Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Bapanas naikkan HET beras medium jadi Rp13.500/kilogram

    Bapanas naikkan HET beras medium jadi Rp13.500/kilogram

    Bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga eceran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari semula Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram untuk sebagian besar wilayah nasional, dan hingga Rp15.500 di Papua serta Maluku.

    Kenaikan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi beras di dalam negeri.

    “Bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga eceran tertinggi beras,” bunyi keputusan yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi yang dikutip di Jakarta, Selasa.

    Menurut Bapanas, penyesuaian kenaikan HET hingga Rp2.000 per kilogram itu diperlukan agar industri penggilingan tidak terbebani dan disparitas harga antara jenis beras lebih merata. Kebijakan ini juga disebut sebagai “solusi jangka pendek” untuk memastikan kestabilan distribusi stok dan harga.

    Sebelumnya, dalam Rapat Komisi IV DPR RI pada 21 Agustus 2025, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021, kewenangan penetapan harga beras berada di Bapanas.

    “Kalau mengacu pada perpres 66 tahun 2021 maka harga itu yang menentukan Bapanas, yang menentukan cadangan pangan nasional itu Bapanas, yang menentukan harga eceran tertinggi adalah badan pangan nasional ,” ujarnya.

    Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam forum yang sama mengingatkan bahwa urusan harga bukanlah tugas pokok Kementerian Pertanian, namun pihaknya tetap merasa terpanggil karena menyangkut kepentingan rakyat khususnya petani.

    “Tapi kami merasa bertanggung jawab karena kami bersama petani. Sebenarnya bukan urusan kami, kalau kami mau buang badan dan diam saja, masalah beras bisa lebih parah lagi. Hanya saja desakannya datang ke kami. Yang penting kita sepakat, jangan nanti pertanyaan soal harga selalu ke Menteri Pertanian lagi, karena itu tupoksinya Bapanas,” tegas Amran.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titi), menambahkan pentingnya kejelasan tupoksi agar publik memahami bahwa produksi beras merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian, sementara penetapan harga adalah kewenangan Bapanas.

    Ia meminta Bapanas menghitung ulang besaran HET yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Kita ngerti kalau masalah harga itu urusannya bukan di Kementerian Pertanian. Urusan produksi ada di Kementerian Pertanian, sementara urusan penetapan harga di Bapanas, Jadi ini khalayak juga tahu bahwa untuk penentuan harga bukan tupoksinya kementerian pertanian,” ujarnya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan genjot vaksinasi PMK untuk jaga kesehatan hewan ternak

    Kementan genjot vaksinasi PMK untuk jaga kesehatan hewan ternak

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian terus mengintensifkan program vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk mencegah lonjakan kasus terhadap hewan ternak, khususnya menjelang perayaan Idul Adha.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, di Jakarta, Selasa, mengatakan program vaksinasi massal PMK dilakukan dua periode dalam setahun.

    Periode pertama telah berlangsung pada Januari hingga Maret 2025 dengan mengalokasikan vaksin 2,1 juta dosis dan telah berhasil mengendalikan kasus PMK, terutama saat mobilisasi ternak untuk kurban Idul Adha.

    “Alhamdulillah, dampaknya terasa pada saat mobilisasi ternak, kasus dapat kita kendalikan,” kata dia.

    Ia menjelaskan saat ini periode kedua vaksinasi masih berlangsung, dari Juni hingga September. Meskipun realisasi vaksinasi periode kedua masih rendah, pemerintah optimistis dapat mengejar ketertinggalan dalam satu bulan ke depan.

    “Kami sudah mengalokasikan 1,9 juta dosis vaksin di periode kedua, namun realisasinya masih di angka 31,4 persen. Artinya, kita masih punya 70 persen vaksin yang harus segera diberikan,” ujar Agung.

    Selain menggenjot vaksinasi, Kementan juga menjalankan berbagai strategi lain untuk mengendalikan PMK. Salah satu upayanya adalah mendorong penerapan biosekuriti secara maksimal, terutama bagi peternak sapi perah, kambing, domba, dan babi, untuk mencegah masuk dan penyebaran penyakit.

    Kemudian, Agung menjelaskan Kementan juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dengan mewajibkan sertifikat kesehatan hewan atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh dinas setempat.

    Pemerintah juga berfokus pada kolaborasi multistakeholder dengan melibatkan perguruan tinggi, asosiasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), serta para peternak untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam program vaksinasi dan penanganan kesehatan hewan.

    Kementan telah membagi zona pengendalian PMK di Indonesia menjadi tiga: zona pemberantasan (Lampung, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat), zona pencegahan (Sumatera, Sulawesi, Kalimantan), serta zona bebas PMK tanpa vaksinasi (Maluku, Papua, dan NTT).

