Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • MIND ID gelar lagi kompetisi karya jurnalistik mahasiswa dan jurnalis

    MIND ID gelar lagi kompetisi karya jurnalistik mahasiswa dan jurnalis

    Kompetisi MediaMIND merupakan ajang untuk jurnalis dan mahasiswa menuangkan pemikiran dan pandangannya dalam bentuk karya reportase.

    Medan (ANTARA) – Kompetisi karya jurnalistik yang digelar PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID kembali diselenggarakan dengan mengusung tema ‘Menambang Potensi Menggerakkan Ekonomi’ yang diikuti jurnalis dan mahasiswa.

    Corporate Communication MIND ID Pratiwa Dyatmika mengatakan kompetisi karya jurnalistik pada tahun ini merupakan keempat kalinya digelar sejak tahun 2022.

    “Kompetisi MediaMIND merupakan ajang untuk jurnalis dan mahasiswa menuangkan pemikiran dan pandangannya dalam bentuk karya reportase,” ujar Pratiwa Dyatmika dalam sosialisasi MediaMIND 2025, di Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Selasa.

    Pratiwa mengatakan kompetisi ini juga ditujukan bagi mahasiswa Indonesia yang berperan aktif dalam menggali dan menyuarakan perspektif baru tentang masa depan industri.

    Menurutnya, pemikiran dan pandangan kritis dan membangun dari mahasiswa sangat dibutuhkan untuk membangun industri mineral batu bara yang sehat dan berkelanjutan.

    “Pemikiran dan pandangan kritis dan membangun dari teman jurnalis dan mahasiswa sangat dibutuhkan untuk membangun industri mineral batu bara yang sehat dan sustainable,” kata dia,

    Pada tema tahun ini, kata dia lagi, ‘Menambang Potensi Menggerakkan Ekonomi’ yakni menambang potensi merepresentasikan proses menyeluruh dari eksplorasi, produksi hingga hilirisasi.

    Dia menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak hanya mengekstraksi mineral, tetapi juga menggali potensi sosial, ekonomi dan inovasi yang tersembunyi di dalamnya.

    “Sedangkan menggerakkan ekonomi, menegaskan bahwa setiap langkah operasional yang dilakukan berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, mendukung UMKM hingga memperkuat ketahanan industri nasional,” ujar dia pula.

    Nantinya, dia menambahkan, kompetisi ini juga mengangkat lima subtema, yakni tentang Ekonomi dan Investasi, ESG dan Gren Mining, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan, Hilrisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA, dan Transformasi dan Informasi.

    “Peserta yang mengikuti kompetisi ini dapat mengikuti beberapa kategori, seperti kategori teks, hard news dan feature, foto, foto tunggal dan foto cerita, lalu tv atau video hard news dan feature serta infografik,” ujarnya lagi.

    MIND ID merupakan BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk.

    Dalam kesempatan yang sama Grup Head Business and Development Inalum Al Jupri yang juga sebagai pembicara
    menerangkan INALUM merupakan Anggota Grup MIND ID yang merupakan produsen aluminium terbesar di Indonesia, dan didirikan pada tahun 1976 dan berpusat di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

    “Dengan komitmen terhadap lingkungan, INALUM memiliki 3 buah bendungan dan dua PLTA yang menjadi energi dasar pembangkit listrik tenaga air milik perusahaan,” ujarnya pula.

    Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Sumatera Utara Irwan Arfa mengatakan kompetisi karya jurnalistik ini merupakan ajang mengedukasi masyarakat tentang perusahaan tambang miliki negara.

