Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Mendagri minta Produk Hukum Daerah beri kemudahan investasi

    Mendagri minta Produk Hukum Daerah beri kemudahan investasi

    ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah maupun DPRD agar membuka seluas-seluasnya kemudahan untuk berinventasi dan pemantapan Asta Cita dalam rancangan ataupun pembentukan Produk Hukum Daerah (PHD). Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PHD Tahun 2025 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8). (Saharudin/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menuju tambang hijau, Freeport mulai tinggalkan batu bara pada 2027

    Menuju tambang hijau, Freeport mulai tinggalkan batu bara pada 2027

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyebut pihaknya siap mengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara menjadi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang mulai beroperasi pada 2027 dalam rangka menuju tambang hijau.

    “Kita akan mengganti, dalam proses untuk mengganti PLTU batu bara kita dengan LNG (gas alam cair). LNG jauh lebih bersih. Tahun 2027 mungkin akan online,” ujar Tony di Jakarta, Rabu.

    Tony menjelaskan penggantian PLTU batubara bertenaga 200 megawatt dengan combined cycle LNG akan menurunkan emisi hingga 60 persen.

    Penggantian PLTU menjadi PLTG akan dimulai pada lokasi tambang Freeport pusat atau Papua. PLTG tersebut akan berkapasitas 270 megawatt.

    Selain itu, Freeport kini mulai menggunakan kereta listrik untuk mengangkut 150 ribu ton bijih tembaga per hari, untuk menggantikan truk.

    “Nah sekarang di tambang bawah tanah kami menggunakan kereta listrik, zero emission. Itu kereta listriknya bisa ngangkut 150 ribu ton per hari. Jadi dengan itu sudah reduce the carbon emission by 28 persen,” terangnya.

    Ia juga menekankan meski Freeport merupakan perusahaan tambang, tetap mengutamakan proses produksi yang lebih berkelanjutan.

    “Jadi walaupun perusahaan tambang adalah extractive industry, tapi non-renewable. Tapi pengelolaannya bisa dilakukan secara sustainable,” imbuh Tony.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Patriot Bond dinilai bisa dorong agenda ekonomi sekaligus lingkungan

    Patriot Bond dinilai bisa dorong agenda ekonomi sekaligus lingkungan

    Daripada triliunan rupiah milik pengusaha tersimpan di luar negeri, lebih baik ditempatkan di instrumen yang memberi manfaat ganda

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Indonesia Ahmad Mikail Zaini berpendapat rencana penerbitan Patriot Bond oleh BPI Danantara Indonesia senilai Rp50 triliun mampu menghadirkan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional sekaligus mendukung agenda lingkungan.

    Dia meyakini dana besar milik pengusaha nasional sebaiknya tidak dibiarkan mengendap di luar negeri.

    “Daripada dana triliunan rupiah milik pengusaha nasional tersimpan di luar negeri, lebih baik ditempatkan di instrumen yang memberi manfaat ganda,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, investasi melalui Patriot Bond tidak hanya menawarkan imbal hasil yang aman, tetapi juga mendorong sektor energi terbarukan, industri ramah lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja baru.

    Instrumen ini dinilai strategis karena diarahkan pada pendanaan proyek-proyek lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah menjadi energi hingga teknologi hijau yang mendukung transisi energi nasional.

    Zaini menambahkan momentum penerbitan Patriot Bond saat ini sangat relevan mengingat urgensi isu lingkungan.

    Dalam konteks ini, Patriot Bond hadir sebagai cara inovatif untuk menjawab kebutuhan isu lingkungan yang membutuhkan modal besar.

    Chief Economist Sucor Sekuritas ini juga berpandangan Patriot Bond juga bisa menjadi bentuk tanggung jawab sosial (CSR) bagi kalangan pengusaha.

    “Pembiayaan pembangunan nasional akan dapat topangan dari CSR-nya para pengusaha Indonesia, bahkan mungkin juga negara asing. Patriot Bond ini membentuk kepedulian sosial kalangan pengusaha berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan dan energi,” kata Zaini.

