Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kementerian ESDM pastikan impor BBM dari AS tetap berjalan

    Kementerian ESDM pastikan impor BBM dari AS tetap berjalan

    Itu jadi. Itu kan komitmen pemerintah kan. Itu sudah disampaikan nilainya 15 miliar dolar AS.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung memastikan rencana pemerintah untuk mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat (AS) tetap berjalan.

    “Itu jadi. Itu kan komitmen pemerintah kan. Itu sudah disampaikan nilainya 15 miliar dolar AS,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Yuliot menjelaskan bahwa komitmen pembelian tersebut mencakup tiga jenis energi, yakni minyak mentah (crude), Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta BBM jadi.

    Saat ditanya apakah pasokan BBM dari AS akan dialokasikan dari pergeseran (shifting) impor yang selama ini bersumber dari Singapura, terkait hal itu ia mengatakan bakal berkonsultasi lagi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Terkait pengaruh impor energi terhadap subsidi, Yuliot menyampaikan bahwa anggaran untuk ketahanan energi yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp402,4 triliun yang dibagi untuk BBM, LPG, dan listrik. Anggaran paling banyak dialokasikan untuk subsidi energi.

    Namun, detail besaran untuk masing-masing komponen masih dalam pembahasan.

    “Jadi kita lihat itu berapa untuk BBM, itu berapa untuk LPG, dan juga itu berapa untuk listrik. Itu ya nanti akan dibagi. Nah ini kita lihat lagi postur (APBN 2026) ini. Ini kan masih dibahas,” ujarnya pula.

    Dalam kesempatan yang sama, Yuliot menyebut target lifting minyak tahun depan ditetapkan 610 ribu barel per hari (bph), naik 5 ribu bph dibanding target sebelumnya yang 605 ribu bph.

    Peningkatan tersebut akan dikejar dari optimalisasi wilayah kerja migas milik Pertamina maupun perusahaan swasta seperti Exxon dan Medco.

    “Jadi ya seluruhnya kita akan optimalkan untuk produksi,” kata dia lagi.

    Adapun Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi sebagai dasar untuk merealisasikan pembelian crude dan BBM dari AS.

    Pertamina sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan mitra di AS untuk pembelian minyak mentah. MoU tersebut bersifat terbuka dan akan disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas fiskal, dan kesiapan kilang di dalam negeri, termasuk Kilang Balikpapan.

    Selain BBM dan crude, Pertamina juga menjajaki peningkatan impor LPG dari AS. Pada 2024, 57 persen dari total impor LPG berasal dari AS, dan porsi tersebut direncanakan naik menjadi 60 persen.

    Kesepakatan perdagangan Indonesia-AS, yang menjadi bagian dari negosiasi tarif resiprokal sebesar 19 persen mulai 7 Agustus 2025, mencakup pembelian energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta pengadaan 50 unit pesawat Boeing, sebagian besar tipe Boeing 777.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Cirebon terapkan diskon PBB-P2 50 persen guna bantu warga

    Pemkot Cirebon terapkan diskon PBB-P2 50 persen guna bantu warga

    Kami menerapkan diskon 50 persen, karena kemarin tarifnya terlalu tinggi, sehingga saya mengambil kebijakan memberikan diskon

    Kota Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menerapkan diskon sebesar 50 persen untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), guna meringankan beban warga yang terdampak kenaikan tarif sejak 2024.

    Wali Kota Cirebon Effendi Edo di Cirebon, Jumat, mengatakan kebijakan ini diambil sebagai langkah jangka pendek menyusul adanya kenaikan tarif sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB).

    “Kami telah menerapkan diskon 50 persen, karena kemarin tarifnya terlalu tinggi, sehingga saya mengambil kebijakan memberikan diskon,” katanya.

    Ia menegaskan aturan kenaikan PBB-P2 tersebut sedang dievaluasi, untuk memastikan tarif sesuai kemampuan masyarakat dan menghindari perlunya pemberian diskon pada masa mendatang.

