,” ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Sudaryono mengatakan pendistribusian beras SPHP sangat penting di masa tidak ada panen raya saat ini, sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras di pasaran.
“Di masa sekarang ini, dimana masa sekarang tidak ada panen, ini penting untuk penstabilan harga. Ini kan sebetulnya siklus biasa tahunan, siklusnya selalu ada dan kita harus lebih siap,” ujar Sudaryono.
Pihaknya memastikan pemerintah siap untuk mencapai target distribusi beras SPHP sebanyak 7.000 ton per hari tersebut, seiring cadangan beras nasional yang memadai.
“Kenapa kita harus lebih siap. Dan kita siap saat ini karena kita punya cadangan berasnya,” ujar Sudaryono.
Ia menjelaskan, peningkatan distribusi beras SPHP akan dilakukan secara bertahap, di antaranya awalnya sebanyak 2.000 ton per hari, dan saat ini telah meningkat menjadi 3.000 ton per hari, kemudian akan ditingkatkan menjadi sebanyak 7.000 ton per hari.
“Target 7.000 per hari ini kan naik terus tiap hari. Mulai dari awalnya 2.000 ton per hari, sekarang sudah 3.000 sekian, terus kita tingkatkan terus,” ujar Sudaryono.
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran beras melalui program SPHP secara merata ke seluruh daerah.
“(Program) SPHP-nya jalan terus. Kita minta supaya cepat selesai, cepat dihabiskan,” ujar Titiek.
Ia mengatakan sejauh ini hasil pemantauan pihaknya di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Selatan, menunjukkan penyaluran SPHP telah berjalan.
Meski demikian, ia menekankan agar Bulog segera mengeluarkan stok-stok lama di gudang agar perputaran pasokan berjalan lancar.
Menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, program pendistribusian beras SPHP yang dijalankan Perum Bulog secara masif di seluruh wilayah mulai membuahkan hasil positif.
Harga beras di pasar berangsur turun, yang diikuti penurunan harga gabah di tingkat petani setelah sebelumnya sempat melambung tinggi.
Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, dalam periode 1-14 Agustus 2025, harga GKP terkoreksi di sejumlah wilayah, antara lain: Aceh dari Rp7.750 menjadi Rp6.900 per kilogram, Jambi dari Rp6.867 menjadi Rp6.720/kg; Sumatera Selatan dari Rp6.666 menjadi Rp6.543/kg; Jawa Tengah dari Rp6.814 menjadi Rp6.809/kg; DIY dari Rp6.608 menjadi Rp6.547/kg; Banten dari Rp6.527 menjadi Rp6.500/kg; Kalimantan Selatan dari Rp6.581 menjadi Rp6.533/kg; dan Sulawesi Barat dari Rp6.759 menjadi Rp6.730/kg.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Malindo Air dan Scoot Air dipastikan segera membuka layanan penerbangan langsung dari Bandara SMB Palembang ke luar negeri
Palembang (ANTARA) – Pengelola Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang menyebutkan dua maskapai segera membuka rute penerbangan internasional dari bandara tersebut.
“Dalam pemulihan sektor penerbangan pascapandemi. Dua maskapai internasional, yakni Malindo Air dan Scoot Air dipastikan segera membuka layanan penerbangan langsung dari Bandara SMB Palembang ke luar negeri,” kata Executive General Manager Bandara SMB II Palembang R Iwan Winaya Mahdar di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat.
Ia menjelaskan untuk maskapai Malindo dijadwalkan mulai beroperasi pada September 2025 dengan rute Palembang–Malaysia dan sebaliknya. Sedangkan, maskapai Scoot akan membuka layanan penerbangan Palembang–Singapura mulai Januari 2026.
“Belum genap dua tahun dibukanya kembali penerbangan internasional, kita sudah ada layanan penerbangan internasional. Nanti pada September dan Januari akan ada lagi,” jelasnya.
Menurut dia, minat masyarakat terhadap penerbangan internasional melalui Bandara SMB II terus meningkat. Sebab, dari tingkat keterisian penumpang (load factor) maskapai AirAsia yang melayani rute Palembang–Kuala Lumpur sejak pertengahan Juli 2025 yang mencapai hampir 95 persen setiap harinya.
“Tingginya okupansi menunjukkan antusiasme masyarakat Palembang dan sekitarnya untuk bepergian keluar negeri cukup besar,” ujarnya.
