Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • BI sebut transaksi QRIS Tap cetak pertumbuhan 1.200 persen

    BI sebut transaksi QRIS Tap cetak pertumbuhan 1.200 persen

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyatakan transaksi QRIS tanpa pindai atau QRIS Tap mencetak pertumbuhan 1.200 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

    “QRIS Tap ini setelah rilis fitur tap in dan tap out pada Oktober lalu, transaksinya tumbuh eksponensial mencapai 508 ribu transaksi atau tumbuh 1.200 persen (mtm),” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu.

    QRIS Tap telah diimplementasikan di sektor transportasi di 14 provinsi antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Bali.

    Saat ini, fitur QRIS Tap baru bisa digunakan pada gawai dengan sistem Android. BI berencana untuk mendorong pemanfaatan QRIS Tap pada gawai dengan sistem iOS ke depan.

    “Kami akan terus mendorong supaya iOS, Apple, juga bisa membuka NFC-nya sehingga smartphone iOS juga bisa menggunakan fitur QRIS Tap,” ujar dia.

    Secara umum, volume transaksi QRIS tumbuh 143,64 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

    Menurut Filianingsih, jumlah merchant yang menggunakan QRIS telah mencapai 42 juta merchant, melampaui target 40 juta. Sekitar 90 persen dari jumlah tersebut berasal dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Pada 2026, BI berencana mengusung konsep kemerdekaan sebagai salah satu upaya mendorong penggunaan QRIS.

    “Artinya, kami menargetkan transaksi QRIS 17 miliar, perluasan QRIS antarnegara ke 8 negara, dan 45 juta merchant serta 60 juta pengguna,” ujar dia.

    Adapun proyeksi transaksi pembayaran digital pada tahun depan ditargetkan pada level 29,7 persen (yoy), didukung oleh perluasan penggunaan QRIS, inovasi teknologi, penguatan aspek keamanan, dan kepercayaan publik.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PGN – BRIN kembangkan budidaya padi biosalin di lahan pesisir Jepara

    PGN – BRIN kembangkan budidaya padi biosalin di lahan pesisir Jepara

    Data produktivitas ini menunjukkan bahwa lahan pesisir yang selama ini tidak bisa ditanami masih memiliki potensi besar jika didukung teknologi yang tepat,

    Jakarta (ANTARA) – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pengembangan budidaya padi biosalin di wilayah pesisir Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

    Direktur Keuangan PGN, Catur Dermawan menyatakan, inisiatif ini bagian dari strategi mitigasi bencana dan pemulihan pasca-bencana akibat intrusi air laut dan perubahan iklim yang selama bertahun-tahun menurunkan produktivitas lahan pertanian pesisir.

    “Dukungan terhadap program padi biosalin merupakan bagian dari kontribusi PGN dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi masyarakat pesisir,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, program padi biosalin tidak hanya berorientasi pada hasil panen, tetapi juga pada pemulihan produktivitas lahan yang terdampak intrusi air laut.

    Wilayah pesisir utara Jawa, termasuk Jepara dan kawasan Pantai Utara Jawa Tengah, menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya salinitas tanah akibat intrusi air laut dan banjir rob.

    Kondisi tersebut menyebabkan padi varietas konvensional gagal tumbuh, memicu alih fungsi lahan menjadi lahan tidur, serta menurunkan pendapatan petani sejak terjadinya gagal panen berulang.

    Menjawab tantangan tersebut, PGN bersama BRIN dan Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan varietas padi biosalin sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional sekaligus upaya mitigasi dampak perubahan iklim dan bencana lingkungan di kawasan pesisir.

    Inisiatif ini diperkenalkan dalam kegiatan Farm Field Day (FFD) Hilirisasi Inovasi Teknologi Energi Mendukung Ketahanan Pangan yang digelar di Kabupaten Jepara.

    Melalui program tersebut PGN memberikan dukungan penyediaan benih dan pupuk, pendampingan budidaya hingga pascapanen, serta penguatan kapasitas petani.

    Di Kabupaten Jepara, tambah Catur, program ini diawali dengan penanaman 400 kilogram benih padi biosalin di lahan seluas 5 hektare dan kini terus dikembangkan hingga 20 hektare.

    Pengembangan ini melanjutkan keberhasilan implementasi di wilayah pesisir utara Semarang, yang saat ini telah mencapai 100 hektare lahan tanam, menghasilkan 116,95 ton gabah kering panen (GKP) dengan produktivitas rata-rata 5,85 ton/hektare.

    “Data produktivitas ini menunjukkan bahwa lahan pesisir yang selama ini tidak bisa ditanami masih memiliki potensi besar jika didukung teknologi yang tepat,” katanya.