    Edo mengaku tidak mengetahui alasan kenaikan tarif PBB pada 2024 yang terjadi sebelum masa jabatannya. Apalagi sebagian warga mengklaim mengalami lonjakan tarif hingga 1.000 persen.

    “Dari kebijakan yang kemarin, tentunya kami evaluasi kembali. Sehingga mungkin nanti tidak ada lagi diskon, kalau tarifnya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujarnya.

    Tahun ini, kata dia, pemerintah daerah menargetkan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp70,42 miliar dari potensi Rp75,89 miliar. Target itu berdasarkan 86.081 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan.

    Pihaknya mencatat kontribusi PBB-P2 terhadap total penerimaan pajak daerah diperkirakan mencapai 18,30 persen, dari target Rp384,66 miliar pada 2025.

    Sejumlah warga sebelumnya memprotes kenaikan PBB-P2, sejak 2024 karena dinilai memberatkan.

    Darma Suryapranata, salah satu warga Kota Cirebon, mengaku PBB-P2 rumahnya di Jalan Siliwangi naik dari Rp6,2 juta pada 2023 menjadi Rp65 juta pada 2024.

    “Ini sangat memberatkan, karena naiknya sampai 1.000 persen,” kata Darma.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belanja modal Danantara capai Rp179,05 triliun per semester I 2025

    Belanja modal Danantara capai Rp179,05 triliun per semester I 2025

    Pak Presiden (Prabowo Subianto) tadi berharap bahwa Danantara di semester II dan di tahun depan akan lebih terakselerasi

    Jakarta (ANTARA) – Realisasi pengeluaran modal atau belanja modal (capital expenditure/capex) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mencapai Rp179,05 triliun pada semester I 2025, seperti yang tertera dalam pemaparan Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026.

    Meskipun begitu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap kinerja lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) milik pemerintah Indonesia tersebut dapat meningkat pada semester II 2025 hingga tahun mendatang.

    “Pak Presiden (Prabowo Subianto) tadi berharap bahwa Danantara di semester II dan di tahun depan akan lebih terakselerasi,” ucap Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

    Selain realisasi capex Danantara, ia mengatakan bahwa realisasi serapan APBN 2026 juga diharapkan dapat dipercepat sejak awal tahun agar dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

    “Nah kemudian harapan berikut tentu APBN (2026) bisa dieksekusi lebih awal dibandingkan (APBN) tahun 2025 hingga akselerasi ekonomi bisa lebih besar,” ujarnya.

    Airlangga menyampaikan realisasi capex Danantara dan belanja APBN 2026 tersebut akan diarahkan untuk mengakselerasi berbagai program unggulan (quick win) Asta Cita.

    Ia mengatakan program-program tersebut termasuk penciptaan lapangan kerja, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), perluasan akses dan peningkatan fasilitas pendidikan, cek kesehatan gratis, serta industrialisasi dan hilirisasi.

    Selain itu, pemerintah juga menjalankan program ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan desa, kooperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, bahwa kehadiran Danantara Indonesia dapat menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

    Ia mengatakan Danantara Indonesia mengelola aset sejumlah lebih dari 1 triliun dolar AS (Rp16,16 kuadriliun, kurs 1 dolar AS = Rp16.162).

    “Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA dan berbagai bidang strategis, untuk buka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk Danantara,” kata Prabowo.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Riau: Wapres-16 dubes hadir di ajang Pacu Jalur 20-24 Agustus

    Gubernur Riau: Wapres-16 dubes hadir di ajang Pacu Jalur 20-24 Agustus

    tamu-tamu yang hadir bukan hanya pejabat negara yang sudah konfirmasi, tetapi ada juga berbagai duta-duta besar dari sekitar 16 negara

    Pekanbaru (ANTARA) – Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkapkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan hadir bersama enam menteri dan 16 duta besar negara sahabat pada ajang Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, 20-24 Agustus 2025

    Abdul Wahid dalam rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau dan Bupati Kuansing di Pekanbaru, Jumat, mengatakan seluruh persiapan dipastikan telah rampung. Untuk Presiden RI Prabowo Subianto saat ini menurutnya, masih menunggu konfirmasi.

