Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menko Airlangga: Indikator utama perekonomian tumbuh positif

    Menko Airlangga: Indikator utama perekonomian tumbuh positif

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sejumlah indikator utama perekonomian tumbuh positif. Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan tahun anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8), Airlangga juga menyebut pihaknya optimistis perekonomian Indonesia tumbuh positif hingga tahun depan.
    (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Chairul Fajri/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu paparkan alokasi anggaran Rp185 triliun untuk pertahanan

    Menkeu paparkan alokasi anggaran Rp185 triliun untuk pertahanan

    ANTARA – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp185 triliun untuk pertahanan semesta pada tahun anggaran 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Jakarta, Jumat (15/8), menjelaskan anggaran tersebut dipergunakan untuk pemeliharaan dan perawatan (harwat) Alat Utama Sistem Senjata (alutsista), penggantian atau pembelian alutsista yang baru, termasuk penambahan batalyon dan Komando Daerah Militer (Kodam). (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkuat tata kelola-integritas sektor keuangan, OJK gelar RGS

    Perkuat tata kelola-integritas sektor keuangan, OJK gelar RGS

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menyelenggarakan Risk and Governance Summit (RGS) 2025 di Jakarta, Selasa (19/8), yang menjadi ruang strategis bagi penguatan praktik tata kelola dan penegakan integritas sektor jasa keuangan.

    Ketua Dewan Audit yang juga Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena di Jakarta, Jumat, menjelaskan RGS 2025 ditujukan untuk meningkatkan kolaborasi bersama terkait Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance/GRC) antara kementerian/lembaga, industri, Asosiasi Profesi Bidang GRC, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Dampak yang diinginkan adalah kesadaran terkait GRC semakin kuat, kemudian berbagi pengetahuan mengenai acuan terkait GRC,” ujar Sophia.

    RGS tahun ini mengusung tema “Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience”.

    Sophia mengatakan tema ini menekankan pentingnya penguatan ekosistem GRC sebagai fondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045 dan respons terhadap kompleksitas risiko global, seperti krisis iklim, digitalisasi, dan instabilitas ekonomi.

    Selain itu, kata dia, OJK juga ingin menegaskan perannya sebagai promotor penguatan governansi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Menurut dia, RGS akan terus menjadi platform kebijakan dan kolaborasi lintas sektor guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui tata kelola yang sehat dan berintegritas.

    RGS 2025, kata dia, diharapkan sebagai sarana pertukaran informasi tentang praktik terbaik dari para profesi di bidang GRC untuk penguatan sektor jasa keuangan, dan menciptakan ekosistem tata kelola yang baik dan berintegritas di OJK dan sistem jasa keuangan.

    Sebagai bagian dari rangkaian acara, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition bertema tata kelola untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kompetisi ini diikuti 585 karya dari 99 perguruan tinggi negeri dan 143 perguruan tinggi swasta.

    “Ini agar meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik dan tantangan GRC di sektor jasa keuangan,” kata Sophia.

    Topik paling dominan dalam paper adalah tata kelola untuk penguatan ketahanan pangan nasional, disusul tema terkait pencegahan fraud dan pencucian uang, regulasi teknologi untuk tata kelola sektor keuangan digital, dan inovasi peningkatan kapasitas SDM.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pidato RAPBN Prabowo komitmen kuat pemerintah soal transparansi fiskal

    Pidato RAPBN Prabowo komitmen kuat pemerintah soal transparansi fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap transparansi fiskal dan arah pembangunan nasional.

    “Presiden Prabowo tidak hanya memaparkan visi fiskal dan ekonomi secara terbuka saja, tetapi juga menyampaikan pesan optimisme di tengah tantangan global dan domestik,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Misbakhun menilai Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang diajukan pemerintah mengandung potensi positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun tetap memerlukan kewaspadaan dalam pengelolaan risiko.

    Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026 adalah angka yang realistis, dengan catatan adanya konsistensi pelaksanaan program prioritas dan reformasi struktural.

