Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kemenhub batasi angkutan barang selama libur panjang Maulid

    Kemenhub batasi angkutan barang selama libur panjang Maulid

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan angkutan barang bakal dibatasi guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada 4-7 September 2025.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Selasa, menjelaskan pengaturan lalu lintas selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad, dilakukan terhadap angkutan barang dan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas.

    “Pengaturan lalu lintas ini akan diterapkan di sejumlah ruas jalan nasional dan tol, mulai 4 hingga 7 September 2025,” kata Aan.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU serta Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 3760, Kep/143/VIII/2025, 62/KPTS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Libur Panjang Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2025.

    Dia menyampaikan pemerintah akan melakukan pengaturan lalu lintas jalan. Hal itu sebagai komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan hingga kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, juga untuk mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas di ruas jalan nasional.

    “Kami telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang diatur di dalam SKB, di antaranya melalui pembatasan operasional angkutan barang dan sistem jalur/lajur pasang atau tidal flow (contra flow),” jelas Aan.

    Disebutkan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan dengan kereta gandeng. Serta mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

    Pengaturan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas jalan tol di kedua arahnya yakni Jalan Tol JORR 1, Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang, dan Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi. Kemudian di jalan tol di wilayah Semarang yaitu Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Srondol, Jatingaleh Muktiharjo, dan Semarang-Solo.

    Adapun hari dan waktu pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai Kamis, 4 September 2025, pukul 15.00 hingga 24.00 waktu setempat.

    Kedua, Jumat, 5 September 2025 pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat, ketiga Minggu, 7 September 2025 pukul 06.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Ia melanjutkan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut BBM, pengantaran uang, keperluan penanganan bencana, hewan ternak, pakan ternak, dan pupuk.

    Pembatasan juga tidak berlaku pada angkutan barang pangan atau kebutuhan pokok seperti beras, tepung, jagung, gula, sayur, buah, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, kedelai, bawang, dan cabai.

    Kendati diperbolehkan, angkutan barang yang melintas tetap harus mematuhi ketentuan untuk keamanan dan keselamatan di jalan.

    “Tidak menggunakan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, ini harus dibuktikan dengan dokumen perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan,” katanya.

    Selain itu, harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, dan nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Lebih lanjut, Dirjen Aan mengatakan pemerintah juga akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas berupa sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) yang akan diberlakukan pada dua ruas jalan tol yakni Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Bogor-Ciawi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi targetkan penggabungan 41 BUMD dimulai 2026

    Dedi Mulyadi targetkan penggabungan 41 BUMD dimulai 2026

    Bandung, Jawa Barat (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan proses penggabungan 41 badan usaha milik daerah (BUMD) di wilayahnya menjadi satu hingga dua holding mulai dilaksanakan pada 2026.

    Dedi Mulyadi mengatakan rencana ini akan dimatangkan lewat Panitia Khusus (Pansus) BUMD di DPRD Jabar yang mulai bekerja bulan ini dan ditargetkan pada 2026 akan diusulkan dua rancangan peraturan daerahnya (raperda) yakni soal Bank Jabar dan BUMD gabungan.

    “Tahun depan kita sudah akan mengusulkan raperda BUMD-nya yang ada dua. Satu Bank Jabar dan dua gabungan seluruh BUMD, digabung,” katanya di Bandung, Jabar, Selasa.

    Dengan penggabungan tersebut, Dedi mengungkapkan akan ada entitas BUMD di Jawa Barat yang ditutup, utamanya yang bermasalah dan penyederhanaan.

    “BUMD terlalu banyak itu enggak sehat. BUMD yang sehat itu satu, dan multifungsi,” ujarnya.

    Menurut dia, perubahan ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan BUMD yang sehat dan produktif.

    Jika tidak, keberadaan BUMD akan terus merugikan pemerintah daerah.

