Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • BI dan TNI AL sasar 90 Pulau 3T dalam Ekspedisi Rupiah Berdaulat

    BI dan TNI AL sasar 90 Pulau 3T dalam Ekspedisi Rupiah Berdaulat

    Pontianak (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2025 untuk memperkuat kedaulatan rupiah di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) dengan menjangkau 90 pulau di 18 provinsi.

    “Pelepasan tim ekspedisi ini ditandai dengan pemberangkatan KRI Kujang-642 dari Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XII Pontianak,” kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Barat Doni Septadijaya di Pontianak, Selasa.

    Pemilihan Pontianak sebagai lokasi pelepasan memiliki makna simbolis dan strategis, mengingat Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga rupiah harus senantiasa dijaga eksistensinya sebagai simbol kedaulatan negara, khususnya di daerah perbatasan dan 3T.

    “Melalui ERB, BI berupaya memastikan ketersediaan uang Rupiah layak edar sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar mencintai dan merawat Rupiah,” ujar dia.

    Ia mengatakan distribusi Rupiah di kawasan 3T menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur, hingga rendahnya literasi masyarakat mengenai perlakuan terhadap uang. Selain itu, penggunaan mata uang asing di wilayah perbatasan juga masih kerap ditemukan.

    Untuk menjawab tantangan tersebut, BI dan TNI AL terus memperkuat sinergi. “Kolaborasi ini penting, TNI AL menjaga kedaulatan dari sisi pertahanan, sementara BI menjaga kedaulatan ekonomi melalui Rupiah,” ujar Qomarudin.

    Sejak pertama kali digelar pada 2012, ERB telah menjangkau 655 pulau melalui 132 kegiatan kas keliling. Pada 2024, ekspedisi ini berhasil menukarkan uang senilai Rp164,4 miliar di 90 pulau. Tahun ini, kegiatan di Kalimantan Barat dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus hingga 1 September, dengan menyasar lima pulau, yakni Karimata, Cempedak, Maya, Pelapis, dan Padang Tikar.

    “Kami dari BI akan terus memperluas layanan kas dan memperkuat literasi masyarakat tentang Rupiah secara inklusif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya bersama membangun Indonesia dari kota hingga pelosok negeri,” katanya.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah: Kopi dan kakao perkuat daya saing Jatim di pasar global

    Khofifah: Kopi dan kakao perkuat daya saing Jatim di pasar global

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan kopi dan kakao menjadi dua komoditas yang menopang ekonomi petani sekaligus memperkuat posisi dan daya saing Jawa Timur di pasar global.

    “Dua komoditas ini tidak hanya menopang ekonomi petani tetapi juga memperkuat daya saing daerah di pasar global,” kata Khofifah dalam Java Coffee and Flavors Fest (JCFF) 2025 di Surabaya, Selasa.

    Khofifah mengatakan Jawa Timur masuk empat besar produsen kopi nasional dengan luas areal 122.623 hektare dan produksi mencapai 78.688 ton dengan berkontribusi pada ekspor kopi se-Jawa tercatat 87 persen.

    Produksi itu terbagi atas robusta yang berkembang di dataran menengah dan rendah, serta arabika yang tumbuh di dataran tinggi dengan memiliki potensi premium untuk ekspor.

    Beberapa sentra utama kopi Jatim di antaranya Bondowoso dengan Java Ijen Raung Coffee, Jember yang menjadi pusat penelitian kopi dan kakao (Puslitkoka), serta Malang, Pasuruan, Lumajang, Situbondo, dan Banyuwangi.

    Selain kopi, kakao juga menjadi andalan perkebunan Jatim dengan areal 50.096 hektare dan produksi 23.599 ton yakni sentra tersebar di Blitar, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, dan Malang Selatan.

    “Sejumlah daerah bahkan telah mengembangkan hilirisasi menjadi produk olahan cokelat bernilai tambah,” ujar dia.