    Ia pun menyebut investasi ini termasuk kategori aman. Sebab, “return” investasi bisa dikategorikan baik dan aman dalam bisnis daur ulang sampah maupun energi masa depan.

    Dalam Patriot Bond, kata dia, ada jaminan jelas dapat kembali modal beserta imbal hasilnya. “Apalagi kita semua tahu bahwa keuangan Danantara amat kuat,” tambah dia.

    Selain itu, ruang pembiayaan melalui pasar obligasi di Indonesia dianggap masih sangat terbuka.

    Berdasarkan data Asian Development Bank (ADB), porsi obligasi korporasi di Indonesia baru sekitar 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Angka ini menunjukkan potensi besar bagi ekspansi instrumen seperti Patriot Bond,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengungkapkan rencana penerbitan Patriot Bonds, sebuah instrumen pembiayaan yang ditujukan guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

    Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.

    Melalui obligasi tersebut, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom: Patriot Bond jadi jalan keluar dana mengendap di luar negeri

    Ekonom: Patriot Bond jadi jalan keluar dana mengendap di luar negeri

    Daripada dana triliunan rupiah milik pengusaha nasional tersimpan di luar negeri, lebih baik ditempatkan di instrumen yang memberi manfaat ganda.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Indonesia Ahmad Mikail Zaini mengatakan Patriot Bond bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan terkait dana pengusaha nasional yang mengendap di luar negeri.

    Menurutnya, dana besar milik pengusaha nasional sebaiknya tidak dibiarkan mengendap di luar negeri.

    “Daripada dana triliunan rupiah milik pengusaha nasional tersimpan di luar negeri, lebih baik ditempatkan di instrumen yang memberi manfaat ganda,” ujar Zaini sebagaimana keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Ia menilai penerbitan Patriot Bond oleh Danantara Indonesia senilai Rp50 triliun akan mampu menghadirkan multiplier effect bagi perekonomian dan mendukung agenda lingkungan nasional.

    Tidak hanya menawarkan imbal hasil yang aman, menurutnya lagi, investasi melalui Patriot Bond juga mendorong sektor energi terbarukan, industri ramah lingkungan, serta penciptaan lapangan pekerjaan baru.

    Dia menilai strategis instrumen investasi ini, karena diarahkan pada pendanaan proyek-proyek lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah menjadi energi hingga teknologi hijau yang mendukung transisi energi nasional.

    “Isu lingkungan tidak bisa ditunda, sementara kebutuhan modalnya besar. Patriot Bond hadir sebagai cara inovatif untuk menjawab kebutuhan itu,” ujar Zaini.

    Zaini melanjutkan, instrumen Patriot Bond dapat menjadi bentuk tanggung jawab sosial (CSR) bagi kalangan pengusaha.

    “Pembiayaan pembangunan nasional akan dapat topangan dari CSR-nya para pengusaha Indonesia, bahkan mungkin juga negara asing. Patriot Bond ini membentuk kepedulian sosial kalangan pengusaha berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan dan energi,” ujar Zaini

    Ia memastikan bahwa instrumen investasi ini masuk kategori aman, yang mana return investasi bisa dikategorikan baik dan aman dalam bisnis daur ulang sampah maupun energi masa depan.

    Selain itu, katanya lagi, ruang pembiayaan melalui pasar obligasi di Indonesia masih sangat terbuka.

    “Dalam Patriot Bond ada jaminan jelas dapat kembali uangnya (modal) beserta imbal hasilnya. Apalagi kita semua tahu bahwa keuangan Danantara amat kuat,” ujar Zaini.

    Melansir data Asian Development Bank (ADB), porsi obligasi korporasi di Indonesia baru sekitar 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau menunjukkan potensi besar bagi ekspansi instrumen seperti Patriot Bond.

    Danantara Indonesia tengah menyiapkan penerbitan Patriot Bond, sebuah instrumen pembiayaan yang ditujukan guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

    Inisiatif ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk menyalurkan bentuk pengabdiannya kepada bangsa dengan berkontribusi pada agenda pembangunan jangka panjang nasional.

