Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Indef sebut sektor UMKM berpotensi sumbang pajak Rp56 triliun

    Indef sebut sektor UMKM berpotensi sumbang pajak Rp56 triliun

    Menimbang potensi tersebut, sektor UMKM seharusnya bisa berkontribusi lebih besar terhadap perpajakan tanah air.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai, potensi penerimaan negara dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mencapai Rp56 triliun per tahun.

    Hal itu bisa dicapai melalui skema pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen dari omzet untuk UMKM dengan pendapatan hingga Rp4,8 miliar per tahun. Meski demikian, saat ini kepatuhan pajak dari pelaku UMKM masih rendah.

    “Tetapi juga ini kepatuhannya (pajak) masih sangat rendah karena memang kita sosialisasinya perlu lebih banyak, kemudian sistem kita juga mungkin perlu diperbaiki agar memudahkan orang untuk membayar pajak,” ujar Aviliani dalam webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan data yang ia paparkan, saat ini UMKM berkontribusi sekitar 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau setara Rp12.639,9 triliun dari total PDB Rp20.892,4 triliun.

    Menimbang potensi tersebut, sektor UMKM seharusnya bisa berkontribusi lebih besar terhadap perpajakan tanah air.

    Aviliani juga menilai insentif tarif 0,5 persen dari omzet tidak bisa diterapkan terlalu lama. Sebab, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard, yakni pelaku usaha bisa saja memecah usaha mereka agar tetap berada di bawah batas omzet Rp4,8 miliar.

    UMKM dikenai PPh final 0,5 persen apabila memiliki omzet (peredaran bruto) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022.

    “Karena juga bisa terjadi moral hazard dari pelaku lain, di mana mereka bisa membuat perusahaan banyak dengan (omzet) di bawah Rp4,8 miliar, bikin lagi perusahaan (omzet) Rp4,8 miliar,” ujarnya pula.

    Lebih lanjut, selain UMKM, Aviliani menyoroti sektor digital yang berkembang pesat. Ia menegaskan pentingnya penerapan pajak secara adil pada ekonomi digital untuk menghindari ketimpangan dan menjaga keadilan bagi seluruh pelaku usaha.

    “Saya rasa itu juga perlu karena jangan sampai akhirnya merugikan. Di satu sisi karena kena pajak, di sisi yang lain tidak kena pajak. Jadi saya mendukung pajak terhadap digitalisasi, sehingga ini juga akan bukan hanya menambah pendapatan negara, tapi menurut saya kesejahteraan masyarakat juga perlu diperhatikan dari kontribusi pajak,” ujar Aviliani.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas pangan Polri ungkap masalah beras langka di ritel modern

    Satgas pangan Polri ungkap masalah beras langka di ritel modern

    ANTARA – Stok beras di sejumlah ritel modern dilaporkan menurun. Satgas Pangan Polri, Selasa (26/8) mengungkap, produsen enggan memasok karena khawatir dengan pemeriksaan aparat.
    Polri menegaskan distribusi beras berlabel resmi tetap aman untuk dilakukan.
    (Ryan Rahman/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia memimpin penguatan UMKM di subregional ASEAN 2025-2028

    Indonesia memimpin penguatan UMKM di subregional ASEAN 2025-2028

    UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Mereka telah membuktikan daya saing melalui fleksibilitas, kreativitas, dan ketahanan di masa krisis.

    Badung, Bali (ANTARA) – Pemerintah Indonesia memimpin upaya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selaku ketua kerja sama subregional Asia Tenggara, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) periode 2025-2028.

    “UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Mereka telah membuktikan daya saing melalui fleksibilitas, kreativitas, dan ketahanan di masa krisis,” kata Deputi Bidang Usaha Menengah, Kementerian UMKM Bagus Rachman, di Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

    Indonesia resmi memegang keketuaan yang ditandai melalui pelaksanaan pertemuan Kelompok Kerja Pembangunan UMKM ke-12 BIMP-EAGA yang dilaksanakan Kementerian UMKM RI selaku tuan rumah.