    “Kurs rupiah yang dipatok pada Rp16.500 per dolar AS serta yield Surat Utang Negara 10 tahun sebesar 6,9 persen mencerminkan sikap hati-hati pemerintah dalam merespons gejolak pasar global,” kata Misbakhun.

    Namun, Misbakhun mengingatkan bahwa tantangan utama tidak hanya pada stabilitas makro, tetapi juga pada masalah struktural seperti produktivitas industri, ketergantungan pada impor pangan dan energi, serta perlunya memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan negara.

    Selain itu, Misbakhun juga menyoroti target lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas 984 ribu barel setara minyak per hari sebagai indikator penting bagi ketahanan energi.

    “Lifting minyak nasional kita saat ini sudah melebihi target APBN 2025, sudah menyentuh 608 ribu barel per hari. Jadi, saya kira target tersebut sangat realistis,” ujarnya.

    Di samping itu, ia juga mengingatkan adanya risiko global berupa perlambatan ekonomi China, dampak kesepakatan tarif impor Indonesia-AS, kenaikan harga komoditas akibat ketegangan geopolitik serta potensi arus keluar modal dari negara berkembang.

    Sementara, di sisi domestik, tantangan meliputi pengendalian inflasi pangan, percepatan hilirisasi industri, dan transformasi ekonomi digital.

    “Pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun harus diimbangi dengan belanja negara yang berkualitas, bukan hanya besar secara nominal agar defisit sekitar 2,4 – 2,6 persen PDB atau Rp638,8 triliun benar-benar produktif untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan,” kata Misbakhun.

    Misbakhun pun menegaskan komitmennya bahwa DPR RI melalui fungsi anggaran akan mengawal ketat implementasi RAPBN 2026 agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, menjaga stabilitas, dan mendorong kesejahteraan rakyat.

    “Kami di Komisi XI akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengawal RAPBN 2026 ini agar menjadi instrumen fiskal yang mampu menjawab permasalahan fundamental dan mempersiapkan Indonesia menghadapi kompetisi global,” tuturnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembahasan RAPBDP Jabar 2025 selesai tinggal tunggu evaluasi Mendagri

    Pembahasan RAPBDP Jabar 2025 selesai tinggal tunggu evaluasi Mendagri

    Tadi saya menandatangani Raperda tentang APBDP Jabar Tahun 2025 bersama para pimpinan DPRD Jabar

    Bandung (ANTARA) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Jawa Barat Tahun 2025 telah disepakati oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jabar pada Jumat ini, tinggal menunggu evaluasi dari Mendagri Tito Karnavian selama enam pekan.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan setelah disetujui dan ditandatangani oleh dirinya yang mewakili Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama empat dari lima pimpinan DPRD Jawa Barat, Rancangan APBDP Jabar Tahun 2025 ini segera dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

    “Tadi saya menandatangani Raperda tentang APBDP Jabar Tahun 2025 bersama para pimpinan DPRD Jabar. Tinggal kita menunggu evaluasi Mendagri selama enam pekan,” kata Erwan selepas Rapat Paripurna membahas RAPBDP Jabar 2025 di Gedung DPRD Jabar Bandung, Jumat.

    Diinformasikan oleh pihak DPRD Jabar, perubahan APBD Tahun 2025 memiliki komposisi secara umum adalah: Pendapatan Daerah ditargetkan meningkat Rp94,95 miliar (0,31 persen) yang semula Rp30,99 triliun menjadi Rp31,09 triliun.

    Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah Rp64,42 miliar, naik 0,34 persen dari target Rp18,31 triliun menjadi Rp19,37 triliun.

    Lalu, Pendapatan Transfer bertambah Rp30,52 miliar (0,26 persen), naik dari Rp11,67 triliun menjadi Rp11,70 triliun. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah tetap Rp23,19 miliar.

    Perubahan Belanja Daerah diasumsikan meningkat Rp1,16 triliun (3,73 persen), dari Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun, dengan rincian belanja operasi yang berkurang Rp268,66 miliar atau turun 1,33 persen dari Rp20,16 triliun menjadi Rp19,89 triliun.

