Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menteri PKP pastikan aturan KUR perumahan rilis bulan ini

    Menteri PKP pastikan aturan KUR perumahan rilis bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan bahwa peraturan terkait kredit usaha rakyat (KUR) perumahan akan disampaikan kepada publik pada bulan ini.

    Kementerian PKP akan menyampaikan kepada publik terkait dengan peraturan, syarat, bunga, hingga tenor dari program KUR Perumahan.

    “Kita akan bikin konferensi pers lengkap untuk menjelaskan aturan, syarat, bunga. Tunggu saja waktunya tidak lama lagi. Pasti bulan ini, mudah-mudahan bulan ini,” ujar Menteri Ara saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan pemerintah akan menyiapkan dana senilai Rp130 triliun untuk program KUR perumahan, yang mana telah disepakati oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Belum pernah ada di Indonesia KUR Perumahan, baru sekarang,” ujar Menteri Ara.

    Ia menegaskan program prioritas Kementerian PKP adalah rumah subsidi yang dibiayai melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang targetnya telah dinaikkan dari sebelumnya 220.000 rumah FLPP menjadi sebanyak 350.000 rumah FLPP.

    “Yang pertama itu memang untuk menghadapi backlog adalah rumah subsidi melalui FLPP. Makanya, masuk dalam program dan tahun ini sudah dinaikkan dari 220.000 jadi 350.000,” ujar Menteri Ara.

    Sebelumnya, Menteri Ara mengatakan Peraturan Menteri (Permen) PKP terkait KUR Perumahan sudah selesai dan siap untuk disinkronkan dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian.

    Kemudian, Kementerian PKP bersama mitra kerja akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan KUR Perumahan ke depan.

    “KUR perumahan ini kita sudah siap ya. Aturan kita sudah selesai. Jadi kapan pun dipanggil Pak Menko kita siap ya. Kapan pun diajak rapat, kami sudah siap. Terima kasih tim Kementerian PKP yang sudah bekerja keras menyusun Permen PKP ini,” ujar Menteri Ara,

    Pada Jumat ini, DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM siapkan usaha kecil pendukung ekosistem perumahan

    Kementerian UMKM siapkan usaha kecil pendukung ekosistem perumahan

    peran UMKM difokuskan pada sisi suplai yaitu mempersiapkan dan mendorong seoptimal mungkin pelaksanaan Program 3 Juta Rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) aktif menyiapkan UMKM-UMKM yang akan mendukung ekosistem pembangunan perumahan, demi mendukung Program 3 Juta Rumah.

    “Kementerian UMKM mendorong agar peran UMKM difokuskan pada sisi suplai yaitu mempersiapkan dan mendorong seoptimal mungkin pelaksanaan Program 3 Juta Rumah,” ujar Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana di Jakarta, Jumat.

    Ia melanjutkan program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang laik, terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Melalui pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

    Selain itu, Temmy mengatakan Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

    Ia melanjutkan peran yang dapat dimaksimalkan UMKM meliputi penyedia jasa konstruksi, penyedia bahan bangunan atau supplier material, dan penyedia dukungan pascahunian.

    “Pada kelompok penyedia jasa konstruksi mencakup pengembang dan kontraktor kecil, penyedia tukang bangunan, instalasi listrik, pengecatan, plumbing, dan aplikator rumah pracetak seperti Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN),” katanya.

    Temmy menambahkan, pihaknya juga akan mengakselerasi dan mengintensifkan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok UMKM tersebut agar memiliki kemampuan dan kapasitas untuk dapat terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

    Terkait persyaratan bagi UMKM yang bisa terlibat dalam program ini, Temmy menyebut tidak banyak persyaratan atau ketentuan khusus yang membatasi pengusaha UMKM untuk terlibat.

    “Yang diperlukan UMKM pengembang adalah pemahaman prosedur untuk teregistrasi di SIRENG (Sistem Registrasi Pengembang) dan SIKUMBANG (Sistem Kumpulan Pengembang), serta kapasitas usaha untuk dapat membangun rumah subsidi,” katanya.

    Sementara untuk UMKM ekosistem perumahan lainnya, Temmy menambahkan, seperti kontraktor dan supplier keterlibatannya bersifat B2B dengan pengembang.

