Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • SPKS dan PTPN PalmCo bantu petani sawit pendampingan akses PSR

    SPKS dan PTPN PalmCo bantu petani sawit pendampingan akses PSR

    Kami sangat mendukung penuh dan terbuka untuk petani swadaya yang telah memasuki masa replanting, menjadi mitra dalam implementasi program PSR.

    Jakarta (ANTARA) – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berkolaborasi dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PalmCo) membantu petani sawit meningkatkan produktivitas melalui pendampingan akses Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) demi kesejahteraan dan kemandirian ekonomi petani.

    Kepala Sub Divisi PSR dan Plasma PT PalmCo Catur Adityo Nugroho mengatakan pihaknya memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam pendampingan petani plasma maupun dalam program PSR.

    “Kami sangat mendukung penuh dan terbuka untuk petani swadaya yang telah memasuki masa replanting, menjadi mitra dalam implementasi program PSR, lewat jalur kemitraan sebagaimana dimandatkan dalam regulasi pemerintah,” kata Catur dalam keterangan, di Jakarta, Selasa.

    SPKS bersama PTPN PalmCo menggelar sosialisasi peremajaan sawit bagi petani swadaya di Tanjung Jabung Timur, Jambi, guna meningkatkan akses dan partisipasi Program PSR sejak 2015 dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

    Dia menuturkan pendampingan tersebut, juga merupakan kolaborasi pelaku usaha mendorong percepatan program PSR bagi petani swadaya, dengan PalmCo terlibat sejak pengajuan hingga pengelolaan kebun sawit sampai tanaman menghasilkan.

    Catur berharap agar proses sosialisasi dapat memberi kejelasan bagi petani swadaya mengenai mekanisme kerjasama lewat jalur kemitraan sehingga petani dapat memantapkan pilihannya untuk menggunakan jalur kemitraan tersebut.

    Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit Sabarudin mengatakan program PSR merupakan program nasional pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan produktivitas sawit rakyat.

    “Kami mendukung program ini dengan menyiapkan anggota petani kami terlibat dalam program PSR,” kata Sabarudin.

    Menurut Sabarudin, program PSR yang telah berjalan sejak 2015 menghadapi tantangan bagi petani sawit swadaya, mulai dari minimnya akses informasi, sulitnya persyaratan, hingga kurangnya pendampingan yang berdampak rendahnya partisipasi mereka.

    Sehingga pelibatan pelaku usaha dalam regulasi pemerintah diharapkan mempercepat sekaligus melengkapi kekurangan PSR, terutama pra dan pasca replanting, termasuk administrasi, persyaratan, hingga memastikan offtaker koperasi petani.

    Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hardani mengatakan percepatan implementasi program PSR membutuhkan kolaborasi bersama semua pihak termasuk pelaku usaha.

    Karena itu, kata Hardani lagi, pemerintah telah membuka ruang jalur kemitraan dalam regulasi, yang memungkinkan kolaborasi antarpelaku usaha dalam proses pengajuan maupun pengelolaan kebun sawit dalam Program PSR.

    “Kolaborasi ini juga sangat membantu percepatan capaian program terutama untuk petani sawit swadaya di wilayah Tanjung Jabung Barat,” kata Hardani.

    Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung rencana kerja sama ke depan yang diinisiasi SPKS bersama PalmCo, untuk memfasilitasi dan mendampingi proses pengajuan PSR untuk petani swadaya lewat jalur kemitraan.

    Plt Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa Sawit II BPDP Dwi Nuswantara menyampaikan PSR merupakan salah satu program prioritas sejak tahun 2016 untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan kebun sawit.

    BPDP menyediakan bantuan sebesar Rp60 juta per hektare bagi petani sawit melalui program PSR. Oleh karena itu, petani diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin.