    Ke depan, lanjutnya, PGN bersama BRIN dan Pemda berencana mereplikasi model kolaborasi ini di wilayah pesisir lain di Jawa Tengah, salah satunya rencana pengembangan di Kabupaten Batang pada 2026 dengan skala lebih luas.

    Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Wiwiek Joelijani, menyatakan pengembangan padi biosalin sebagai bagian dari strategi teknologi untuk optimalisasi lahan terdampak bencana lingkungan, khususnya di wilayah pesisir dan daerah rawan salinitas.

    Dia menekankan, riset pertanian biosalin tidak hanya ditujukan untuk peningkatan produksi, tetapi juga sebagai langkah mitigasi dan pemulihan pasca-bencana.

    Untuk menjamin keberlanjutan, tambahnya, hasil produksi padi biosalin tidak hanya diarahkan sebagai komoditas konsumsi, tetapi juga dikembangkan untuk produksi benih, guna mendorong kemandirian benih lokal dan memperkuat ekosistem pertanian berbasis inovasi.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hutan Harapan butuh kolaborasi multipihak dalam menjaganya

    Hutan Harapan butuh kolaborasi multipihak dalam menjaganya

    Kawasan ini mencakup hutan hujan tropis dataran rendah yang membentang di Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumsel. Secara administratif, berada di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun, Jambi serta Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel,

    Palembang (ANTARA) – Kawasan ekosistem Hutan Harapan di dua provinsi yakni Sumatera Selatan dan Jambi butuh kolaborasi multipihak yakni pemerintah (Dishut, BKSDA), dunia usaha (PT REKI), akademisi, LSM, dan masyarakat lokal, dalam menjaganya.

    Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE, Dinas Kehutanan Sumsel, Syafrul Yunardy di Palembang, Rabu mengatakan, landscape Meranti-Harapan memiliki luasan sekitar 52,170 hektare (ha), merupakan bagian tidak terpisahkan dari kawasan Hutan Harapan yang memiliki total luasan sekitar 98.555 ha.

    “Kawasan ini mencakup hutan hujan tropis dataran rendah yang membentang di Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumsel. Secara administratif, berada di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun, Jambi serta Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel,” katanya.

    Dari perspektif kebijakan, lanskap Meranti-Harapan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hutan harapan sebagai inti ekologinya.

    Berbagai kajian dan inventarisasi mencatat keberadaan 307 jenis burung, 64 mamalia, 123 ikan, 126 amfibi, 71 reptil, serta sekitar 728 jenis pohon.

    Keutuhan ekosistem ini menjadikan hutan harapan sebagai habitat kunci spesies langka dan terancam punah seperti Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Orang Utan, Beruang Madu, Burung Rangkong, serta menyimpan potensi tumbuhan bernilai ekonomi strategis, antara lain jelutong, bulian, tembesu dan keruing.

    Direktur PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) Adam Aziz menyampaikan, dengan pertimbangan tantangan pengelolaan hutan di lanskap Meranti Harapan bersifat multidimensi yang meliputi aspek ekologis, sosial, dan tata kelola, maka penyelesaiannya tidak dapat bersifat parsial ataupun sektoral.

    “Kolaborasi multipihak menjadi elemen fundamental dalam mengoptimalkan peluang pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” katanya.

    Kolaborasi ini mencakup keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), masyarakat, akademisi, serta organisasi non-pemerintah (NGO).

    Sementara tantangan Konservasi Lanskap Meranti – Harapan yakni deforestasi di Kawasan Hutan Harapan pada periode 2018-2025 atau selama periode 8 tahun adalah sebesar 638,7 Ha, atau rata-rata 79,8 Ha/tahun hutan hilang sebagai penyangga ketahanan ekologis khususnya di Sumsel.

    Fragmentasi ini menciptakan edge effect yang mempersempit ruang jelajah (home range) satwa liar serta mengganggu stabilitas ekologis.

    Penurunan kualitas habitat dan berkurangnya sumber daya alam di kawasan hutan, berpotensi meningkatkan probabilitas interaksi negatif manusia dan satwa liar, termasuk pergerakan gajah ke area budidaya dan pemukiman yang pada akhirnya menimbulkan potensi risiko keselamatan bagi kedua belah pihak.

    Sementara itu, kerangka kebijakan menerapkan prinsip perlindungan kawasan, upaya pemulihan ekosistem, serta pengaturan yang lebih ketat terhadap bentuk dan intensitas pemanfaatan ruang.