    “Oleh karena itu yang diperlukan adalah penguatan kapasitas agar UMKM tersebut memenuhi kriteria untuk dapat melaksanakan pekerjaan dari pengembang,” katanya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga optimis ekonomi RI tumbuh lebih baik hingga tahun depan

    Airlangga optimis ekonomi RI tumbuh lebih baik hingga tahun depan

    Kita lihat beberapa data terkait dengan investasi yang terus meningkat, barang modal yang naik 32 persen….

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik pada semester II-2025 hingga 2026, terutama didorong dengan peningkatan investasi dan belanja pemerintah.

    “Kita lihat beberapa data terkait dengan investasi yang terus meningkat, barang modal yang naik 32 persen (year-on-year/yoy), belanja pemerintah juga naik 17,94 persen secara year-on-year, dan tentu ini diharapkan akan terus berlanjut di semester II hingga tahun depan,” ujar Airlangga, di Jakarta, Jumat.

    Selain investasi dan belanja pemerintah, ia menyatakan stimulus ekonomi yang telah diberikan sepanjang semester I-2025 sebesar Rp61 triliun turut mendukung ketahanan ekonomi nasional.

    “Dan tentunya stimulus ini akan dilanjutkan di semester II,” ujar Airlangga pula.

    Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, ia menyampaikan pemerintah juga akan terus melanjutkan deregulasi sejumlah aturan yang diperlukan, seperti mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Peraturan tersebut direvisi dan digantikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar untuk meningkatkan kepercayaan investor.

    “Kemudian perbaikan daya saing, baik untuk kerja sama perdagangan, investasi melalui IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), kemudian juga dalam proses terkait dengan (Indonesia menjadi anggota) OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),” kata Airlangga.

    Selain deregulasi sejumlah aturan yang disebutkan di atas, pemerintah juga telah melakukan deregulasi secara signifikan terkait distribusi pupuk.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memangkas 145 regulasi terkait penyaluran pupuk ke petani yang rumit.

    “Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. (Sebanyak) 145 peraturan kita pangkas,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Berkait pemangkasan tersebut, Prabowo mengatakan produksi beras meningkat dengan total stok komoditas tersebut di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton.

    “Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan, akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” kata Prabowo.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI sampaikan Rencana Anggaran Tahun 2026 kepada DPR RI

    BI sampaikan Rencana Anggaran Tahun 2026 kepada DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan Bank Indonesia (PCTBI) Tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Jumat.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan penyampaian Rencana ATBI dan Rencana PCTBI dilakukan sebagai pemenuhan amanat undang-undang (UU).

    Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 dan penjelasan Pasal 62 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Rencana ATBI merupakan rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran Bank Indonesia dalam periode satu tahun untuk melaksanakan bauran kebijakan bank sentral Indonesia yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, serta melaksanakan pengelolaan kelembagaan Bank Indonesia.

    Rencana ATBI 2026 terdiri dari evaluasi pelaksanaan ATBI operasional tahun 2025 dan rencana ATBI operasional tahun 2026 guna memperoleh persetujuan.

    Selain itu, juga memuat evaluasi pelaksanaan ATBI kebijakan tahun 2025 dan rencana ATBI kebijakan tahun 2026 sebagai laporan khusus.

    Sementara, Rencana PCTBI Tahun 2026 mencakup biaya penggantian dan/atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, peningkatan kualitas teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, guna memperoleh persetujuan.

    Penyusunan Rencana ATBI dan Rencana PCTBI Tahun 2026 mengangkat semangat mengakselerasi transformasi dan memperkuat respons kebijakan untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    “Dalam implementasinya, pengelolaan anggaran dan rencana penggunaan cadangan tujuan Bank Indonesia senantiasa dilakukan dengan tata kelola kuat sesuai amanat undang-undang,” sebut Ramdan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indef sebut penguatan Koperasi Merah Putih mendukung sektor pertanian

    Indef sebut penguatan Koperasi Merah Putih mendukung sektor pertanian

    Sebagian besar wilayah pedesaan atau pesisir memang bergerak di pertanian atau perikanan sehingga cocok dengan adanya gudang

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan rencana Presiden RI Prabowo Subianto memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) akan mendukung perkembangan sektor pertanian dan perikanan.