    “Saat ini, audit BUMD masih berjalan. Keberadaan BUMD yang bermasalah akan diamputasi saja,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyatakan mayoritas BUMD di Jawa Barat memang bermasalah. Akan tetapi, masih ada BUMD seperti Bank Jabar Banten (BJB) yang kinerjanya baik, meski masih memiliki catatan juga, termasuk yang sedang dalam proses hukum.

    Menurut Ono, penggabungan serta pembentukan holding BUMD adalah langkah tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMD, sehingga jumlah direksi dan komisaris dapat dipangkas sehingga mengurangi biaya operasional.

    “Pengabungan (BUMD) juga akan merumuskan kegiatan utama bisnis masing-masing BUMD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi,” ujarnya.

    Ono menyatakan DPRD Jabar sangat mendukung kebijakan ini dan sejak awal mendorong gubernur merevitalisasi dan mengoptimalkan BUMD melalui penghapusan, merger, atau pembentukan holding.

    Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa kasus korupsi terjadi dengan melibatkan BUMD di Jawa Barat. Seperti, korupsi terkait PT Migas Utama Jabar (MUJ) yang kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

    Dalam kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp86,2 miliar.

    Kemudian, dalam penyidikan dugaan korupsi pada BUMD PT Jaminan Kredit Daerah atau PT Jamkrida Jabar periode 2013-2022 mengenai aktivitas menjaminkan ulang perusahaan tersebut pada perusahaan reasuransi, dengan fee di dalamnya yang diduga ada potensi kerugian negara.

    Selain itu, ada dugaan korupsi penyimpangan pendapatan daerah berupa pajak tambang oleh PT Jasa Sarana yang ditangani Kejaksaan Negeri Sumedang. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp3 miliar.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog-Kodaeral IV gelar gerakan pasar murah di Batam

    Bulog-Kodaeral IV gelar gerakan pasar murah di Batam

    ANTARA – Perum Bulog Kantor Cabang Batam, Kepulauan Riau menggandeng Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam untuk menggelar gerakan pasar murah guna menstabilkan harga bahan pokok di wilayah setempat. Kacab Bulog Batam Guido XL Pereira di Batam, Selasa (26/8) menyebut pihaknya menyiapkan sebanyak 2 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), 500 kilogram beras premium, 50 ikat telur ayam, 20 kilogram gula, dan 20 liter minyak goreng. (Angiela Chantiequ/Soni Namura/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator minta atasi sedimentasi PLTA Mrica untuk keandalan listrik

    Legislator minta atasi sedimentasi PLTA Mrica untuk keandalan listrik

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah meminta PT PLN dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, mengatasi sedimentasi waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mrica untuk menjaga keandalan listrik.

    “Komisi XII DPR sangat concern terhadap PLTA Mrica ini, untuk kita dorong dan kawal agar menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga air dengan kinerja terbaik,” ucap Aqib dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

    Anggota Komisi XII yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral itu menyoroti dampak sedimentasi yang mengancam penurunan kinerja pembangkit listrik tenaga air terbesar di Jawa Tengah, serta percepatan pemerataan energi listrik melalui program listrik desa.

    Menurutnya, sedimentasi yang semakin bertambah berpotensi menurunkan kinerja dan mengganggu interkoneksi listrik Jawa-Bali.

    Sedimentasi tersebut juga dinilai dapat mengganggu percepatan pemerataan energi listrik melalui program listrik desa.

    “Kita sedang konsentrasi, bahkan Pak Presiden ingin komposisi pembangkit energi baru terbarukan di Indonesia semakin besar. Jangan sampai PLTA Mrica yang sejak awal dibangun dengan tekad baik justru tidak mendapat perhatian,” ujar Aqib.

    Menurut Aqib, PLTA Mrica adalah warisan yang harus dirawat dan dikembangkan agar mendukung cita-cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada energi dan peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT).

    “Ini adalah legacy yang harus kita rawat dan tingkatkan inovasinya. Sedimentasi yang ada di PLTA Mrica akan kami manfaatkan, misalnya untuk landfill TPA Banjarnegara atau bahan baku pembuatan batu bata,” kata dia.