    Dalam kesempatan itu, Bagus mengapresiasi keketuaan Brunei Darussalam selama tiga tahun terakhir pada forum kerja sama ekonomi tersebut, sekaligus menegaskan kesiapan Indonesia membawa semangat kolaborasi baru dalam memperkuat UMKM di kawasan tersebut.

    Pasalnya, masih banyak tantangan yang harus diatasi bersama dalam memajukan UMKM di kawasan.

    Sebagai ketua yang baru, kata dia lagi, Indonesia menekankan sejumlah program prioritas yang sejalan dengan agenda nasional di antaranya penguatan ekosistem digital.

    Selanjutnya, fasilitasi legalitas dan sertifikasi produk, peningkatan akses pembiayaan, perluasan pasar domestik dan internasional, serta pengembangan kemitraan usaha berbasis klaster melalui Program Holding UMKM.

    Khusus di sektor perkebunan, ujar dia lagi, Indonesia menyoroti penguatan rantai pasok kakao sebagai salah satu komoditas unggulan yang berpotensi memperkuat kerja sama regional.

    “Kami memiliki sekitar 30,1 juta pelaku UMKM yang berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, menghasilkan pendapatan, dan mendorong inovasi lokal,” ujarnya lagi.

    Dalam kesempatan tersebut, para delegasi dari Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina juga mengunjungi salah satu usaha pengolahan kakao berskala menengah di Pulau Dewata.

    Kunjungan itu bertujuan memperkuat potensi kemitraan rantai pasok antar-UMKM di kawasan, sekaligus menunjukkan peluang ekspor kakao Indonesia yang selama ini telah masuk ke pasar negara tetangga.

    Dalam pertemuan tersebut juga menghadirkan 10 pelaku UMKM lokal yang menampilkan produk unggulan sebagai wujud nyata kontribusi pelaku usaha kecil menengah dalam mendukung ekonomi berkelanjutan.

    BIMP-EAGA menjadi wadah penting untuk berbagi pengalaman, menyelaraskan kebijakan, serta merumuskan strategi bersama agar UMKM mampu bersaing di pasar regional maupun global.

    Forum yang didirikan pada 1994 tersebut merupakan inisiatif kerja sama subregional yang berfokus pada percepatan pembangunan sosial ekonomi di wilayah terpencil dan kurang berkembang di keempat negara anggotanya.

    Kerja sama itu mencakup peningkatan konektivitas, perdagangan, investasi, pariwisata, serta sektor strategis lainnya.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menelisik prinsip keadilan pajak ditanggung pemerintah

    Menelisik prinsip keadilan pajak ditanggung pemerintah

    perdebatan soal keadilan tetap relevan, sebab persoalan pajak bukan hanya soal angka, melainkan juga soal legitimasi sosial

    Jakarta (ANTARA) – Dalam diskursus publik, sebagian masyarakat menganggap kebijakan pajak pejabat yang ditanggung pemerintah (DTP) sebagai bentuk privilese yang mengistimewakan pejabat negara, dan seolah-olah menjadi terbebas dari kewajiban membayar pajak.

    Narasi yang muncul di ruang publik pun sering kali bersifat simplistis: “Mengapa rakyat kecil dipotong pajaknya, sementara pajak pejabat justru dibayarkan negara?”

    Pertanyaan tersebut mencerminkan adanya kegelisahan publik atas keadilan sistem perpajakan, terutama dalam konteks ketimpangan ekonomi dan beban fiskal negara.

    Jika ditelisik lebih jauh, polemik ini bukan semata soal hilangnya penerimaan negara. Secara teknis, pajak pejabat yang ditanggung pemerintah tetap masuk ke kas negara. Hanya alur pembayarannya yang berbeda, yakni melalui pos belanja khusus dalam APBN. Artinya, negara tidak mengalami revenue loss.

    Namun, problem yang mengemuka lebih terkait dengan persepsi keadilan. Rakyat melihat adanya perbedaan perlakuan: masyarakat umum harus rela menerima gaji bersih setelah dipotong pajak, sedangkan pejabat tetap menikmati gaji penuh tanpa pengurangan.