    Oleh sebab itu, Khofifah mengajak berbagai pihak mendukung pengembangan kedua komoditas tersebut termasuk melalui acara Java Coffee and Flavors Fest (JCFF) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Surabaya.

    Menurut Khofifah, JCFF merupakan strategic flagship event yang mempertemukan petani, UMKM, akademisi, dunia usaha, dan wisata heritage dalam satu ekosistem.

    “JCFF adalah ruang kolaborasi. Kita ingin kopi, cokelat, dan rempah Jatim tidak hanya berhenti sebagai komoditas, tetapi lahir menjadi produk bernilai tambah melalui riset, inovasi, dan teknologi,” ujar dia.

    Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti pun memastikan mereka siap mendukung pengembangan kopi, kakao, dan rempah di Jawa Timur.

    Terlebih, ia mengatakan Jatim adalah produsen utama kopi Jawa dengan kontribusi 48 persen terhadap total produksi sehingga optimalisasi sangat diperlukan agar terwujud pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

    “Kami ingin pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan bukan hanya dinikmati perusahaan besar tetapi juga mengangkat pendapatan UMKM,” kata Destry.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DEN sebut digitalisasi bansos bakal kurangi 34 juta orang miskin

    DEN sebut digitalisasi bansos bakal kurangi 34 juta orang miskin

    kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memproyeksikan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bisa mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bakal menerapkan digitalisasi bansos perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Nantinya, implementasi ini bakal diperluas secara bertahap ke daerah-daerah lainnya.

    Implementasi itu merupakan salah satu dari fokus agenda komite, yaitu digitalisasi program bansos, digitalisasi perizinan usaha dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

    Proses backend akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN hingga Samsat.

    Akan tetapi, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 yaitu sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini lebih kecil dari proyeksi penurunan jumlah orang miskin oleh DEN.

    Dikonfirmasi terpisah, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menjelaskan proyeksi itu merupakan potensi pengurangan jumlah orang miskin selama periode pemerintahan Prabowo dengan dua catatan.

    Pertama, target pertumbuhan ekonomi tercapai cukup baik. Kedua, program pemerintah yang berpihak pada orang miskin juga berjalan dengan baik, termasuk digitalisasi bansos.

    Namun, Arief pun menggarisbawahi proyeksi itu bisa diwujudkan bila tingkat kemiskinan diukur dengan metode yang lebih mencerminkan realitas.

    “Kalau metode yang digunakan tidak diperbaiki, yang notabene sudah tidak merefleksikan kondisi ekonomi di masyarakat karena sudah tidak diperbarui selama 27 tahun, pengurangan kemiskinan itu diperkirakan hanya di angka 2 jutaan,” jelas Arief.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Analis sebut investor kripto “wait and see” data inflasi AS

    Analis sebut investor kripto “wait and see” data inflasi AS

    Jakarta (ANTARA) – Analyst Reku Fahmi Almuttaqin mengatakan investor aset kripto saat ini tengah bersikap “wait and see” terhadap rilis data Personal Consumption Expenditures (PCE) Index Amerika Serikat (AS) periode Juli 2025.

    Data inflasi AS menjadi sorotan karena merupakan indikator acuan bagi Federal Reserve (The Fed) untuk menentukan arah kebijakan suku bunga acuannya ke depan, katanya, menjelaskan.

    “Pasar kripto saat ini tengah berada pada mode “wait and see”. Inflasi yang lebih rendah dari ekspektasi bisa menjadi katalis kuat untuk reli baru Bitcoin, dengan target jangka pendek di kisaran 120.000 dolar AS, atau jika terjadi breakout dari All-Time-High (ATH) sebelumnya, terdapat potensi lonjakan hingga 136.000 dolar AS,” ujar Fahmi sebagaimana keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Namun demikian, ia mengatakan apabila data PCE AS justru menunjukkan tekanan inflasi masih tinggi, maka Bitcoin berpotensi terkoreksi lebih dalam ke zona support 100.000-103.000 dolar AS, yang saat ini dianggap sebagai benteng bawah selanjutnya pasca tertembusnya level 112.000 dolar AS.