    “Kolaborasi ini tentu akan memberikan ide-ide, saran masukan untuk berkembang melalui karya yang dihasilkan nanti,” ujar Irwan Arfa.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program Pelita benahi gizi anak di sekitar Tanjung Perak Surabaya

    Program Pelita benahi gizi anak di sekitar Tanjung Perak Surabaya

    ANTARA – PT Pelabuhan Indonesia menggalakkan program Pelindo tanpa Balita Stunting (Pelita) selama dua tahun terakhir.  Program tersebut menyasar anak-anak di permukiman sekitar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya agar terbebas dari kasus stunting. (Hanif Nasrullah/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog targetkan distribusi 44.000 ton SPHP untuk stabilkan harga beras

    Bulog targetkan distribusi 44.000 ton SPHP untuk stabilkan harga beras

    ANTARA – Bulog menargetkan distribusi 44.000 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Sumatera Selatan hingga akhir tahun 2025, sebagai langkah antisipasi kenaikan harga beras. Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Mersi Windrayani pada Selasa (26/8) menyebut beras SPHP akan didistribusikan ke pasar tradisional, retail modern, Rumah Pangan Kita (RPK), hingga koperasi. (Winda Tri Agustina/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Amartha Financial resmi memperoleh izin uang elektronik dari BI

    Amartha Financial resmi memperoleh izin uang elektronik dari BI

    Melalui teknologi yang kami bangun dari tahun ke tahun ini, termasuk hari ini, semangat kami untuk terus berinovasi dengan menghadirkan layanan keuangan yang lebih komprehensif.

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan teknologi finansial Amartha resmi memperoleh izin uang elektronik dari Bank Indonesia (BI), sehingga berkembang menjadi Amartha Financial (PT Amartha Financial Group beserta anak perusahaannya).

    “Melalui teknologi yang kami bangun dari tahun ke tahun ini, termasuk hari ini, semangat kami untuk terus berinovasi dengan menghadirkan layanan keuangan yang lebih komprehensif,” kata Pendiri dan CEO Amartha Financial Andi Taufan Garuda Putra dalam acara peluncuran, di Jakarta, Selasa.

    Layanan keuangan digital yang diberikan khusus dirancang sesuai kebutuhan masyarakat pedesaan, mengingat selama 15 tahun perusahaan ini melayani masyarakat akar rumput di 50 ribuan desa.

    Amartha berinovasi dengan menggabungkan praktik internasional terbaik, teknologi digital, serta pembelajaran di lapangan, dalam rangka mendukung lebih dari 3,3 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, serta Bali dan Nusa Tenggara.

    Seluruh layanan Amartha Financial diakses melalui aplikasi AmarthaFin untuk melakukan pembayaran, investasi, hingga akses permodalan.

    Layanan yang dihadirkan anak perusahaan PT Amartha Financial Group terdiri dari pendanaan produktif untuk UMKM, layanan uang elektronik (dompet digital), serta layanan multifinance untuk UMKM.

    Amartha Financial turut memfasilitasi penyaluran zakat, keagenan, Payment Point Online Bank (PPOB), dan lain-lain melalui kerja sama dengan mitra strategis.

    Aplikasi ini juga menyediakan fitur bagi investor guna mendanai UMKM di daerah dengan imbal hasil yang sesuai, menjadi jembatan antara masyarakat perdesaan dan investor nasional maupun global.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama Amartha Financial Rudiantara menyampaikan bahwa pihaknya memiliki lebih dari 10 ribu karyawan dan tenaga lapangan, membuka 110 ribu lapangan kerja informal, 50 ribu usaha ultra mikro naik kelas menjadi mikro kecil, dan 77 persen mitra UMKM mengalami peningkatan pendapatan.

    “Jadi kalau mau daftar ke Amartha, jadi field cooperation boleh saja, tapi nanti di luar Jawa (karena 70 persen mitra Amartha ada di luar Jawa), dan itu setidaknya UMR (Upah Minimum Regional),” ujarnya lagi.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IES 2026, forum pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berdaya saing

    IES 2026, forum pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berdaya saing

    ANTARA – Indonesian Business Council (IBC) menggelar Indonesia Economic Summit (IES) 2026 pada 3-4 Februari. Pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8), Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menyampaikan forum IES hadir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. (Setyanka Harviana Putri/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS jamin 643,52 juta rekening nasabah bank umum per Juli 2025

    LPS jamin 643,52 juta rekening nasabah bank umum per Juli 2025

    Cakupan penjaminan simpanan nasabah secara konsisten dijaga melebihi batas minimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) LPS, yakni paling sedikit 90 persen dari keseluruhan nasabah bank

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (nominal sampai dengan Rp2 miliar per nasabah per bank) mencapai mencapai 643,52 juta rekening atau dengan cakupan sebesar 99,94 persen per Juli 2025.

