Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kemenhub terima dokumen studi transportasi rel Surabaya dari Inggris

    Kemenhub terima dokumen studi transportasi rel Surabaya dari Inggris

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima dokumen studi transportasi publik berbasis rel di wilayah metropolitan Surabaya dari Pemerintah Inggris sebagai dukungan pengembangan infrastruktur perkeretaapian modern dan berkelanjutan di Jawa Timur.

    “Pemerintah Inggris telah menyampaikan dokumen studi transportasi Surabaya ke DJKA, mereka mendukung kemajuan transportasi perkotaan,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub Arif Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan Pemerintah Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris di Indonesia menyampaikan dokumen studi tersebut kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

    “Dokumen ini disusun sebagai bentuk dukungan Pemerintah Inggris terhadap pengembangan transportasi perkeretaapian di Kota Surabaya,” ujar dia.

    Arif mengatakan mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris melalui penyusunan studi tersebut.

    Menurut dia, studi itu menjadi acuan penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang dapat dikembangkan menjadi perencanaan komprehensif, sesuai kondisi wilayah, dan bermanfaat bagi masyarakat.

    “DJKA menegaskan dukungannya terhadap inisiatif ini, mengingat kemacetan di Kota Surabaya dan sekitarnya semakin menjadi tantangan,” kata Arif.

    Lebih lanjut kehadiran layanan kereta api perkotaan diharapkan dapat menjadi solusi mobilitas yang tertib, tepat waktu, aman dan nyaman. Dukungan itu menjadi langkah awal menuju pembangunan transportasi perkotaan di Surabaya.

    Oleh karena itu, ia berharap pembangunan transportasi perkotaan di Surabaya dapat berjalan lancar dengan dukungan seluruh pihak terkait demi terwujudnya sistem transportasi yang efektif dan berkelanjutan.

    Apabila studi itu berlanjut ke tahap perencanaan tingkat pusat, DJKA akan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk berkontribusi dalam proses peninjauan kembali hasil studi, sehingga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta mengutamakan integrasi antar moda sesuai arahan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, katanya, menambahkan.

    “Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional seperti Pemerintah Inggris menjadi kunci dalam mewujudkan sistem transportasi perkotaan modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Surabaya,” kata Arif.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas: Harga cabai rawit Rp40.657/kg, bawang merah Rp45.992/kg

    Bapanas: Harga cabai rawit Rp40.657/kg, bawang merah Rp45.992/kg

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga cabai rawit merah tingkat konsumen Rp40.657 per kilogram dibandingkan sebelumnya Rp49.500 per kg, sedangkan bawang merah Rp45.992 per kg turun dari sebelumnya Rp53.371 per kg.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Sabtu pukul 08.24 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp15.820 per kg turun dari sebelumnya Rp16.623 per kg.

    Lalu, beras medium di harga Rp14.144 per kg turun dari hari sebelumnya Rp14.506 per kg; beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.561 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp12.618 per kg.

    Komoditas jagung Tk peternak tercatat Rp6.111 per kg turun dari sebelumnya Rp6.674 per kg; kedelai biji kering (impor) di harga Rp10.607 per kg turun dari sebelumnya Rp10.794 per kg.

    Berikutnya, bawang putih bonggol di harga Rp37.180 per kg turun dari hari sebelumnya Rp38.618 per kg.

    Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp36.362 per kg turun dari sebelumnya Rp42.666 per kg; lalu cabai merah besar di harga Rp34.765 per kg turun dari sebelumnya Rp43.373 per kg.

    Lalu, daging sapi murni Rp133.341 per kg turun dari sebelumnya Rp135.107 per kg, daging ayam ras Rp34.947 per kg turun dari sebelumnya Rp35.447 per kg, lalu telur ayam ras Rp28.876 per kg turun dari sebelumnya Rp29.714 per kg.

    Gula konsumsi di harga Rp18.166 per kg turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp18.333 per kg.