    Aqib meyakini dengan sinergi antara DPR RI, PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat, tantangan sedimentasi dapat ditangani dengan baik, menjadikan PLTA Mrica kebanggaan nasional sekaligus pendorong utama bauran EBT di Jawa Tengah dan wilayah sekitarnya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah serap Rp30 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Pemerintah serap Rp30 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyerap dana senilai Rp30 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 26 Agustus 2025.

    Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, total penerimaan masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp126,02 triliun.

    Serapan terbesar berasal dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp6,9 triliun dari penawaran masuk Rp16,24 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,67472 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

    Serapan berikutnya yaitu seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan senilai Rp6,75 triliun dari penawaran masuk Rp28,01 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,31999 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

    Selanjutnya, seri FR0109 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp6,55 triliun dari penawaran masuk Rp54,02 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,73000 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

    Dari seri FR0107 (pembukaan kembali) dimenangkan dana sebesar Rp3,7 triliun dari penawaran masuk Rp9,49 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,81992 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

    Serapan selanjutnya yaitu seri SPN12260813 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp2,5 triliun dari penawaran masuk Rp6,81 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,00000 persen dengan jatuh tempo 13 Agustus 2026.

    Kemudian, pemerintah menyerap dana senilai Rp1,5 triliun dari seri FR0105 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp4,49 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini 6,88992 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

    Seri FR0102 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp1,35 triliun dari penawaran masuk Rp6,14 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,85000 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

    Terakhir, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp750 miliar dari seri SPN12251127 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp822 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 4,95000 persen dengan jatuh tempo 27 November 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenkop: BUMN dan swasta jamin pasokan untuk Kopdes Merah Putih

    Wamenkop: BUMN dan swasta jamin pasokan untuk Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa BUMN dan pihak swasta khususnya produsen pangan, menjamin pasokan komoditas untuk mendukung penuh operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dukungan ini diwujudkan melalui pasokan produk-produk unggulan untuk menambah kegiatan usaha koperasi.

    Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpinnya di Jakarta, Selasa, Ferry, yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menjelaskan bahwa dengan adanya jaminan pasokan komoditas dari BUMN dan swasta, operasional Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan dapat terus berjalan.

    Menurutnya, upaya ini juga akan mempermudah akses masyarakat terhadap komoditas utama dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menyempurnakan ekosistem bisnis Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Harapan Bapak Presiden, barang-barang pokok bisa dijual ke masyarakat melalui koperasi dengan harga lebih terjangkau. Oleh karena itu, peluang ini bisa diisi oleh BUMN atau swasta melalui gerai-gerai yang ada di Kopdes Merah Putih,” ujar Ferry, dalam keterangan pers kementerian.

    Hingga 25 Agustus 2025, tercatat sebanyak 7.905 gerai koperasi aktif dari 6.337 Kopdes/Kel Merah Putih telah beroperasi dan sudah memiliki minimal satu unit usaha atau gerai. Gerai-gerai ini siap disinergikan dengan BUMN atau swasta untuk penyediaan produk pangan.

    Secara nasional, ditargetkan 15.000 hingga 25.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih dapat beroperasi pada periode Agustus hingga September 2025.

    Selain sebagai tempat jual beli sembako, Ferry menegaskan bahwa gerai Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi ganda sebagai pusat layanan publik di desa.

    Koperasi ini ditargetkan menjadi pusat penyaluran program dan barang subsidi pemerintah, seperti gas LPG 3 kg, pupuk, beras untuk masyarakat miskin, hingga bantuan sosial lainnya.

    “Fungsi Kopdes ini bisa menjadi ganda, yaitu menjual barang, menyalurkan program pemerintah pusat, sekaligus berperan sebagai gudang dengan fasilitas dryer, cold storage, dan titik serah barang subsidi. Bahkan termasuk menampung hasil produksi pertanian dan kerajinan makanan lokal,” ucapnya.