    “Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan penuh kehati-hatian, transparansi dan tata kelola yang baik. Setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang serta memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan,” ujar Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Angkasa Pura dan BKHIT Maluku siapkan ekspor perikanan lewat udara

    Angkasa Pura dan BKHIT Maluku siapkan ekspor perikanan lewat udara

    Ambon (ANTARA) – PT Angkasa Pura Ambon bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku menyiapkan skema ekspor langsung komoditas perikanan melalui jalur udara, guna memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan daerah ini ke pasar internasional.

    “Langkah ini diambil setelah BKHIT bersama pelaku usaha berkoordinasi dengan kami terkait kondisi keamanan di laut saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga membuat pengiriman komoditas perikanan via laut tidak maksimal,” kata General Manager Angkasa Pura Bandar Udara Pattimura Ambon, Shively Sanssouci di Ambon, Rabu.

    Ia melanjutkan, bila kendala tersebut tidak segera diatasi maka berpotensi mengakibatkan kualitas perikanan hidup maupun nonhidup dari Maluku mengalami penurunan kualitas.

    “Menjawab tantangan ini, kami berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan PT IAS untuk mengupayakan pengiriman lewat udara,” tuturnya.

    Rencana tersebut, kata dia, telah dibahas bersama PT Indonesia Air Transport Service (IAS), PT Apindo, jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, serta sejumlah instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya.

    Sementara itu Kepala Balai Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan Maluku Abdurrahman menyatakan kesiapan lembaganya untuk mengawal penuh proses ekspor tersebut.

    “Balai Karantina siap memberikan fasilitasi dan pengawalan agar ekspor langsung dari Maluku berjalan lancar. Kami mendorong pelaku usaha perikanan semakin aktif menembus pasar internasional, sehingga potensi besar Maluku di sektor ini dapat memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” ujarnya.

    Produk perikanan Maluku yang siap diekspor (ANTARA/Dedy Azis)

    Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sektor hulu dan kemandirian energi

    Sektor hulu dan kemandirian energi

    Jakarta (ANTARA) – Pada pidato tahunan di DPR RI pertengahan Agustus 2025 Presiden Prabowo kembali membahas soal ketahanan dan kemandirian energi.

    Menurut Presiden Prabowo, Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa, salah satunya melalui peningkatan produksi minyak dan gas (migas).

    Dalam konsepsi Asta Cita, pemerintah secara gamblang menyatakan bahwa energi bukan sekadar kebutuhan infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk menumbuhkan industri nasional, memperkuat ketahanan ekonomi, serta memagari bangsa dari ketergantungan luar.

    Pada kesempatan peletakan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai EV di Karawang, akhir Juni lalu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia bisa mencapai swasembada energi, paling lambat pada 2031.

    Presiden Prabowo berpandangan, energi sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, serta mentransformasikan bangsa kita menjadi negara modern dan maju.

    Untuk itu Presiden Prabowo pasang target ambisius, agar Indonesia segera mencapai kemandirian energi.

    Di sektor hulu, perusahaan-perusahaan energi nasional khususnya PT Pertamina termasuk anak usaha di bawah holding migas, memiliki peran signifikan dalam menjaga ketersediaan energi, tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga meneguhkan kedaulatan bangsa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menekraf: Pengelolaan ekraf di KMP Kendari layak jadi sorotan nasional

    Menekraf: Pengelolaan ekraf di KMP Kendari layak jadi sorotan nasional

    Kendari (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya menyebut pengelolaan produk ekonomi kreatif di Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), layak menjadi sorotan nasional.

    Menteri Ekraf RI Teuku Riefky Harsya saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan pemerintah pusat melihat prestasi pengelolaan KKMP di Kendari setelah peluncuran serentak secara nasional.

    “Memang Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara menjadi sorotan nasional bagaimana prestasinya cukup baik terhadap koperasi merah putih,” kata Teuku Riefky.

    Teuku Riefky juga salut dengan berbagai hasil kerajinan dan pangan olahan yang dikelola di Koperasi Merah Putih Kelurahan Bende, Kota Kendari seperti kerajinan tangan dari anyaman rotan, produk makanan olahan, hingga kain tenun.