    Kemudian, minyak goreng kemasan Rp20.134 per liter turun dari sebelumnya Rp20.963 per liter; minyak goreng curah Rp16.868 per liter turun dari sebelumnya Rp17.500 per liter; Minyakita Rp17.172 per liter turun dari sebelumnya Rp17.613 per liter.

    Selanjutnya, tepung terigu curah Rp9.441 per kg turun dari sebelumnya Rp9.828 per kg; lalu tepung terigu kemasan Rp12.723 per kg turun dari sebelumnya Rp13.086 per kg.

    Komoditas ikan kembung di harga Rp42.129 per kg naik dari sebelumnya Rp41.851 per kg; ikan tongkol Rp34.455 per kg turun dari sebelumnya Rp34.639 per kg; ikan bandeng Rp34.193 per kg turun dari sebelumnya Rp34.892 per kg.

    Selanjutnya, garam konsumsi di harga Rp11.480 per kg turun dari hari sebelumnya Rp11.731 per kg.

    Sementara itu, daging kerbau beku (impor) di harga Rp99.557 per kg turun dari sebelumnya Rp105.849 kg, daging kerbau segar lokal Rp130.000 per kg turun dari sebelumnya mencapai Rp141.369 per kg.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nilai spiritual pajak berbagi kesejahteraan

    Nilai spiritual pajak berbagi kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah diskusi publik yang sering kali memandang pajak sebagai beban, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencoba menghadirkan perspektif baru yang lebih menyentuh nurani dalam pengenaan pajak.

    Dalam sejumlah forum, antara lain di Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah dan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI), Menteri Keuangan mengingatkan bahwa dalam setiap rezeki yang kita dapatkan, ada hak orang lain, dan pajak adalah salah satu cara menyalurkannya.

    Pesan ini bukan sekadar jargon fiskal. Ia membawa dimensi moral dan kemanusiaan ke dalam ranah perpajakan, menyandingkannya dengan konsep zakat, infak, atau wakaf. Dengan perspektif ini, pajak tidak lagi sekadar kewajiban legal, melainkan amanah sosial untuk berbagi.

    Pandangan ini relevan di tengah kondisi di mana penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada semester I-2025, misalnya, realisasi penerimaan pajak mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, atau sekitar 65 persen target tahunan.

    Hasil penerimaan negara yang diperoleh dari sektor perpajakan bukanlah angka di atas kertas semata, melainkan sumber utama yang menopang berbagai program strategis pemerintah, mulai dari bantuan sosial untuk keluarga miskin, subsidi energi, hingga pembangunan infrastruktur nasional.

    Beberapa contoh konkret yang bisa dilihat di lapangan, antara lain bantuan sosial untuk keluarga miskin dan rentan yang nilainya mencapai lebih dari Rp494 triliun untuk program perlindungan sosial pada tahun 2025. Alokasi dana tersebut ditujukan untuk membiayai Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Sembako yang memberikan bantuan pangan senilai Rp200 ribu per bulan untuk 18,7 juta keluarga, serta bantuan langsung tunai untuk daerah terdampak inflasi.

    Selanjutnya program subsidi energi juga disalurkan dari penerimaan pajak, dimana pemerintah menyalurkan subsidi energi sekitar Rp187 triliun di tahun 2025. Hal ini, termasuk subsidi listrik untuk 24 juta pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA serta subsidi BBM untuk menahan gejolak harga di tengah ketidakpastian global.

    Sementara dalam konteks pembangunan infrastruktur nasional, penerimaan dari pajak juga digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur strategis senilai lebih dari Rp422 triliun, yang mencakup pembangunan jalan tol, jalur kereta api, bendungan, dan jaringan irigasi. Implementasi yang telah dilakukan nyata, misalnya pembangunan Tol Trans Sumatera yang memperlancar distribusi logistik lintas provinsi, serta pembangunan Bendungan Karian di Banten yang memperkuat pasokan air untuk jutaan warga.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Wapres Mar’uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Mantan Wapres Mar’uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin mendukung langkah Muhammadiyah mendirikan bank syariah, karena dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah dan implementasi fikih muamalah di Indonesia.

