Category: Antaranews.com Ekonomi

Mentan: 40 ribu ha sawah terdampak banjir di Sumatera segera diatasi

seluruh sawah terdampak banjir di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, sekitar 40 ribu ha, akan langsung ditangani tanpa membebani petani

Tapanuli Tengah, Sumut (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan percepatan penanganan 40 ribu sawah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, melalui bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian, serta dukungan lapangan untuk memulihkan produksi pangan nasional.

“Pemerintah pusat memastikan seluruh sawah yang terdampak banjir di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, sekitar 40 ribu hektare, akan langsung ditangani tanpa membebani petani,” kata Mentan ditemui di sela meninjau kawasan sawah terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu.

Amran menegaskan skema pemulihan dilakukan menyeluruh, mulai dari rekonstruksi sawah yang hilang, pemberian bantuan benih dan alsintan, hingga penanaman ulang sampai lahan siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

Saat meninjau kerusakan 82 hektare sawah di Tapanuli Tengah, Amran menyampaikan pemerintah pusat mengambil alih penuh proses perbaikan. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada petani dan seluruh tahapan akan dipastikan berjalan cepat.

“Pemerintah ambil alih bangun sampai kembali seperti jadi sawah dan kami kirim peralatan, bantuan, benih gratis. Kami akan bangun seperti semula dan kami akan tanami sampai serah terima kepada pemiliknya,” tegasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah), didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kanan), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kedua kiri), Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu (kiri), memberi keterangan kepada awak media seusai berdialog dengan warga yang sawahnya tergenang lumpur akibat bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

Ia meminta pemerintah daerah segera merampungkan administrasi batas bidang agar rekonstruksi dapat dimulai.

“Kami beri waktu 1–2 minggu, selesaikan administrasi patok bidang-bidangnya mana, pemiliknya karena ini sawahnya rata. Kita akan perbaiki kembali. Itu tanggung jawab pusat. Kami yang ambil alih,” ucapnya.

Penanganan setiap lokasi dilakukan berbeda, sesuai tingkat kerusakan. Untuk sawah yang rata tersapu banjir, pemerintah melakukan pencetakan ulang; untuk sawah yang masih bisa diselamatkan, bantuan benih gratis dan alat pertanian disiapkan.

Pendekatan itu memastikan semua lahan kembali berfungsi secepat mungkin tanpa mengulang kerusakan yang sama.

“Jadi kami tanggung jawab ambil alih sampai selesai dan bukan saja di sini, tapi seluruh yang terdampak. Ada yang hanya ditanami, kami kirim benih dan traktor; ada yang seperti ini rusak, kita perbaiki kembali. Semua kita tangani sesuai kondisinya,” jelasnya.

Untuk mempercepat pekerjaan lapangan, Kementerian Pertanian (Kementan) memanfaatkan kontraktor lokal dengan pendanaan berasal sepenuhnya dari pemerintah pusat.

Hamparan sawah yang tergenang lumpur akibat bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

Ia menargetkan pemulihan selesai dalam 1–2 bulan, menyesuaikan ketersediaan alat berat dan kesiapan administrasi di daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan juga memastikan stok beras di wilayah terdampak berada pada kondisi sangat aman. Pemerintah telah menambah cadangan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan.

“Kami siapkan cadangan beras tiga kali lipat dari kebutuhan. Jadi tidak usah khawatir masalah cadangan beras,” ungkapnya.

Dengan kombinasi pemulihan sawah dan jaminan ketersediaan pangan, Kementerian Pertanian menegaskan kesungguhan pemerintah menangani dampak bencana sekaligus memastikan aktivitas produksi pertanian dapat kembali berjalan dalam waktu dekat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:57
BI terbitkan PADG Derivatif PUVA pasca-alih tugas dari Bappebti

Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing (derivatif PUVA) sebagai tindak lanjut peralihan tugas dari Bappebti.

PADG Derivatif PUVA berlaku efektif mulai 1 Desember 2025. Menurut BI, proses penyusunan dilakukan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga orkestrasi pengaturan.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA kepada bank sentral bukan hanya sebuah mandat baru, tetapi juga peluang bagi BI untuk memperluas instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk pendalaman PUVA.