Ia mengatakan semakin bertambah maskapai yang menyediakan layanan penerbangan internasional di Bandara SMB II Palembang, juga akan semakin menguntungkan masyarakat.
“Tentunya akan ada persaingan price (harga tiket), dan itu akan menguntungkan bagi masyarakat,” kata Iwan.
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, Rp402,4 triliun, sebagian besar adalah untuk subsidi energi. Subsidi energi Rp210,1 triliun.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran untuk subsidi energi dalam RAPBN 2026 mencapai Rp210,1 triliun, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2025, yakni Rp203,41 triliun.
“Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, Rp402,4 triliun, sebagian besar adalah untuk subsidi energi. Subsidi energi Rp210,1 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.
Anggaran untuk subsidi energi tersebut memuat subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kg.
Selain untuk subsidi energi, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk insentif perpajakan sebesar Rp16,7 triliun, infrastruktur energi yang mencakup pipa gas senilai Rp4,5 triliun.
Lebih lanjut, anggaran tersebut juga untuk program listrik desa senilai Rp5 triliun, dan dukungan lainnya sebesar Rp0,6 triliun.
“Kemudian, untuk energi baru dan terbarukan, itu cukup signifikan, ya. Rp37,5 triliun,” ujar dia lagi.
Dalam RAPBN 2026, Sri Mulyani juga menargetkan lifting minyak bumi sebesar 610 ribu barel minyak per hari, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target lifting minyak bumi pada APBN 2025 sebesar 605 ribu barel minyak per hari.
Kemudian, untuk lifting gas dalam RAPBN 2026 ditargetkan mencapai 984 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah apabila dibandingkan dengan target lifting gas bumi di APBN 2025 sebesar 1.005 ribu barel setara minyak per hari.
“Dengan harga minyak mentah di 70 dolar AS per barel,” kata Sri Mulyani.
Asumsi Harga Rata-rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan asumsi ICP pada APBN 2025, yakni senilai 82 dolar AS per barel.
Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memberikan dukungan fiskal sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi pada tahun 2026.
Presiden menggarisbawahi energi baru terbarukan (EBT) yang perlu digenjot dengan membangun pembangkit dari surya, hidro, panas bumi, hingga bioenergi.
“Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai,” ujar Prabowo.
Dia juga ingin mempercepat target emisi nol bersih pada tahun 2060 atau jauh lebih cepat, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bakal menggelontorkan dana senilai Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
“Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, Jumat.
Anggaran perlinsos pada RAPBN 2026 tumbuh 8,6 persen. Untuk tahun 2025, anggarannya diproyeksikan mencapai Rp468,1 triliun.
Anggaran perlinsos pada 2026 diprioritaskan untuk peningkatan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sinergi bantuan sosial (bansos) dengan program pemberdayaan, akses permodalan dan pendampingan usaha, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.
Secara rinci, anggaran perlinsos direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun. Nilai ini disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp43,8 triliun bagi 18,3 juta KPM, serta bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta.
Kemudian, bantuan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, subsidi non-energi Rp17,4 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Rp6,5 triliun bagi 1,8 juta KPM, serta atensi sosial dan penanganan bencana Rp7,9 triliun.
Selanjutnya, anggaran perlinsos juga disalurkan untuk pemenuhan layanan pendidikan senilai Rp37,5 triliun, dengan rincian untuk Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,5 triliun bagi 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp17 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, dan Sekolah Rakyat Rp4,9 triliun untuk 200 lokasi.
Anggaran perlinsos juga dimanfaatkan untuk pemenuhan layanan kesehatan senilai Rp69 triliun, yakni untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp66,5 triliun bagi 96,8 juta peserta dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III sebesar Rp2,5 triliun bagi 49,6 juta peserta.
Juga ada pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat senilai Rp86,2 triliun, yakni untuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp36,5 triliun bagi 6,1 juta debitur serta subsidi 9,6 juta ton pupuk senilai Rp49,7 triliun.
“Jadi, ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat,” kata Sri Mulyani pula.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan dirinya setuju terkait kebijakan penghapusan tantiem atau bonus bagi komisaris dan direksi BUMN, karena menjadi pejabat publik merupakan pengabdian.
”Setuju, setuju, tantiem tidak perlu, kita ini pengabdian,” kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Sudaryono yang juga Komisaris Utama Pupuk Indonesia, mengatakan bagi komisaris BUMN yang tak setuju terkait kebijakan baru dari Presiden Prabowo ini, dipersilakan untuk mengundurkan diri.