    “Saya kira kita semua yang bisa membangun, memperbanyak institusi kesyariahan, itu akan menghidupkan, itu bagus sekali, itu akan menghidupkan fikih muamalah,” kata Ma’ruf di Jakarta, Jumat malam.

    Ditemui di sela acara penutupan 2025 Human Fraternity Fellowship di kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) di Jakarta, mantan Wapres RI itu memandang bahwa bertambahnya bank syariah akan semakin baik bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    Ia pun menyambut pihak-pihak yang berniat mengambil peluang dari pangsa ekonomi syariah nasional dengan mengembangkan bank syariah baru bagi masyarakat.

    “Jadi, menurut saya hal itu harus didorong,” kata Ma’ruf.

    Pada akhir Juni 2025, BPR Matahari Artadaya yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Uhamka) resmi dikonversi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari atau disebut Bank Syariah Matahari (BSM).

    Konversi dari BPR konvensional ke syariah ini telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Meski mengakui Muhammadiyah memiliki potensi besar mendirikan bank umum syariah (BUS), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan pihaknya berfokus terhadap penguatan BPRS Matahari terlebih dahulu.

    “Untuk mendirikan BUS, saat ini belum ada rencana walau desakan dari bawah atau dari kalangan anggota cukup kuat karena banyak hal yang harus dipersiapkan baik dari segi permodalan, jaringan, IT dan sumber daya manusianya,” kata Anwar.

    Menurut Anwar, OJK berharap Muhammadiyah memiliki sebuah BPRS yang besar dan kuat, yang kelak dapat menjadi cikal bakal berdirinya BUS Muhammadiyah.

    Bahkan, OJK telah menyurati PP Muhammadiyah agar melakukan merger terhadap BPRS-BPRS yang berada di lingkungan Muhammadiyah, kata dia.

    Pewarta: Nabil Ihsan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Melepaskan ketergantungan beras untuk menahan laju inflasi di Kalsel

    Melepaskan ketergantungan beras untuk menahan laju inflasi di Kalsel

    Banjarmasin (ANTARA) – Supono melangkah dan bergegas ke dapur, ia mengambil sebilah parang dan mulai mengupas singkong-singkong hasil panen dari kebun miliknya. Desa Karang Intan, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ini memisahkan pongkol demi pongkol dari buah singkong, untuk dikupas lebih banyak lagi.

    Setelah cukup, singkong-singkong itu dibersihkannya. Supono kemudian merendam beberapa kilogram singkong di wadah dengan air bersih dan didiamkan selama tiga hari tiga malam. Singkong itu mulai empuk, Supono mencuci dan meniriskan dari air rendaman.

    Tak jauh dari situ, Supono mengambil lesung sebuah alat penggiling tradisional, halus namun bertenaga menumbuk singkong-singkong yang sudah direndam tadi.

    Singkong yang sudah ditumbuk kemudian dipres menggunakan kain halus hingga tidak menyisakan tirisan air. Singkong yang lembut kemudian disaring halus untuk dipisahkan dari serat-serat berbentuk urat keras. Penyaringan ini berulang-ulang dilakukan untuk memastikan tumbukan singkong lembut.

    Supono menggunakan insting berapa lama harus merendam singkong di air dan berapa kali harus menyaring tumbukan singkong. Proses ini sangat menentukan hasilnya sebelum melanjutkan ke proses membentuk singkong halus menjadi butiran-butiran yang menyerupai bentuk beras. Supono membentuk singkong halus menjadi butiran-butiran kecil, memang belum 100 persen mirip dengan beras asli.

    Setelah proses membentuk butiran-butiran, singkong dijemur di bawah terik matahari sekitar dua jam. “Nah di sini insting juga sangat diperlukan, kalau terlalu sebentar dijemur, nasi yang dihasilkan nanti lengket-lengket. Kalau terlalu lama dijemur, nasi yang dihasilkan nanti terlalu keras,” kata Supono menjelaskan.