    “Kalau konteksnya memang koperasi tersebut berbasis pada sektor pertanian maka (penguatan) itu mendukung. Sebagian besar wilayah pedesaan atau pesisir memang bergerak di sektor pertanian atau perikanan sehingga konteksnya cocok dengan adanya gudang,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Dia mengingatkan agar gudang dan tempat penyimpanan dingin Koperasi Desa Merah Putih dapat dikelola secara profesional agar dapat berkelanjutan.

    “Jadi model pengelolaannya dipastikan yang berkelanjutan,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bakal memiliki gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) pada akhir tahun 2025.

    “Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini, dan 80 ribu koperasi telah dibentuk,” kata Presiden Prabowo saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    “Pada akhir tahun 2025 ini tiap kooperasi akan memiliki gudang, akan memiliki ‘cold storage’, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya,” ujar dia, menambahkan.

    Menurut Presiden, upaya itu dilakukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang produktif, hingga mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat desa.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indef sebut penguatan Koperasi Merah Putih mendukung sektor pertanian

    Indef sebut penguatan Koperasi Merah Putih mendukung sektor pertanian

    Sebagian besar wilayah pedesaan atau pesisir memang bergerak di pertanian atau perikanan sehingga cocok dengan adanya gudang

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan rencana Presiden RI Prabowo Subianto memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) akan mendukung perkembangan sektor pertanian dan perikanan.

    “Kalau konteksnya memang koperasi tersebut berbasis pada sektor pertanian maka (penguatan) itu mendukung. Sebagian besar wilayah pedesaan atau pesisir memang bergerak di sektor pertanian atau perikanan sehingga konteksnya cocok dengan adanya gudang,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Dia mengingatkan agar gudang dan tempat penyimpanan dingin Koperasi Desa Merah Putih dapat dikelola secara profesional agar dapat berkelanjutan.

    “Jadi model pengelolaannya dipastikan yang berkelanjutan,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bakal memiliki gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) pada akhir tahun 2025.

    “Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini, dan 80 ribu koperasi telah dibentuk,” kata Presiden Prabowo saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    “Pada akhir tahun 2025 ini tiap kooperasi akan memiliki gudang, akan memiliki ‘cold storage’, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya,” ujar dia, menambahkan.

    Menurut Presiden, upaya itu dilakukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang produktif, hingga mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat desa.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indef: Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir

    Indef: Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dapat berperan membantu masyarakat kecil dan menghilangkan peran rentenir yang selama ini menghambat ekonomi rakyat kecil.

    “Menurut saya tepat sekali ya. Cara Pak Presiden RI Prabowo Subianto tadi diharapkan bisa membantu menurunkan atau menghilangkan peran rentenir,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Rentenir selama ini memang menjadi penghambat dari kemajuan ekonomi masyarakat kecil dan sering susah naik kelas karena terhimpit oleh rentenir.

    Hal ini dikarenakan rentenir memang cepat dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, walaupun bunga pinjamannya sangat memberatkan masyarakat.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menghilangkan lintah darat atau rentenir dari bumi Indonesia dengan memanfaatkan peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai penyedia dana.

    “Lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan akan menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Kopdes Merah Putih dengan membangun desa, membangkitkan koperasi, memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Desa dan kelurahan disebut akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan desa mandiri, koperasi, hingga UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ahok: Pembangunan hybrid warehouse jadi peluang investasi baru

    Ahok: Pembangunan hybrid warehouse jadi peluang investasi baru

    Tangerang (ANTARA) – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan pembangunan hybrid warehouse di komplek pergudangan yang menggabungkan kantor, hunian dan gudang dalam satu lokasi menjadi peluang investasi baru saat ini.

    “Saya menilai pembangunan hybrid warehouse yang menggabungkan kantor, hunian dan pergudangan di satu lokasi adalah ceruk pasar investasi baru dan memberikan dampak investasi bagus bagi daerah khususnya Kota Tangerang,” kata Basuki dalam acara peresmian phase tiga Pergudangan Duta Indah Starhub di Komplek Pergudangan Duta Indah Starhub Cisadane Timur, Kecamatan Benda Kota Tangerang, Jumat.