    Belanja Modal bertambah Rp3,06 triliun atau naik 172,78 persen dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,83 triliun.

    Belanja Tidak Terduga berkurang Rp879,74 miliar atau turun 76,22 persen dari Rp1,15 triliun menjadi Rp274,48 miliar.

    Belanja Transfer berkurang Rp751,65 miliar atau turun 9,41 persen dari Rp7,99 triliun menjadi Rp7,24 triliun.

    Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp693,39 miliar bertambah Rp1,06 triliun (153,28 persen) menjadi Rp1,76 triliun. Rincian pos ini seluruhnya berupa Silpa.

    Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan, yakni tetap Rp616,81 miliar.

    Pos ini berisi penyertaan modal daerah Rp50 miliar untuk PT BIJB Kertajati dan Pembayaran cicilan pokok utang daerah ke PT SMI Rp566,81 miliar.

    Dengan dasar seluruh rincian tersebut, volume APBD Provinsi Jawa Barat yang semula Rp31,69 triliun, naik 3,65 persen atau Rp1,16 triliun menjadi Rp 32,85 triliun.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar UMY: 1.100 Desa Nelayan bisa wujudkan kemandirian warga pesisir

    Pakar UMY: 1.100 Desa Nelayan bisa wujudkan kemandirian warga pesisir

    Yogyakarta (ANTARA) – Dosen Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Gatot Supangkat mengatakan pembangunan 1.100 Desa Nelayan oleh pemerintah pada tahun ini berpeluang mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    “Kalau kita kelola kekayaan di darat dan laut dengan benar dan bijak, saya yakin Indonesia bisa menjadi the world leader. Ini bukan hal yang mustahil, karena potensinya luar biasa,” ujar Gatot Supangkat di Yogyakarta, Jumat.

    Ia menyebut keberhasilan Desa Nelayan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

    Program itu, menurutnya, harus dipandang sebagai ekosistem utuh yang mencakup SDM kompeten, pemanfaatan sumber daya lokal, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal.

    “SDM memegang peran vital, karena yang paling memahami kondisi daerah adalah masyarakat setempat. Mereka harus dibekali pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk mengelola potensi wilayahnya,” ujarnya.

    Gatot menuturkan Indonesia memiliki modal alam yang sangat besar untuk mendukung program ini.

    Sebagai megabiodiversity country, kata dia, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam keanekaragaman hayati darat setelah Brasil, dan peringkat pertama jika potensi laut ikut diperhitungkan.

    Gatot menambahkan pengelolaan potensi Desa Nelayan membutuhkan teknologi tepat guna dan kebijakan yang tidak seragam secara nasional.

    Menurut dia, pendekatan ini berarti tidak memaksakan penggunaan teknologi berlebihan, melainkan memilih solusi yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

    “Kebijakan harus bersifat induktif, dimulai dari realitas di lapangan, bukan deduksi dari kebijakan pusat yang sama untuk semua daerah,” katanya.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Aceh pastikan distribusi beras di Lhokseumawe sesuai standar

    Bulog Aceh pastikan distribusi beras di Lhokseumawe sesuai standar

    ANTARA – Kantor Wilayah Perum Bulog Aceh bersama DPR Aceh, meninjau gudang Bulog Cabang Lhokseumawe yang terletak di Kecamatan Blang Mangat, Jumat (15/8), untuk memastikan distribusi beras kepada masyarakat tetap sesuai standar. Gudang Lhokseumawe merupakan gudang terbesar di Aceh yang mendistribusikan beras ke Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Bireuen. Oleh karena itu pengawasan harus terus dilakukan guna memastikan beras yang diterima masyarakat dalam kondisi baik. (Try Vanny S/Arif Prada/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Modal asing masuk bersih Rp15,31 triliun pada 11-14 Agustus

    BI: Modal asing masuk bersih Rp15,31 triliun pada 11-14 Agustus

    modal asing masuk bersih di pasar saham, SBN dan SRBI masing-masing sebesar Rp5,37 triliun, Rp7,88 triliun dan Rp2,05 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik sebesar Rp15,31 triliun pada pekan ketiga bulan ini yakni periode transaksi 11-14 Agustus 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, merinci bahwa jumlah tersebut terdiri dari modal asing masuk bersih di pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp5,37 triliun, Rp7,88 triliun dan Rp2,05 triliun.