    Konteks ekonomi Indonesia semakin memperkuat sensitivitas isu ini. Data Kementerian Keuangan mencatat bahwa rasio pajak Indonesia pada 2024 hanya mencapai 10,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang berada di kisaran 33 persen.

    Di sisi lain, tingkat ketimpangan pendapatan (rasio Gini) Indonesia pada Maret 2024 berada di angka 0,388, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan distribusi pendapatan. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan pajak bagi pejabat negara menjadi sorotan tajam karena dianggap bertolak belakang dengan semangat pemerataan.

    Selain itu, belanja pegawai pemerintah pusat pada 2024 mencapai Rp257,2 triliun atau sekitar 8,6 persen dari total belanja negara. Dari angka tersebut, sebagian dialokasikan untuk skema pajak DTP.

    Meskipun porsi DTP relatif kecil dibandingkan total belanja pegawai, simbolismenya besar: publik menilai negara memberikan “fasilitas fiskal” bagi pejabat, sementara masyarakat umum harus berjuang di tengah tekanan harga dan kewajiban pajak yang tidak bisa dihindari.

    Dengan demikian, persoalan utama bukanlah pada hilangnya penerimaan negara akibat skema DTP, melainkan pada legitimasi moral dan rasa keadilan yang muncul di ruang publik.

    Tulisan ini akan mengurai lebih dalam bagaimana mekanisme pajak pejabat DTP bekerja, logika fiskal yang melatarbelakanginya, serta bagaimana kebijakan ini dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan pajak yang menjadi fondasi legitimasi sistem perpajakan modern.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jejak koperasi dan manisnya gula Indonesia di panggung dunia

    Jejak koperasi dan manisnya gula Indonesia di panggung dunia

    Jakarta (ANTARA) – Cerita koperasi yang usang di masa lalu, seperti ingin dijungkirbalikkan oleh capaian satu koperasi di Kota Surabaya, Jawa Timur, ini.

    Dari sebuah ruang kerja sederhana, koperasi konsumen ini perlahan menapaki panggung perdagangan internasional alias ekspor, sebuah segmen bisnis yang cenderung belum banyak digeluti pelaku koperasi.

    Mereka bermitra dengan rekan di luar negeri untuk menggarap manisnya pasar gula rafinasi dunia. Dari tempat yang tampak biasa inilah, koperasi ini merajut strategi dan kemitraan, hingga berhasil menembus Bangkok, Shanghai, dan pasar Asia lainnya, menjadi bukti bahwa koperasi Indonesia dapat bersaing dan berperan besar dalam perdagangan gula global.

    Koperasi Kana, boleh jadi sedang menjadi nama yang menggaung jauh melampaui batas negeri, berdiri sebagai simbol kekuatan bersama dan ketekunan dalam menjawab tantangan zaman.

    Dari sinilah berawal kisah tentang bagaimana sebuah koperasi yang dibangun dari semangat gotong royong para anggotanya, perlahan menapaki panggung perdagangan internasional.

    Di balik semua itu, ada visi besar yang dibawa Jonathan Danang Wardhana, sosok yang mengubah arah perjalanan koperasi ini melalui jejaring global dan strategi berani yang ia bangun.

    Dengan pandangan jauh ke depan, Jonathan menegaskan bahwa keberhasilan bukanlah sekadar soal produksi, tetapi tentang kemampuan menjaga mutu, membangun kredibilitas, dan merajut kepercayaan lintas negara.

    Industri gula sendiri sejak lama menjadi bagian penting dalam denyut nadi ekonomi dunia. Data ISO Sugar Yearbook 2023 mencatat, konsumsi gula global pada tahun 2022 mencapai 176,318 juta ton, meningkat 7,045 juta ton atau sekitar 4,2 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Angka ini adalah gambaran betapa gula bukan sekadar komoditas dapur, melainkan urat nadi industri pangan global.

    Setiap butir gula yang sampai ke tangan konsumen melewati jalur panjang yang rumit, melibatkan petani, produsen, koperasi, distributor, hingga negara-negara besar yang menjadi pemain utama dalam pasar internasional.

    Mitra dagang global

    Dalam ekosistem yang demikian kompleks, koperasi di Kota Pahlawan ini menempatkan dirinya sebagai penghubung antara produksi dan kebutuhan dunia yang terus tumbuh.