PADG Derivatif PUVA bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dalam upaya untuk menciptakan produk Derivatif PUVA yang variatif dan likuid, pricing yang efisien dan kredibel, pelaku pasar yang aktif dan kompeten, dan Infrastruktur pasar yang berstandar internasional.

“Untuk itu, BI berupaya menghadirkan tata kelola yang lebih terintegrasi, transparan, dan modern mulai dari perizinan, pengawasan, hingga pelindungan konsumen,” kata Destry.

BI telah melaksanakan pengaturan dan pengawasan derivatif PUVA sejak 10 Januari 2025, setelah dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Peralihan tugas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Hal ini juga merupakan pelaksanaan mandat UU PPSK serta PP Nomor 49 Tahun 2024, yang menjadi dasar penerbitan PADG Derivatif PUVA oleh BI.

PADG secara komprehensif mengatur aspek product, pricing, participant, dan infrastruktur (3P+I) sejalan dengan visi Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

Pedoman yang dituangkan secara terintegrasi mengatur ekosistem, perizinan, pengawasan, pelaporan, tata kelola, pelindungan konsumen, hingga penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) di pasar derivatif PUVA.

Langkah ini diharapkan akan mewujudkan pasar derivatif yang modern, maju, dan inovatif dengan harga acuan yang kredibel, pelaku yang kompeten, dan infrastruktur yang andal dan aman.

Keberlanjutan sinergi antara BI, Bappebti, dan OJK serta kolaborasi erat dari pelaku pasar dan penyelenggara infrastruktur pasar sebagai penggerak utama transaksi derivatif PUVA dinilai menjadi kunci dalam memastikan pasar derivatif PUVA semakin berkembang dan bertata kelola yang baik.

Menurut BI, sinergi seluruh pemangku kepentingan inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi pengembangan ekosistem pasar derivatif Indonesia ke depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menyambut baik inisiatif BI dalam mendorong penciptaan pasar uang yang dalam dan likuid.

Ia menegaskan bahwa PADG Derivatif PUVA merupakan bagian penting dari reformasi sektor keuangan sesuai amanat UU PPSK, serta menjadi pilar komplementer bagi pengembangan pasar derivatif atas efek.

“OJK mendukung perlunya koordinasi erat antarotoritas untuk menjaga konsistensi standar perlindungan investor dan mencegah arbitrase regulasi,” kata Inarno.

Sejalan dengan itu, Kepala Bappebti Tirta Karma Sanjaya juga menyampaikan dukungan atas peralihan kewenangan Derivatif PUVA kepada BI.

Tirta pun menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam penyusunan regulasi turunan, sinkronisasi perizinan serta peningkatan tata kelola dan kapasitas pelaku pasar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:55
RI tetap catat surplus perdagangan dengan AS meski ada tarif Trump

Dampak penerapan tarif impor Amerika belum terlalu signifikan karena banyak eksportir yang melakukan ‘front loading’

Jakarta (ANTARA) – Kepala Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan Indonesia masih mampu mencatat surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sepanjang Januari—Oktober 2025, meski terdapat tekanan dari penerapan tarif impor oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Menurut Dian Ayu, surplus perdagangan tersebut terjadi karena banyak eksportir melakukan front loading atau percepatan pengiriman barang sebelum tarif impor AS resmi diberlakukan awal Agustus 2025. Kondisi ini membuat Neraca Perdagangan Indonesia dengan AS tetap terjaga.

“Dampak penerapan tarif impor Amerika belum terlalu signifikan karena banyak eksportir yang melakukan front loading,” ujar Dian Ayu dalam paparan Economic Outlook 4Q2025 yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah tim ekonom Bank Mandiri menunjukkan bahwa AS dan India menjadi dua negara dengan surplus terbesar bagi Indonesia sepanjang Januari–Oktober 2025.

Surplus perdagangan dengan AS meningkat signifikan dari 11,6 miliar dolar AS pada Januari—Oktober 2024 menjadi 14,9 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun 2025, atau tumbuh 28,4 persen.