    Harga Bitcoin tercatat di sekitar 109.700 dolar AS pada Selasa pagi, atau melemah 5 persen dalam 24 jam terakhir, yang menambah tekanan setelah reli yang sempat membawa Bitcoin ke harga tertingginya di atas 123.000 dolar AS pada 14 Agustus 2025.

    “Terlepas dari rilis data PCE kali ini menjadi ujian penting yang menentukan arah jangka pendek Bitcoin, tren pelonggaran kebijakan ekonomi cepat atau lambat akan terjadi yang dapat mengalirkan likuiditas pada skala yang lebih besar ke pasar kripto,” ujar Fahmi.

    Optimisme investor masih kuat didorong oleh ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada September 2025, setelah menahan level suku bunga selama sembilan bulan, katanya, melanjutkan.

    “Perkiraan probabilitas pemangkasan sejauh ini masih bertahan di atas 85 persen menurut CME FedWatch. Bahkan, lembaga keuangan Jefferies menaikkan target akhir tahun indeks S&P 500 menjadi 6.600 poin, mencerminkan keyakinan terhadap fundamental laba korporasi yang solid. Namun, bayang-bayang potensi kenaikan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan masih membayangi,” ujar Fahmi.

    Data inflasi PCE Juli 2025 diperkirakan naik 0,2-0,3 persen month-to-month (mtm), Fahmi mengatakan apabila inflasi sesuai ekspektasi, maka dapat meyakinkan The Fed untuk memulai penurunan suku bunga acuannya secara bertahap.

    “Jika inflasi lebih rendah dari perkiraan, Bitcoin berpotensi rebound tajam, dan Wall Street bisa melanjutkan reli ke rekor tertinggi baru. Jika inflasi ternyata lebih tinggi, pasar bisa tertekan, Bitcoin rentan kembali ke level 100.000 dolar AS, sementara indeks saham AS bisa mengalami koreksi singkat,” ujar Fahmi.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina pastikan pasokan energi di Latgabma Super Garuda Shield  

    Pertamina pastikan pasokan energi di Latgabma Super Garuda Shield  

    Bandarlampung (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan pasokan energi pada Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2025 yang berlangsung sejak 18 Agustus hingga 4 September 2025 di Bandara Gatot Subroto, Way Kanan, Lampung.

    “Tahun ini, Pertamina menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan strategis nasional dan internasional dengan berperan aktif dalam mendukung kesuksesan latihan gabungan ini,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, dalam keterangannya di Bandarlampung, Selasa.

    Ia menyebutkan Latgabma Super Garuda Shield 2025 merupakan latihan militer berskala internasional yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama USINDOPACOM, Komando tempur yang memiliki tanggung jawab geografis sebagaimana didefinisikan oleh Rencana Komando Terpadu Departemen Pertahanan) serta sejumlah negara mitra.

    “Ajang ini menjadi wadah peningkatan interoperabilitas, solidaritas, dan kerja sama militer antarnegara,” ujarnya.

    Ia menyampaikan bahwa Pertamina siap memastikan kebutuhan energi dan dukungan operasional untuk kelancaran kegiatan.

    “Sebagai BUMN energi, Pertamina mendukung penuh kesuksesan Latgabma Super Garuda Shield 2025 dengan memastikan ketersediaan dan penyaluran energi, khususnya Avtur, serta layanan pendukung operasional lainnya,” jelasnya.

    Dukungan ini, lanjutnya, tidak terlepas dari peran Aviation Fuel Business PT Pertamina Patra Niaga bersama Corporate Operation Service (COS) Regional Sumbagsel sebagai perpanjangan fungsi di Regional yang memastikan operasional berjalan optimal.

    “Hal ini merupakan bentuk kontribusi Pertamina dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung agenda strategis TNI di kancah internasional,” ujar Rusminto.