    Proses pengajuan dapat dilakukan melalui dua skema, yakni jalur Dinas Perkebunan Kabupaten dan pola kemitraan melalui kerja sama dengan perusahaan, seperti halnya kemitraan antara PTPN IV PalmCo dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Infrastruktur rampung, Dedi Mulyadi rencanakan desa miliki saham BJB

    Infrastruktur rampung, Dedi Mulyadi rencanakan desa miliki saham BJB

    ANTARA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan sekitar 5.000 desa di wilayahnya akan memiliki saham di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) mulai 2028. Langkah ini akan dilakukan setelah persoalan-persoalan mendasar di desa, terutama infrastruktur, terselesaikan pada 2027.
    (Dian Hardiana/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentrans ingatkan Tim Ekspedisi Patriot untuk beri aksi, solusi nyata

    Mentrans ingatkan Tim Ekspedisi Patriot untuk beri aksi, solusi nyata

    Tangerang, Banten (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara meminta para anggota Tim Ekspedisi Patriot untuk dapat mengidentifikasi permasalahan di kawasan transmigrasi serta memberikan aksi dan solusi nyata terhadap tantangan yang mereka hadapi.

    “Temukan masalahnya dan lakukan aksi walaupun itu sedikit. Sekecil apapun, berikan solusi, karena kalau hanya dalam bentuk persoalan atau problem setting statement (pernyataan masalah) saja, itu juga tidak ada gunanya,” ujarnya saat melepas keberangkatan para peserta di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa.

    Program Ekspedisi Patriot tahun ini diikuti oleh 2.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan dosen senior dari tujuh universitas yang diterjunkan untuk memetakan serta meriset potensi ekonomi di 154 kawasan transmigrasi.

    Iftitah menuturkan bahwa salah satu peserta mengaku telah menjalin komunikasi dengan masyarakat di lokasi penugasan. Para warga transmigran di wilayah tersebut mengeluhkan sulitnya akses transportasi karena infrastruktur yang kurang memadai.

    “Keluhan mereka itu ada jalan yang mereka butuhkan sekitar 1 kilometer tapi baru dibangun 500 meter. Lalu mahasiswa tersebut mengatakan kepada saya, saya nanti akan cari dana co-funding, bahkan dia sudah kontak juga Rumah Zakat,” jelas Iftitah.

    Ia juga mengingatkan para peserta Ekspedisi Patriot agar berupaya optimal dalam menjalankan riset mereka karena program penelitian tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “Kita sudah diingatkan oleh Kementerian Keuangan bahwa Tim Ekspedisi Patriot ini didanai oleh APBN. Oleh karena itu, kita ingin mengkapitalisasi seberapa pun dana yang diberikan oleh APBN, sumbernya dari pajak rakyat akan kita kembalikan ke rakyat dalam bentuk yang lebih besar,” tuturnya.

    Sebanyak 525 peserta yang terbagi dalam 105 kelompok berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju lokasi transmigrasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, Selasa.

    Mentrans Iftitah pun berpesan agar para peserta Ekspedisi Patriot dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat yang memiliki keragaman dan ciri khas masing-masing.

    “Tim Ekspedisi Patriot sangat excited (gembira), sangat bersemangat, dan menikmati perjalanan. Mudah-mudahan mereka semua selamat dalam perjalanan,” imbuh M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bogor Inner Ring Road diharapkan jadi jalur strategis baru Kota Bogor

    Bogor Inner Ring Road diharapkan jadi jalur strategis baru Kota Bogor

    ANTARA – Pemerintah Kota Bogor menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan Bogor Inner Ring Road (BIRR) sepanjang 7 kilometer yang ditargetkan rampung pada 2030. Proyek jalan strategis ini diharapkan mampu mengurai kemacetan, sekaligus membuka akses ekonomi baru di wilayah Bogor Selatan. (Fadzar Ilham Pangestu/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS: Pertumbuhan simpanan nasabah di bawah Rp100 juta mulai membaik

    LPS: Pertumbuhan simpanan nasabah di bawah Rp100 juta mulai membaik

    Sebetulnya kalau dibandingkan awal tahun, yang di bawah Rp100 juta sudah ada tanda-tanda perbaikan.

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memandang, pertumbuhan simpanan nasabah pada tier terkecil yakni di bawah nominal Rp100 juta mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan meskipun masih berada di bawah 5 persen.