    Langkah besar koperasi ini bermula ketika Jonathan berhasil menjalin hubungan strategis dengan Pabrik Gula Raizen di Brasil, salah satu produsen gula terbesar di dunia.

    Hubungan ini dibangun, bukan dalam sehari, tetapi melalui proses panjang meyakinkan mitra internasional tentang integritas dan kualitas pasokan.

    Setiap bulan, koperasi ini mengirim sebanyak 12.500 ton gula ke Bangkok dan China, dengan total transaksi mencapai 6,5 juta dolar AS per bulan.

    Di balik angka tersebut, tersimpan kerja keras yang melibatkan koordinasi lintas negara, pemenuhan standar ketat, dan menjaga kepercayaan mitra dagang di pasar global.

    Mencari pemasok gula yang mau membuka akses bagi distributor baru bukanlah perkara sederhana. Pasar dunia dikuasai oleh jejaring lama yang tertutup, sehingga menemukan mitra strategis menjadi pencapaian tersendiri.

    Jejaring ini sangat penting karena mencari suplier gula itu sangat sulit, dikarenakan jarangnya suplier gula yang terbuka terhadap distributor baru.

    Koperasi ini justru berhasil memecahkan kebuntuan itu melalui pendekatan yang berpijak pada transparansi dan komitmen kualitas.

    Keberhasilan ini tampak dari respons pasar yang kian positif. Permintaan terhadap gula icumsa 45, salah satu jenis gula rafinasi dengan tingkat kemurnian tinggi yang disediakan koperasi, terus meningkat.

    Perkembangannya sangat positif, terlihat dari besarnya permintaan yang masuk untuk gula icumsa 45 yang disediakan oleh koperasi ini.

    Angka permintaan yang terus bertambah menunjukkan bahwa pasokan yang diberikan koperasi ini telah memenuhi ekspektasi pasar internasional, baik dari segi kualitas maupun ketepatan distribusi.

    Peran koperasi

    Dalam perspektif yang lebih luas, keberhasilan ini merefleksikan transformasi peran koperasi di era globalisasi. Jika dulu koperasi identik dengan entitas lokal yang bergerak dalam lingkup terbatas, kini koperasi menjelma menjadi aktor penting dalam rantai pasokan internasional.

    Di tengah ketatnya persaingan global, koperasi ini menunjukkan bahwa kekuatan kolektif dan visi strategis mampu mengantarkan entitas lokal menjadi pemain utama.

    Hubungan dengan Raizen tidak hanya memperkuat daya tawar koperasi milik Arek-arek Suroboyo ini di pasar Asia, tetapi juga membuka peluang kolaborasi lebih luas dalam pertukaran teknologi, pengetahuan, dan praktik terbaik industri gula dunia.

    Namun, ambisi koperasi ini tidak berhenti pada keberhasilan saat ini. Jonathan memandang perlunya memperluas jumlah anggota koperasi sebagai langkah penting memperkuat fondasi internal.

    Memperbesar anggota dinilai penting supaya modal untuk membeli gula putih tersebut semakin besar, sehingga kapasitas gula yang dipenuhi bisa lebih besar lagi.

    Strategi ini bukan hanya memperkuat modal kolektif, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari keberhasilan ekspor dapat dirasakan langsung oleh para anggotanya.

    Dalam kerangka ini, koperasi bukan sekadar perantara perdagangan, melainkan rumah bersama yang menjaga kesejahteraan anggotanya, sekaligus menjawab tantangan global.

    Dampak kerja sama ini pun meluas. Para anggota koperasi kini memiliki akses ke pasar internasional dengan kepastian kontrak dan harga yang lebih stabil.

    Perlindungan dari fluktuasi pasar menjadi nilai tambah yang signifikan, sementara peluang belajar dari praktik terbaik industri global menjadi modal untuk peningkatan kapasitas produksi di masa depan.

    Sinergi dengan pemain besar, seperti Raizen, membuka peluang transfer teknologi dan pengembangan kualitas produk, memastikan bahwa gula yang diproduksi tidak hanya memenuhi standar lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar dunia.