    Adapun bentuk dukungan yang diberikan Pertamina meliputi penyediaan fasilitas refueler (kendaraan pengisian avtur ke pesawat) sejumlah 2 unit dengan kapasitas 16 kilo liter (kl) yang disediakan dari AFT SMB II Palembang serta penyediaan armada bridger (mobil tangki pengangkut avtur) dengan kapasitas 4 unit 16 kl dengan penyaluran Avtur sebesar 990 kl yang disuplai dari Depot Avtur Pulau Layang, optimalisasi operasional Depot Avtur termasuk pelayanan di hari libur, serta penguatan armada dan fasilitas pendukung pengisian bahan bakar.

    Pertamina juga menyiapkan dukungan manpower operasional refueling operator, keamanan, dan layanan medis, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan Latgabma Super Garuda Shield 2025 dapat berjalan lancar dan aman.

    “Dengan berbagai dukungan tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan pasokan energi dan sarana operasional berjalan lancar demi kelancaran Latgabma Super Garuda Shield 2025,” tambah Rusminto

    Pertamina juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung bersama agenda nasional yang strategis dan membanggakan ini.

    Pewarta: Agus Wira Sukarta
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PHRI Kota Malang sebut adanya mahasiswa baru tingkatkan okupansi hotel

    PHRI Kota Malang sebut adanya mahasiswa baru tingkatkan okupansi hotel

    Okupansi mencapai 70 persen, salah satu penyebabnya masa penerimaan mahasiswa baru

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang menyebutkan pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PPKMB) berdampak pada tingkat okupansi hotel di wilayah setempat pada Agustus 2025 yang mencapai 70 persen.

    “Okupansi mencapai 70 persen, salah satu penyebabnya masa penerimaan mahasiswa baru karena di Kota Malang ini kan terkenal dengan banyaknya kampus bergengsi,” kata Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

    Okupansi yang ada pada bulan ini meningkat 20 persen dari periode awal hingga pertengahan tahun 2025.

    Sebelum masuk Agustus, Agus menyatakan okupansi hotel di Kota Malang rata-rata berada di angka 50 persen.

    Kegiatan wisuda mahasiswa juga disebutnya memberikan dampak terhadap tingkat okupansi hotel.

    Dia mengungkapkan pada dua momen itu beberapa hotel yang lokasinya dekat dengan kampus dan tempat pariwisata cenderung dipilih oleh keluarga peserta wisuda dan mahasiswa baru untuk tempat menginap.

    “Ada hotel yang okupansinya 90 persen, bahkan ada juga yang sampai 100 persen,” ujarnya.

    Menurut dia, kondisi okupansi pada Agustus ini turut ditunjang sejumlah kegiatan pemerintahan yang kembali diselenggarakan di hotel di Kota Malang.

    Oleh karena itu, ia menyatakan okupansi hotel yang ada saat ini cenderung lebih baik ketimbang periode awal hingga pertengahan 2025.

    “Kegiatan studi banding, rapat pemerintah, sampai kunjungan kementerian berpengaruh ke okupansi,” ucapnya.

    Tak hanya itu, faktor lain yang menyebabkan okupansi hotel di Kota Malang meningkat pesat adalah banyaknya kedatangan wisatawan mancanegara dalam kurun waktu Juli hingga Agustus.

    Meski wisatawan asing kebanyakan memiliki tujuan destinasi pariwisata di Kabupaten Malang dan Kota Batu, tetap mereka tetap menjadikan Kota Malang sebagai tujuan menginap.

    “Kreativitas dan kondisi yang mendukung di Kota Malang mempengaruhi,” kata dia.

    Melihat situasi yang ada saat ini, Agoes optimistis okupansi hotel di Kota Malang pada akhir 2025 bisa menyentuh angka 80 persen.