    Pada Juli 2025, simpanan di bawah Rp100 juta tercatat tumbuh 4,76 persen secara year on year (yoy). Sebelumnya pada Mei 2025, simpanan pada tier ini tumbuh melambat yakni hanya sebesar 3,75 persen (yoy). Sejauh ini, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Maret 2025, yaitu 6,79 persen.

    “Sebetulnya kalau dibandingkan awal tahun, yang di bawah Rp100 juta sudah ada tanda-tanda perbaikan. Di April (tumbuh) 4,29 persen, Mei 3,75 persen, Juni 4,89 persen, dan Juli 4,76. Walaupun masih di bawah 5, tapi kelihatannya sudah ada tanda-tanda perbaikan yang di bawah 100 juta,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Di sisi lain, simpanan pada tier tertinggi tumbuh lebih kencang dibandingkan tier bawah lainnya. Simpanan di atas Rp5 miliar tumbuh 9,45 persen (yoy) pada Juli 2025, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 9,21 persen (yoy).

    Mencermati perkembangan tersebut, Purbaya mengatakan bahwa pertumbuhan yang lebih kencang pada tier di atas Rp5 miliar kemungkinan besar ditopang oleh penyimpanan dana oleh perusahaan-perusahaan yang tengah bersiap untuk mengekspansi bisnisnya.

    “Ini indikasi bahwa mereka masih mengumpulkan uangnya di sana untuk siap-siap ekspansi nanti. Belum ekspansi penuh, tapi tidak lama lagi kalau keadaan membaik, mungkin mereka akan mulai ekspansi bisnisnya lagi,” kata Purbaya.

    Terkait dengan proyeksi dana pihak ketiga (DPK), Purbaya memandang bahwa saat ini pertumbuhan DPK sudah membaik atau normal sehingga diharapkan dapat tumbuh di kisaran 6-7 persen untuk sepanjang tahun ini.

    “Beberapa bulan yang lalu saya sempat khawatir karena sempat turun ke 4,3 persen pertumbuhannya (DPK), di bawah ekspektasi kita yang sebesar 6 persen. Tapi sekarang sudah mendekati 7 persen lagi,” kata dia pula.

    Pada Juli 2025, DPK meningkat sebesar 7,00 persen (yoy). Penghimpunan DPK utamanya ditopang perbaikan aktivitas fiskal pemerintah, korporasi, dan konsumsi masyarakat yang tercermin dari peningkatan pada produk giro sebesar 10,72 persen (yoy) dan tabungan 5,91 persen (yoy).

    Di sisi lain, penyaluran kredit pada periode yang sama tumbuh 7,03 persen (yoy), didorong aktivitas investasi yang masih cukup tinggi.

    “Kredit kelihatannya pelan-pelan akan tumbuh lebih cepat. Program-program pemerintah kan seharusnya sudah jalan, uang masuk ke sistem dan perekonomian mulai bergulir lagi. Biasanya kalau seperti itu, kredit pun ikut tumbuh,” kata Purbaya.

    Adapun LPS mencatat Indeks Menabung Konsumen (IMK) pada bulan Juli 2025 berada di level 82,2, melemah terbatas sebesar 1,6 poin dari posisi bulan sebelumnya.

    Hal ini sejalan dengan pelemahan komponen Indeks Waktu Menabung (IWM) sebesar 4,7 poin pada periode yang sama ke level 90,5. Sementara itu, komponen Indeks Intensitas Menabung (IIM) tercatat naik sebesar 1,4 poin ke level 73,8.

    IMK menunjukkan niat dan kemampuan menabung konsumen. Level IMK di atas 100 menunjukkan niat dan kemampuan menabung konsumen yang tinggi.

    IMK terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu IIM dan IWM. IIM menunjukkan penilaian konsumen tentang intensitas dan kemampuan menabung, sedangkan IWM menggambarkan penilaian konsumen terhadap waktu yang tepat untuk menabung atau niat untuk menabung.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Astra Property jalankan komitmen keberlanjutan secara terukur

    Astra Property jalankan komitmen keberlanjutan secara terukur

    Jakarta (ANTARA) – Astra Property, sebagai anak usaha PT Astra International Tbk, menjalankan komitmen keberlanjutan (sustainability) secara terukur di bidang properti.