    Indonesia juga telah mengajukan dokumen ke Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) pada 13 Agustus lalu untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara dengan zona bebas PMK tanpa vaksinasi di sembilan provinsi, yang terdiri dari enam provinsi di Papua, dua provinsi di Maluku, dan satu provinsi di NTT.

    “Pengakuan ini sangat penting untuk menjaga status bebas PMK kita. Kami menargetkan pengakuan secara nasional bahwa Indonesia memiliki program pengendalian PMK yang terkendali pada 2026, menuju Indonesia bebas PMK tanpa vaksinasi di tahun 2035,” kata Agung.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jayapura catat perputaran uang di Festival IKM capai Rp375 juta

    Pemkot Jayapura catat perputaran uang di Festival IKM capai Rp375 juta

    ANTARA – Pemerintah Kota Jayapura pada Selasa (26/8) resmi menutup Festival Industri Kecil dan Menengah (IKM) di halaman gedung Dekranasda Pasar Entrop, yang telah mencatatkan perputaran uang mencapai Rp375 juta. Asisten II Setda Kota Jayapura Widhi Hartanti menyampaikan festival yang menghadirkan 60 UMKM lokal ini digelar sebagai ajang promosi dan upaya mendorong daya saing pelaku IKM agar bisa naik kelas tidak hanya di pasar lokal tapi juga nasional bahkan internasional. (Laksa Mahendra/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS: Suku bunga simpanan rupiah bergerak turun sejalan dengan TBP Mei

    LPS: Suku bunga simpanan rupiah bergerak turun sejalan dengan TBP Mei

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat suku bunga pasar (SBP) simpanan rupiah turun bertahap sebesar 11 basis poin (bps) menjadi 3,45 persen hingga pertengahan Agustus 2025, dibandingkan periode penetapan tingkat bunga penjaminan (TBP) reguler Mei 2025.

    “Ruang penurunan lanjutan SBP cukup terbuka pasca pemangkasan BI-Rate terkini (Agustus 2025) sebesar 25 bps,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Purbaya mengatakan, LPS terus memantau pergerakan atas tren suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi rupiah maupun valuta asing (valas).

    Faktor likuiditas perbankan yang memadai, tingkat kompetisi antarbank, serta target penyaluran kredit potensial mempengaruhi laju dan respon penurunan suku bunga simpanan lintas kelompok bank.

    Secara rinci, rata-rata suku bunga deposito 1 bulan turun menjadi 3,95 persen hingga pertengahan Agustus 2025 atau sudah berada di bawah tingkat bunga penjaminan (TBP) Mei 2025 yang sebesar 4 persen.

    Sedangkan rata-rata suku bunga deposito 3 bulan tercatat 4,17 persen, masih di atas TBP Mei 2025. Purbaya mengatakan, penyesuaian suku bunga deposito untuk tenor yang lebih panjang masih memerlukan waktu.

    “Biasanya mungkin perlu 3-4 bulan untuk full satu siklus sama dengan tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kita tunggu waktu untuk bunga deposito turun. Tapi kalau saya lihat kan sudah turun terus dari waktu ke waktu,” kata Purbaya.

    Sementara itu, pada periode observasi yang sama, pergerakan SBP simpanan valas cenderung lebih mixed. SBP valas pada Agustus 2025 terpantau turun 5 bps ke level 2,12 persen dibandingkan periode observasi penetapan TBP reguler bulan Mei 2025.

    Purbaya menilai, saat ini perbankan masih cenderung menunggu langkah lanjutan The Fed dalam memutuskan timing dan besaran penurunan Fed Funds Rate (FFR).

    Sementara itu, kondisi likuiditas valas domestik termasuk nilai tukar dan kebutuhan transaksi deposan akan memengaruhi besaran dan pergerakan suku bunga simpanan valas.

    Rapat Dewan Komisioner LPS pada Senin (25/8) telah melakukan evaluasi sekaligus penetapan atas TBP untuk periode non-reguler Agustus 2025.

    LPS menetapkan untuk menurunkan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat sebesar 25 basis poin (bps) masing-masing menjadi 3,75 persen dan 6,25 persen.

    Sedangkan TBP simpanan dalam valas di bank umum diputuskan untuk dipertahankan yakni sebesar 2,25 persen. Purbaya mengatakan, keputusan LPS untuk mempertahankan TBP simpanan valas karena masih memperhatikan suku bunga The Fed yang belum bergerak.