    “Optimis itu tercapai ya, yang penting tetap kondusif. Kami juga terus berkolaborasi dengan pelaku usaha di sektor pariwisata lainnya dan bersama pemerintah,” tuturnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IES 2026 jadi forum strategis perkuat ekonomi dan investasi

    IES 2026 jadi forum strategis perkuat ekonomi dan investasi

    IES 2026 menjadi platform kredibel bagi pemerintah dan dunia usaha untuk merumuskan agenda strategis, menciptakan solusi konkret

    Jakarta (ANTARA) – Indonesian Business Council (IBC) mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berdaya saing melalui Indonesia Economic Summit (IES) 2026 pada 3-4 Februari 2026 di Jakarta.

    Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid mengatakan forum strategis ini dirancang untuk mempertemukan pemerintah, pembuat kebijakan, pelaku bisnis dan industri, akademisi serta pakar dan pemikir global, dalam rangka mendorong kolaborasi strategis, serta merumuskan langkah konkret untuk pembangunan ekonomi nasional.

    “IES 2026 menyatukan pemerintah, pemimpin bisnis, dan pakar global untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan memperkuat daya saing Indonesia,” ujar Arsjad dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    Arsjad menyampaikan forum ini akan membahas isu strategis seperti industrialisasi dan investasi berkualitas sebagai mesin pertumbuhan, talenta dan adopsi AI yang nyata, transisi energi & pasar karbon, serta diversifikasi ekspor dan ketahanan rantai pasok.

    Sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar, lanjut Arsjad, Indonesia perlu memperkuat daya saingnya di tingkat global.

    Menurut dia, hal ini guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terwujud, serta untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah regional dan global.

    “Kami berharap IES 2026 dapat menjadi sebuah platform kredibel bagi pemerintah dan dunia usaha untuk merumuskan agenda strategis, menciptakan solusi konkret, membangun ekosistem berkelanjutan, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional,”

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) IBC Sofyan Djalil menyampaikan bahwa forum ini akan menghasilkan solusi implementatif melalui task force lintas sektor, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), dan project matchmaking.

    Dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan pakar global, Sofyan meyakini bahwa kegiatan ini menghadirkan agenda strategis yang dapat diterapkan langsung untuk memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.

    “Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan regulasi yang konsisten, lebih lanjut, harmonisasi kebijakan antar-kementerian dan penguatan kemitraan publik-swasta menjadi kunci untuk menarik minat investasi,” imbuh Sofyan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR apresiasi kemenangan Indonesia atas Uni Eropa di WTO

    Anggota DPR apresiasi kemenangan Indonesia atas Uni Eropa di WTO

    “Kemenangan ini bukan hanya soal melindungi industri biodiesel, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia mampu menegakkan perdagangan berbasis aturan. Kita berhasil melawan perlakuan diskriminatif yang selama ini merugikan kepentingan nasional,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu mengapresiasi kemenangan Indonesia dalam sengketa perdagangan internasional melawan Uni Eropa (UE) terkait bea imbalan biodiesel berbasis sawit di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

    “Kemenangan ini bukan hanya soal melindungi industri biodiesel, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia mampu menegakkan perdagangan berbasis aturan. Kita berhasil melawan perlakuan diskriminatif yang selama ini merugikan kepentingan nasional,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Christiany menilai bahwa putusan WTO tersebut menjadi tamparan balik terhadap kampanye negatif yang selama ini diarahkan pada sawit Indonesia di Eropa.

    “Selama ini sawit kita terus ditekan dengan stigma buruk. Padahal, produk sawit Indonesia adalah tulang punggung perekonomian nasional,” katanya.

    Menurutnya, dengan adanya putusan WTO ini, posisi Indonesia akan semakin kuat di pasar global.

    Kendati demikian, anggota DPR dari komisi yang membidangi Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, dan BUMN itu mengingatkan pemerintah dan pelaku industri agar tidak terlena.

    Ia menilai, Uni Eropa kemungkinan akan mencari instrumen lain untuk membatasi masuknya produk sawit, misalnya melalui kebijakan deforestasi dan mekanisme penyesuaian karbon.