    “Kita itu sebenarnya sudah berkomitmen untuk sustainability semenjak tiga atau empat tahun yang lalu. Jadi waktu itu kita pikir komitmen kita ini harus merupakan sesuatu yang terukur,” ujar Presiden Direktur Astra Property Wibowo Muljono di Jakarta, Selasa.

    Komitmen Astra Property terhadap sustainability secara terukur, pertama memiliki target dan kedua, terdapat metode atau cara untuk mengukur pencapaian tersebut.

    “Kita juga diberkati karena dari induk usaha kita, dari Astra sendiri juga sudah ada komitmen (sustainability) tersebut. Jadi memang kita meneruskan komitmen itu. Penerapannya di lapangan ini yang menurut saya bisa jadi highlight untuk Astra Property,” kata Wibowo Muljono.

    Astra Property menerapkan komitmen sustainability secara terukur tersebut pada pengembangan-pengembangan propertinya.

    “Bagaimana cara kita mengukurnya? Kita pakai rating dari Green Building Council Indonesia. Jadi di situ sudah ada rating sistemnya, misalnya penghematan air harus berapa dan itu semuanya terukur. Kemudian dari berapa persen penghematan penggunaan energi, terus pengolahan limbah sampah juga berapa persen dari limbah yang dihasilkan itu berapa dan diolahnya bagaimana, itu semua ada ukurannya,” ujar Wibowo Muljono.

    Dengan demikian komitmen keberlanjutan yang dijalankan oleh Astra Property dilakukan secara terukur serta menyesuaikan dengan industri real estat di Indonesia.

    “Jadi kita komitmennya kalau saya bisa katakan, ya dari induk kita sudah ada komitmen, kita melanjutkan komitmen tersebut. Tapi pelaksanaan di lapangannya, matriks-matriksnya apa segala itu kita sesuaikan dengan industri real estat di Indonesia,” kata Wibowo Muljono.

    Sebelumnya Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto mengatakan tren investasi properti di Indonesia saat ini tengah mengarah ke pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable).

    Rakhmat menilai hal ini akan menjadi tantangan bagi industri properti menyusul komitmen untuk mengurangi jejak karbon secara nasional dan global. Selain itu, dia menilai saat ini sejumlah masyarakat Indonesia sebagai konsumen juga sudah memiliki kesadaran (awareness) untuk memiliki hunian yang lebih hijau.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menekraf ingin Sekolah Rakyat lahirkan bakat ekonomi kreatif digital

    Menekraf ingin Sekolah Rakyat lahirkan bakat ekonomi kreatif digital

    ANTARA – Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mendorong Sekolah Rakyat menjadi basis yang melahirkan generasi-generasi yang berbakat dalam bidang ekonomi kreatif digital seperti kreator konten dan affiliator, termasuk desain grafis, musik, dan perfilman. Hal tersebut ditegaskan Menekraf saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 25 Kendari, Selasa (26/8). (Saharudin/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hak jawab PT Tjitajam atas berita rencana pembangunan stadion di Depok

    Hak jawab PT Tjitajam atas berita rencana pembangunan stadion di Depok

    Bagaimana mungkin pihak lain yang berutang kemudian aset orang lain, dalam hal ini aset PT Tjitajam yang dijadikan pelunasan utang? Ini kan sangat berbahaya. Kami yakin ini cara kerja mafia tanah.

    Jakarta (ANTARA) – PT Tjitajam menyampaikan hak jawab atas pemberitaan ANTARA yang berjudul Kementerian PU godok pembangunan stadion berstandar FIFA di Depok.

    Berikut hak jawab PT Tjitajam yang dikirimkan kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa:

    Polemik rencana pembangunan stadion bertaraf internasional di Kota Depok berbuntut panjang, ihwal lahan seluas 53,8 hektare yang terletak di Tanah Merah Cipayung, Kota Depok itu nyatanya merupakan aset milik PT Tjitajam.

    Dalam hal ini PT Tjitajam mempertanyakan apa yang menjadi dasar Pemkot Depok membangun stadion tersebut? Sementara, hak atas kepemilikan lahan tersebut sudah jelas milik klien kami yaitu PT Tjitajam, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 257/Cipayung Jaya yang sudah terbit sejak 25 Agustus 1999.

