Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Dispar Riau klaim 1,6 juta wisatawan saksikan Festival Pacu Jalur

    Dispar Riau klaim 1,6 juta wisatawan saksikan Festival Pacu Jalur

    Pekanbaru, (ANTARA) – Dinas Pariwisata Riau mengklaim sebanyak 1,6 juta orang wisatawan domestik dan mancanegara menyaksikan Festival Pacu Jalur di Kuantan Singingi selama 5 hari pelaksana ajang tradisional tersebut pada 20-24 Agustus lalu.

    Kepala Dispar Riau, Roni Rakhmat, mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan tersebut berdasarkan hitungan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kuansing. Kunjungan tahun lalu 1,3 juta orang sehingga tahun 2025 diprediksi meningkat dengan viralnya pacu jalur di media sosial hingga mendunia.

    “Itu kunjungan selama lima hari, kalau bagaimana cara hitungnya itu teknis. Ini data dari Pemkab Kuansing, katanya bekerja sama dengan badan pusat statistik,” kata Roni di Pekanbaru, Rabu.

    Yang jelas lanjutnya kunjungan tahun ini pasti meningkat dari tahun lalu yang jumlahnya 1,3 juta orang. Pasalnya fenomena “aura farming” di media sosial membuat pacu jalur mendunia.

    Berdasarkan arena penonton di pacu jalur diperkirakan ada sepanjang 1,5 kilometer dan lebar 1 km pada dua sisi Tapian Narosa Sungai Kuantan tersebut. Jika satu orang memerlukan ruang 30 centimeter maka paling tidak 500 ribu orang menyaksikan ajang tersebut dalam satu hari.

    Namun begitu tidak setiap hari dihitung 500 ribu dan diprediksi hanya pada dua hari terakhir saja. Tiga hari lainnya diprediksi penonton berkisar 200-400 ribu menyaksikan ajang tersebut.

    Untuk wisatawan asing terdata ada 1.374 orang yang datang langsung untuk menyaksikan tradisi budaya tersebut. Padahal pada tahun lalu jumlahnya hanya mencapai puluhan orang.

    Wisatawan asing yang datang berasal dari berbagai negara, mulai dari Nigeria, Maroko, Turki, Slovenia, Brasil, Malaysia, Singapura, Belanda, Australia hingga Amerika Serikat. Fenomena ini lanjutnya menunjukkan bahwa promosi Pacu Jalur melalui berbagai media, terutama media sosial, berhasil menjangkau audiens di seluruh dunia.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Freeport optimistis divestasi saham perkuat kontribusi ekonomi

    Freeport optimistis divestasi saham perkuat kontribusi ekonomi

    Kalau nggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar 4 miliar dolar AS per tahun itu berhenti,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyebut negosiasi terkait penambahan saham 10 persen masih dilakukan dengan pemerintah Indonesia agar kontribusi terhadap perekonomian nasional terus berlanjut.

    Menurut Tony, Indonesia masih memiliki sumber tembaga yang dapat dieksplorasi, dan dinilai akan merugikan bila tidak dilanjutkan.

    “Kalau nggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar 4 miliar dolar AS per tahun itu berhenti,” kata Tony di Jakarta, Rabu.

    Pertambangan Freeport, lanjutnya, telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 700 juta dolar AS per tahun dan lebih dari 30 ribu lapangan pekerjaan.

    Dia mengatakan, tidak ada pihak yang diuntungkan apabila kerja antara MIND ID dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan apabila divestasi dapat dilanjutkan hingga 2061 maka Freeport dapat terus memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian.

    “Kalau kemudian bisa dilakukan lebih lanjut lagi sampai 2061 atau bahkan lebih, maka manfaat-manfaat ekonomi itu akan terus berlanjut,” ujarnya.

    Namun demikian, Tony mengatakan, saat ini belum ada pembaruan terkait dengan negosiasi penambahan saham.

    “Itu still under discussion, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan,” imbuhnya.

    Saat ini Mind ID memegang saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. Indonesia meminta tambahan 10 persen kepemilikan saham Freeport, sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.

    Pada tahun lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut penambahan saham 10 persen PT Freeport Indonesia (PTFI) masih menunggu finalisasi rencana investasi dari perusahaan tambang tersebut.

    Erick mengatakan, perhitungan rencana investasi memang harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Freeport merupakan hal yang wajar.