    “Jangan sampai kemenangan ini hanya jadi euforia sesaat. Kita harus menyiapkan strategi lanjutan, memperkuat diplomasi perdagangan, sekaligus meningkatkan standar keberlanjutan agar produk sawit kita tetap diterima di pasar global,” ucapnya.

    Christiany juga mendorong agar momentum kemenangan ini dijadikan pemicu untuk diversifikasi pasar ekspor.

    Menurutnya, ketergantungan berlebih pada pasar Eropa harus dikurangi dengan memperluas penetrasi ke pasar Asia, Afrika, hingga Amerika Latin.

    “Kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu bersaing adil. Ke depan, mari kita jadikan sawit sebagai simbol kedaulatan ekonomi sekaligus instrumen diplomasi yang menguntungkan rakyat,” ujarnya.

    Diketahui, Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa perdagangan melawan Uni Eropa (UE) terkait penerapan bea imbalan (countervailing duties) terhadap impor produk biodiesel dari Indonesia, atau dikenal dengan Sengketa DS618.

    Panel Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada Jumat (22/8), mengumumkan bahwa UE telah bertindak inkonsisten terhadap ketentuan Perjanjian Subsidi dan Anti Subsidi WTO pada sejumlah aspek kunci (WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures /WTO ASCM).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa kemenangan itu membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia konsisten mematuhi aturan perdagangan internasional tanpa memberlakukan kebijakan perdagangan yang distortif bagi perdagangan internasional, sebagaimana dituduhkan oleh UE.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPP INSA tanam 5.000 bibit mangrove dukung pelestarian lingkungan

    DPP INSA tanam 5.000 bibit mangrove dukung pelestarian lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) melakukan penanaman 5.000 bibit mangrove sebagai bentuk komitmen industri pelayaran dalam mendukung pelestarian lingkungan pesisir dan menjaga ekosistem laut secara berkelanjutan.

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan di kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara sebagai bentuk kepedulian pada pelestarian lingkungan dalam rangka memperingati HUT Ke-58 INSA.

    “Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen INSA dalam menjaga kelestarian lingkungan laut sekaligus memperkuat peran industri pelayaran dalam pembangunan berkelanjutan,” kata Carmelita di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebutkan INSA menargetkan akan menanam 5.000 bibit mangrove yang dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, dilakukan penanaman ratusan bibit mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk.

    Dikatakan penanaman bibit mangrove itu juga merupakan upaya nyata INSA memitigasi perubahan iklim dan pelestarian ekosistem pesisir. Penanaman mangrove itu diharapkan mampu membantu mengurangi abrasi, menjadi habitat penting bagi biota laut, dan menyerap emisi karbon yang signifikan.

    “Melalui penanaman mangrove ini, kami ingin menegaskan bahwa industri pelayaran memiliki perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan kelestarian laut,” tutur Carmelita.

    Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) melakukan penanaman bibit mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (26/8/2025). ANTARA/Harianto

    Aksi penanaman mangrove itu juga dilakukan beberapa Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA. Seperti, kolaborasi antara DPC INSA Samarinda dengan DPC INSA Bontang yang menanam 2.000 pohon mangrove, DPC INSA Semarang yang menanam 1.500 pohon mangrove, dan DPC INSA Dumai yang menanam ratusan pohon mangrove.

    Menurut Carmelita mangrove sebagai salah satu ekosistem pesisir paling produktif di dunia. Selain mampu menyerap karbon hingga lima kali lebih efektif dibanding hutan daratan, mangrove juga menjadi benteng alami yang melindungi garis pantai dari ancaman abrasi dan gelombang tinggi.

    “Kami ingin memberikan warisan yang bermanfaat, tidak hanya bagi industri pelayaran, tetapi juga bagi generasi mendatang dengan kelestarian lingkungan laut Indonesia,” tuturnya.

    Lebih lanjut Carmelita menuturkan INSA terus mendukung kampanye maritim global maupun nasional terkait kelestarian lingkungan dan dekarbonisasi sektor pelayaran. Dukungan itu sejalan dengan target International Maritime Organization (IMO) menuju net zero di 2050.