    “Tadi sudah disampaikan bahwa tamu-tamu yang hadir bukan hanya pejabat negara yang sudah konfirmasi, tetapi ada juga berbagai duta-duta besar dari sekitar 16 negara. Pak Wapres akan hadir, sedangkan Pak Presiden kita masih menunggu konfirmasinya,” kata Gubernur.

    Abdul Wahid mengatakan bahwa berdasarkan rapat terakhir semua kendala yang sempat muncul sejak awal telah diatasi, sehingga rangkaian kegiatan siap digelar sesuai rencana. Pemasangan tribun penonton hingga sistem pengamanan lokasi telah disusun matang.

    Agenda dari pembukaan hingga penutupan juga dipastikan akan berjalan sesuai jadwal.

    Untuk kenyamanan tamu, Pemprov Riau bersama panitia menyiapkan area istirahat strategis di sejumlah titik strategis.

    Terkait akses Jalur Pekanbaru-Taluk Kuantan nantinya memiliki titik singgah di Lipat Kain dan Singingi Hilir, sehingga wisatawan dapat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.

    Kepolisian Daerah Riau, lanjutnya, juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengurai kemacetan selama pelaksanaan acara.

    “Dengan begitu, tamu yang datang akan merasa lebih nyaman dan rileks dalam perjalanan menuju Kuansing,” terangnya.

    Tak hanya itu, telah tersedia fasilitas khusus bagi tim peliputan dari media nasional, lokal, maupun internasional. Bahkan, “platform” media sosial TikTok turut mengirimkan 10 “influencer” terbaiknya untuk meliput jalannya pertandingan, sebagai bagian dari promosi budaya Riau.

    Dengan begitu Abdul Wahid berharap Pacu Jalur dapat menjadi ajang budaya yang tertata rapi dan memberikan kenyamanan bagi penonton. Baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan dari rumah melalui siaran langsung yang disiapkan.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendikdasmen optimistis dana Rp757,8 T tingkatkan kualitas pendidikan

    Mendikdasmen optimistis dana Rp757,8 T tingkatkan kualitas pendidikan

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8), menyebut anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, melalui anggaran tersebut, ia optimistis kualitas pendidikan di Indonesia dapat lebih baik. (Suci Nurhaliza/Azhfar Muhammad Robbani/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom sebut Presiden berharap pembangunan perumahan dongkrak ekonomi

    Ekonom sebut Presiden berharap pembangunan perumahan dongkrak ekonomi

    Pak Presiden punya harapan besar terhadap pembangunan perumahan sebagai penggerak utama.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memiliki harapan besar terhadap pembangunan perumahan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Pak Presiden punya harapan besar terhadap pembangunan perumahan sebagai penggerak utama,” ujar Salamuddin Daeng saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Ekonom itu juga mengatakan bahwa target 770 ribu unit rumah yang mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 merupakan hal yang signifikan.

    “Harapan Presiden bahwa sektor perumahan ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” katanya lagi.

    Target 770 ribu unit rumah pada tahun depan tersebut, juga mencerminkan adanya kepercayaan pemerintah yang besar kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bekerja lebih keras lagi agar bisa memenuhi harapan Presiden Prabowo.

    “Kementerian PKP harus menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan penyerapan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah bagi perumahan subsidi,” kata Salamuddin Daeng.

    Dirinya menyampaikan bahwa rumah subsidi ini masih tetap harus dibeli masyarakat dan bukan rumah gratis. Rumah subsidi itu rumah yang disalurkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan berbagai insentif seperti penghapusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan juga Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

    Hal itu tentunya membutuhkan ketangguhan sumber daya manusia Kementerian PKP yang luar biasa, dan para pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian PKP bank penyalur, BP Tapera, Kementerian PKP harus menjemput masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki hunian layak dan terjangkau.