    Ia memastikan, pembahasan mengenai divestasi dari Freeport masih akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan.

    Lebih lanjut, Erick menyampaikan, sebagai perwakilan dari pemerintah, Kementerian BUMN harus memastikan semua berjalan dengan baik, terlebih PTFI merupakan anak usaha dari Mind ID, BUMN Holding Pertambangan. Ia pun berharap pembahasan ini dapat segera diselesaikan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas pastikan distribusi beras premium segera lancar kembali

    Bapanas pastikan distribusi beras premium segera lancar kembali

    Kalau beras premium sebenarnya secara prinsip mereka beralih jual di pasar rakyat. Memang dengan kemarin ada sedikit penyesuaian harga,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan distribusi beras premium segera lancar kembali karena penggilingan padi mulai berproduksi normal sehingga pasokan beras segera mengalir ke pasar rakyat serta ritel modern.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, ketersediaan beras premium tetap aman, meskipun sempat terjadi pengurangan stok di ritel modern.

    “Di ritel berdasarkan hasil laporan dari teman-teman, ritel modern ya berkurang (stoknya), tapi mudah-mudahan minggu ini sudah mulai berproses lebih baik,” kata Ketut ditemui di sela menghadiri Seminar Ekosistem Gula Nasional di Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan terjadinya kelangkaan beras premium di ritel modern karena adanya peralihan distribusi beras tersebut ke pasar rakyat.

    Hal itu dilakukan distributor menyusul penyesuaian harga, sehingga masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok tersebut dengan harga yang wajar dan terjangkau.

    “Kalau beras premium sebenarnya secara prinsip mereka beralih jual di pasar rakyat. Memang dengan kemarin ada sedikit penyesuaian harga,” ujar Ketut.

    Ia menuturkan Pemerintah melalui Bapanas telah melakukan sosialisasi intensif kepada penggilingan padi agar tidak perlu khawatir, karena selama menjalankan usaha dengan benar tidak akan terkena tindakan hukum oleh Satgas Pangan.

    Menurut Ketut, Satgas Pangan melakukan pendekatan ultimum remedium yang menekankan pembinaan, sehingga para pelaku usaha beras tetap bisa berproduksi normal dan mendukung kelancaran distribusi pangan untuk kebutuhan masyarakat.

    “Teman-teman Satgas Pangan kan sudah mengatakan pasti ultimum remedium, pembinaan. Sepanjang dia nggak salah, ya nggak diapa-apain dong. Tetap saja berproduksi. Nah kami sudah sosialisasikan (kepada penggiling padi) agar segera produksinya normal,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut Ketut, Bapanas melakukan rapat koordinasi bersama penggilingan padi yang telah digelar beberapa kali, dengan tujuan mempercepat normalisasi produksi dan memastikan rantai pasok beras premium kembali berjalan lancar.

    Meskipun stok di ritel modern sempat menurun, Bapanas optimistis minggu ini distribusi beras premium akan kembali membaik, seiring meningkatnya pasokan dari penggilingan padi ke berbagai saluran pemasaran.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas dilansir di Jakarta, Rabu pukul 15.50 WIB, harga beras premium di mencapai Rp16.095 per kg turun dari sebelumnya Rp16.234 per kg.

    Lalu, beras medium di harga Rp13.997 per kg turun dari hari sebelumnya Rp14.080 per kg; beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.596 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp12.604 per kg.

    Diketahui, Bapanas resmi menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari semula Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram untuk sebagian besar wilayah nasional, dan hingga Rp15.500 di Papua serta Maluku.

    Kenaikan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi beras di dalam negeri.

    “Bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga eceran tertinggi beras,” bunyi keputusan yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi yang dikutip di Jakarta, Selasa (26/8).

    Menurut Bapanas, penyesuaian kenaikan HET hingga Rp2.000 per kilogram itu diperlukan agar industri penggilingan tidak terbebani dan disparitas harga antara jenis beras lebih merata.