    Pewarta: M. Imam Pramana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tingkat pengangguran di Inggris naik

    Tingkat pengangguran di Inggris naik

    London (ANTARA) – Tingkat pengangguran di Inggris untuk warga berusia 16 tahun ke atas diperkirakan mencapai 5,1 persen pada periode Agustus-Oktober. Angka tersebut terus meningkat di tengah kondisi pasar tenaga kerja yang lesu, menurut data yang dirilis pada Selasa (16/12) oleh Kantor Statistik Nasional (Office for National Statistics/ONS) Inggris.

    Angka tersebut naik sebesar 0,4 poin persentase dari periode Mei-Juli, menurut ONS.

    Pertumbuhan tahunan rata-rata total pendapatan pekerja, termasuk bonus, mencapai 4,7 persen pada Agustus-Oktober. Secara riil, yang disesuaikan dengan inflasi indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) Inggris, pendapatan karyawan naik sebesar 1 persen, tunjuk data tersebut.

    Jumlah pekerja yang menerima upah rutin (payrolled employee) turun 0,5 persen pada Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dan turun 0,1 persen pada September hingga Oktober 2025.

    Liz McKeown, direktur statistik ekonomi di ONS, mengatakan gambaran keseluruhan terus menunjukkan melemahnya pasar tenaga kerja. “Jumlah pekerja yang menerima upah rutin kembali turun, mencerminkan aktivitas perekrutan yang lesu, sementara perusahaan-perusahaan memberi tahu kami bahwa jumlah lapangan kerja pada periode terkini lebih sedikit,” paparnya.

    Para pelaju terlihat di stasiun Baker Street di London, Inggris, pada 12 Mei 2025. ANTARA/Xinhua/Stephen Chung

    Jane Gratton, wakil direktur kebijakan publik di Kamar Dagang Inggris (British Chambers of Commerce/BCC), menuturkan bahwa data yang dirilis pada Selasa tersebut mencerminkan kalangan bisnis kurang yakin untuk merekrut staf karena biaya ketenagakerjaan yang sangat tinggi dan gelombang besar undang-undang ketenagakerjaan baru yang akan segera diberlakukan.

    Menyebut bahwa 72 persen kalangan bisnis yang disurvei BCC mengungkapkan biaya tenaga kerja merupakan tekanan biaya terbesar yang mereka hadapi, Gratton mengatakan ada batasan seberapa banyak biaya tambahan yang dapat ditanggung perusahaan tanpa memengaruhi investasi dan pertumbuhan.

    Gratton menyerukan fokus yang tajam untuk menstimulasi pertumbuhan dan menggenjot investasi, perdagangan, inovasi, dan keterampilan agar 2026 menjadi tahun yang penuh dengan pencapaian.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur BI sebut ruang penurunan suku bunga masih terbuka di 2026

    Gubernur BI sebut ruang penurunan suku bunga masih terbuka di 2026

    Kami terus mencermati ruang penurunan suku bunga. Besarnya berapa, waktunya kapan, nanti akan kami evaluasi dari setiap RDG bulan ke bulan berikutnya,

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan ruang penurunan suku bunga acuan masih terbuka pada tahun 2026.

    “Ke depan, masih ada ruang penurunan suku bunga. Dasar pertimbangannya adalah proyeksi inflasi yang tetap rendah dan terkendali dalam sasaran dan perlunya bersama pemerintah dan berbagai pihak terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu.

    BI sebelumnya telah menurunkan suku bunga BI-Rate sebanyak enam kali dengan total 150 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen. Penurunan itu dilakukan sebanyak satu kali pada 2024 dan lima kali pada 2025.

    Untuk peluang penurunan suku bunga ke depan, BI akan terus mengevaluasi perkembangan tiap bulan melalui asesmen, baik dari sisi inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun stabilitas nilai tukar rupiah dan kondisi moneter lainnya.

    “Kami terus mencermati ruang penurunan suku bunga. Besarnya berapa, waktunya kapan, nanti akan kami evaluasi dari setiap RDG bulan ke bulan berikutnya,” ujar Perry.

    Di sisi lain, BI juga akan mengencangkan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah mengingat ketidakpastian global yang masih tinggi.

    Upaya itu dilakukan melalui intervensi di pasar luar negeri non-delivery forward, baik pasar Asia, Eropa, maupun Amerika Serikat.

    Intervensi juga akan dilakukan pada pasar valuta asing (valas) domestik, baik secara tunai, domestik non-delivery forward, maupun pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

    “Kami akan meningkatkan pertumbuhan uang primer hingga arahnya mulai Desember dan sepanjang tahun ke depan adalah double digit. Itulah cara bagaimana kami turut mendorong pertumbuhan ekonomi agar ekspansi likuiditas yang kami sudah alirkan ke perbankan itu bisa mengalir ke sektor riil,” tutur Perry.