    Sejak awal tahun ini hingga 14 Agustus 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp57,48 triliun dan Rp94,52 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp71,83 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat turun dari 73,78 basis poin (bps) per 8 Agustus 2025 menjadi 67,72 bps per 14 Agustus 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis di level Rp16.150 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (15/8), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (14/8) di level Rp16.106 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat menguat ke level 98,25 pada akhir perdagangan Kamis (14/8).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun tercatat naik di level 6,37 persen pada Jumat (15/8) pagi, dari sebelumnya 6,35 persen pada akhir perdagangan Kamis (14/8).

    Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke level 4,285 persen pada akhir perdagangan Kamis (14/8).

    Bank Indonesia pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasar kerja China tetap stabil pada Juli 2025

    Pasar kerja China tetap stabil pada Juli 2025

    Beijing (ANTARA) – Pasar kerja China secara umum tetap stabil pada Juli 2025, dengan tingkat pengangguran perkotaan yang disurvei tercatat di angka 5,2 persen, naik 0,2 poin persentase dari bulan sebelumnya, menurut data resmi yang dirilis pada Jumat.

    Menurut Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistics/NBS) China, selama tujuh bulan pertama tahun ini, rata-rata tingkat pengangguran perkotaan yang disurvei berada di angka 5,2 persen.

    “Dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk musim kelulusan, tingkat pengangguran perkotaan yang disurvei di China mengalami kenaikan musiman,” kata Juru Bicara NBS Fu Linghui dalam konferensi pers.

    Penyerapan tenaga kerja di antara kelompok-kelompok utama secara umum tetap stabil. Pada Juli, ungkap Fu, tingkat pengangguran di kalangan pekerja migran pedesaan tercatat di angka 4,9 persen, lebih rendah dari rata-rata tingkat pengangguran perkotaan nasional.

    China telah menetapkan target untuk tingkat pengangguran perkotaan yang disurvei di kisaran 5,5 persen pada 2025, dan menargetkan penciptaan lebih dari 12 juta lapangan kerja perkotaan baru dalam tahun tersebut.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Output industri China naik 5,7 persen pada Juli 2025

    Output industri China naik 5,7 persen pada Juli 2025

    Beijing (ANTARA) – Output industri bernilai tambah China meningkat 5,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Juli, demikian menurut data resmi yang dirilis pada Jumat.

    Pertumbuhan tersebut melambat dari kenaikan 6,8 persen pada Juni, menurut data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistics/NBS) China.

    Dalam tujuh bulan pertama tahun ini, output industri China meningkat sebesar 6,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Output industri digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan besar yang masing-masing memiliki omzet bisnis utama tahunan setidaknya 20 juta yuan (1 yuan = Rp2.268).

    Rincian data menunjukkan bahwa output bernilai tambah sektor manufaktur meningkat 6,2 persen (yoy) pada Juli. Sementara, output pertambangan tumbuh 5 persen. Output bernilai tambah sektor produksi dan pasokan listrik, panas, gas, air naik sebesar 3,3 persen.

    Produksi kendaraan energi baru, sirkuit terpadu, dan robot industri melonjak masing-masing sebesar 32,9 persen, 10,4 persen, dan 32,9 persen (yoy) dari Januari hingga Juli.

    Data pada Jumat juga menunjukkan bahwa penjualan ritel barang konsumsi China, sebuah indikator penting untuk kekuatan konsumsi negara tersebut, meningkat 4,8 persen secara tahunan (yoy) dalam tujuh bulan pertama tahun ini. Sedangkan, investasi aset tetap naik 1,6 persen.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.