    Kebijakan ini juga disebut sebagai “solusi jangka pendek” untuk memastikan kestabilan distribusi stok dan harga.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Pontianak gencarkan inspeksi terkait limbah dan keamanan pangan

    Pemkot Pontianak gencarkan inspeksi terkait limbah dan keamanan pangan

    ANTARA – Wakil Wali Kota Pontianak bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak ke salah satu pabrik tahu di kawasan Pontianak Utara, guna memastikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berfungsi sesuai dengan standar lingkungan, Rabu (27/8). Sidak itu dilakukan menyusul adanya laporan warga terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah produksi. (Indra Budi Santoso/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Direksi KAI lakukan inspeksi pastikan keselamatan operasional di Daop7

    Direksi KAI lakukan inspeksi pastikan keselamatan operasional di Daop7

    Kunjungan ini untuk memastikan bahwa standar keselamatan dan pelayanan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik

    Madiun (ANTARA) – Jajaran Direksi dan Komisaris PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) melakukan kunjungan kerja dan inspeksi guna mengecek keselamatan operasional di wilayah Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun, Jawa Timur.

    Rombongan direksi dan komisaris yang dipimpin Wakil Direktur Utama KAI Dody Budiawan tersebut meninjau beberapa titik penting di jalur kereta api Daop 7. Adapun peninjauan difokuskan pada aspek keselamatan operasional, termasuk kondisi jalur KA, persinyalan serta kesiapan operasional dan pelayanan di stasiun.

    “Kunjungan ini untuk memastikan bahwa standar keselamatan dan pelayanan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, utamanya di Daop 7,” ujar Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Rokhmad Makin Zainul dalam keterangannya di Madiun, Rabu.

    Menurut dia, kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk meninjau langsung kondisi lintas dan infrastruktur perkeretaapian, berdialog dengan para pegawai, serta memperkuat sinergi antara manajemen pusat dan para pekerja di lapangan.

    “Jajaran direksi dan komisaris ini ingin melihat langsung bagaimana kondisi di Daop 7 Madiun, mendengarkan masukan dari rekan-rekan setempat, dan memastikan bahwa setiap proses operasional berjalan sesuai prosedur,” kata Zainul.

    Selain peninjauan fisik, kegiatan inspeksi dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka bersama perwakilan insan KAI Daop 7 Madiun.

    Dalam kesempatan tersebut, jajaran Direksi dan Komisaris memperkenalkan diri serta menyampaikan apresiasi atas kinerja para pegawai yang telah berkontribusi besar terhadap pencapaian target perusahaan.

    Dalam arahannya, Wakil Direktur Utama KAI Dody Budiawan menyampaikan bahwa dedikasi dan kerja keras para insan KAI di daerah adalah kunci keberhasilan KAI secara keseluruhan.

    “Melalui pertemuan ini, kami berharap komunikasi dapat terjalin lebih erat sehingga setiap tantangan bisa kita hadapi bersama,” sebut Zainul.

    Sementara, selama menyambut kunjungan tim direksi KAI pusat, Manajemen KAI Daop 7 Madiun yang dipimpin oleh Vice President Daop 7 Madiun Suharjono, menyampaikan paparan laporan kinerja terkini, termasuk tantangan dan rencana strategis ke depan.

    Kunjungan tersebut diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret dan strategis untuk mendukung peningkatan keselamatan, pelayanan dan efisiensi operasional, khususnya di Daop Madiun.

    “Kunjungan jajaran Direksi dan Komisaris ini memberikan semangat baru bagi kami di Daop 7 Madiun. Kami merasa lebih dekat dengan manajemen pusat dan siap untuk terus berinovasi demi kemajuan KAI,” kata Zainul.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin tagih BYD hingga VinFast penuhi TKDN mobil listrik di 2026

    Kemenperin tagih BYD hingga VinFast penuhi TKDN mobil listrik di 2026

    Dalam perjalanannya, perusahaan juga harus memperhatikan besaran nilai TKDN. Dari 40 persen bertahap harus naik menjadi 60 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta produsen otomotif yang sudah menikmati insentif impor mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) untuk memenuhi kewajiban produksinya dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mulai tahun 2026.

    Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono di Jakarta, Rabu, menyampaikan ‎ada enam perusahaan penerima manfaat insentif ini yakni BYD Auto Indonesia (BYD), Vinfast Automobile Indonesia (VinFast), Geely Motor Indonesia (Geely), Era Industri Otomotif (Xpeng), National Assemblers (Aion, Citroen, Maxus dan VW) serta Inchape Indomobil Energi Baru (GWM Ora).

    Adapun masa impor CBU peserta program bakal berakhir pada 31 Desember 2025. Setelah itu, insentif berupa pembebasan Bea Masuk dan PPn BM yang sudah diterima, akan dihentikan.