    Butiran yang menyerupai beras itu kemudian dikukus sekitar 30 menit. Setelah menghasilkan gumpalan, kemudian diurai dan didinginkan serta dilanjutkan dengan proses penyaringan untuk memisahkan bagian yang keras sehingga menyisakan bagian singkong yang paling lembut.

    Butiran beras kemudian dijemur kembali di bawah terik matahari sekitar delapan jam sebelum ditampi untuk memastikan bagian-bagian keras menyerupai urat tidak menyatu di beras singkong. Proses ini adalah bagian terakhir. Sebelum menjadi nasi, butiran singkong dibersihkan dengan air dan dikukus selama 10-15 menit, nasi Oyek sudah bisa dihidangkan dan dicampur dengan bermacam lauk.

    Oyek adalah produk beras analog berbahan singkong dari inovasi berkelanjutan hasil kreativitas Ketua Kelompok Tani Maju Makmur di Desa Karang Intan. Supono, ketua kelompok tani di desa itu yang pertama kali mengenalkan Oyek ke penduduk setempat. Melalui langkah kecil ini, beras Oyek diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengendalian infladi di daerahnya.

    Ekonomi tumbuh

    Supono berkisah, inovasi ini lahir ketika pandemi COVID-19 melanda pada awal 2020 yang menyebabkan aktivitas ekonomi penduduk desa terbatas. Akses transportasi penopang sektor perdagangan dan menjadi tulang punggung mobilitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nyaris terputus.

    Supono yang mengandalkan sektor kebun tentu terbatas menjual hasil buminya untuk menghasilkan rupiah. Hampir dua tahun pemerintah membatasi aktivitas masyarakat untuk mencegah COVID-19 tidak menular lebih luas.

    Karena kondisi ini, Supono memikirkan untuk menghasilkan rupiah dari hasil aktivitas di dalam rumah. Hingga akhirnya inovasi beras Oyek dihasilkan Supono sambil menyempurnakan sejak 2020.

    Selama proses itu, Supono mulai mendapatkan perhatian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan dan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Supono mendapatkan bantuan alat mesin dan pelatihan untuk mengembangkan Nasi Oyek agar lebih produktif dan bermutu.

    Mesin ramah lingkungan penggiling singkong dan hemat listrik menjadi awal pengembangan produk Supono. Bantuan ini kemudian dikembangkan Bank Indonesia dengan alat mesin penggiling tanpa tenaga listrik. Supono tidak lagi menggiling dengan lesung alat tradisional, kini lebih leluasa dan hemat waktu.

    Bahkan dengan mesin cetak teknologi canggih bantuan dari Bank Indonesia, Supono tidak lagi membentuk cetakan beras singkong menggunakan tangan. Bantuan ini mempermudah Supono agar butiran singkong yang dibentuk dapat menyerupai persis seperti butiran beras asli.

    Pada 2023, produk olahan Supono resmi didaftarkan dan memiliki hak cipta hingga berlabel halal. Dengan kemasan plastik dominan berwarna putih, beras Oyek kini dikenal masyarakat luas di daerah itu.

    Supono juga menerima bantuan rumah produksi Nasi Oyek yang dipusatkan di Kelompok Tani Maju Makmur untuk mengembangkan dan memasarkan Nasi Oyek. Dengan modal sekitar 3 kg singkong mentah yang jika dinominalkan mencapai Rp9.000, Supono mampu menghasilkan 1 kg Nasi Oyek dengan nilai jual Rp20.000, yang artinya Supono mendapatkan laba sekitar 100 persen dari modal.

    “Ini hanya hitung-hitungan ekonomi. Kalau yang sebenarnya lebih untung karena singkong dari kebun sendiri, tenaga sendiri tanpa menggaji pekerja, semua dikerjakan di rumah. Harga bisa bersaing dengan beras padi, tidak terlalu rugi karena Oyek bisa diproduksi dengan mudah,” kata Supono.