    Ia juga menjelaskan kehadiran komplek pergudangan ini sangat tepat untuk anak muda yang baru ingin mulai usaha. Apalagi di saat era penjualan online saat ini. Ketika ada produk impor masuk, mereka tak lagi repot mengenai gudang penyimpanan karena dekat lokasi tinggalnya.

    Apalagi komplek pergudangan ini dekat dengan Bandara Soekarno – Hatta dan telah banyak diminati investor asing dari China, Malaysia dan beberapa negara lain.

    “Komplek pergudangan ini juga semakin baik karena pengelola mengatur manajemen semua perizinan dan fasilitas yang ada dan ini yang diharapkan investor asing,” ujarnya.

    Duta Indah Starhub merupakan pergudangan terbesar di sekitar kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan berdiri di atas lahan seluas 30 hektare serta mempunyai 360 unit gudang modern.

    Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan mengatakan pembangunan yang progresif dan berkelanjutan seperti Duta Indah Starhub sejalan dengan visi Pemerintah Kota untuk menciptakan iklim investasi kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Kehadiran pergudangan modern seperti Duta Indah Starhub ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan di Kota Tangerang. Dengan fasilitas yang mumpuni, kami berharap para pelaku usaha dapat lebih efisien dan kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Maryono.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja menambahkan sektor properti pergudangan menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar yang telah berkontribusi mendongkrak peningkatan capaian realisasi investasi. Berdasarkan data hingga triwulan kedua, capaian realisasi investasi di Kota Tangerang menembus Rp12,58 triliun

    “Kami menilai pembangunan pergudangan modern yang sedang dijalankan Duta Indah Starhub ini akan berdampak besar untuk meningkatkan perekomian daerah. Sebelum itu, kami juga berkolaborasi mengundang banyak investor luar negeri, seperti dari Tiongkok, untuk melihat potensi investasi di Kota Tangerang,” tambah Sugihharto.

    Manajer Marketing Duta Indah Metta mengatakan pada pembangunan tahap ketiga, Duta Indah Starhub menyajikan pergudangan yang spesial blok dan memiliki tinggi sampai 14 meter.

    “Jadi khusus untuk hybrid warehouse ini, kami memadukan kantor, hunian juga gudang agar goals dari para pengusaha itu bisa tercapai. Karena di era digital ini, semua harus sentralisasi, perlu monitoring yang lebih ketat,” ujar Metta.

    Dikatakan, Duta Indah banyak mendapatkan masukan dari para pengusaha terkait kelayakan gudang agar bisa mendukung efisiensi. “Itulah sebabnya kami meluncurkan hybrid warehouse ini,” tutur Metta.

    Metta juga menjelaskan pengelolaan kawasan pergudangan ini dijual mulai dari Rp5 miliar dan sudah diminati oleh sejumlah investor asing dari China, Malaysia, Singapura bahkan Inggris. “Salah satu alasannya karena pergudangan ini sangat strategis dan dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta,” katanya.

    CEO Duta Indah Ka Tjin menyatakan proyek pergudangan yang pertama dibangun sejak awal tahun 2000 ini selalu mengusung konsep untuk kemajuan lingkungan. “Kita berharap proyek ini bisa menjadi alat terbukanya investasi yang menjanjikan dan mensejahterakan masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Situbondo desak Satgas Pangan sidak peredaran gula rafinasi

    DPRD Situbondo desak Satgas Pangan sidak peredaran gula rafinasi

    Kami mendesak Satgas Pangan melakukan sidak ke toko-toko modern maupun di pasaran untuk sidak gula rafinasi yang dijual bebas

    Situbondo (ANTARA) – Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendesak Satgas Pangan setempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) peredaran gula rafinasi di daerah itu seiring dengan tidak laku terjual dan menumpuknya gula petani di pabrik gula.

    “Kami mendesak Satgas Pangan bertindak melakukan sidak ke toko-toko modern maupun di pasaran untuk sidak gula rafinasi yang dijual bebas. Dugaan kuat kami gula petani tidak laku ya karena gula rafinasi dijual bebas di pasaran,” kata Ketua Komisi II DPRD Situbondo Jainur Ridho di Situbondo, Jumat.

    Ia mengemukakan Komisi II DPRD Situbondo bersama dengan beberapa general manager pabrik gula serta perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat atau APTR setempat berkunjung ke PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

    Kedatangannya ke PT SGN (yang membawahi pabrik gula), lanjut Jainur, untuk memastikan nasib para petani tebu yang sejak sebulan lebih belum menerima pembayaran hasil panen tebu mereka.