Sementara itu, surplus perdagangan dengan India menurun dari 12,6 miliar dolar AS pada Januari—Oktober 2024 menjadi 11,3 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun 2025, atau turun 10,3 persen.

Kendati demikian, India tetap tercatat sebagai mitra dagang dengan surplus terbesar kedua bagi Indonesia.

Sementara itu, Indonesia mencatat defisit perdagangan yang semakin dalam dengan China, dari -9,3 miliar dolar AS pada Januari—Oktober 2024 menjadi 16,3 miliar dolar AS pada periode tersebut tahun 2025.

Berdasarkan komoditas, surplus perdagangan Indonesia masih ditopang oleh komoditas utama seperti minyak nabati terutama crude palm oil (CPO), dengan nilai surplus mencapai 28,1 miliar dolar AS.

Selanjutnya, komoditas batu bara dan gas menyumbang surplus sebesar 22,6 miliar dolar AS. Adapun besi dan baja turut memberikan dukungan dengan surplus sebesar 15,8 miliar dolar AS.

Dian Ayu menekankan bahwa perkembangan ekspor perlu terus didukung melalui pembukaan perjanjian perdagangan baru, baik bilateral maupun regional.

“Sehingga bisa menjadi bantalan apabila memang ada nanti potensi tekanan akibat penerapan tarif AS,” kata dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:48
Mantan Wagub Bali terpilih pimpin PHRI 2025-2030

Denpasar (ANTARA) –

Mantan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati terpilih kembali memimpin Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali periode 2025-2030.

“Ke depan ini perubahan tren pariwisata dan edukasi anggota terutama usaha wisata yang kecil menjadi salah satu tugas kerja,” kata Tjokorda di Denpasar, Bali, Rabu.

Ia terpilih secara aklamasi karena hanya ada satu calon alias tanpa lawan yang dilakukan dalam Musyawarah Daerah (Musda) PHRI Bali ke-15.

Digitalisasi pariwisata juga menjadi tugas kerja dalam lima tahun mendatang karena sudah menjadi kebutuhan industri dan wisatawan saat ini.

Pekerjaan rumah penting lainnya, lanjut dia, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menertibkan akomodasi ilegal, termasuk usaha perhotelan dan restoran yang belum bergabung dalam asosiasi.

Agar dapat terdaftar dalam asosiasi maka usaha tersebut harus mengantongi perizinan di antaranya nomor induk berusaha hingga klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KLBI).

Pasalnya apabila akomodasi tersebut tidak berizin, maka berpotensi menimbulkan kehilangan pendapatan pajak untuk pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota.

Saat ini, sebanyak 378 akomodasi perhotelan dan restoran yang bernaung di bawah asosiasi itu.

Sedangkan, lanjut dia, jumlah akomodasi yang dipasarkan secara daring diperkirakan mencapai 16 ribu unit.

Tokoh Puri Ubud itu sudah menjadi Ketua PHRI Bali sejak 2005 dan selama empat periode berturut-turut maju tanpa penantang.

Selama kepemimpinannya, ia telah melalui sejumlah peristiwa penting dan berkontribusi memajukan industri pariwisata di Bali di antaranya Bom Bali II, flu burung, krisis keuangan global, hingga terparah pandemi COVID-19.

Sementara itu, terkait kunjungan wisatawan asing, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, jumlah kunjungan wisman selama periode Januari-Oktober 2025 mencapai 5,89 juta atau naik hampir 11 persen dibandingkan periode sama 2024.

Selama 2025, kunjungan wisman diperkirakan melampaui capaian 2024 yang mencapai titik tertinggi sebanyak 6,3 juta wisman.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:44
Wamendag dorong produk RI lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mendorong para pelaku usaha di Tanah Air menghasilkan produk, yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan agar semakin diterima pasar global.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, saat ini produk-produk berkelanjutan telah menjadi tren global.