    Apabila LPS lebih cepat menurunkan TBP simpanan valas, dikhawatirkan selisih (spread) dengan suku bunga The Fed menjadi semakin lebar yang akan memicu nasabah untuk menyimpan dananya di luar negeri, bahkan dikhawatirkan dapat memperlemah nilai tukar rupiah.

    Adapun TBP terbaru ini akan berlaku sejak 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025.

    TBP merupakan batas maksimum dari suku bunga simpanan agar produk simpanan yang dimiliki oleh nasabah perbankan dapat memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan.

    Sesuai amanat Undang-Undang (UU), LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

    Dari sisi kebijakan moneter, suku bunga acuan atau BI-Rate saat ini berada pada level 5 persen. Hal ini sebagaimana diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia bulan Agustus 2025.

    Secara total, BI sudah memangkas bunga acuan sebanyak lima kali sebesar 125 bps yang dimulai pada September 2024 serta berlanjut pada Januari, Mei, Juli, dan Agustus 2025.

    Sebelumnya, BI mencatat suku bunga deposito 1 bulan menurun, yakni dari 4,85 persen pada Juni 2025 menjadi 4,75 persen pada Juli 2025. Sementara suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16 persen pada Juli 2025, masih relatif sama dengan bulan sebelumnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jateng targetkan 1.000 sambungan listrik gratis bagi warga miskin

    Jateng targetkan 1.000 sambungan listrik gratis bagi warga miskin

    Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pemasangan setidaknya 1.000 sambungan listrik secara gratis berkapasitas 450 VA bagi masyarakat miskin pada 2025.

    Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jateng Agus Sugiharto di Semarang, Selasa, mengatakan pemasangan sambungan listrik itu dibiayai dari APBD.

    “Pemasangannya dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jateng, bekerja sama dengan PT PLN,” katanya.

    Menurut Agus, program pemasangan listrik gratis bersama PT PLN UID Jateng-DI Yogyakarta sudah berjalan sejak 2014, dan sampai saat ini, program tersebut sudah terealisasi 87.431 sambungan listrik.

    Selain dari anggaran APBD Pemprov Jateng, lanjut dia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral rencananya juga akan mengalokasikan 25 ribu sambungan listrik kepada masyarakat miskin di Jateng pada tahun 2025.

    Lebih lanjut, ia mengatakan mereka sedang mengusulkan pada PT PLN UID Jateng-DI Yogyakarta agar pemasangan sambungan listrik gratis 450 VA bisa menggunakan konsep prabayar atau token pulsa.

    Tujuannya, agar ketika masyarakat miskin belum bisa membeli token dalam kurun waktu tertentu tidak berdampak pada pencabutan sambungan listrik.

    “Jadi, sambungan listrik yang diisi pulsa. Kalau yang pasca bayar yang bulanan itu risikonya kalau tiga bulan tidak bayar bisa dicabut. Sedangkan warga miskin kita kan tidak semua mampu melakukan pembayaran listrik tepat waktu, karena kondisi ekonomi,” katanya.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta agar intervensi program yang meringankan beban masyarakat tidak mampu, terus dimaksimalkan, utamanya bagi masyarakat yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

    “Saya kira ini sudah berjalan, ditingkatkan lagi ya,” kata mantan Kapolda Jateng itu.

    Sementara itu, GM PT PLN UID Jateng-DI Yogyakarta Bramantyo Anggun Pambudi mengatakan komitmennya bekerja sama dengan Pemprov Jateng dalam penyediaan sambungan listrik bagi warga miskin.

    Selain itu, PLN juga mendukung penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Jateng dalam menunjang infrastruktur kendaraan listrik.

    “Jadi yang terbaru kami kerja sama dengan Dinas ESDM Jateng, untuk mendorong kelengkapan kendaraan listrik. Menginisiasi pemasangan fast charger di lingkungan kantor ESDM Jateng 30 KW dengan metode sharing listrik,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indef nilai peran swasta harus diperkuat guna dukung peneriman pajak

    Indef nilai peran swasta harus diperkuat guna dukung peneriman pajak

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai peran sektor swasta perlu diperkuat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

    Menurutnya, selama ini pemerintah cenderung lebih menitikberatkan pada program langsung ke masyarakat, sementara kontribusi swasta sebagai mitra pembangunan belum digarap optimal.

    “Selama ini kita hanya konsen pada MBG (Makan Bergizi Gratis), koperasi (KDMP) gitu, tapi bagaimana sektor swasta itu menjadi partner daripada program-program pemerintah. Saya rasa ini juga menjadi hal yang penting,” ujar Aviliani dalam webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) secara daring, Jakarta, Selasa.