    “Jadi, pengelolaan ekonomi kreatif di Kelurahan Bende sudah luar biasa, karena produk-produknya cukup variatif,” ujarnya.

    Ia menjelaskan selain hasil produk ekonomi kreatif, di koperasi tersebut juga disajikan berbagai sembako seperti beras SPHP yang penjualanya tidak boleh di atas harga eceran tertinggi, snak UMKM, hingga gas Elpiji melon.

    “Selain itu sistem pembayarannya juga sudah digitalisasi dan keanggotaanya terus meningkat,” jelas Teuku Riefky.

    Menurutnya, dengan beragam ekonomi kreatif ditambah pelayanan anggota koperasi yang bagus, maka dipastikan KKMP Kelurahan Bende semakin berkembang.

    Ia menyampaikan, dengan contoh pengelolaan KKMP di Kelurahan Bende, maka geliat pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan hingga tingkat kelurahan, bukan hanya berada di perusahaan besar.

    “Sehingga unit usaha yang dikelola bisa dirasakan dari kita, oleh kita dan untuk kita,” sebutnya.

    Untuk itu, la bersama Kementerian Koperasi telah berkolaborasi agar ekonomi kreatif yang ditampilkan di KKMP tembus ke pasar nasional bahkan Internasional. Di mana langkah tersebut seperti melatih para pengurus menjadi afiliator dan konten kreator agar produk mereka bisa diakses ke pasaran yang lebih luas.

    Teuku Riefky juga meminta para konten kreator di daerah agar bisa mempromosikan produk ekonomi kreatif yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih hingga potensi wisata di Kelurahan Bende.

    “Karena ketika produk ekonomi kreatif dan wisata di Bende ini lebih dikenal maka di situlah wisatawan akan datang, ekonomi juga bertumbuh di daerah tersebut,” tambah Teuku Riefky.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog pastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur “FIFO”

    Dirut Bulog pastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur “FIFO”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan proses penyaluran beras impor yang tersimpan di gudang BUMN pangan tersebut sudah mengikuti sistem FIFO (first in first out) untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan.

    “Semua kan sudah proses, sedang proses. Ya ini sedang proses. Jadi, kita kan menggunakan sistem kalau pergudangan FIFO, first in first out,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Bahkan dia menyampaikan sebelum dipasarkan, beras impor diperiksa secara ketat, termasuk kebersihan, kemungkinan kutu, hingga uji kelayakan konsumsi, untuk memastikan produk aman dan layak dikonsumsi masyarakat.

    “Kalau nggak dikeluarin nanti rusak, busuk, nanti negara rugi. Iya nggak? Oleh karena itu harus dikeluarkan, tapi sebelum dikeluarkan dicek dulu kebersihannya. Dicek dulu ada kutunya apa enggak. Dicek dulu berkuman atau tidak. Itu dilakukan tahapan-tahapan itu,” ujarnya.

    Setelah melewati pemeriksaan, beras dibersihkan, dikemas, kemudian disalurkan melalui berbagai skema distribusi, termasuk bantuan pangan serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Dirut Bulog juga mengungkapkan sebagian besar beras impor sudah tersalurkan melalui berbagai jalur, sehingga sisa stok yang ada di gudang kini tinggal sedikit dan terus dipantau ketat.

    “Ya sudah, sekarang di pasaran kan sebagian beras itu. Sekarang tinggal sedikit. Kan sudah dipakai sama bantuan pangan, dipakai untuk SPHP, kan sudah habis banyak itu,” tuturnya.

    Penyaluran beras impor diprioritaskan agar tidak terjadi penumpukan, sekaligus mendukung stabilitas harga beras di pasar, sesuai arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan kebutuhan masyarakat.

    Meski begitu, Rizal belum menyebutkan jumlah stok beras impor yang dikelola di gudang Perum Bulog.

    “Jumlahnya berapa? Ntar gue cek dulu nanti ya. Nanti gue kabarin deh,” tuturnya.