“Saya melihat negara di kawasan Eropa dan Amerika saat ini telah mulai memiliki minat pada produk-produk yang sustainable atau lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, saya rasa para pelaku usaha dan industri di tanah air dapat lebih lagi memperhatikan aspek hijau dari produksi dan keberlanjutan dari bahan baku mereka,” kata Wamendag Roro Esti saat acara talkshow bertajuk “Aksi Nyata untuk Bumi Lestari” di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP Golkar itu menambahkan dalam upaya menciptakan masa depan yang berkelanjutan dibutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Pada periode Januari-Oktober 2025, Indonesia meraih surplus perdagangan internasional cukup signifikan yakni sebesar 33,5 miliar dolar AS.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM, yang juga Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia mengungkapkan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perkebunan bersinggungan dengan lingkungan hidup.

Oleh karenanya, ketika mendapat mandat menjadi Menteri ESDM, Bahlil menjadikan isu lingkungan ini sebagai input konstruktif dalam pembuatan kebijakan dan tata kelola terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang diarahkan bagi pelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Sementara, Wakil Menteri ESDM Yuliot memaparkan kontribusi nyata sektor energi dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup salah satunya adalah pengembangan roadmap infrastruktur ketenagalistrikan nasional yang berkapasitas 69,5 GW dan bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) yang masuk dalam RUPTL PLN 2025-2034.

Wamen Yuliot menambahkan roadmap tersebut memperhitungkan sebaran potensi EBT di masing-masing kawasan di Indonesia dan juga memperhitungkan jaringan transmisi sepanjang 47.768 kilometer sirkuit.

Yuliot juga menyoroti meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Jadi, inilah yang perlu kita lakukan, bagaimana kita melakukan aksi nyata, itu sesuai dengan topik kita hari ini untuk bumi yang lebih lestari. Jadi kegiatan-kegiatan ini akan memberikan dampak, aksi nyata,” ujar Yuliot.

Sedangkan, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menegaskan komitmen Indonesia terhadap isu lingkungan dan energi semakin menguat seiring perubahan struktur kemitraan di parlemen pada periode 2024-2029.

Ia menuturkan posisi Indonesia dalam isu lingkungan hidup sangat kuat, baik secara internal maupun eksternal.

Hal ini tampak dari keberadaan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kementerian khusus serta penguatan mitigasi lingkungan dalam proses perizinan pertambangan di bawah Kementerian ESDM.

Sementara itu, pegiat lingkungan Nadia Mulya memaparkan ancaman besar yang kini dihadapi manusia akibat polusi plastik.

Dalam sebuah riset, ia menyebut bahwa masyarakat Indonesia memiliki kandungan mikroplastik tertinggi dibanding banyak negara lain.

Karena itu, ia bersama gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mendorong keberanian pemerintah dalam kebijakan fiskal.

“Cukai bijih plastik adalah instrumen penting. Plastik telah terbukti membahayakan dan kita memerlukan pembatasan berbasis regulasi agar perubahan terjadi secara sistematis,” ucap Nadia.

Hadir pula dalam acara Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono secara daring dan akademisi Natalis Situmorang.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:41
Geliat Tanah Minangkabau menuju transisi energi hijau

Kota Padang (ANTARA) – Dalam kurun beberapa tahun terakhir, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus menggencarkan peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Langkah ini selaras dengan kebijakan PT PLN Persero yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang memasifkan penggunaan energi hijau dan bersih.

Di Sumbar, transisi energi fosil ke EBT secara perlahan, namun pasti, sudah mulai dirasakan masyarakat, salah satunya keberadaan puluhan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik.

Saat ini, terdapat 63 SPKLU tiang (pole mounted charging) maupun nontiang yang tersebar di 73 lokasi kabupaten dan kota se-Sumbar. Teranyar, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar menambah 30 SPKLU tiang guna memperluas jangkauan pengisian kendaraan listrik, masing-masing dengan daya 22 kilowatt (kW) dan 100 kW, sehingga total keseluruhan 93 unit.