    Bidang tanah tersebut sampai dengan ini statusnya telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada tahun 1999, yang pelaksanaan sitanya itu melalui Pengadilan Negeri Cibinong dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

    Karena gejolak usaha pembajakan saham PT Tjitajam di Dirjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) oleh oknum mafia tanah, berikut aset-aset tanahnya terus berlanjut, maka tahun 2018 Klien mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai penggugat intervensi.

    Kemudian pada gugatan tersebut selain mengabulkan gugatan klien kami sebagai sebagai PT Tjitajam yang sah dan membatalkan seluruh Akta-akta dan Pengesahan AHU PT Tjitajam versi Cipto Sulistio. Ade Prasetyo dkk, hakim yang mengadili perkara juga menganggap perlu untuk meletakkan lagi sita jaminan, terhadap seluruh aset PT Tjitajam termasuk SHGB Nomor 257/Cipayung Jaya yang rencananya ingin dibangun stadion bertaraf internasional.

    Nah, oleh karena 10 putusan itu sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap yang memenangkan klien kami, baik di Pengadilan Negeri atau perdata biasa sampai PK (Peninjauan Kembali), termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang juga sampai PK, putusan pidana karena klien kami pada tahun 2022 sempat dikriminalisasi oleh oknum penyidik Jatanras Polda Metro Jaya dalam perebutan lahan, saham dan aset-aset tanah PT Tjitajam.

    Tuduhan atas perbuatan pidana terhadap klien sampai ke tahap persidangan dan Putusannya pun juga sampai ke Mahkamah Agung (MA) di mana amar putusannya itu ‘bebas’ atau Vrijspraak. Putusan-putusan tersebut sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat.

    Maka, menurutnya, semua pihak yang ikut dalam perkara ini termasuk Pemkot Depok, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok yang merupakan pihak dalam perkara dimaksud baik sebagai Tergugat/Turut Tergugat, dan lembaga pemerintahan lainnya itu harusnya tunduk, terhadap 10 putusan yang telah ditetapkan inkrah dalam pokok perkara tersebut.

    Karena yang memenangkan perkara itu klien kami (PT Tjitajam). Sehingga aset-aset yang termasuk Tanah Merah Cipayung tersebut, sesuai dengan SHGB Nomor 257/Cipayung Jaya itu adalah milik PT Tjitajam dan masa berlaku SHGB itu selesai pada 2029.

    Satgas BLBI mengklaim bahwa lahan itu telah diperoleh negara, berdasarkan adanya Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tertanggal 11 Desember 1998, antara PT Tjitajam dengan PT Mitra Bina Unggul yang menjaminkan Tanah Merah di Bank Central Dagang (BCD), setelah adanya krisis moneter yang menyebabkan BCD menjadi salah satu bank yang bermasalah dan menerima bantuan dari negara, maka bentuk pelunasan utang negara, aset-asetnya kemudian dikuasai dan dikelola oleh negara.

    Dan khusus untuk Tanah Merah telah dilakukan pengamanan aset seperti pemblokiran pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pengamanan aset pada tahun 2023, namun yang cukup mengejutkan dan membuat heran penguasaan Tanah Merah Cipayung Jaya oleh Satgas BLBI atau Kemenkeu bukanlah sertifikat PT Tjitajam, melainkan hanya SK Kanwil Jawa Barat Nomor : 960/HGB/KWBPN/1997 Tanggal 29 Oktober 1997.

    Dan perlu kami tegaskan PT Tjitajam tidak pernah berutang sepeserpun dan tidak pernah menerima aliran uang. Baik dengan PT Mitra Unggul Bina Nusa maupun Bank Central Dagang, merupakan bank yang diketahui secara umum dimiliki oleh keluarga Hovert Tantular yang hingga saat ini masih buronan negara.

    Bagaimana mungkin pihak lain yang berutang kemudian aset orang lain, dalam hal ini aset PT Tjitajam yang dijadikan pelunasan utang? Ini kan sangat berbahaya. Kami yakin ini cara kerja mafia tanah.