    Jika dibandingkan dengan nasi dari beras lokal, Nasi Oyek mengandung karbohidrat kompleks yang mengandung molekul Olizosakarida dan Polisakarida. Kandungannya lebih banyak dibandingkan nasi beras lokal dengan karbohidrat sederhana seperti monosakarida.

    Karbohidrat yang terkandung dalam Oyek akan diserap lebih lambat oleh tubuh sehingga produksi energi dapat terus berlanjut. Dengan cara ini, tubuh tidak mudah merasa lapar dan terhindar dari obesitas.

    Oyek dapat disimpan lama jika terbungkus rapat menggunakan kantong plastik bisa tahan hingga 3 tahun, dan jika sudah dimasak bisa bertahan 3 hari, tidak basi dan tidak berjamur. Berkat inovasi itu, Supono dan warga desa setempat tidak menggantungkan pangan dari komoditas beras.

    Menyumbang inflasi

    Staf Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Puji Hanifah, mengungkapkan provinsi berpenduduk sekitar 4,2 juta jiwa ini sudah terbiasa dengan beras lokal. Harga beras lokal yang kerap melambung karena tingginya permintaan bisa mencapai Rp25.000 per liter.

    “Penduduk lokal itu sudah terbiasa dengan tekstur beras lokal, jadi sudah biasa kalau harga beras sering naik karena tingginya permintaan yang dapat menyumbang inflasi. Komoditas beras yang kerap menyumbang inflasi itu beras lokal,” kata Puji.

    Dukungan pemerintah daerah terhadap inovasi kelompok tani itu pun sejalan dengan langkah pemerintah pusat untuk meragamkan jenis-jenis pangan di daerah, sebagai salah satu upaya mengendalikan inflasi dari sektor beras.

    Inovasi positif ini pun terus dikembangkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan melalui pembinaan bagi kelompok tani. Bahkan tidak hanya di kalangan kelompok tani. Saat ini di beberapa desa dengan salah satu program unggulan ketahanan pangan telah menjangkau Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa.

    Pada 2025, pemerintah daerah setempat memfasilitasi pendanaan sebesar Rp120 juta bagi Kader PKK pada empat desa di Hulu Sungai Selatan dan Tapin dengan fokus diversifikasi pangan untuk berinovasi menghasilkan banyak jenis pangan yang diolah dari umbi-umbi, pisang, dan tanaman hortikultura lain untuk diolah menghasilkan produk berlabel halal.

    Berdasarkan data rutin yang dirilis setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, secara y-o-y, sektor pangan jenis beras, nasi, hingga konsumsi rumah tangga selalu menyumbang inflasi. Data terakhir pada Juli 2025, inflasi y-o-y di Kalimantan Selatan tercatat di angka 2,48 persen.

    Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan menilai pentingnya langkah kolaborasi untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di daerah dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui diversifikasi pangan guna memperluas jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat.

    Kalimantan Selatan telah dan terus mengambil langkah atau cara yang dapat dilakukan di antaranya dengan mengubah pola konsumsi masyarakat, meningkatkan produksi pangan lokal serta menciptakan stabilitas harga.

    Mengubah pola konsumsi masyarakat dapat dilakukan melalui pengenalan berbagai jenis pangan lokal, meningkatkan produksi pangan lokal dengan diversifikasi pangan guna membantu meningkatkan ketersediaan pasokan pangan dan mengurangi tekanan inflasi, serta menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.

    Berkat usaha serius, Kalimantan Selatan telah beberapa kali menerima penghargaan TPID Award yakni pada 2023 dan 2024. Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh penghargaan dalam kategori “TPID Provinsi Berkinerja Terbaik” di wilayah Kalimantan.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Pangan: Pemerintah intensif bahas izin penggilingan padi

    Menko Pangan: Pemerintah intensif bahas izin penggilingan padi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah secara intensif membahas izin penggilingan padi untuk industri berskala besar dan berencana untuk menetapkannya tahun ini.

