Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • AS tertarik kembangkan semikonduktor di Indonesia usai sepakati tarif

    AS tertarik kembangkan semikonduktor di Indonesia usai sepakati tarif

    Dengan ditandatangani perjanjian perdagangan, Amerika mulai tertarik untuk mendorong (pembangunan industri) semikonduktor di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Amerika Serikat (AS) mulai tertarik untuk mengembangkan ekosistem semikonduktor di Indonesia setelah kesepakatan tarif resiprokal tercapai.

    “Dengan ditandatangani perjanjian perdagangan (tarif resiprokal), Amerika sudah mulai tertarik untuk mendorong (pembangunan industri) semikonduktor di Indonesia. Jadi, ini yang sekarang juga sedang dipersiapkan ekosistemnya,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa upaya tersebut penting untuk melanjutkan program hilirisasi industri di Indonesia, sejalan dengan fokus pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Meskipun telah mencapai kesepakatan terkait tarif resiprokal, Airlangga mengatakan bahwa Indonesia berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat, yang termasuk salah satu pasar tradisional tujuan produk ekspor Indonesia.

    Ia menuturkan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperluas cakupan ekspor Indonesia ke sejumlah pasar non-tradisional, seperti Afrika dan Timur Tengah.

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah juga akan memperkuat kerja sama multilateral dengan meningkatkan perdagangan antarnegara anggota ASEAN, mengimplementasikan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) mulai tahun depan, serta mendorong penguatan peran Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) dan BRICS.

    “Langkah-langkah strategis yang didorong adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pasar yang biasa (pasar tradisional perdagangan bilateral Indonesia, seperti Amerika Serikat dan China),” ucap Airlangga Hartarto.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, menyinggung keberhasilan pemerintah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat sehingga yang semula tarif untuk Indonesia 32 persen, turun menjadi 19 persen.

    Terlepas dari keberhasilan itu, Prabowo menyebut Indonesia masih akan mengalami banyak tantangan dagang mengingat situasi geopolitik dan geoekonomi global yang serba tidak pasti.

    “Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19 persen dari awalnya 32 persen,” kata Presiden Prabowo.

    “Tentunya, ini masih merupakan tantangan, dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat bagi, untuk kita,” lanjutnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom UMY: Koperasi Merah Putih harus jadi penghubung ekonomi desa

    Ekonom UMY: Koperasi Merah Putih harus jadi penghubung ekonomi desa

    Yogyakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rudy Suryanto menyebut 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto harus menjadi penghubung ekosistem ekonomi desa.

    “Hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini harus menjadi semacam wadah atau konektor berbagai elemen yang ada untuk membangun apa yang kita sebut sebagai ekosistem ekonomi desa yang saling hidup menghidupi,” ujar Rudy Suryanto di Yogyakarta, Jumat.

    Menurut dia, harus ada ruang diskusi dan kolaborasi Kopdes Merah Putih dengan elemen yang sudah ada di desa, seperti BUMDes, KUD, kelompok tani, dan UMKM.

    Rudy menyebut kebijakan itu berpotensi menggerakkan ekonomi perdesaan dengan perputaran modal mencapai Rp240 triliun, seiring dukungan pembiayaan hingga Rp3 miliar per desa melalui perbankan Himbara sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 49 Tahun 2025.

    Langkah tersebut, menurut dia, mencerminkan kesadaran pemerintah akan peran krusial desa dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

    Meski demikian, Rudy menekankan perlunya sinkronisasi lintas kementerian agar implementasi berjalan efektif.

    Ia mencontohkan kebijakan Presiden dan Menteri Keuangan harus diikuti oleh langkah konkret dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pengaturan jaminan koperasi ketika mengalami kesulitan membayar pinjaman bank.

    “Keberadaan tengkulak dan rentenir yang telah lama mengakar di masyarakat juga harus diperhatikan. Tidak mudah menggantikan peran mereka dengan Koperasi Desa Merah Putih. Model bisnis koperasi pun harus tepat agar tidak menjadi predator baru yang justru menggusur aktivitas ekonomi yang sudah ada,” ujar dia.

    Rudy menambahkan keberhasilan koperasi bergantung pada pendekatan partisipatif, karena program pemberdayaan desa tidak akan efektif jika hanya bersifat top-down.

    Menurutnya, pembentukan 80 ribu koperasi itu tidak bisa menggunakan pendekatan seragam (one size fits all), karena setiap desa memiliki potensi dan kebutuhan berbeda. Model bisnis yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal.

    Untuk memastikan keberlanjutan program itu, Rudy merekomendasikan empat langkah utama.