    Ferry juga menegaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih terbuka untuk kemitraan business to business (B2B) dengan BUMN dan swasta. Koperasi ini diharapkan bisa berperan sebagai agen atau sub-distributor untuk memperkuat jaringan distribusi.

    “Kami tidak ingin Kopdes ini justru menciptakan persaingan dengan warung UMKM. Justru posisinya bisa menjadi agen sub distributor, sehingga membantu memperkuat jaringan distribusi,” katanya.

    Dengan keterlibatan berbagai pihak, Ferry optimistis keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih akan memperpendek rantai pasok dan menekan biaya logistik, sehingga barang subsidi bisa sampai ke masyarakat desa dengan tepat sasaran dan harga yang sesuai ketentuan.

    Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, mendukung penuh model bisnis ini.

    Menurutnya, pemangkasan rantai pasok akan menstabilkan harga kebutuhan pokok di tingkat desa.

    “Kopdes ini harus mampu menjadi distributor level akhir di desa agar masyarakat tertarik, dan barang tersedia tepat waktu dengan harga sesuai ketentuan,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI), Tunov Mondro Atmojo, berharap Kopdes dapat menjadi offtaker yang menyerap hasil panen petani, sehingga memberikan jaminan harga yang menguntungkan.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenpar dukung promosi internasional Sandeq Silumba

    Wamenpar dukung promosi internasional Sandeq Silumba

    Mamuju (ANTARA) – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Republik Indonesia Ni Luh Puspa mendukung promosi dan pengembangan kegiatan Sandeq Silumba 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara nasional maupun internasional.

    “Kami menyambut baik dan siap mendukung Sandeq Silumba yang tidak hanya menjadi kegiatan yang dikenal di Sulawesi saja, tetapi juga secara nasional maupun juga secara internasional,” kata Ni Luh Puspa, kepada wartawan, di Mamuju, Selasa malam.

    Kunjungan Ni Luh Puspa ke Provinsi Sulbar merupakan kunjungan perdananya setelah resmi ditunjuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) periode 2024-2029 mendampingi Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Pada kunjungan itu, Wamenpar menyaksikan secara langsung etape terakhir Sandeq Silumba yang menjadi tradisi perahu layar khas Mandar dan menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung promosi dan pengembangan kegiatan itu secara nasional maupun internasional.

    Ia juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan budaya Sandeq Silumba 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Sulbar yang berlangsung sejak 20 hingga 26 Agustus 2025.

    Sandeq Silumba kata dia, selaras dengan program strategis Kementerian Pariwisata yang digagas oleh Menteri Widiyanti Putri Wardhana, yakni pengembangan wisata bahari dan peningkatan kualitas wisatawan.

    Wamenpar juga menyampaikan pentingnya menyatukan berbagai kegiatan bahari dalam satu wadah promosi terpadu agar bisa menjangkau pasar internasional.

    Ia mengajak seluruh pihak, termasuk pelaku agen perjalanan (travel agent), untuk mulai bergerak menyiapkan konsep dan promosi sejak dini untuk tahun depan.

    “Nah, tahun depan saya pikir kami siap berkolaborasi untuk membesarkan kegiatan ini. Kami siap untuk mendukung dari sisi promosi,” kata Ni Luh Puspa.

    Gubernur Sulbar Suhardi Duka, menyambut baik arahan Wamenpar dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan Sandeq Silumba tahun depan secara lebih matang.

    “Ibu Wamen sudah memberikan arahan bahwa persiapannya harus kita desain dari awal. Jadi, Pemerintah Provinsi Sulbar siap melakukan persiapan yang lebih matang agar pelaksanaan Sandeq Silumba tahun depan, lebih optimal, sesuai harapan ibu Wamenpar,” katanya.

    Sandeq adalah perahu layar bercadik khas suku Mandar di Provinsi Sulbar.