    “Kami sedang rapat intensif, ya, dengan pihak terkait, baik dari Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, Satgas Pangan,” ucap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, ketika ditemui setelah Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Zulhas menilai tidak adil apabila industri berskala besar mencari untung dengan cara menggiling padi yang selama prosesnya mendapatkan subsidi.

    Menurut dia, bergabungnya industri penggilingan padi berskala besar justru mematikan industri penggilingan padi berskala kecil.

    “Itu kan pupuknya subsidi, irigasinya subsidi. Itu akan mematikan pabrik-pabrik padi yang kecil,” tuturnya.

    Zulhas tidak keberatan apabila industri penggilingan padi berskala besar ingin membuka sawahnya sendiri, kemudian menanam dan mengelola lahannya tanpa memanfaatkan subsidi dari pemerintah.

    Yang menjadi masalah, lanjut Zulhas, ketika industri tersebut muncul di Pulau Jawa dan mematikan begitu banyak industri kecil milik rakyat yang berada di sekitar industri penggilingan berskala besar tersebut.

    “Satu (industri besar) berdiri, bisa menghabisi ratusan ribu pabrik padi. Ini yang akan kami atur, tetapi belum final,” kata dia.

    Zulhas juga berencana untuk menentukan harga beras yang dihasilkan oleh industri penggilingan padi berskala besar tersebut. Namun, keputusan mengenai perbedaan harga masih dibahas dan belum final.

    “Kami akan atur juga apakah satu harga atau nanti seperti apa. Sudah beberapa kali kami rapat, nanti setelah 17-an (Peringatan Kemerdekaan RI), akan minta waktu untuk lapor ke Presiden,” ucapnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan usaha penggilingan padi berskala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah dalam rangka melindungi kebutuhan dasar rakyat.

    Presiden menegaskan kalau para pelaku usaha tersebut tidak mematuhi hal itu, mereka dipersilakan untuk pindah ke bidang lain.

    Langkah tersebut diambil oleh pemerintah dengan pertimbangan cermat untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, tepat kualitas, dan harga yang terjangkau.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPJS dapat alokasi terbesar dari Rp128 triliun anggaran kesehatan 2026

    BPJS dapat alokasi terbesar dari Rp128 triliun anggaran kesehatan 2026

    ANTARA – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp128 triliun untuk kesehatan dalam RAPBN 2026. Anggaran Rp128 triliun tersebut akan dibagi ke dalam beberapa pos, di mana BPJS Kesehatan merupakan pos yang mendapatkan anggaran tertinggi yakni sebesar Rp59 triliun. (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • QRIS lintas negara diperkenalkan di Medan Digifest 2025

    QRIS lintas negara diperkenalkan di Medan Digifest 2025

    ANTARA – Bank Indonesia Sumatera Utara memperkenalkan layanan QRIS lintas negara dalam Medan Digifest Pekan QRIS Nasional 2025 di Taman Cadika Medan. QRIS kini dapat digunakan untuk transaksi di Malaysia Thailand Singapura dan mulai 17 Agustus mendatang di Jepang.
    (M. Valery Maulidzar S/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah kucurkan Rp757 triliun untuk pendidikan di APBN 2026

    Pemerintah kucurkan Rp757 triliun untuk pendidikan di APBN 2026

    ANTARA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa Pemerintah menganggarkan biaya sebesar 757 triliun rupiah untuk bidang pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN di Jakarta, Jumat 15 Agustus.
    (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Chairul Fajri/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Pangan sebut kopdes jadi infrastruktur penting pemerintah

    Menko Pangan sebut kopdes jadi infrastruktur penting pemerintah

    ANTARA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut jaringan Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi infrastruktur penting pemerintah termasuk untuk penyaluran berbagai program seperti bansos dan MBG. Hal itu diungkapkan Zulhas dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).
    (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Chairul Fajri/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.