    Tentu saja, jalan ke depan tidak selalu mulus. Tantangan masih menanti, mulai dari perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas tebu, dinamika geopolitik yang dapat mengubah pola perdagangan, hingga kebijakan tarif dan regulasi yang semakin kompleks.

    Namun, pengalaman Koperasi Kana membuktikan bahwa strategi adaptif dan keberanian mengambil langkah-langkah kolaboratif adalah kunci untuk bertahan dan tumbuh.

    Cerita koperasi ini adalah cermin tentang bagaimana kekuatan kolektif, visi jangka panjang, dan integritas dalam menjaga kualitas dapat membawa entitas lokal menembus batas global.

    Dari ruang rapat sederhana dengan papan tulis penuh angka, hingga percakapan-percakapan strategis dengan produsen gula terbesar dunia, perjalanan ini menjadi bukti bahwa semangat gotong royong yang dikemas dengan strategi tepat mampu mengubah peta perdagangan internasional.

    Lebih dari sekadar soal ekspor, kisah ini mencerminkan bahwa koperasi bisa menjadi poros penting dalam membangun kemandirian ekonomi sekaligus bagian dari denyut nadi perdagangan dunia yang kian terhubung.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas-UN ESCAP perkuat perlindungan sosial perubahan iklim

    Bappenas-UN ESCAP perkuat perlindungan sosial perubahan iklim

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) meluncurkan Climate Resilient and Inclusive Social Protection (CRISP) Project.

    Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan proyek ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya dalam menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif dan tangguh terhadap perubahan iklim.

    “Peluncuran CRISP sejalan dengan arah RPJMN yang menekankan pentingnya integrasi perlindungan sosial dengan strategi ketahanan iklim. RPJMN menjadi peta jalan untuk memastikan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

    Febrian menyampaikan bahwa inisiatif CRISP hadir di tengah tantangan nyata perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, banjir besar, dan kekeringan ekstrem yang paling berdampak pada kelompok miskin dan rentan.

    Pihaknya berharap keselarasan CRISP dengan RPJMN 2025–2029 akan menjadi instrumen kunci dalam memastikan pembangunan yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada keadilan lintas generasi.

    “Program-program yang selaras dengan RPJMN ini dirancang bukan hanya untuk memberikan bantuan, tetapi juga untuk membangun kemandirian dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan transisi ekonomi. CRISP akan memperkuat ekosistem ini agar lebih adaptif, berbasis data, dan inklusif,” ucap dia.

    Resident Coordinator PBB di Indonesia Gita Sabharwal menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia mendukung negara dalam keseluruhan spektrum perlindungan sosial melalui keahlian dan analisis terkini.

    “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia mendukung upaya nasional dalam memperkuat perlindungan sosial secara menyeluruh melalui keahlian dan analisis terkini. Melalui kemitraan dengan Bappenas dan ESCAP, CRISP hadir memberikan kontribusi strategis yang membawa nilai tambah secara signifikan,” kata Gita.

    Under-Secretary General Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana turut menyampaikan bahwa peluncuran CRISP menjadi tonggak penting kolaborasi Indonesia–UN ESCAP dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan.

    “Pilihan kebijakan yang kita ambil hari ini akan menentukan apakah pertumbuhan dan pembangunan kawasan kita mampu bertahan menghadapi krisis iklim di masa depan. Perluasan dan adaptasi perlindungan sosial merupakan salah satu investasi paling strategis yang dapat kita lakukan,” ujarnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Delegasi Bangladesh pelajari efisiensi batu bara PLTU di Indonesia

    Delegasi Bangladesh pelajari efisiensi batu bara PLTU di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Delegasi Indonesia–Bangladesh Working Group on Energy meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumber Segara Primadaya (S2P) Cilacap, Jawa Tengah, untuk mempelajari pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia, termasuk penerapan teknologi dan efisiensi operasional.