Dari jumlah itu, dua SPKLU di antaranya merupakan ultra fast charging, tujuh fast charger, 51 medium fast charger serta 31 slow charger yang tersebar di 33 lokasi. Pemasangan tersebut, sekaligus dalam rangka menyiapkan serta mengantisipasi peningkatan volume kendaraan listrik saat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Berdasarkan data Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Provinsi Sumbar, saat ini tercatat ada 630 unit kendaraan listrik roda dua serta 139 kendaraan listrik roda empat. Artinya, puluhan SPKLU tiang maupun nontiang itu sudah cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Sumbar Heri Kurniawan Indarto mengatakan penambahan 30 SPKLU tiang itu dalam rangka untuk mendukung transisi penggunaan kendaraan listrik di Ranah Minang.

Apalagi, kata dia, berkaca dari Idul Fitri 2024, dimana mobilitas kendaraan listrik yang masuk ke Provinsi Sumbar tergolong besar. Oleh sebab itu, PLN mengantisipasi agar tidak terjadi antrean panjang di SPKLU pada saat hari besar keagamaan pada 2025 dengan menambah keberadaan SPKLU.

Puluhan SPKLU tersebut tersebar di beberapa titik, dengan kapasitas yang bervariasi, yakni 22 kW hingga 200 kW. Tidak hanya itu, pada 2026 PLN UID Sumbar juga berencana menambah sekitar 20 unit SPKLU yang saat ini sedang dalam tahap menunggu pagu anggaran guna membangun fasilitas kendaraan listrik di Ranah Minang.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumbar Ajrun Karim mengatakan pemerintah bersama PLN akan terus memaksimalkan berbagai potensi EBT yang ada di Ranah Minang. Selain membangun SPKLU, PLN juga sedang menyiapkan salah satu agenda besar, yakni pembangunan PLTS terapung dengan kapasitas mencapai 90 Megawatt peak (MWp). Proyek besar ini akan dikerjakan langsung oleh PT PLN Indonesia Power.

Rencana pembangunan PLTS terapung merupakan upaya pemerintah, setelah sebelumnya berhasil membangun PLTS terapung berkapasitas 192 MWp di Cirata, Kabupaten Purwakarta, dan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Selain itu, juga terdapat beberapa pekerjaan yang sedang berlangsung maupun dalam tahap pengusulan, di antaranya pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), masing-masing di Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Bonjol di Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Tidak hanya itu, Sumbar juga sedang mengerjakan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMh) di sejumlah daerah.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:36
HMSP sambut positif langkah pemerintah tertibkan rokok ilegal

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pro-bisnis dan pro-ekonomi, kami juga mengapresiasi adanya penertiban rokok ilegal

Jakarta (ANTARA) – PT HM Sampoerna Tbk (kode saham: HMSP) menyambut positif langkah pemerintah yang melakukan penertiban terhadap peredaran rokok ilegal karena dapat memperkuat perlindungan industri legal serta membuka ruang kontribusi lebih besar bagi negara secara berkelanjutan.

“Kami berterima kasih karena kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pro-bisnis dan pro-ekonomi, dan kami juga mengapresiasi adanya penertiban terhadap rokok ilegal,” kata Presiden Direktur HMSP Ivan Cahyadi dalam acara paparan publik di Jakarta, Rabu.

Ivan memandang bahwa langkah penertiban rokok ilegal menjadi fondasi bagi pemulihan iklim usaha, terutama bagi pelaku industri legal yang selama ini terdampak oleh maraknya produk tidak bercukai.

Seiring dengan meningkatnya prospek pertumbuhan ekonomi nasional serta komitmen penegakan regulasi, Ivan meyakini industri rokok legal dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Di samping itu, perusahaan juga mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk menerapkan tarif cukai rokok yang sama pada tahun ini dan tahun depan.

“Semoga ini terus berkelanjutan dan semakin baik lagi, sehingga industri yang legal bisa berkembang dan bisa lebih berkontribusi kepada pemerintah. Karena tahun lalu aja kita sekitar Rp85 triliun untuk kontribusi pembayaran pajak Sampoerna dan cukai,” kata Ivan.

Adapun hingga akhir triwulan III 2025, Sampoerna mencatatkan pangsa pasar sebesar 30,9 persen dengan volume penjualan mencapai 59,4 miliar batang.

Perusahaan membukukan penjualan bersih sebesar Rp83,7 triliun, turun 5,3 persen year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp88,5 triliun.