    “Petani tebu ini setelah panen membutuhkan biaya garap lagi, bagaimana mereka mau menggarap tanaman tebunya kalau hasil panen belum dibayar oleh pabrik gula?” ucap Anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Gerindra itu.

    Jainur menceritakan saat bertemu dengan Wakil Direktur PT SGN juga meminta segera mencari dana talangan untuk pembayaran hasil panen petani.

    “Informasi Danantara yang akan menggelontorkan dana sampai sekarang belum jelas, buktinya petani belum terima hak mereka dari pabrik gula,” katanya.

    Sebelumnya, Manajemen Pabrik Gula (PG) Assembagoes, Kabupaten Situbondo mencatat sekitar 5.000 ton gula pasir petani di wilayah itu belum terjual ke pedagang sejak sebulan terakhir.

    General Manager PG Assembagoes Situbondo Mulyono menjelaskan bahwa selama lebih empat periode (per minggu) atau sekitar satu bulan ini gula pasir sebanyak 5.000 ton itu tersimpan di gudang pabrik gula.

    “Karena gula pasir belum terjual ke pedagang, selama lebih dari empat periode ini kami belum melakukan pembayaran kepada petani yang tebunya digiling di PG Assembagoes,” ujarnya.

    Mulyono merinci setiap periode atau per minggu produksi gula di pabrik gula tersebut sekitar 1.200 ton, sehingga total gula petani dalam empat periode yang belum laku terjual dan menumpuk di gudang PG Assembagoes mencapai lebih dari 5.000 ton.

    “Gula petani belum laku terjual ini tidak hanya di PG Assembagoes, tapi di pabrik gula lain juga sama,” katanya.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KDM ungkap Wali Kota Cirebon sanggupi batalkan PBB naik 1.000 persen

    KDM ungkap Wali Kota Cirebon sanggupi batalkan PBB naik 1.000 persen

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, biasa disapa KDM, mengungkapkan Wali Kota Cirebon Effendi Edo, menyanggupi untuk membatalkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Cirebon naik 1.000 persen.

    Dedi mengaku pihaknya telah mengundang dan berdiskusi dengan Wali Kota Cirebon terkait kenaikan PBB di sana hingga 1.000 persen dan mendapati keterangan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan saat Kota Cirebon dipimpin oleh seorang penjabat (Pj) yang ditunjuk untuk mengisi kepemimpinan Kota Cirebon di jeda waktu sebelum Pilkada.

    “Dalam pertemuan itu, membicarakan penyidikan BPR Kota Cirebon, kemudian penyidikan Gedung Setda Kota Cirebon, serta kenaikan PBB. Saya mendapat penjelasan bahwa aturan tersebut dibuat pada waktu Kota Cirebon dipimpin oleh Pj. Dan kemudian sudah berjalan pada tahun 2025 ini. Tapi saya minta untuk aturan ini dibatalkan dan beliau menyanggupi,” kata Dedi di Bandung, Jumat.

    Meski demikian, Dedi menyebut bahwa pencabutan aturan itu mulai berlaku untuk APBD Kota Cirebon Tahun 2026 karena kebijakan tersebut sudah terlanjur berjalan pada tahun 2025.

    “Tapi karena pungutannya sudah berjalan dan masuk ke APBD 2025, maka wali kota akan mencabut aturan tersebut pada tahun APBD pada 2026 mendatang,” ucap Dedi.

    Dedi menyampaikan kenaikan pajak bumi dan bangunan sejauh ini baru terinformasi di Kota Cirebon, belum ada laporan dari daerah lainnya.

    “Sampai hari ini belum ada (daerah lain) hanya di Kota Cirebon aja,” tutur dia.

    Sebelumnya diinformasikan bahwa kenaikan PBB di Kota Cirebon ini diberlakukan pada tahun 2024 saat dipimpin oleh Agus Mulyadi sebagai Pj Wali Kota Cirebon.

    Kebijakan ini dikabarkan dikeluarkan oleh Agus Mulyadi guna menyesuaikan nilai PBB di sana yang akan menjadi acuan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP baru, karena sudah tidak direvisi sejak 2018.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.