    Pertama, kolaborasi multi-pihak dari pusat hingga daerah, termasuk akademisi, karena model Koperasi Desa Merah Putih merupakan organisasi privat yang mendapat dukungan APBN.

    Kedua, penguatan kelembagaan dan SDM melalui pelatihan khusus bagi 80.000 pengelola koperasi agar adaptif terhadap dinamika ekonomi.

    Selanjutnya, penerapan model bisnis berkelanjutan, seperti social enterprise dan circular business model, demi memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, pemanfaatan data analytics untuk monitoring dan evaluasi, sehingga dampak koperasi terhadap perputaran uang desa dapat diukur secara presisi.

    “Jika menggunakan model komersial murni, risikonya adalah munculnya predator ekonomi baru di tingkat lokal,” jelas Rudy.

    Lebih lanjut, ia menggarisbawahi keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah dan pelaku usaha lokal, tetapi juga membutuhkan peran aktif kalangan akademisi.

    “Kolaborasi dengan akademisi dapat menghasilkan inovasi model bisnis yang relevan dengan karakteristik desa, serta mekanisme evaluasi berbasis data yang objektif. Hal ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani: Transfer daerah turun karena dialihkan ke belanja K/L

    Sri Mulyani: Transfer daerah turun karena dialihkan ke belanja K/L

    Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang mengalami penurunan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebabkan oleh peralihan anggaran ke belanja pemerintah pusat.

    Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, manfaat dari program belanja pemerintah pusat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah.

    Sebagai contoh, program perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, program pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi dan non-energi, hingga program ketahanan pangan seperti lumbung pangan dan cadangan pangan oleh Bulog.

    Menkeu menyebut program-program itu, dan program lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, memakan alokasi sebesar Rp1.376,9 triliun dari belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026.

    “Untuk TKD, saya rasa tadi kompensasi dari kementerian/lembaga yang belanjanya di masing-masing daerah harus makin dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, sehingga baik pemerintah maupun rakyat memahami program-programnya,” ujar dia.

    Dia pun mengatakan hal itu selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu yang diharapkan Bapak Presiden, para menteri harus rajin untuk menyampaikan kepada masing-masing daerah,” tambahnya.

    Menkeu mengaku juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengatasi masalah pelayanan yang terjadi di daerah.

    Sebagai catatan, TKD 2026 sebesar Rp650 triliun terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp45,1 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp155,5 triliun, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp13,1 triliun, Dana Keistimewaan (Dais) Daerah Istimewa Yogyakarta Rp500 miliar, Dana Desa Rp60,6 triliun, serta insentif fiskal Rp1,8 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko: Pemerintah rumuskan skema subsidi energi tepat sasaran

    Menko: Pemerintah rumuskan skema subsidi energi tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah masih merumuskan skema subsidi energi yang tepat sasaran, sebagaimana sektor listrik yang membedakan biaya untuk pelanggannya.

    “Di sektor listrik, pelanggan daya tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawahnya. Dengan mekanisme semacam itu, bisa diimplementasikan di sektor energi yang lain,” ucap Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Jumat.

    Subsidi sektor energi tersebut meliputi LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM).

    Saat ini, lanjut dia, pemerintah sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang nantinya digunakan oleh pemerintah untuk mendeteksi apakah ada kebocoran subsidi ke kelompok masyarakat atas.

    Ia mengakui saat ini subsidi diberikan secara terbuka, dalam hal ini LPG 3 kilogram dan BBM subsidi yang bisa dibeli secara langsung.

    “Ke depan, kami akan mencarikan mekanisme dan skema yang saat ini sedang dalam pembahasan di pemerintah,” ucap Airlangga.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran untuk subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp210,1 triliun, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp203,41 triliun.

    Anggaran subsidi energi termasuk dalam dana senilai Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) melalui RAPBN 2026.

    Anggaran Perlinsos pada 2026 diprioritaskan untuk peningkatan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sinergi bantuan sosial (bansos) dengan program pemberdayaan, akses permodalan dan pendampingan usaha, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

    Secara rinci, anggaran Perlinsos direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun. Nilai ini disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp43,8 triliun bagi 18,3 juta KPM, serta bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Sumbar mutakhirkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah

    Pemprov Sumbar mutakhirkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah

    Padang (ANTARA) – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pemerintah daerah itu memutakhirkan sistem digitalisasi pengelolaan pajak menjadi lebih modern, terintegrasi, dan efisien untuk mempermudah wajib pajak, mengurangi beban administratif, serta menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi, sementara ruang fiskal daerah terbatas. Kami tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara manual yang lambat dan rawan ketidakteraturan,” kata Gubernur Mahyeldi di Padang, Jumat.