    Aviliani menekankan bahwa keterlibatan swasta sangat penting karena penerimaan negara dari pajak tidak hanya bergantung pada kepatuhan wajib pajak perorangan atau badan usaha milik negara (BUMN). Perusahaan swasta, baik skala besar, menengah, maupun kecil, juga memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak.

    Ia menerangkan, perusahaan besar relatif sudah lebih patuh dalam membayar pajak, apalagi dengan adanya sistem Coretax yang nantinya diharapkan bisa memperkuat transparansi.

    Meski demikian, di sisi UMKM, pendampingan pajak masih perlu ditingkatkan.

    “Di sini UMKM yang nanti perlu pendampingan supaya mereka bayar pajaknya itu benar-benar memang atas pengetahuan mereka, karena selama ini sosialisasi mungkin terhadap UMKM ini masih perlu ditingkatkan. Mungkin orang mengatakan sudah sering, ya sudah sering tetapi yang namanya UMKM,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Aviliani juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa terus mengandalkan penerimaan dari komoditas.

    Harga komoditas global yang fluktuatif membuat penerimaan negara rentan turun. Karena itu, insentif perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan memperkuat basis pajak, seperti pertanian, manufaktur, dan pertambangan.

    “Oleh karena itu kalau diberikan insentif harus lebih pada sektor yang menciptakan lapangan kerja, tidak pada semua sektor. Harus ada kontribusi terhadap sektor yang berpengaruh terhadap ekonomi lebih cepat,” jelas Aviliani.

    Menurutnya, penguatan sektor swasta akan memberi efek ganda: memperluas kesempatan kerja sekaligus memperluas basis pajak. Dengan demikian, stabilitas fiskal bisa lebih terjaga tanpa harus mengubah tarif pajak yang berlaku.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HET beras medium naik, Bapanas: Solusi jangka pendek

    HET beras medium naik, Bapanas: Solusi jangka pendek

    ANTARA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Selasa (26/8), menyebut aturan mengenai kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras jenis medium merupakan solusi jangka pendek. Kenaikan HET beras medium untuk mempersempit disparitas harga dengan jenis premium. (Ryan Rahman/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bukit Asam ubah eks kantor tambang jadi hotel heritage internasional

    Bukit Asam ubah eks kantor tambang jadi hotel heritage internasional

    Jakarta (ANTARA) – PT Bukit Asam (PTBA) mempertegas komitmennya dalam melestarikan warisan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, melalui revitalisasi aset bersejarah dengan mengubah bekas kantor pertambangan menjadi Hotel Ombilin Heritage.

    Hotel tersebut masuk kategori bintang lima berstandar internasional yang diharapkan menjadi ikon pariwisata baru di kota berjuluk “Kota Arang” itu.

    Direktur Sumber Daya Manusia PTBA Ihsanuddin Usman dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan proyek tersebut merupakan perwujudan sinergi antara pengelolaan aset perusahaan dan pelestarian budaya.

    “Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar Ombilin tidak hanya menjadi situs warisan dunia yang pasif, tetapi juga berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya yang dinamis,” ujar dia.

    Proyek revitalisasi itu bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan guna meningkatkan pendapatan, dengan mengubah fungsi bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai kantor menjadi fasilitas penginapan.

    Supporting Facilities Construction Project Head PTBA Panca Kola mengatakan beberapa gedung yang telah dialihfungsikan menjadi kamar hotel adalah:

    Gedung Kantor UPO: 11 kamar

    Wisma Dokter: 4 kamar

    Wisma 15: 5 kamar

    Wisma 14: 4 kamar

    Gedung Kantor Perencanaan: 33 kamar

    Secara total, menurut dia, revitalisasi tersebut akan menambah 57 kamar baru yang akan memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan.

    Saat ini, ia mengatakan tingkat okupansi KHAS Hotel telah mencapai 85 persen, dan penambahan kamar diharapkan dapat mengakomodasi lebih banyak pengunjung.

    Lebih lanjut, Direktur Sumber Daya Manusia PTBA Ihsanuddin Usman menekankan bahwa pengelolaan aset dan pengembangan sektor pertambangan harus berjalan seiring dengan pelestarian sejarah dan budaya lokal.

    “Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar Ombilin tidak sekadar menjadi situs warisan dunia yang pasif, tetapi juga berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya yang dinamis,” ujar dia saat menjadi pembicara dalam Simposium Internasional We Are Site Managers (WASM) yang diselenggarakan pada 24–28 Agustus 2025 di Hotel Saka Ombilin.

    Revitalisasi tahap kedua, yang mencakup pembangunan fasilitas pendukung seperti club house dan kolam renang, ditargetkan selesai pada minggu kedua Oktober 2025.