    “Jadi harus secara langsung, tangannya harus menjangkau lapisan terbawah dari masyarakat kita ini,” kata Salamuddin Daeng

    Presiden Prabowo Subianto menyebutkan total rumah yang mendapat dukungan dari APBN Tahun 2026 adalah 770 ribu unit.

    “Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Program tiga juta rumah untuk rakyat masih masuk dalam agenda prioritas APBN 2026. Skema untuk pembiayaan rumah tersebut melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota dan pesisir serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada rumah komersial.

    Saat ini progres pembangunan perumahan untuk rakyat telah menunjukkan lebih dari 200 ribu unit rumah yang telah mencapai tahap akad dan siap dibangun.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelaku UMKM rasakan manfaat platform digital BNI

    Pelaku UMKM rasakan manfaat platform digital BNI

    ANTARA – Bank Negara Indonesia (BNI) turut mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui pengembangan platform digital untuk memudahkan para pelaku usaha. Para pelaku UMKM yang meramaikan ajang BNI WondrX 2025 yang berlangsung di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, 15-17 Agustus 2025, berbagi pengalaman mereka tentang penggunaan layanan digital BNI untuk kelancaran bisnis. (Setyanka Harviana Putri/Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Target penerimaan tumbuh, RAPBN 2026 patok defisit 2,48 persen

    Target penerimaan tumbuh, RAPBN 2026 patok defisit 2,48 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan defisit anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) seiring pendapatan negara yang ditargetkan tumbuh 9,8 persen dari outlook APBN 2025.

    “RAPBN 2026 kalau kita lihat posturnya, pendapatan negara secara headline tumbuhnya 9,8 persen mencapai Rp3.147,7 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Pertumbuhan itu didorong oleh penerimaan pajak yang dibidik tumbuh 13,5 persen menjadi Rp2.357,7 triliun.

    Sedangkan, penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp33,43 triliun.

    Dengan demikian, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

    Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp455 triliun atau terkoreksi 4,7 persen dari outlook 2025.

    “Karena PNBP sekarang permanen tidak lagi mendapatkan dividen,” jelasnya.

    Untuk belanja negara, ditargetkan sebesar Rp3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.

    Belanja pemerintah pusat (BPP) ditetapkan sebesar Rp3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.498,3 triliun atau tumbuh 17,5 persen dan belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun atau tumbuh 18 persen.

    Menurut Sri Mulyani, kenaikan itu disebabkan oleh belanja 8 program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan; ketahanan energi; makan bergizi gratis (MBG); pendidikan; kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta percepatan investasi dan perdagangan global.

    “MBG saja naik Rp330 triliun. Jadi, memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar,” ujarnya.

    Berbeda dengan BPP, yang tumbuh, anggaran transfer ke daerah (TKD) turun sebesar 24,8 persen menjadi Rp650 triliun.

    Dalam paparannya, dijelaskan bahwa TKD mengalami perubahan yang dinamis menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

    Dengan besaran pendapatan dan belanja negara, defisit RAPBN 2026 mencapai Rp636,8 triliun atau 2,48 persen PDB.

    Pembiayaan anggaran ditetapkan dengan nominal yang sama, yang akan dicapai dengan mengendalikan rasio utang dan mendorong efektivitas pembiayaan investasi.

    Adapun keseimbangan primer diproyeksikan defisit 64,2 persen atau Rp39,4 triliun.

    Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang.

    Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

    “Keseimbangan primer kami harapkan makin mendekati nol atau balance,” tambah Sri Mulyani.

    Menkeu memastikan seluruh program prioritas sudah masuk dalam perhitungan RAPBN 2026, kecuali yang dilakukan oleh BPI Danantara secara terpisah.

    “Oleh karena itu, kami akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas bidik perpres PLTSa tuntas pekan depan, atasi sampah menggunung

    Zulhas bidik perpres PLTSa tuntas pekan depan, atasi sampah menggunung

    Sampah yang menggunung dapat dikelola untuk menjadi listrik selambat-lambatnya pada dua tahun ke depan, setelah puluhan tahun tidak tuntas.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) rampung pekan depan, untuk mengatasi permasalahan sampah yang menggunung.