    Sementara jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya pada bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR Syariah mencapai 15,71 juta rekening atau 99,97 persen pada periode yang sama.

    “Cakupan penjaminan simpanan nasabah secara konsisten dijaga melebihi batas minimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) LPS, yakni paling sedikit 90 persen dari keseluruhan nasabah bank,” Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, tingkat cakupan tersebut berada di atas 80 persen yang merupakan tingkat cakupan yang memadai sesuai panduan International Association of Deposit Insurers (IADI).

    Purbaya mengatakan bahwa upaya ini merupakan bagian untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara luas.

    Pada Senin (25/8), Rapat Dewan Komisioner LPS telah melakukan evaluasi sekaligus penetapan atas tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk periode non-reguler Agustus 2025.

    LPS menetapkan untuk menurunkan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat sebesar 25 basis poin (bps), serta mempertahankan TBP simpanan dalam valuta asing (valas) di bank umum.

    TBP simpanan rupiah pada bank umum adalah 3,75 persen dan TBP simpanan rupiah pada BPR ditetapkan sebesar 6,25 persen. Sedangkan untuk TBP simpanan valas pada bank umum masih tetap, yakni sebesar 2,25 persen. TBP tersebut akan berlaku sejak 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025.

    TBP merupakan batas maksimum dari suku bunga simpanan agar produk simpanan yang dimiliki oleh nasabah perbankan dapat memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan.

    Sesuai amanat UU, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

    LPS mengimbau kepada seluruh bank agar memberikan informasi secara terbuka kepada nasabah dan calon nasabah mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku.

    Penyampaian informasi dimaksud dapat dilakukan melalui penempatan informasi tingkat bunga penjaminan di kantor bank, area yang sudah diketahui nasabah, media informasi, serta seluruh kanal (channel) komunikasi bank termasuk pada aplikasi digital yang dimiliki.

    Selain itu, dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap dana nasabah dan menjaga kepercayaan para deposan, LPS mengimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan TBP simpanan dalam kegiatan penghimpunan dana.

    Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank juga diminta tetap mematuhi ketentuan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia (BI).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan masyarakat serbu pasar murah yang dibuka Mendagri di Kendari

    Ribuan masyarakat serbu pasar murah yang dibuka Mendagri di Kendari

    Kendari (ANTARA) – Ribuan masyarakat menyerbu pasar murah yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Republik Indonesia (RI) Jendral Polisi (purn) Tito Karnavian di kawasan Eks MTQ, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

    Mendagri RI Tito Karnavian saat ditemui di Kendari, Selasa, mengapresiasi kegiatan pasar murah yang digelar atas kerjasama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

    “Melakukan gerakan pasar murah dalam rangka untuk kita intervensi melakukan stabilisasi harga pangan kita tahu bahwa harus dijaga betul,” kata Tito Karnavian usai membuka kegiatan pasar murah tersebut.

    Menurut dia, pasar murah itu merupakan salah satu cara pemerintah untuk melakukan intervensi dalam menstabilkan harga-harga bahan pangan di tengah-tengah masyarakat.

    “Sehingga masyarakat kita diharapkan cukup kesediaan pangannya mereka, dan harganya terjangkau oleh mereka. Karena itu yang menjadi harapan mereka dan harapan presiden,” ujar dia.

    Presiden RI Prabowo Subianto, kata Tito, telah menyatakan jika negara yang merdeka adalah negara yang bisa swasembada pangan untuk menghidupi rakyatnya sendiri. Sehingga dengan kegiatan tersebut masyarakat bisa menikmati berbagai bahan pangan dengan harga yang di bawah rata-rata.