    Dari fakta persidangan perkara yang ada berdasarkan bukti dari Satgas BLBI ternyata Hindarto Tantular/Anton Tantular, selaku pemegang saham PT Bank Central Dagang-BBKU memiliki utang kepada negara sebesar Rp1.470.120.709.878.01 (Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan dan 1/100 Rupiah).

    Utang mereka inilah yang menyebabkan penguasaan aset oleh Satgas BLBI, terhadap Tanah Merah Cipayung milik PT Tjitajam sangat tidak adil dan tak berdasarkan hukum. Menurut kami kasus PT Tjitajam ini adalah bukti nyata masih maraknya mafia tanah di Indonesia yang dilakukan oknum berbaju dinas.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah targetkan Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku pada 2035

    Pemerintah targetkan Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku pada 2035

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2035 sebagai bagian dari upaya untuk mencapai swasembada pangan serta meningkatkan investasi di sektor peternakan.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda, di Jakarta, Selasa, mengatakan pemerintah telah meluncurkan peta jalan pemberantasan PMK pada 2023 dan menargetkan Indonesia bebas PMK tanpa vaksinasi pada 2035.

    Langkah-langkah yang dilakukan meliputi program vaksinasi berbasis risiko, menetapkan zona prioritas, memperketat biosekuriti, meningkatkan kapasitas petugas kesehatan hewan, memperkuat surveilans, hingga melibatkan publik melalui kampanye edukasi.

    Selain itu, Agung mengatakan Kementan juga akan mengajukan agar Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki program pengendalian PMK yang terarah ke Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH).

    “Tahun depan kami akan mengusulkan pengakuan secara negara bahwa Indonesia memiliki program pengendalian PMK yang terkendali. Pengakuan ini penting untuk menuju Indonesia bebas PMK pada 2035,” ucap Agung.

    Tak hanya itu, Indonesia juga telah mengajukan dokumen ke WOAH pada 13 Agustus 2025 lalu untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara dengan zona bebas PMK tanpa vaksinasi di sembilan provinsi, yang terdiri dari enam provinsi di Papua, dua provinsi di Maluku, dan satu provinsi di Nusa Tenggara Timur.

    Agung mengatakan Kementan terus mengintensifkan program vaksinasi PMK dengan harapan kasus bisa ditekan hingga nol (zero case), yang akan mempermudah upaya pemberantasan.

    Ia mengakui bahwa pengendalian PMK tidak mudah, tetapi bisa diselesaikan melalui kerja sama yang kuat dan kesadaran dari para peternak.

    Ia menyebut sebagai contoh, di negara dengan kasus PMK yang tinggi seperti India dan Pakistan, populasi ternak tetap meningkat karena adanya kesadaran peternak untuk melakukan vaksinasi secara terkendali. Menurut dia, ini menunjukkan bahwa kesadaran peternak menjadi kunci utama.

    Saat ini, Indonesia juga berupaya mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara dengan zona bebas PMK, mencontoh Brasil yang telah berhasil meraih status tersebut setelah melalui proses bertahun-tahun.

    PMK yang kembali muncul pada 2022 setelah lebih dari tiga dekade Indonesia berstatus bebas penyakit telah menimbulkan kerugian ekonomi. Kementan memperkirakan potensi kerugian akibat wabah PMK pada 2022 mencapai sekitar Rp9 triliun.

    Agung menyebut saat ini kasus PMK di Indonesia mulai terkendali, bahkan beberapa daerah seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat sudah mencapai nol kasus.

    Kementan mencatat kasus PMK per Agustus 2025 mencapai 593 ekor. Kasus terbanyak ada di Sulawesi Selatan dengan 323 ekor, diikuti Jawa Tengah 110 ekor, dan Jawa Timur 109 ekor.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sejalan BI-Rate, LPS buka ruang pemangkasan TBP hingga 3,5 persen

    Sejalan BI-Rate, LPS buka ruang pemangkasan TBP hingga 3,5 persen

    Kita akan lihat bagaimana BI mengambil langkah kebijakan moneternya, suku bunga seperti apa ke depan. Yang jelas, kami tidak akan mengeluarkan sinyal yang bertentangan dengan sinyal bank sentral

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuka ruang pemangkasan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah pada bank umum hingga 3,5 persen atau berada pada level terendah seperti periode COVID-19 yang lalu, sejalan dengan penurunan BI-Rate belakangan ini.