    “Untuk teknologi ultra super kritis, bisa mencapai efisiensi penggunaan baru bara sekitar 40–42 persen. Dan untungnya, teknologi ultra super kritis (PLTU S2P Cilacap -red) adalah yang pertama di Indonesia,” ujar Direktur Teknik dan Operasi PT S2P Irvan Rahmat dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

    Irvan mengatakan mereka telah mengembangkan teknologi ultra super critical (USC) yang menghasilkan efisiensi energi lebih tinggi, sehingga memerlukan lebih sedikit bahan bakar batu bara untuk menghasilkan jumlah listrik yang sama sekaligus mengurangi emisi.

    Dalam kesempatan tersebut, Director General Ministry of Foreign Affairs Bangladesh Nayem Uddin Ahmed mengatakan pemerintah Bangladesh dan Indonesia memiliki rencana pengembangan energi yang serupa, sehingga dirinya berharap akan ada bentuk kerja sama energi yang baru antarkedua belah pihak.

    “Kami sudah duduk bersama dan berbicara tentang masa depan kerja sama energi antara Bangladesh dan Indonesia. Jadi, ini baik bagi kami untuk memiliki bentuk kerja sama baru dalam energi, sektor ketenagalistrikan, terutama energi,” ujar Nayem.

    Nayem menjelaskan, mereka telah membentuk komite gabungan dalam rangka kerja sama bilateral Pemerintah Bangladesh dan Indonesia. Komite itu berangkat dari ketentuan Nota kesepahaman yang telah disepakati kedua belah pihak.

    Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Ministry of Power, Energy and Mineral Resources Bangladesh di Sektor Energi telah ditandatangani 4 September 2023 di Jakarta.

    Selain mengunjungi PLTU S2P Cilacap, Delegasi Indonesia dan Bangladesh, pada waktu yang sama juga mengunjungi PT Kilang Pertamina Internasional RU-IV Cilacap.

    Untuk diketahui, Indonesia dan Bangladesh berkomitmen untuk memperkuat kemitraan strategis dalam rangka mencapai ketahanan sektor energi di masing-masing negara Asia tersebut.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan Indonesia dan Bangladesh selama ini memiliki hubungan ekonomi yang erat, dengan nilai perdagangan bilateral pada 2024 mencapai 2,94 miliar dolar AS.

    Dari angka tersebut, ekspor batu bara Indonesia mendominasi dengan nilai 1,05 miliar dolar AS atau setara 13,2 juta ton.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendikdasmen usul tambahan Rp14,4 T untuk anggaran 2026

    Mendikdasmen usul tambahan Rp14,4 T untuk anggaran 2026

    ANTARA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp14,4 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Selasa (26/8). Usulan itu diajukan karena pagu anggaran Rp55 triliun yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan dinilai belum mampu membiayai seluruh program prioritas Kemendikdasmen untuk Tahun Anggaran 2026. (Irfansyah Naufal Nasution/Anggah/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG ditutup melemah, pasar cermati ancaman tarif Trump ke China

    IHSG ditutup melemah, pasar cermati ancaman tarif Trump ke China

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup melemah seiring pelaku pasar mencermati ancaman tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap China.

    IHSG ditutup melemah 21,15 poin atau 0,27 persen ke posisi 7.905,76. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 11,31 poin atau 1,36 persen ke posisi 817,61.

    “Sentimen negatif antara lain berasal dari koreksi indeks bursa regional Asia,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

    Mayoritas bursa di kawasan Asia ditutup melemah akibat ancaman Presiden AS Donald Trump, yang akan memberlakukan tarif impor sebesar 200 persen, apabila China tidak mengekspor mineral tanah jarang ke AS.

    Trump juga mengancam akan memberlakukan tarif terhadap negara-negara yang tidak menghapus pajak digital dan peraturan terkait.

    Selain itu, pelaku pasar mencermati pertemuan antara Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dan Presiden AS Donald Trump terkait kesepakatan perdagangan yang telah diumumkan bulan lalu, yang menetapkan tarif impor sebesar 15 persen atas ekspor Korea Selatan ke AS.

    Dari AS, Presiden Trump memberhentikan Gubernur The Fed Lisa Cook dari dewan bank sentral.

    Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, lima sektor menguat yaitu sektor energi naik sebesar 1,33 persen, diikuti oleh sektor industri dan sektor kesehatan yang naik masing-masing naik sebesar 0,97 persen dan 0,64 persen.