    “Produksi beras kita sangat tinggi, tapi ada mungkin beberapa daerah yang mengalami disparitas. Oleh karena itu kita melakukan intervensi oleh terutama Bulog, kemudian Badan Pangan yang diberi tugas (untuk menanganinya),” ujar dia.

    Mendagri RI Jendral Poliri (purn) Tito Karnavian saat mengunjungi pasar murah di Kendari, Sulawesi Tenggara (26/8/2025). (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

    Tito Karnavian juga mengungkapkan dalam rangka menjaga stabilitas pangan pihaknya juga bersama-sama dengan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga lembaga atau instansi nonpemerintah seperti para pengusaha dari Kadin untuk mendukung program-program tersebut.

    “Saya baru sebetulnya minggu lalu diskusi dengan Mas Anindya, langsung beliau bergerak dan bersama-sama dengan badan pangan dan Pak Gubernur dan Ibu Walikota melaksanakan kegiatan ini (pasar murah),” kata Tito.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan dalam kegiatan pasar murah tersebut melibatkan sebanyak 28 vendor yang menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) seharga Rp11.600 per kilogram, lalu untuk beras premium Rp14.800 per kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, minyak premium Rp21 ribu per liter, gula pasir Rp17 ribu per kilogram, dan telur ayam seharga Rp26 ribu per rak.

    Lalu, untuk bawang putih dijual seharga Rp40 ribu per kilogram, bawang merah Rp45 ribu per kilogram, cabe rawit merah Rp45 ribu per kilogram, cabe merah keriting Rp40 ribu per kilogram, daging ayam Rp30 ribu per kilogram, terigu Rp10 ribu per kilogram, dan aneka sayuran antara Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per bungkus.

    “Jadi, beras ini beras yang paling murah yang ada hari ini. Jadi, silahkan warga di sekitar lokasi bisa mendapatkan barang-barang strategis ini dengan harga yang sangat baik,” ujar Arief.

    Ia berharap gerakan pangan murah tersebut dapat membantu masyarakat dan bisa mengendalikan inflasi, serta juga bisa menjaga stabilitas harga di Sulawesi Tenggara.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPH Migas dan Pemprov Banten teken kerja sama pengendalian BBM subsidi

    BPH Migas dan Pemprov Banten teken kerja sama pengendalian BBM subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemprov Banten meneken kerja sama tentang pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi kepada konsumen di Banten.

    Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tersebut dilakukan Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Banten Andra Soni di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan kerja sama ini merupakan PKS ke-22 yang ditandatangani BPH Migas bersama pemerintah provinsi.

    Menurut dia, dalam keterangannya, yang dikutip di Jakarta, keterlibatan pemerintah daerah sangat strategis untuk memastikan distribusi jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM subsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi lebih tepat sasaran.

    “Wilayah pengawasan kami mencakup seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara jumlah pegawai yang menangani pengawasan terbatas. Karena itu, kami membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah agar distribusi BBM subsidi dan kompensasi bisa lebih efektif, tepat volume, dan tepat sasaran,” ujar Erika saat acara penandatanganan.

    Erika melanjutkan kerja sama ini sejalan dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, yang mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemerintah daerah.

    Selama ini, pemerintah daerah berperan besar dalam penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelayanan umum.

    “Dengan PKS ini, kami berharap kerja sama yang telah berjalan dapat semakin kuat, khususnya melalui penerapan aplikasi XStar BPH Migas. Aplikasi ini mempermudah penerbitan surat rekomendasi karena sudah dilengkapi formula perhitungan kuota, sehingga tidak perlu lagi dihitung manual,” ujar Erika.

    Selain itu, lanjutnya, data XStar terintegrasi antara BPH Migas, pemda, dan PT Pertamina (Persero), sehingga perencanaan kebutuhan BBM ke depan akan lebih akurat.

    Erika menambahkan implementasi aplikasi XStar akan membantu pengawasan agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.

    “Dengan data yang seragam dan transparan, kita bisa mengukur kebutuhan lebih presisi, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan,” ungkapnya.

    Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi kepada konsumen di Provinsi Banten antara BPH Migas dan Pemprov Banten di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (26/8/2025). ANTARA/HO-BPH Migas

    Sementara itu, Gubernur Provinsi Banten Andra Soni menyambut baik kerja sama ini.

    Kehadiran PKS Provinsi Banten dengan BPH Migas sangat bermanfaat bagi masyarakat Banten, terutama untuk sektor-sektor produktif yang sangat bergantung pada BBM.

    “Alhamdulillah, hari ini Pemprov Banten menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPH Migas. Kami percaya kerja sama ini akan membawa manfaat besar, terutama bagi nelayan, petani, dan masyarakat kecil yang memang sangat membutuhkan BBM bersubsidi,” katanya

    Di sisi lain, Pemprov Banten berharap kerja sama ini mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

    Lebih lanjut, Andra menekankan pentingnya belajar dari provinsi lain yang telah lebih dulu menjalin kerja sama dengan BPH Migas.

    Kerja sama ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi pengelolaan energi yang lebih transparan, efisien, dan berpihak pada masyarakat.

    “Kami ingin Banten juga bisa meniru success story dari 21 provinsi sebelumnya, di mana pengawasan energi lebih terkendali sekaligus memberi dampak positif pada perekonomian daerah,” tambahnya.

    Kegiatan penandatanganan PKS ini turut pula dihadiri Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Asisten Daerah Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Komarudin, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Banten Gunawan Rusminto, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Rita Prameswari, dan Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Ari James Faraddy.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banten-BPH Migas sepakati kerja sama perkuat distribusi BBM subsidi

    Banten-BPH Migas sepakati kerja sama perkuat distribusi BBM subsidi

    Kami berharap perjanjian ini benar-benar bisa memastikan BBM bersubsidi tersalurkan tepat sasaran dan tepat volume.

    Serang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi lebih tepat sasaran dan tepat volume.

    Gubernur Banten Andra Soni dalam keterangannya, di Kota Serang, Selasa, mengatakan kerja sama tersebut menjawab keluhan masyarakat, khususnya nelayan dan petani, terkait kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.

    “Saya sering mendapatkan cerita ketika turun ke masyarakat, terutama nelayan dan petani, yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Kerja sama ini salah satunya untuk memperkuat sinergi agar kebutuhan mereka bisa terpetakan dengan baik,” ujarnya

    Andra Soni sempat hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja sama yang mencakup pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Provinsi Banten, di Kantor BPH Migas Jakarta.

    Kesepakatan ini mencakup pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT serta JBKP di seluruh kabupaten/kota di Banten.

    Andra menilai langkah ini tidak hanya mengoptimalkan distribusi energi, tetapi juga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bahan bakar. “Kami berharap success story dari 21 provinsi yang lebih dulu menjalin kerja sama dengan BPH Migas bisa ditularkan di Banten,” ujarnya lagi.

    Ia menekankan perlunya pengawasan bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan. “Melalui kerja sama ini juga saya berharap optimalisasi pengawasan distribusi BBM subsidi di Provinsi Banten berjalan aman,” katanya pula.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan, Banten menjadi provinsi ke-22 yang meneken perjanjian ini. “Kami berharap perjanjian ini benar-benar bisa memastikan BBM bersubsidi tersalurkan tepat sasaran dan tepat volume,” kata dia.

    Menurut Erika, implementasi kerja sama akan diperkuat melalui pengawasan bersama, sosialisasi, serta penggunaan aplikasi X-Star. “Kelebihan aplikasi X-Star adalah data konsumen dan volume BBM akan sama antara BPH Migas, pemerintah provinsi, maupun Pertamina,” ujarnya lagi.