    “Tadi Pak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi) minta waktu satu minggu, mudah-mudahan minggu depan jadi perpresnya,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Zulhas menargetkan sampah yang menggunung dapat dikelola untuk menjadi listrik selambat-lambatnya pada dua tahun ke depan, setelah puluhan tahun tidak tuntas.

    Ia berharap, setelah perpres tuntas, dalam waktu enam bulan pemerintah bisa menyelesaikan administrasi PLTSa, dan menyelesaikan pembangunan pembangkitnya dalam 1 tahun 6 bulan.

    “Kemudian kami akan kerjakan pengelolaan sampah yang menggunung itu. Waste to energy,” ujar Zulhas.

    Sebelumnya, pemerintah menargetkan untuk membangun PLTSa di 33 lokasi sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah nasional.

    Untuk mendukung operasinya, tengah dilakukan penyatuan tiga peraturan presiden (perpres) terkait pengelolaan sampah lewat PLTSa.

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Jakarta membutuhkan paling tidak lima PLTSa untuk menangani 8.000 ton sampah yang dihasilkan per hari di wilayah tersebut.

    Dia mengatakan prioritas diberikan kepada wilayah Jakarta untuk menyelesaikan isu sampah, salah satunya karena jumlah timbulan sampah harian yang luar biasa mencapai sekitar 8.000 ton per hari.

    Mayoritas sampah tersebut dibawa ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas.

    Jumlah sampah yang banyak itu memastikan PLTSa akan dapat terus berjalan, karena ketersediaan bahan yang banyak sebagai bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan listrik.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT PAL rampungkan perbaikan dan modernisasi 41 kapal perang TNI AL

    PT PAL rampungkan perbaikan dan modernisasi 41 kapal perang TNI AL

    Kami memastikan kesiapan tempur armada TNI AL terjaga optimal

    Surabaya (ANTARA) – PT PAL Indonesia telah merampungkan perbaikan dan modernisasi terhadap sebanyak 41 kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang masih beroperasi.

    Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menjelaskan perbaikan dan modernisasi yang telah dilakukan meliputi maintenance, repair & Overhaul (MRO), mid-life modernization (MLM) hingga refurbishment.

    “Kami memastikan kesiapan tempur armada TNI AL terjaga optimal,” kata Kaharuddin Djenod di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Djenod menuturkan dengan pengalaman puluhan tahun dan penerapan standar kualitas internasional maka PT PAL Indonesia tidak hanya membangun kapal baru namun juga menjaga siklus hidup alat utama sistem senjata (alutsista) laut nasional agar tetap tangguh dan modern.

    “Penguasaan teknologi MLM dan Overhaul (OVH) menjadi tonggak penting bagi kemandirian alutsista Indonesia,” ujarnya.

    Proyek MLM pada KRI Malahayati-362, keberhasilan overhaul KRI Cakra, serta pelaksanaan refurbishment41 KRI menjadi bukti keandalan insinyur dan teknisi nasional dalam menggarap pekerjaan berstandar tinggi untuk kapal permukaan hingga kapal selam.

    Kemampuan ini memberikan keuntungan strategis dari sisi pertahanan Indonesia yaitu dapat mengurangi ketergantungan pada pihak asing sekaligus meminimalkan risiko embargo atau hambatan politik yang berpotensi mengganggu operasional armada.

    Tak hanya itu, dari sisi ekonomi, pengerjaan di dalam negeri menghemat devisa, menyerap tenaga kerja ahli anak bangsa, dan mendorong pertumbuhan industri komponen dalam negeri.

    “Perusahaan ini telah menjadi pusat lahirnya teknokrat maritim Indonesia yang berperan langsung dalam memperkokoh kedaulatan dan kemandirian maritim bangsa,” ucap Djenod.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Hanif Nashrullah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.