Laba bersih tercatat sebesar Rp4,5 triliun, menurun 13,7 persen yoy dibandingkan periode yang sama pada 024.

Meski hingga akhir September 2025 menurun secara tahunan, perusahaan menyampaikan bahwa kinerja ini menunjukkan perbaikan dibandingkan semester I 2025 ketika laba bersih tercatat turun 36 persen yoy.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh tekanan daya beli konsumen dewasa sehingga bergeser ke produk dengan harga yang lebih rendah (downtrading) dan rokok ilegal.

Di tengah tantangan dan dinamika industri yang terus berkembang, Ivan menyampaikan bahwa Sampoerna tetap konsisten menjalankan strategi bisnis serta terus berinovasi demi memperkuat kualitas produk dan portofolio lintas segmen, baik di segmen rokok konvensional maupun produk bebas asap.

”Transformasi yang kami jalankan berfokus pada penerapan strategi portofolio lintas segmen yang mengedepankan inovasi untuk menjawab preferensi konsumen dewasa,” kata Ivan.

Dari sisi dampak terhadap perekonomian, perusahaan menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui jaringan sembilan fasilitas produksi di Pulau Jawa dan 43 mitra produksi sigaret (MPS) yang dimiliki dan dioperasikan oleh koperasi dan pengusaha daerah.

Sedangkan di sektor hulu, perusahaan bermitra dengan lebih dari 19.500 petani tembakau dan cengkih dengan jaminan pembelian.

Melalui program unggulan Sampoerna Retail Community (SRC), perusahaan juga telah memberdayakan lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia, dengan 90 persen di antaranya telah terdigitalisasi melalui ekosistem AYO by SRC.

Tak hanya itu, perusahaan melalui Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) tercatat telah melatih lebih dari 97.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.600 UMKM telah mendapatkan pendampingan lanjutan, dengan 200 di antaranya berhasil menembus pasar ekspor dan sekitar 80 persen telah bertransformasi secara digital.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok batal diterapkan pada 2026.

Meski batal menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya menyatakan telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlangsungan industri rokok.

Salah satu strategi yaitu memperluas cakupan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Kawasan ini menyediakan fasilitas penunjang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau.

Purbaya berencana menarik pembuat rokok ilegal masuk ke kawasan khusus tersebut, sehingga mereka juga bisa menjadi pemain dalam sistem serta membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:30
Mentan Amran pastikan stok beras aman dan sawah rusak diperbaiki

Kebutuhannya di sini 5 ribu ton seperti yang disampaikan Pak Gubernur Sumatera Utara. Kita siapkan tiga kali lipat cadangan

Tapanuli Tengah, Sumut (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional tetap aman sambil mengoordinasikan percepatan perbaikan lahan sawah rusak agar produksi pangan pulih optimal dan ketahanan pangan masyarakat terus terjaga stabil secara berkelanjutan.

“Kami siapkan cadangan beras tiga kali lipat dari kebutuhan. Kebutuhannya di sini 5 ribu ton seperti yang disampaikan Pak Gubernur Sumatera Utara. Kita siapkan tiga kali lipat cadangan. Jadi tidak usah khawatir masalah cadangan beras,” kata Mentan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu.

Amran meninjau wilayah yang terdampak banjir di Sumatera Utara untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat.

Dua langkah utama ditekankan, yaitu penambahan cadangan beras dalam jumlah besar dan percepatan perbaikan sawah rusak.

Dalam kunjungan tersebut, Amran menekankan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, harus sepenuhnya terjaga.

Ia menyampaikan pemerintah menyiapkan cadangan beras dalam jumlah jauh lebih besar dari kebutuhan.

Selain itu, saat meninjau hamparan sawah rusak 82 hektare, Mentan menegaskan pemerintah pusat mengambil alih seluruh proses pemulihan. Sawah akan dibangun ulang, dicetak kembali, dan ditanami hingga siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

“Pemerintah ambil alih bangun sampai kembali jadi sawah dan kami kirim peralatan serta bantuan benih gratis. Kami akan bangun seperti semula dan kami akan tanami sampai serah terima kepada pemiliknya,” ujarnya.