    Sedangkan enam sektor terkoreksi yaitu sektor properti turun paling dalam sebesar 1,38 persen, diikuti oleh sektor barang baku dan sektor keuangan yang masing-masing turun sebesar 1,18 persen dan 0,88 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu DFAM, JARR, OASA, JECC, dan RELI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni FILM, LPKR, SSTM, MPPA, dan BABP.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.367.985 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 57,74 miliar lembar saham senilai Rp45,82 triliun. Sebanyak 266 saham naik, 393 saham menurun, dan 145 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei melemah 469,82 poin atau 1,10 persen ke 42.338,00, indeks Hang Seng melemah 304,99 poin atau 1,18 persen ke 25.524,92, indeks Shanghai turun 15,18 poin atau 0,39 persen ke 3.868,38, dan indeks Strait Times melemah 12,78 poin atau 0,30 persen ke 4.243,71.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia bersiap menjadi tuan rumah WorldSkills ASEAN 2027

    Indonesia bersiap menjadi tuan rumah WorldSkills ASEAN 2027

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan siap untuk menjadi tuan rumah ajang keterampilan sumber daya manusia (SDM) WorldSkills ASEAN Competition 2027 yang bakal digelar di Jakarta.

    “Partisipasi kita (di WorldSkills ASEAN 2025 Manila) sekaligus menjadi sarana diplomasi keterampilan dan persiapan menuju tuan rumah WorldSkills ASEAN 2027 di Jakarta,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Agung Nur Rohmad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Adapun ajang kompetisi keterampilan terbesar di kawasan Asia Tenggara tahun ini yang digelar di Manila, Filipina, telah resmi dibuka oleh Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. pada Senin (25/8) waktu setempat.

    Dengan mengusung tema “ASEAN: Skilled for the Future”, ajang itu mempertemukan 258 talenta muda dari 11 negara ASEAN yang berkompetisi pada 32 bidang keterampilan strategis.

    Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dengan mengirimkan 38 kompetitor, 31 expert, serta delegasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

    Agung yang mewakili kementeriannya dalam WorldSkills ASEAN 2025 Manila mengatakan, keikutsertaan Indonesia bukan sekadar ajang perebutan medali, melainkan juga bagian dari diplomasi keterampilan.

    “Ajang ini bukan sekadar lomba keterampilan, melainkan ruang pembuktian bahwa Indonesia memiliki talenta muda yang siap bersaing di level internasional,” ujar dia.

    Agung juga menambahkan, keterlibatan para ahli atau expert Indonesia sebagai juri internasional menjadi bukti pengakuan regional atas kapasitas SDM bangsa.

    “Ini momentum penting untuk benchmarking, transfer pengetahuan, sekaligus memastikan standar vokasi Indonesia selaras dengan kebutuhan industri masa kini dan masa depan,” katanya.

    Dengan kehadiran Indonesia di WSAC 2025, posisi strategis bangsa di bidang keterampilan semakin diperkuat.

    “Kehadiran ini juga menegaskan bahwa SDM unggul adalah kunci pembangunan ekonomi nasional maupun kawasan ASEAN,” ujar dia.

    Sementara itu, 19 bidang yang diikuti delegasi Indonesia dalam ajang tahun ini meliputi elektronik (electronics), kemampuan teknis untuk lemari pendingin dan alat pendingin ruangan (refrigeration and air conditioning), otomasi industri (industrial automation), teknologi otomotif/mobil (automobile technology), teknologi fesyen (fashion technology), dan administrasi sistem jaringan teknologi informasi (IT network systems administration).

    Lebih lanjut, ada juga bidang solusi perangkat lunak TI untuk bisnis (IT Software Solution for Business); keamanan siber (cyber security); teknis mesin CAD (mechanical engineering CAD); desain grafis (graphic design); teknologi web (web technologies); layanan restoran (restaurant services); layanan perhotelan (hotel reception); tata rambut (hairdressing); mekatronika (mechatronics); industri 4.0; Internet of Things (IoT); collaborative robot; dan kontrol industri (industrial control).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.