    Ia menegaskan keberhasilan dalam digitalisasi tersebut membutuhkan dukungan kabupaten/kota, instansi vertikal, perbankan dan masyarakat.

    Saat ini PAD Sumbar masih didominasi pajak daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemprov terus memberikan stimulus, termasuk program pemutihan PKB, yang sudah menghapus tunggakan lebih dari 106 ribu kendaraan dan menambah pendapatan Rp46,28 miliar sejak 25 Juni 2025.

    Kepala Bapenda Sumbar Syefdinon menyebut tantangan utama pengelolaan pajak bukan hanya potensi yang belum tergali, tapi juga sistem yang masih konvensional.

    Menurut dia, “High Level Meeting” menjadi forum yang efektif untuk menyatukan langkah lintas sektor, membahas integrasi data, penguatan infrastruktur digital, dan harmonisasi regulasi.

    Ketua DPD Provinsi Sumbar Muhidi menambahkan bahwa pajak adalah bentuk gotong royong modern untuk membangun daerah.

    Sementara Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol M Reza Chairul Akbar Sidiq, menegaskan PKB sebagai sumber PAD strategis yang akan semakin optimal dengan dukungan sistem digital.

    Pada kesempatan itu digelar Gebyar Pajak dan High Level Meeting yang dihadiri perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Danrem 032/ Wirabraja Bukit Barisan, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumbar.

    Selain itu juga hadir Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, Direktur Utama Bank Nagari, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumbar, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumbar, Kepala Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja Sumbar, Kepala OPD Provinsi Sumbar, Direktur Utama Jamkrida Sumbar.

    Sebanyak empat wajib pajak beruntung mendapat hadiah paket umrah, disertai 50 hadiah menarik lainnya, dalam Gebyar Pajak dan High Level Meeting yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar.

    Acara ini diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada instansi dan perangkat daerah yang berprestasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    Pewarta: Syarif Abdullah
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah bidik rasio utang 39,96 persen dari PDB pada 2026

    Pemerintah bidik rasio utang 39,96 persen dari PDB pada 2026

    Rasio utang masih di 39,96 persen, tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah membidik rasio utang berada pada level 39,96 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Rasio utang masih di 39,96 persen, tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Untuk mengendalikan rasio utang, pemerintah bakal mengutamakan sumber utang dalam negeri, mengembangkan pembiayaan inovatif dan mengelola portofolio utang secara aktif.

    Lebih lanjut, kebijakan pembiayaan anggaran pada 2026 juga akan mengarah pada optimalisasi dan sinergi badan layanan umum (BLU), special mission vehicle (SMVs), Indonesian Investment Authority (INA), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Sisa anggaran lebih (SAL) juga akan dimanfaatkan sebagai bantalan fiskal atau fiscal buffer.

    Selain itu, pemerintah berencana untuk meningkatkan akses pembiayaan investasi, memperdalam pasar keuangan domestik, dan mendorong pembiayaan inovatif termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Sebagai catatan, selama periode 2021 hingga semester I-2025, rasio utang pemerintah relatif rendah, yakni berada pada kisaran 39 persen.

    Dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen pada 2021 sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

    Namun, angkanya kembali turun di bawah 40 persen pada akhir tahun 2024 yang mencapai 39,8 persen.

    Jika dibandingkan dengan negara sejawat di kawasan, rasio utang Indonesia relatif rendah, yakni sedikit lebih tinggi dari Vietnam yang berada di level 32,9 persen. Sementara sebagian besar negara lain mencatatkan rasio utang di atas kisaran 60 persen.

    Adapun defisit RAPBN 2026 mencapai Rp636,8 triliun atau 2,48 persen PDB, yang diperoleh dari target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR nilai strategi RAPBN 2026 detail dan pro rakyat

    DPR nilai strategi RAPBN 2026 detail dan pro rakyat

    ANTARA – DPR RI menilai strategi RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8), detail dan berpihak kepada rakyat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai menghadiri rapat paripurna. (Suci Nurhaliza/Azhfar Muhammad Robbani/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani jamin tak ada pajak baru demi kenaikan target RAPBN 2026

    Sri Mulyani jamin tak ada pajak baru demi kenaikan target RAPBN 2026

    Jadi, apakah ada pajak baru? Tidak.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan tak ada rencana pengenaan jenis pajak baru dalam upaya mengejar kenaikan target penerimaan pajak sebesar 13,5 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Kebijakan masih mengikuti undang-undang yang ada, seperti UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) maupun yang ada di dalam UU lainnya. Jadi, apakah ada pajak baru? Tidak,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, Jumat.