    “Ya ada (peluang untuk penurunan TBP lagi). Floor-nya yang saya lihat sekarang bisa ke 3,5 persen, sama dengan terendah dengan waktu COVID kemarin. Tapi saatnya nanti kita tentukan (apakah turun atau tetap pada periode reguler September 2025) supaya in line dengan kebijakan moneter,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Secara umum, LPS akan terus memantau perkembangan ekonomi dan kondisi likuiditas sistem perbankan untuk menentukan TBP ke depan.

    Purbaya menegaskan, TBP yang ditetapkan LPS tidak saling mengunci dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia (BI). TBP LPS justru mendukung sinyal dan transmisi kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian lebih lanjut.

    “Kita akan lihat bagaimana BI mengambil langkah kebijakan moneternya, suku bunga seperti apa ke depan. Yang jelas, kami tidak akan mengeluarkan sinyal yang bertentangan dengan sinyal bank sentral,” kata Purbaya.

    Adapun Rapat Dewan Komisioner LPS pada Senin (25/8) telah melakukan evaluasi sekaligus penetapan atas TBP untuk periode non-reguler Agustus 2025.

    LPS memutuskan untuk menurunkan TBP simpanan rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) sebesar 25 basis poin (bps) masing-masing menjadi 3,75 persen dan 6,25 persen.

    Sedangkan TBP simpanan dalam valas di bank umum diputuskan untuk dipertahankan yakni sebesar 2,25 persen.

    TBP periode non-reguler tersebut akan berlaku mulai 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025. TBP akan dievaluasi secara berkala dan dapat diubah sewaktu-waktu dalam hal terhadap perubahan atas kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

    Purbaya mengatakan bahwa evaluasi dan penetapan atas TBP periode reguler selanjutnya akan dilakukan pada September 2025.

    “Hasil penetapan TBP ini (periode non-reguler) merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukan setiap bulan atas TBP yang berlaku dan menjadi bagian dari penetapan selain periode reguler Januari, Mei, dan September,” kata Purbaya.

    Mengenai TBP simpanan valas yang masih belum diturunkan, Purbaya mengatakan bahwa keputusan ini karena masih memperhatikan suku bunga The Fed yang belum bergerak.

    Apabila LPS lebih cepat menurunkan TBP simpanan valas, dikhawatirkan selisih (spread) dengan suku bunga The Fed menjadi semakin lebar yang akan memicu nasabah untuk menyimpan dananya di luar negeri, bahkan dikhawatirkan dapat memperlemah nilai tukar rupiah.

    LPS pun terus memantau pergerakan atas tren suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi rupiah maupun valas.

    Saat ini, suku bunga pasar (SBP) simpanan rupiah bergerak dalam kisaran terbatas. Pada periode observasi hingga pertengahan Agustus 2025, SBP tercatat turun 11bps ke level 3,45 persen dibandingkan periode observasi penetapan TBP reguler bulan Mei 2025.

    Faktor likuiditas perbankan yang memadai, tingkat kompetisi antarbank, serta target penyaluran kredit potensial mempengaruhi laju dan respon penurunan suku bunga simpanan lintas kelompok bank.

    Sementara itu, pada periode observasi yang sama, pergerakan SBP simpanan valas cenderung lebih mixed. SBP valas di bulan Agustus terpantau turun 5bps ke level 2,12 persen dibandingkan periode observasi penetapan TBP reguler bulan Mei 2025.

    LPS menilai, saat ini perbankan masih cenderung menunggu langkah lanjutan The Fed dalam memutuskan timing dan besaran penurunan Fed Funds Rate (FFR). Sementara kondisi likuiditas valas domestik termasuk nilai tukar dan kebutuhan transaksi deposan akan memengaruhi besaran dan pergerakan suku bunga simpanan valas.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.