    Selanjutnya, mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 para produsen wajib memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan jumlah setara kuota impor CBU. Produksi ini harus menyesuaikan aturan TKDN yang sudah ditetapkan.

    “Dalam perjalanannya, perusahaan juga harus memperhatikan nilai, besaran nilai TKDN. Dari 40 persen harus secara bertahap naik menjadi 60 persen besaran nilai TKDN,” ujar dia.

    Aturan tentang TKDN mobil listrik telah ditetapkan di Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

    Menurut Perpres itu, TKDN mobil listrik produksi lokal wajib mencapai 40 persen pada 2022-2026. Lalu naik menjadi 60 persen pada 2027-2029 dan 80 persen mulai 2030.

    “Yang dilakukan melalui CKD (Completely Knocked Down) sampai dengan 2026, dan pada 2027 dilakukan melalui IKD (Incompletely Knocked Down). Karena kalau masih tetap CKD, nggak akan tercapai angka 60 persen. Kemudian angka 80 persen dicapai melalui skema manufaktur part by part,” ucap Tunggul.

    Ia menyebutkan dari enam perusahaan yang mengikuti program insentif CBU, akan melakukan penambahan total investasi sebesar Rp15 triliun serta rencana penambahan kapasitas produksi sebesar 305 ribu unit.

    Dari enam perusahaan tersebut, dua perusahaan melakukan kerja sama perakitan dengan assembler lokal, yakni PT Geely Motor Indonesia dan PT Era Industri Otomotif.

    Sementara itu, dua perusahaan melakukan perluasan kapasitas produksi, yakni PT National Assemblers dan PT Inchcape Indomobil Energi baru, dan dua perusahaan membangun pabrik baru, yakni PT BYD Auto Indonesia dan PT Vinfast Automobile Indonesia.

    ‎Tunggul mengakui program percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia membuat populasi kendaraan jenis ini setiap tahun meningkat.

    Pada tahun 2024, total populasi kendaraan listrik mencapai 207 ribu unit, meningkat sebesar 78 persen dari tahun 2023 yang berjumlah 116 ribu unit.

    Pangsa pasar kendaraan berbasis listrik, khususnya hybrid electric vehicle (HEV) dan BEV, kata dia, meningkat secara signifikan.

    Rinciannya, pangsa pasar HEV naik dari 0,28 persen pada 2021 menjadi 7,62 persen pada Juli 2025, sedangkan BEV melonjak dari 0,08 persen menjadi 9,7 persen pada periode yang sama.

    Sebaliknya, kendaraan berbasis internal combustion engine (ICE) mengalami penurunan pangsa pasar dari 99,64 persen pada 2021 menjadi 82,2 persen pada Januari hingga Juli 2025.

    “Hal ini mencerminkan adanya pergeseran preferensi konsumen menuju kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” ujar dia.

    Peningkatan ini, lanjut Tunggul, menunjukkan bahwa kebijakan dan insentif pemerintah, mulai membuahkan hasil.

    Tren ini menjadi indikasi kuat bahwa transisi menuju transportasi rendah emisi di Indonesia sedang berjalan dengan arah yang tepat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI diperkirakan butuh 600 pesawat baru untuk manfaatkan potensi pasar

    RI diperkirakan butuh 600 pesawat baru untuk manfaatkan potensi pasar

    Indonesia memiliki demografi usia muda yang tinggi, berarti keinginan dan hasrat bepergian mungkin lebih tinggi daripada yang menua

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 600 pesawat baru dalam jangka pendek untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan yang masif di sektor penerbangan.

    Proyeksi itu muncul dalam laporan Commercial Market Outlook (CMO) 2025 yang dirilis Boeing berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor, termasuk kondisi demografi, pertumbuhan ekonomi dan kondisi armada pesawat Indonesia saat ini.

    Managing Director of Boeing Commercial Marketing, Northeast Asia, Southeast Asia and Oceania, David Schulte di Jakarta, Rabu, mengatakan Indonesia memiliki keunggulan demografi.

    Populasi usia muda Indonesia yang besar, dari 30 juta pada 2024 dan diperkirakan menjadi 35 juta pada 2044, menjadi motor penggerak utama.

    “Indonesia memiliki demografi usia muda yang tinggi, yang berarti keinginan dan hasrat untuk bepergian mungkin sedikit lebih tinggi daripada demografi yang menua,” kata Schulte.

    Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang solid turut menjadi katalis. Kelas menengah Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 3 persen per tahun, sementara kelas menengah ke atas diproyeksikan tumbuh lebih cepat lagi, yaitu 8 persen per tahun.

    Selain itu, sektor pariwisata berperan penting sebagai motor penggerak. Laporan tersebut menyebut hingga akhir tahun 2024, pariwisata berkontribusi sekitar 5 persen terhadap total produk domestik bruto (PDB) dan diproyeksikan akan terus meningkat.

    Dengan 12 juta tenaga kerja dan perkiraan pengeluaran wisatawan internasional mencapai Rp291 triliun pada 2024, potensi besar ini membutuhkan dukungan infrastruktur penerbangan yang memadai.

    Schulte menyebut kondisi armada pesawat Indonesia juga menjadi alasan Indonesia perlu menambah pesawat baru.

    Data menunjukkan bahwa meski jumlah pesawat bertambah dari 398 pada 2014 menjadi 480 pada 2024, pengiriman pesawat baru ke Indonesia sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir.

    Schulte menjelaskan bahwa sebelum pandemi, Indonesia rata-rata menerima 30 hingga 40 pesawat baru per tahun. Namun, angka ini anjlok drastis pasca-pandemi, dengan hanya empat unit pada 2020 dan satu unit pada 2023.

    Menurut Schulte, kondisi ini mengakibatkan tingginya penggunaan pesawat dan tingkat okupansi (load factor).

    Perbandingan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara menunjukkan bahwa armada pesawat Indonesia adalah yang tertua di kawasan, dengan usia rata-rata hampir 15 tahun.

    Angka ini jauh di atas usia rata-rata armada di Malaysia (10,9 tahun), Thailand (11 tahun), Vietnam (8 tahun), dan Singapura (8,3 tahun).

    “Jika Indonesia ingin menyamai rata-rata jumlah kursi penerbangan per kapita di Asia Tenggara, yang saat ini berada di angka 0,65 (berbanding 0,4 di Indonesia), maka dibutuhkan tambahan sekitar 600 pesawat baru,” katanya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN siap perluas akses listrik ke pelosok lewat RUPTL 2025–2034

    PLN siap perluas akses listrik ke pelosok lewat RUPTL 2025–2034

    Makassar (ANTARA) – PT PLN (Persero) siap memperluas akses listrik hingga pelosok serta meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai target nasional melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 di Sulawesi Tenggara (Sultra).

    General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah melalui keterangannya di Makassar, Rabu menegaskan bahwa PLN siap menjalankan seluruh ketentuan RUPTL yang telah disusun sebagai peta jalan transformasi sistem kelistrikan nasional menuju arah yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan.

    “Melalui RUPTL ini, kami ingin memastikan ketersediaan listrik tidak hanya mendukung kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendorong pertumbuhan investasi, industri, dan UMKM di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

    RUPTL 2025–2034 disusun sebagai pedoman pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan selama sepuluh tahun ke depan, dengan fokus pada penyediaan energi yang andal, ramah lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

    Edyansyah menegaskan komitmen PLN untuk memperluas akses listrik hingga ke pelosok Sulawesi Tenggara serta meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai target nasional.

    Kata dia, PLN siap menjalankan seluruh rencana dalam RUPTL ini sebagai langkah nyata transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emissions.

    Selain melistriki hingga pelosok, melalui RUPTL tersebut, PLN dipastikan akan meningkatkan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia guna mendukung swasembada energi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Dengan lokasi pembangunan yang kini sudah jelas dan terperinci, kami optimistis bisa memperkuat keandalan listrik nasional sekaligus mendorong pemanfaatan energi lokal untuk mewujudkan swasembada energi,” ujar Edyansyah.

    Tercatat, untuk Sulawesi akan dibangun pembangkit EBT dengan kapasitas 7,7 GW, terdiri dari PLTA/M sebesar 4.606 MW, PLTS sebesar 1.530 MW, PLTB sebesar 1.010 MW, PLTP sebesar 305 MW, dan bioenergi sebesar 236 MW.

    Terkait dengan RUPTL PLN, PLN telah melakukan diseminasi bersama Pemprov Sultra, yang juga dihadiri jajaran pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pelaku usaha sektor energi.

    Melalui diseminasi ini, PLN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi mewujudkan pembangunan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan agenda transisi energi nasional.