    INSA Peduli ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang menargetkan penurunan 31,89 persen emisi dengan upaya mandiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional.

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto (kanan) bersama jajaran Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) melakukan penanaman bibit mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (26/8/2025). ANTARA/Harianto

    Ia menambahkan aksi penanaman bibit mangrove akan terus dilakukan ke berbagai daerah sebagai upaya menjaga lingkungan dari asosiasi industri pelayaran.

    Tidak hanya berkontribusi menjaga pelestarian lingkungan pesisir, INSA juga terus berkomitmen untuk menjaga kedaulatan Indonesia sebagai bagian penting dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawalan asas cabotage.

    Hal itu sejalan dengan tema HUT INSA ke-58 yakni “INSA Bersatu, Maritim Berdaulat, Indonesia Maju.”

    Pengawalan asas cabotage menjadi sangat penting, karena selain sebagai upaya menjaga iklim usaha transportasi agar kondusif, penerapan prinsip ini juga menjamin adanya kontrol negara terhadap armada transportasi nasional saat terjadi situasi darurat (force majeure).

    Disebutkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara memberikan hak bagi negara untuk memobilisasi segala sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menanggulangi kondisi darurat. Termasuk di dalamnya sarana transportasi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP siapkan strategi kejar target pajak Rp2.357 triliun pada 2026

    DJP siapkan strategi kejar target pajak Rp2.357 triliun pada 2026

    terus memanfaatkan Coretax melalui sinergi pertukaran data, kemudian sistem pertukaran transaksi digital luar negeri dan dalam negeri

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membeberkan sejumlah strategi guna mengejar target penerimaan pajak tahun 2026.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,71 triliun untuk 2026, atau naik 13,51 persen dibanding target APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun.

    Dalam Webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pemerintah akan mengandalkan implementasi Sistem Coretax guna memperluas basis perpajakan.

    “Kita lihat bahwa dari sisi administrasi kita masih akan terus memanfaatkan Coretax melalui sinergi pertukaran data, kemudian sistem pertukaran transaksi digital luar negeri dan dalam negeri,” ujarnya

    Selain itu, Yon menyebut DJP juga akan berfokus pada program bersama (joint program) dalam analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen dan kepatuhan perpajakan.

    Pemerintah pun menyiapkan insentif untuk menjaga daya beli, mendorong investasi, serta hilirisasi industri.

    Dari sisi kepabeanan dan cukai, ia menjelaskan pemerintah akan memaksimalkan kebijakan Cukai Hasil Tembakau, ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC), dan intensifikasi Bea Masuk (BM) Perdagangan Internasional.

    Begitu juga dengan kebijakan Bea Keluar (BK) yang akan diarahkan untuk mendukung hilirisasi produk, sekaligus diiringi dengan penegakan hukum guna memberantas peredaran barang ilegal.

    “Di sisi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), kita berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait untuk melakukan perbaikan tata kelola, inovasi, pengawasan dan pengawasan dari sistem administrasi dari sisi SIMBARA (Sistem Informasi Minerba),” imbuhnya.

    Adapun sebelumnya, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai target tinggi penerimaan pajak pada RAPBN 2026 bisa tercapai dengan syarat adanya intervensi yang mampu menambah pendapatan negara.

    Menurutnya, hal serupa pernah terjadi pada 2022 ketika tambahan penerimaan pajak mencapai Rp438,16 triliun.

    Capaian itu dipengaruhi pertumbuhan ekonomi 5,31 persen, kenaikan harga komoditas, serta implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Namun, Fajry menyoroti tidak adanya intervensi serupa pada 2023 dan 2024 sehingga tambahan pajak hanya tercatat Rp152,47 triliun dan Rp63,17 triliun.

    “Melihat secara historis, target penerimaan pajak dalam RAPBN 2026 memang terlalu optimis,” kata Fajry kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (19/8).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.