”Kalau tidak mau ya berhenti,” ucapnya.
Lebih lanjut, Wamentan mengingatkan, menjadi pejabat publik bukan untuk mencari keuntungan.
”Kalau mau kaya tidak usah jadi pejabat, kita kaya jadi pengusaha,” ujar dia lagi.
Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem komisaris dan direksi BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin rugi.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.
”Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Presiden, ada banyak yang harus dibenahi dalam tata kelola BUMN, mengingat keuntungan yang disetorkan BUMN kepada negara belum sesuai harapan.
“Aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita asetnya adal senilai lebih dari 1.000 triliun dolar AS. Harusnya, BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar (AS). APBN kita tidak defisit (jika menerima setoran 50 miliar dolar AS dari BUMN),” kata Presiden Prabowo di hadapan para wakil rakyat.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kalau kita lihat juga sejumlah leading indicator, kita lihat Indeks Kepercayaan Konsumen juga positif, kemudian juga penjualan riil juga positif
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen year-on-year (yoy) tercermin dari realisasi positif sejumlah indikator utama (leading indicator) perekonomian.
Ia menuturkan sejumlah leading indicator tersebut termasuk Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), Indeks Pertumbuhan Riil (IPR), neraca perdagangan, impor barang modal, realisasi investasi, hingga cadangan devisa.
“Kalau kita lihat juga sejumlah leading indicator, kita lihat Indeks Kepercayaan Konsumen juga positif, kemudian juga penjualan riil juga positif,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.
Ia menyampaikan bahwa IKK masih terus optimis dengan capaian pada Juli 2025 tercatat sebesar 118,1. Sementara itu, IPR tumbuh 4,77 persen yoy per Juli 2025.
Realisasi investasi pada periode Januari hingga Juni 2025 mencapai Rp924,9 triliun, atau tumbuh 13,6 persen yoy, dengan serapan tenaga kerja mencapai 1,26 juta orang.
“Ekspor, impor, dan neraca perdagangan juga (tumbuh) positif. Ekspor tumbuh double digit 11,29 persen yoy, impor (naik) 4,28 persen yoy. Neraca perdagangan bulan Juni sebesar 4,1 miliar dolar AS (Rp66,24 triliun, kurs 1 dolar AS = Rp16.162),” ujar Airlangga.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia hingga Juni 2025 mencapai 23,43 miliar dolar AS (Rp378,67 triliun) dengan impor sebesar 19,33 miliar dolar AS (Rp312,41 triliun).
Airlangga menyatakan nilai impor barang modal yang signifikan pada triwulan II 2025 mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
“Yang baik adalah impor daripada barang modal yang besarnya 32,5 persen secara year-on-year dan cadangan devisa relatif aman lebih dari 6 bulan yaitu di atas 152 miliar dolar AS (Rp2,46 kuadriliun),” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan Jakarta, Jumat, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 disumbang oleh konsumsi masyarakat dan ekspor dari hilirisasi.
Prabowo menyebut lebih dari setengah pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang oleh sektor konsumsi masyarakat, yang kenaikannya hingga 4,97 persen.
Ekspor Indonesia pun disebut tumbuh kuat yakni 10,67 persen. Menurut Prabowo, hal tersebut disumbang oleh nilai tambah dari hilirisasi yang memperkuat ekspor.
“Kita rasakan sekarang, ekonomi triwulan II 2025 tumbuh 5,12 persen year-on-year, membaik dari triwulan I, 4,87 persen,” ujar Prabowo.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kalau itu bisa dioptimalkan maka memang punya dampak ke perekonomian, karena nilai tambahnya tinggi dan pada saat yang sama Pak Prabowo proaktif membuka pasar-pasar baru…
Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan percepatan investasi proyek hilirisasi sebesar 38 miliar dolar Amerika Serikat (AS) selaras dengan pembukaan pasar-pasar baru di level global oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kalau itu bisa dioptimalkan maka memang punya dampak ke perekonomian, karena nilai tambahnya tinggi dan pada saat yang sama Pak Prabowo proaktif membuka pasar-pasar baru dengan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), lalu bergabung dengan BRICS, serta kemungkinan juga ke ASEAN,” ujar Eko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, peluang yang muncul secara bersamaan ini harus segera dimanfaatkan, agar produk-produk hilirisasi Indonesia dapat masuk ke pasar-pasar baru tersebut.