    Dengan total 57 kamar baru, hotel tersebut akan dikembangkan sebagai hotel bertema heritage dengan standar internasional bintang 4 atau 5.

    Berbagai tipe kamar yang akan ditawarkan antara lain Ombilin Suite Room, Junior Suite Room, Grand Deluxe, dan Superior.

    Pengelolaan hotel hasil revitalisasi ini nantinya akan dipegang oleh PT Bukit Multi Properti (BMP), anak perusahaan Bukit Asam.

    “Kami sedang mengevaluasi apakah akan dikelola langsung oleh BMP atau melalui kolaborasi dengan pihak lain, mengingat sebelumnya kami telah bekerja sama dengan Hotel Indonesia Group (HIG) untuk mengelola KHAS Ombilin Heritage,” kata Ihsanuddin.

    Corporate Secretary Division Head PTBA Niko Candra mengatakan hotel itu direncanakan akan diresmikan bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-137 Kota Sawahlunto pada 1 Desember 2025.

    “Untuk sementara waktu, hotel akan dioptimalkan untuk kegiatan internal sambil menunggu proses perizinan resmi selesai,” kata Niko.

    Revitalisasi itu diharapkan dapat memperkuat posisi Sawahlunto sebagai destinasi wisata budaya unggulan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri daur ulang investasikan 1,3 miliar dolar AS di Aceh

    Industri daur ulang investasikan 1,3 miliar dolar AS di Aceh

    Kami menyambut baik rencana investasi ini dan Pemerintah Aceh siap untuk memfasilitasi proses kehadiran industri ini.

    Banda Aceh (ANTARA) – PT Aceh Green Industri (AGI) menyatakan akan berinvestasi senilai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS) di Aceh dengan membangun fasilitas pengolahan dan pemulihan tembaga serta litium di Aceh.

    “Kami menyambut baik rencana investasi ini dan Pemerintah Aceh siap untuk memfasilitasi proses kehadiran industri ini,” kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Rahmadhani, di Banda Aceh, Selasa.

    Ia menjelaskan DPMPTSP Aceh akan memastikan kemudahan dalam pengurusan perizinan yang mencakup izin pendirian pabrik, izin operasi, izin ekspor-impor, izin penggunaan lahan, hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    Menurut dia, kehadiran proyek strategis di kawasan Aceh Besar itu diproyeksikan akan menciptakan 2.000 lapangan kerja dan secara signifikan mengurangi emisi karbon hingga 2 juta ton per tahun.

    Menurut dia, rencana investasi besar tersebut menjadi agenda utama dalam rapat fasilitasi yang digelar oleh DPMPTSP Aceh.

    Direktur Utama PT Aceh Green Industri Munawar Khalil menyatakan komitmen investasi tersebut akan direalisasikan setelah semua perizinan dilengkapi oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya.

    “Perusahaan siap mendukung proyek pengolahan dan pemulihan baterai lithium dengan melibatkan teknologi ramah lingkungan,” kata Munawar.

    PT Aceh Green Industri akan segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin dan membangun koordinasi lebih lanjut dengan Bea Cukai, KSOP, dan perusahaan pelayaran, serta pertemuan lanjutan dengan PT Pembangunan Aceh (PEMA) untuk mematangkan persiapan proyek.

    Perwakilan PT AGI, Michael Soh dalam pertemuan tersebut memaparkan bahwa fasilitas tersebut akan menjadi pabrik daur ulang yang 100 persen ramah lingkungan, dengan fokus pada kumparan motor kendaraan listrik (EV) dan baterai lithium-ion.

    Ia mengatakan pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap, dimulai dengan pabrik di atas lahan 10 hektare yang ditargetkan beroperasi dalam 10 bulan, diikuti pengembangan di lahan seluas 90 hektare.

    “Proyek ini menggunakan teknologi pemulihan berbasis AI dengan efisiensi hingga 99 persen serta ekstraksi material berkemurnian tinggi yang sesuai standar global,” kata Michael.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga beras dan tomat naik, namun inflasi Sulsel tetap terkendali

    Harga beras dan tomat naik, namun inflasi Sulsel tetap terkendali

    ANTARA – Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, inflasi Sulsel pada Juli 2025 dipicu kenaikan harga komoditi beras dan tomat. Hal itu dikemukakan pada kegiatan Bincang Bareng Media di Makassar, Selasa (26/8/2025). Namun angka inflasi tersebut masih tergolong aman karena berada di bawah target nasional yang ditetapkan pemerintah, (Suriani Mappong/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.