Untuk pelaksanaan teknis, Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan kontraktor lokal yang ditunjuk pemerintah daerah, sementara pembiayaan sepenuhnya ditanggung pusat.

“Kami kerja sama menggunakan kontraktor lokal. Pak Bupati tinggal tunjuk, Pak Gubernur nanti langsung kerjakan, pusat yang biayai. Bukan unitnya berapa, tapi sampai selesai. Jadi kami tanggung jawab ambil alih sampai selesai dan bukan saja di sini tapi seluruh yang terdampak,” tegasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah), didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan pejabat lainnya memberi keterangan kepada awak media di sela meninjau warga terdampak bencana banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

Ia menjelaskan dukungan disesuaikan dengan kondisi sawah di setiap lokasi, termasuk bagi petani yang gagal panen akibat banjir.

Untuk lahan yang rata karena banjir, pemerintah akan bangun kembali sawahnya dan dilengkapi dengan bantuan benih serta alat pertanian lainnya.

Untuk lahan yang tidak mengalami kerusakan berat, pemerintah tetap menyalurkan bantuan sarana-prasarana produksi dan alsintan.

“Benih dari pemerintah, alat dari pemerintah, membangun sawahnya dari pemerintah pusat. Semua biaya pusat sampai kembali tanam,” jelas Mentan.

Ia menargetkan pemulihan dapat diselesaikan dalam 1–2 bulan mengingat anggaran sudah disiapkan.

Di lokasi, Mentan Amran juga berdialog dengan petani yang seharusnya memasuki masa panen sebelum banjir datang.

“Sabar ya Bapak, Ibu. Nanti kami cetak ulang. Tim kami turun, PPL (penyuluh pertanian lapangan)kawal, CPCL urus, diukur, dipercepat, langsung cetak sawah ulang,” ujar Mentan dan disambut positif oleh masyarakat.

Kementerian Pertanian menegaskan komitmen melindungi masyarakat dan petani di wilayah terdampak bencana dengan memastikan stok beras aman, distribusi terjaga, serta percepatan pemulihan lahan dan sarana produksi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:24
Bandara Notohadinegoro tambah rute penerbangan Jember-Denpasar

Rute baru dari Jember ke Denpasar, akan menghubungkan Jember dengan kota lain di sejumlah daerah di Indonesia

Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Pengelola Bandara Notohadinegoro di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menambah rute penerbangan yaitu Jember-Denpasar menjelang libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Rute baru dari Jember ke Denpasar, akan menghubungkan Jember dengan kota lain di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Makassar, Balikpapan, Labuan Bajo, Kupang dan Banjarmasin,” kata Bupati Jember Muhammad Fawait di Jember, Rabu.

Sedangkan dari Denpasar ke Jember, juga akan menghubungkan wilayah Tapal Kuda yakni kota sekitar seperti Kabupaten Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo.

Maskapai Wings Air akan kembali beroperasi di Bandara Notohadinegoro Jember untuk melayani penerbangan rute Jember-Bali dengan menggunakan pesawat jenis ATR.

Penerbangan tersebut dijadwalkan tiga kali dalam sepekan yakni Senin, Rabu dan Jumat, berangkat dari Bandara Notohadiegoro Jember pada pukul 13.00 WIB dan tiba di Denpasar pada pukul 15.20 Wita, sedangkan dari Denpasar, pesawat akan berangkat pada pukul 11.40 Wita dan tiba di Jember pada pukul 12.00 WIB.

“Penerbangan perdana rute Jember-Denpasar melalui Bandara Notohadinegoro Jember segera dimulai pada Jumat (5/12) dengan menggunakan maskapai Wings Air,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember Gatot Triyono.

Menurut dia, seluruh persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bandara telah rampung, serta pihaknya memastikan bahwa persiapan prasarana dan sarana bandara sudah memadai.

“Termasuk perawatan yang dilakukan secara berkala karena Bandara Notohadinegoro sudah beroperasi sejak lama dan sudah ada penerbangan Jakarta-Jember selama dua kali dalam sepekan,” tuturnya.