    Sandeq tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi laut, tetapi juga memiliki makna simbolis mendalam bagi masyarakat Mandar, melambangkan keberanian, ketangguhan dan kemampuan mereka dalam mengarungi lautan.

    Pewarta: Amirullah
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog siapkan sistem pesan beras SPHP via “WA” bagi pengecer

    Dirut Bulog siapkan sistem pesan beras SPHP via “WA” bagi pengecer

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyiapkan sistem pemesanan beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) melalui WhatsApp bagi pengecer, sebagai inovasi mempermudah transaksi, terutama untuk pedagang lanjut usia yang kesulitan menggunakan aplikasi digital.

    “Memang banyak masyarakat sebagian yang pengecer-pengecer itu kan kalau di kampung-kampung yang jualan sudah sepuh-sepuh, mbah-mbah kita,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, Rizal menjelaskan ke depan pengecer atau pedagang pasar akan dipermudah tanpa harus menggunakan aplikasi Klik SPHP, karena dinilai menyulitkan pengecer lansia, sehingga pemesanan dapat dilakukan lebih mudah.

    “Kemarin waktu kami cek di Semarang bersama Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) kan (pedagang) sudah usia 75, 72, rata-rata kepala 7. Mbah-mbah, itu main handphone kan nggak bisa,” ujarnya.

    Bulog bakal menugaskan pegawai sebagai penanggung jawab di setiap pasar, untuk mengoordinasi pesanan dari pengecer, sehingga transaksi tetap terdata dan tidak menyulitkan pedagang berusia lanjut.

    Sistem baru ini memungkinkan pengecer cukup mengirim pesan WhatsApp atau menyampaikan langsung pesanan kepada petugas Bulog, sehingga distribusi beras lebih praktis tanpa hambatan digitalisasi.

    “Nanti dia (petugas Bulog) yang koordinir satu pasar itu, yang memasukkan data aplikasi itu. Jadi, pengecernya nggak usah pake aplikasi tapi cukup WA aja dia, WA. Mas saya hari ini pesan sekian, nanti yang mesanin yang kita tunjuk itu,” tutur Rizal.

    Dijelaskan mekanisme pemesanan tetap dilengkapi kuasa dari pengecer kepada petugas Bulog yang ditunjuk, guna menjamin keabsahan pesanan dan mencegah penyalahgunaan dalam distribusi beras SPHP.

    Dirut Bulog juga menegaskan sistem ini tengah diajukan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk revisi kebijakan, agar menjadi solusi praktis sekaligus menjaga ketertiban distribusi beras di pasar tradisional.

    Bulog memastikan penerapan sistem digitalisasi ini tetap sederhana, dengan prioritas efisiensi distribusi, akurasi data pesanan, dan kemudahan akses bagi pengecer, khususnya yang berusia lanjut.

    Melalui inovasi tersebut, Bulog berharap distribusi beras SPHP semakin lancar, terkontrol, dan inklusif, sekaligus menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat dengan mekanisme pendataan modern berbasis digital.

    Beras SPHP adalah jenis beras yang sedang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog merencanakan bakal menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli-Desember 2025.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Tito minta Pemda lebih sering gelar Gerakan Pangan Murah

    Mendagri Tito minta Pemda lebih sering gelar Gerakan Pangan Murah

    ANTARA –  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah agar sesering mungkin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Ia menilai pelaksanaan GPM akan membawa pengaruh pada stabilisasi pasokan dan harga pangan yang menjadi faktor pengendalian inflasi. (Saharudin/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Tito minta Pemda lebih sering gelar Gerakan Pangan Murah

    Mendagri Tito minta Pemda lebih sering gelar Gerakan Pangan Murah

    ANTARA –  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah agar sesering mungkin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Ia menilai pelaksanaan GPM akan membawa pengaruh pada stabilisasi pasokan dan harga pangan yang menjadi faktor pengendalian inflasi. (Saharudin/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.