    Lebih lanjut Bulog menegaskan perannya hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, bukan menentukan asal beras, sehingga penyaluran beras impor sepenuhnya mengikuti instruksi Bapanas dan kementerian terkait.

    Dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik, Bulog memastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur, menjaga kualitas, dan mendukung stabilitas pasokan pangan nasional secara berkelanjutan.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menyoroti stok beras impor yang lama dikeluarkan dari gudang Bulog.

    Titiek menegaskan pentingnya prinsip first in, first out (FIFO) agar beras lama segera disalurkan ke masyarakat sebelum kualitasnya menurun.

    Dia menyampaikan hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog di Jakarta, Kamis (21/8).

    Dalam forum tersebut, Ia mempertanyakan alasan Bulog menahan stok lama di gudang, sementara yang baru justru lebih dulu dikeluarkan. Karena itu, ia mendesak Bulog segera menyalurkan beras lama terlebih dahulu sebelum kualitasnya menurun lebih jauh.

    “Kenapa harus ditahan-tahan ya Pak? Ya ini tolong dijadikan perhatian, untuk apa namanya manajemen dari pada perputaran stok Bulog ini? Mana yang first in, first out lah itu, ya jangan yang terakhir masuk yang dikeluarin dulu gitu,” kata Titiek.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog: Distribusi beras SPHP capai 8 ribu ton pada 25 Agustus

    Dirut Bulog: Distribusi beras SPHP capai 8 ribu ton pada 25 Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 25 Agustus 2025 mencapai 8 ribu ton dalam sehari, sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

    “Kami mencatat penyaluran harian beras SPHP di tanggal 25 Agustus 2025 mencapai lebih dari 8 ribu ton yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan angka itu cukup tinggi sebab rata-rata distribusi harian beras subsidi tersebut mencapai 6-7 ribu ton per hari. Secara keseluruhan penyaluran beras SPHP sepanjang tahun 2025 telah dilakukan lebih dari 259 ribu ton.

    “Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen,” ujarnya.

    Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium pada minggu ke-3 bulan Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan di sebagian besar wilayah.

    Penurunan terjadi di 196 kabupaten/kota dengan rata-rata harga turun dari Rp14.332/kg pada minggu ke-2 menjadi Rp14.239/kg pada minggu ke-3.

    “Fakta ini menunjukkan bahwa penyaluran beras SPHP oleh Bulog telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar,” tuturnya.

    Ia menegaskan pihaknya akan terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran resmi dan terintegrasi. Dengan stok yang cukup dan distribusi yang masif, pihaknya ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

    “Data penurunan harga di hampir 200 kabupaten/kota menjadi bukti nyata bahwa langkah stabilisasi pangan yang dilakukan pemerintah melalui Bulog berjalan efektif,” katanya.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui jaringan yang luas dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

    Distribusi tidak hanya melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern, tetapi juga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.

    Bulog juga bekerja sama dengan kantor dan outlet BUMN seperti ID FOOD, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company yang berperan sebagai pengecer.

    Selain itu, penyaluran turut dilakukan melalui instansi pemerintah seperti kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, sehingga akses masyarakat terhadap beras SPHP dapat semakin terjamin.

    Selain menjaga stabilisasi harga, Bulog juga memastikan kualitas beras SPHP tetap sesuai standar dan terdistribusi secara merata di seluruh daerah.

    “Kolaborasi erat antara Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Daerah, BUMN pangan, serta mitra distribusi diharapkan dapat semakin memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan nasional,” imbuh Rizal.

    Perum Bulog juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia pangan strategis tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui pengendalian harga beras sebagai komoditas utama kebutuhan pokok.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menekraf minta pelaku ekonomi kreatif manfaatkan peluang di KMP

    Menekraf minta pelaku ekonomi kreatif manfaatkan peluang di KMP

    ANTARA – Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengupayakan agar produk ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu unit usaha Koperasi Merah Putih (KMP). Adanya peluang dalam program prioritas Presiden Prabowo ini, selayaknya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk menggeliatkan serta mengembangkan produk-produk yang dihasilkan. (Saharudin/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.