    Sebagai catatan, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate tetap berada di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 yang berlangsung pada Selasa (16/12) dan Rabu ini.

    Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing juga dipertahankan pada level 3,75 persen dan 5,5 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga menilai magang nasional jadi strategi jangka panjang RI

    Airlangga menilai magang nasional jadi strategi jangka panjang RI

    Peserta magang yang hadir hari ini adalah yang terbaik.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai program magang nasional sebagai strategi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul.

    Program itu dirancang guna menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri, sekaligus memperkuat kompetensi talenta muda nasional.

    “Peserta magang yang hadir hari ini adalah yang terbaik. Ini adalah kesempatan terbaik karena EMTEK merupakan world class company yang juga diapresiasi oleh perusahaan global,” ujar Airlangga saat melakukan kunjungan monitoring pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, di EMTEK Group, Jakarta, Rabu.

    Dalam kunjungannya, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada EMTEK Group yang dinilai konsisten mendukung program strategis pemerintah dengan membuka ruang pembelajaran nyata bagi lulusan perguruan tinggi.

    Para peserta magang ditempatkan pada berbagai fungsi dengan permintaan tinggi di industri, mulai dari digital dan media, teknologi dan data, pengembangan bisnis, hingga bidang people and governance.

    Dirinya menekankan bahwa program pemagangan merupakan bentuk investasi negara terhadap generasi muda.

    Melalui fasilitasi magang selama enam bulan, peserta diharapkan memperoleh pengalaman kerja, memahami budaya industri, serta siap beradaptasi dengan dinamika dunia kerja.

    Program ini menyasar lulusan muda usia produktif sebagai bagian dari persiapan generasi emas Indonesia.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyoroti peran strategis ekonomi digital sebagai aspek pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu ekonomi digital terbesar di ASEAN, pengembangan talenta digital menjadi agenda prioritas pemerintah.

    Adapun kepada para peserta magang, Menko Airlangga berpesan agar terus menjaga semangat belajar, membangun jejaring profesional, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kapasitas diri.

    Sementara kepada pimpinan perusahaan dan mentor, Menko Airlangga mendorong pemberian pendampingan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga pembentukan etos kerja, karakter, dan soft skills.

    “Selamat bekerja dan bekerja sama, bangunlah jaringan dan pengetahuan yang bisa juga dibawa ke tempat kerja yang lain. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena 20 tahun ke depan, generasi inilah yang akan memimpin Indonesia,” katanya pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI kirim tambahan uang tunai ke wilayah bencana Sumatera

    BI kirim tambahan uang tunai ke wilayah bencana Sumatera

    Kami berusaha memastikan bahwa penyediaan uang rupiah ini tetap kami penuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengirim tambahan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan rupiah di wilayah terdampak bencana, tepatnya di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    “Dengan kondisi bencana tersebut, kami sudah melakukan penambahan pengiriman uang rupiah tambahan ke wilayah bencana melalui berbagai moda alternatif,” kata Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dia tidak merinci nominal tambahan uang yang dikirim BI ke wilayah bencana. Namun, dia memastikan pihaknya menjalin koordinasi erat dengan kantor perwakilan BI serta perbankan di daerah terdampak untuk menjamin kebutuhan uang tunai terpenuhi.

    Adapun kantor perwakilan yang dimaksud di antaranya Bank Indonesia Sibolga dan Lhokseumawe di Banda Aceh, Bank Indonesia Pematangsiantar di Sumatera Utara, dan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang.

    “Kami berusaha memastikan bahwa penyediaan uang rupiah ini tetap kami penuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan, bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diprediksi berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,017 persen.

    Angka tersebut didapatkan dari asesmen sementara berdasarkan metode perhitungan yang melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari.

    “Dampaknya terhadap perekonomian memang agak negatif. Tetapi, karena masih perhitungan sementara, dalam produk domestik bruto (PDB) setahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen,” jelasnya.

    Namun, Aida menggarisbawahi, perhitungan dampak bencana merupakan proses kompleks yang tidak hanya melibatkan dampak ekonomi, tetapi juga menghitung dampak sosial lainnya.

    Pertimbangan yang serupa juga berlaku untuk proyeksi inflasi. BI perlu lebih dulu melihat hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap ketiga provinsi sebelum menetapkan proyeksi inflasi.

    Sejauh ini, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada dalam kisaran 4,7–5,5 persen. Sementara inflasi diperkirakan terjaga dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI kirim tambahan uang tunai ke wilayah bencana Sumatera

    BI prediksi bencana Sumatera tekan pertumbuhan ekonomi 0,017 persen

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memprediksi bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,017 persen.

    Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu, menjelaskan angka tersebut didapatkan dari asesmen sementara berdasarkan metode perhitungan yang melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari.

    “Dampaknya terhadap perekonomian memang agak negatif. Tetapi, karena masih perhitungan sementara, dalam produk domestik bruto (PDB) setahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen,” jelas Aida.

    Namun, Aida menggarisbawahi, perhitungan dampak bencana merupakan proses kompleks yang tidak hanya melibatkan dampak ekonomi, tetapi juga menghitung dampak sosial lainnya.

    Dampak ekonomi, kata Aida, perlu menghitung banyak dimensi, seperti hilangnya nilai aset, produktivitas, tutupnya ekonomi, serta upaya positif rekonstruksi bencana.

    Maka dari itu, BI saat ini masih dalam tahap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat data yang lebih komprehensif.

    Pertimbangan yang serupa juga berlaku untuk proyeksi inflasi. BI perlu lebih dulu melihat hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap ketiga provinsi sebelum menetapkan proyeksi inflasi.

    “Tetapi, BI punya survei pemantauan harga. Baru pada minggu pertama, proyeksinya kelihatannya memang sedikit lebih tinggi,” tambahnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jabar alokasikan Rp14,9 miliar untuk program Opadi

    Pemprov Jabar alokasikan Rp14,9 miliar untuk program Opadi

    Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,9 miliar untuk pelaksanaan Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) sepanjang 2025 guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.

    Kepala UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan Disperindag Jabar Ari Fadil Nasution dalam keterangannya di Cirebon, Rabu, mengatakan anggaran tersebut disalurkan pada momentum Idul Fitri, Idul Adha, serta Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Ia menyebutkan khusus untuk momen Natal dan tahun baru, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,6 miliar yang disalurkan ke 27 kabupaten dan kota.

    Untuk Kota Cirebon, kata dia, jumlah paket yang disalurkan dalam kegiatan Opadi sebanyak 1.531 paket, berdasarkan hasil kajian kebutuhan daerah.

    “Setiap paket Opadi berisi beras tiga kg, gula pasir satu kg, minyak goreng satu liter, dan tepung terigu satu kg,” katanya.

    Menurut dia, harga normal paket tersebut sekitar Rp96.700, namun masyarakat hanya perlu menebusnya dengan harga sekitar Rp40.000 karena mendapat subsidi hingga 58 persen.

    Ia mengatakan pelaksanaan program Opadi harus tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat, serta mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

    “Kami berharap Opadi dapat meringankan pengeluaran masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah siapkan restrukturisasi pembiayaan koperasi di Sumatera

    Pemerintah siapkan restrukturisasi pembiayaan koperasi di Sumatera

    Kami sudah menyiapkan itu semua (skema restrukturisasi), antara lain tentu misalnya kalau koperasi itu adalah mitra LPDB, kami akan memberikan relaksasi seperti reschedule pemenuhan kewajiban mereka,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah tengah menyiapkan langkah restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi-koperasi yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dalam acara Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta, Rabu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan, Kemenkop saat ini masih melakukan pendataan terhadap koperasi yang sedang menjalani program fasilitasi pembiayaan, termasuk dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

    “Kami sudah menyiapkan itu semua (skema restrukturisasi), antara lain tentu misalnya kalau koperasi itu adalah mitra LPDB, kami akan memberikan relaksasi seperti reschedule pemenuhan kewajiban mereka,” katanya.

    Zabadi menjelaskan, skema restrukturisasi yang tengah disiapkan mencakup sejumlah opsi, mulai dari relaksasi kewajiban pembayaran, penjadwalan ulang cicilan bulanan, moratorium, hingga kemungkinan penurunan tingkat bunga.

    Ia menegaskan, restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah yang lazim dilakukan dalam situasi bencana.

    Kebijakan serupa, kata Zabadi, juga pernah diterapkan saat pandemi COVID-19, ketika pemerintah memberikan relaksasi kepada koperasi untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

    “Konsepnya sudah siap, tinggal kita lakukan pendataan di lapangan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah penanganan serta pemulihan pasca bencana.

    Ia menyampaikan Kementerian Koperasi bersama Gerakan Koperasi Peduli Bencana telah menggalang dana sebesar Rp1,6 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh dan Sumatera.

    Dana tersebut sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, antara lain penyediaan toilet mobile, perlengkapan wanita, mainan anak-anak, popok, serta fasilitas penyulingan air bersih.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.