    Penerimaan pajak tahun depan ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Sri Mulyani membenarkan angka ini terbilang cukup tinggi dan ambisius.

    Untuk menggenjot penerimaan pajak, alih-alih mencari serapan baru dari eksternal, Sri Mulyani bakal lebih menyasar reformasi internal, seperti pemanfaatan Coretax dan sinergi pertukaran data kementerian/lembaga (K/L).

    “Itu akan makin diintensifkan. Karena kami melihat ruang untuk peningkatan di antara ketiga penerimaan negara maupun dengan kementerian/lembaga. Makanya pertemuan makin kami intensifkan agar semua data yang kami peroleh itu akurasi dan waktunya menjadi lebih tepat,” ujar Sri Mulyani.

    Di samping itu, Sri Mulyani juga bakal mereformasi sistem pemungutan transaksi digital dalam dan luar negeri; joint program dalam analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan kepatuhan perpajakan; serta memberikan insentif daya beli, investasi, dan hilirisasi.

    Dia menambahkan, kenaikan pajak juga mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dan inflasi 2,5 persen pada RAPBN 2026.

    “Itu buoyancy-nya (elastisitas penerimaan terhadap PDB, Red) saja sudah hampir mendekati 7-9 persen. Jadi, usaha ekstranya sekitar 5 persen melalui berbagai langkah-langkah tadi,” kata Menkeu.

    Selain target penerimaan yang meningkat, pemerintah juga menetapkan target rasio perpajakan (tax ratio) yang lebih tinggi, yakni sebesar 10,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai perbandingan, rasio perpajakan pada 2023 sebesar 10,31 persen, 2024 sebesar 10,08 persen, dan proyeksi 2025 sebesar 10,03 persen.

    Di samping penerimaan pajak, pemerintah juga bakal mendongkrak penerimaan kepabeanan dan cukai yang ditargetkan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp334,3 triliun. Maka, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

    Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp455 triliun atau terkoreksi 4,7 persen dari outlook 2025.

    Dengan demikian, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen. Rasio pendapatan ditargetkan sebesar 12,24 persen pada RAPBN 2026.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKPM yakin Danantara bantu capai target investasi Rp2.175 triliun

    BKPM yakin Danantara bantu capai target investasi Rp2.175 triliun

    Danantara ini menimbulkan keyakinan dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani meyakini Danantara dapat membantu merealisasikan target investasi sebesar Rp2.175,26 triliun pada 2026.

    “Danantara ini menimbulkan keyakinan atau confidence (kepercayaan diri) dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia,” ucap Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

    Rosan menyampaikan Danantara yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, membantu para investor luar negeri untuk melihat mana saja proyek-proyek di Indonesia dengan tingkat keuntungan yang baik.

    Kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, berperan penting dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Rosan menyampaikan dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai Rp13.032,8 triliun dalam rentang 2025–2029.

    Melalui paparannya, Rosan menyampaikan target investasi pada 2025–2029 itu lebih tinggi sekitar 43 persen apabila dibandingkan dengan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir, yakni 2014–2024 sebesar Rp9.912 triliun.

    “Kontribusi dari investasi ini juga diharapkan terus meningkat, karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga ekspor nasional,” ucap Rosan.

    Oleh karena itu, Rosan berusaha untuk memperbaiki iklim investasi dengan melakukan perubahan aturan. Perubahan aturan tersebut diwujudkan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    PP 28, kata Rosan, disusun untuk menjawab tiga tantangan utama, yaitu kepastian izin berusaha, simplifikasi proses, dan restrukturisasi regulasi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik pada semester II-2025 hingga 2026, terutama didorong dengan peningkatan investasi dan belanja pemerintah.

    Selain investasi dan belanja pemerintah, ia menyatakan stimulus ekonomi yang telah diberikan sepanjang semester I-2025 sebesar Rp61 triliun turut mendukung ketahanan ekonomi nasional.

    Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, ia menyampaikan pemerintah juga akan terus melanjutkan deregulasi sejumlah aturan yang diperlukan, seperti mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Peraturan tersebut direvisi dan digantikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar untuk meningkatkan kepercayaan investor.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan jelaskan perkara “cinta segitiga” dalam penyusunan APBN 2026

    Puan jelaskan perkara “cinta segitiga” dalam penyusunan APBN 2026

    ANTARA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung istilah “Cinta Segitiga” dalam proses penyusunan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Istilah itu menggambarkan dinamika antara program prioritas, tambahan anggaran, dan kebijakan efisiensi yang dihadapi kementerian/lembaga. (Putri Hanifa/Chairul Fajri/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.