“Jadi peluang yang secara bersama ini harus dimanfaatkan, dan menurut saya produk hilirisasi harus masuk ke pasar-pasar itu nanti. Untuk kita bisa memastikan pertumbuhan yang lebih baik,” katanya pula.
Dalam rangka mendorong hilirisasi, maka dibutuhkan dukungan yang cukup agar hilirisasi jika dilakukan dengan tata kelola yang baik dapat meningkatkan nila tambah.
“Sehingga memang harus dipercepat, dan komoditas yang mau dihilirisasikan juga cukup banyak yang mana ada puluhan dari target pemerintah tidak hanya yang mineral kritis ya atau non-renewable, tapi yang juga yang bisa diperbarui seperti hasil-hasil pangan, kelautan, dan sebagainya,” kata Eko.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 38 miliar dolar AS pada 2026.
“Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar akan kita percepat,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Kepala Negara menyampaikan proyek hilirisasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batu bara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan (EBT).
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan upaya percepatan investasi dan perdagangan global ini tidak lepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai katalis, serta kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan pihak swasta.
DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Target Bulog untuk bantuan pangan di Jawa Barat adalah sekitar 69 ribu ton, dengan batas waktu penyaluran hingga akhir Agustus
Bandung (ANTARA) – Perum Bulog Jawa Barat menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah berupa beras sebanyak 69.000 ton untuk 27 kabupaten/kota di wilayah itu.
Pimpinan Bulog Jabar Mohamad Alexander menjelaskan jumlah tersebut merupakan hasil penggabungan dua alokasi penyaluran bantuan pangan dalam satu waktu.
“Target Bulog untuk bantuan pangan di Jawa Barat adalah sekitar 69 ribu ton, dengan batas waktu penyaluran hingga akhir Agustus,” kata Alexander di Bandung, Jumat.
Ia mengatakan program bantuan ini menggunakan beras medium dalam kondisi baik dengan berat 10 kilogram untuk setiap penerima bantuan pangan (PBP).
Ia mengungkapkan sebelum disalurkan kepada masyarakat, beras bantuan pangan tersebut telah melewati proses pengecekan kualitas yang ketat saat proses pendistribusian beras tersebut.
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan atau mendapatkan beras yang tidak layak konsumsi.
“Kalau ada beras yang kemasan sobek, lepas jahitan, timbangannya kurang, atau ada keluhan lainnya, bisa segera lapor ke aparat desa, kecamatan, atau petugas Bulog yang ada di lokasi. Nanti akan ditukar maksimal dalam 2×24 jam,” kata dia.
Menurut Alexander, penyaluran bantuan ini menjadi salah satu bukti nyata untuk menunjukkan peran positif pemerintah yang senantiasa hadir dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peran Bulog, lanjut dia, sebagai penjaga ketahanan pangan terus melakukan upaya yang intens dan strategis untuk menjaga keseimbangan harga, baik di tingkat produsen maupun konsumen.
“Penyaluran beras ini menjadi langkah nyata kami dalam mendukung program pangan nasional, dan memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup bagi masyarakat. Selain itu juga turut berperan mengendalikan angka inflasi, khususnya di Jawa Barat,” kata dia.
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kalau saya melihat dari Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Pak Prabowo tadi, sangat terlihat bahwa fokus utamanya ke arah swasembada pangan.
Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Presiden Prabowo Subianto sangat menekankan pentingnya swasembada pangan pada tahun 2026.
“Kalau saya melihat dari Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Pak Prabowo tadi, sangat terlihat bahwa fokus utamanya ke arah swasembada pangan,” ujar Eko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Presiden Prabowo tersebut menekankan pentingnya ketahanan pangan sebanyak dua kali, pertama dalam pidato kenegaraannya, lalu pada penyampaian RAPBN 2026 beserta Nota Keuangannya.
“Jadi memang sepertinya untuk konteks Astacita, penekanan pada aspek swasembada pangan itu sangat ditekankan, terutama beras karena tadi menyangkut pupuk juga,” katanya lagi.
Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
“Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.
Kepala Negara merinci dari total anggaran tersebut, sebesar Rp53,3 triliun bakal dipersiapkan untuk lumbung dan cadangan pangan.
Lebih lanjut, pemerintah juga merencanakan 9,62 juta ton pupuk subsidi senilai Rp46,9 triliun, serta Rp22,7 triliun ditujukan sebagai dukungan untuk Bulog.
DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.