Ia mengatakan prasarana dan sarana di bandara semuanya sudah memenuhi standar, termasuk perbaikan dan rehabilitasi di terminal bandara seperti kamar mandi sudah sesuai standar kebandaraan.

“Selain itu, diklat untuk SDM telah selesai karena dua orang SDM pemadam kebakaran sudah tersertifikasi dan perpanjangan lisensi Aviation Security (Avsec) juga sudah selesai,” katanya.

Kendaraan pemadam kebakaran juga telah siap dengan daya semprot yang menjangkau area bandara, bahkan pihak maskapai saat ini tengah mempersiapkan loket dan tempat check-in di bandara.

“Durasi perjalanan dari Jember ke Denpasar atau sebaliknya hanya memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Hal itu tentu memangkas waktu tempuh yang minimal mencapai 8 jam jika menggunakan jalur darat,” ujarnya.

Penerbangan tersebut menggunakan pesawat jenis ATR 72 seri 500 atau ATR 72 seri 600 dengan kapasitas 70 penumpang dan harga tiket yang tersedia relatif terjangkau mengingat efisiensi waktu yang didapatkan.

Tiket pesawat dengan rute Jember-Denpasar juga sudah dapat dibeli secara daring melalui platform perjalanan sebesar Rp843.900 hingga Rp855.700, namun tiket promo dengan harga mulai Rp460.000 juga telah disediakan.

“Dengan adanya penerbangan itu, harapan kami ini akan mempermudah konektivitas antara Jember ke Pulau Bali. Saat ni okupansi penerbangan dari Denpasar-Jember sudah terisi 25 persen, sedangkan rute sebaliknya Jember-Denpasar terisi 50 persen lebih,” katanya.

Gatot optimistis bahwa penerbangan Jember-Bali akan meningkat menjelang liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2026 karena biasanya banyak warga yang berlibur di Pulau Dewata, sedangkan pekerja asal Jember di Bali juga pulang kampung.

Selama ini, Bandara Notohadinegoro Jember melayani penerbangan Jakarta-Jember dengan maskapai Fly Jaya dengan jadwal dua kali dalam sepekan yakni hari Selasa dan Kamis.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:09
KPPU: Denda pelanggaran persaingan usaha capai Rp695 miliar di 2025

Denda besar ini bukan semata instrumen hukum, melainkan sinyal kuat bagi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara mematikan pesaing atau merugikan konsumen,

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat denda pelanggaran persaingan usaha tahun ini (per 30/11) mencapai angka Rp695 miliar.

Wakil Ketua KPPU Aru Armando dalam jumpa media di Jakarta, Rabu mengatakan, angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa negara tidak main main terhadap pelaku usaha yang merugikan publik.

“Denda besar ini bukan semata instrumen hukum, melainkan sinyal kuat bagi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara mematikan pesaing atau merugikan konsumen,” kata Aru.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa denda yang telah dibayarkan per 2 Desember 2025 mencapai Rp52.909.065.048. Hal ini, lanjutnya, membuktikan upaya penegakan hukum persaingan usaha optimal dilakukan KPPU.

KPPU pun telah melakukan putusan terhadap 12 perkara di tahun ini termasuk kepada Google hingga TikTok.

Beberapa di antara 12 kasus yang telah ditangani KPPU yaitu Google dikenakan denda mencapai Rp 202 miliar dan masih belum inkrah, sementara Sany Group dikenakan denda Rp449 miliar, dan keterlambatan notifikasi oleh TikTok dengan denda Rp15 miliar.

Selain mengawal korporasi besar, Aru mengatakan KPPU juga menempatkan diri sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

“Dari 12 perkara yang diputus tahun ini, masih terdapat berbagai kasus persekongkolan tender. Ketika negara mengeluarkan anggaran besar untuk infrastruktur, mulai dari rumah sakit, jalan, hingga proyek energi, risiko penyelewengan anggaran melalui persekongkolan tender dapat meningkat signifikan,” ujar Aru.

“Penegakan hukum di sektor ini adalah bentuk dukungan langsung KPPU terhadap Asta Cita pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 17:21