    Erika menambahkan, integrasi data tersebut akan menjadi dasar perencanaan kebutuhan energi yang lebih akurat sekaligus meningkatkan tata kelola energi untuk kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS: Penurunan bunga penjaminan tegaskan sinyal sinergi kebijakan

    LPS: Penurunan bunga penjaminan tegaskan sinyal sinergi kebijakan

    Hasil penetapan TBP ini (periode non-reguler) merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukan setiap bulan atas TBP yang berlaku dan menjadi bagian dari penetapan selain periode reguler Januari, Mei, dan September

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan, penurunan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah di bank umum dan BPR sebesar 25 basis poin (bps) sebagai bagian dari upaya untuk menegaskan sinyal sinergi kebijakan.

    Di samping itu, penetapan TBP juga mencermati tren penurunan suku bunga pasar (SBP) ke depan serta upaya antisipatif untuk memperkuat kinerja perekonomian.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa penetapan TBP mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya mendorong kinerja dan suku bunga kredit yang lebih kompetitif.

    Pertimbangan lain yakni proyeksi likuiditas yang tetap longgar dan ruang pengelolaan suku bunga simpanan bagi bank, serta tingkat cakupan penjaminan yang masih relatif memadai.

    “Maka, Rapat Dewan Komisioner LPS menetapkan untuk menurunkan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) sebesar 25 bps, serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valas di bank umum,” kata Purbaya.

    TBP periode non-reguler tersebut akan berlaku mulai 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025. TBP akan dievaluasi secara berkala dan dapat diubah sewaktu-waktu dalam hal terhadap perubahan atas kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

    Purbaya mengatakan bahwa evaluasi dan penetapan atas TBP periode reguler selanjutnya akan dilakukan pada September 2025.

    “Hasil penetapan TBP ini (periode non-reguler) merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukan setiap bulan atas TBP yang berlaku dan menjadi bagian dari penetapan selain periode reguler Januari, Mei, dan September,” kata Purbaya.

    Ia menyampaikan, hasil observasi dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja ekonomi dan perbankan menunjukkan dinamika yang tinggi.

    Prospek ekonomi global tetap resilien meski masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Sementara dari dalam negeri, kinerja ekonomi domestik relatif terjaga ditopang membaiknya aktivitas investasi dan tingkat konsumsi konsumsi yang stabil. PDB Indonesia tercatat tumbuh 5,12 persen year on year (yoy) pada triwulan II 2025.

    Selanjutnya, kinerja intermediasi perbankan masih dalam tren positif diikuti ketahanan permodalan dan likuiditas yang memadai.

    Pada Juli 2025, penyaluran kredit tumbuh 7,03 persen (yoy) didorong aktivitas investasi yang masih cukup tinggi. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar 7,00 persen (yoy).

    Penghimpunan DPK utamanya ditopang perbaikan aktivitas fiskal pemerintah, korporasi, dan konsumsi masyarakat yang tercermin dari peningkatan pada produk giro sebesar 10,72 persen (yoy) dan tabungan 5,91 persen (yoy).

    Lebih jauh, ketahanan permodalan tetap solid sebagai buffer risiko dari sisi volatilitas pasar dan kredit. Rasio permodalan atau KPMM industri terjaga di level 25,81 persen pada periode Juni 2025.

    Sementara kondisi likuiditas masih relatif memadai dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) berada di level 119,43 persen (threshold: 50,0 persen) dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,08 persen (threshold: 10,0 persen) pada Juli 2025.

    Terjaganya tingkat permodalan juga diikuti dengan aspek pengelolaan risiko kredit yang terjaga. Hal ini tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang terkendali pada level 2,28 persen dan rasio loan at risk (LaR) yang terus turun dan berada di level 9,68 persen dari total penyaluran kredit pada periode Juli 2025, level ini sudah lebih rendah dari tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19.

    “Kalau dilihat dari sini, perbankan kita sudah pulih sepenuhnya dari dampak negatif COVID-19 2020-2021. Banyak orang masih miss, takut prospek kita jelek, perbankannya jelek. Tapi kalau dilihat dari sini (indikator LaR), perbaikan terjadi terus-menerus dan kondisi sekarang sudah pulih sepenuhnya,” kata Purbaya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.