    RUPTL 2025–2034 diharapkan menjadi landasan kokoh dalam menghadirkan listrik yang lebih andal, hijau, dan inklusif untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara dan GEM teken perjanjian proyek nikel senilai Rp23 triliun

    Danantara dan GEM teken perjanjian proyek nikel senilai Rp23 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) melalui entitas investasinya Danantara Investment Management (DIM), mengumumkan penandatanganan Pokok Perjanjian atau Head of Agreement (HoA) dengan GEM Limited, perusahaan global asal China di bidang metalurgi hijau dan solusi ekonomi sirkular.

    Perjanjian menetapkan kerangka kerja untuk potensi investasi bersama dalam fasilitas peleburan High-Pressure Acid Leach (HPAL) dengan rencana kapasitas 66.000 ton nikel dalam endapan hidroksida campuran per tahun, yang diperkirakan bernilai 1,42 miliar dolar AS atau setara Rp23,11 triliun (kurs: Rp16.277 per dolar AS).

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, mengatakan kemitraan dengan GEM Limited merupakan tonggak penting dalam misi Danantara Indonesia untuk mengkatalisasi investasi strategis yang mempercepat transformasi sosial-ekonomi Indonesia.

    Dengan bekerja sama dengan pelopor global dalam metalurgi hijau, menurutnya, dapat memajukan agenda hilirisasi nasional sekaligus memastikan keberlanjutan dan inovasi tetap menjadi yang terdepan.

    “Integrasi penelitian dan pengembangan, energi hijau, serta daur ulang siklus tertutup mencerminkan jenis proyek berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia dan mitra investasi kami,” ujar Rosan.

    Proyek yang diproyeksikan bernilai sekitar Rp23,11 triliun ini, diharapkan melibatkan kolaborasi dengan PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dengan potensi partisipasi dari mitra global lainnya.

    GEM Limited dikenal luas atas komitmennya yang kuat terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), perusahaan telah menginvestasikan 30 juta dolar AS untuk bersama mendirikan laboratorium penelitian metalurgi mutakhir bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), yang bertujuan memperkuat peran Indonesia sebagai pusat penelitian dan pengembangan.

    Dalam lima tahun ke depan, inisiatif di Indonesia Green Industrial Park (IGIP) bertujuan untuk menciptakan hingga 80.000 lapangan kerja baru, yang memberikan manfaat ekonomi yang luas.

    Berdiri pada 2001 di Shenzhen, China, GEM Limited merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shenzhen dan Bursa Efek Swiss, dengan lebih dari 11.000 karyawan di China, Afrika Selatan, Korea, serta Indonesia.

    GEM Limited merupakan pelopor global dalam pertambangan dan daur ulang perkotaan, yang memproses lebih dari 10 persen baterai EV dan limbah elektronik akhir masa pakai China setiap tahunnya, serta memulihkan lebih dari 20 mineral penting, termasuk kobalt, nikel, dan litium.

    Diakui oleh World Economic Forum (WEF) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kepemimpinannya dalam ekonomi sirkular, GEM Limited saat ini menjadi titik acuan global dalam industri metalurgi hijau, yang menggabungkan skala, inovasi, dan keberlanjutan.

    Di Indonesia, GEM telah melakukan investasi signifikan dalam material energi baru berbasis nikel, termasuk pendirian kawasan industri nikel berteknologi tinggi, laboratorium inovasi bersama dengan universitas-universitas di Indonesia, serta program beasiswa yang menghasilkan lulusan magister dan doktoral di bidang metalurgi.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri minta daerah bentuk dinas ekraf guna kembangkan potensi daerah

    Menteri minta daerah bentuk dinas ekraf guna kembangkan potensi daerah

    Dan sifatnya ini memang imbauan, ketika kalau seorang kepala daerah melihat bahwa potensi ekrafnya bisa dikembangkan.

    Kendari (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya meminta daerah-daerah di Indonesia untuk membentuk dinas ekraf guna mengembangkan potensi daerah, khususnya di bidang ekonomi kreatif.

    Teuku Riefky Harsya saat ditemui di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu, mengatakan bahwa dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah, pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait panduan untuk penguatan kelembagaan ekraf di daerah.

    “Dan sifatnya ini memang imbauan, ketika kalau seorang kepala daerah melihat bahwa potensi ekrafnya bisa dikembangkan,” kata Teuku Riefky saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025, di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra.

    Dia menyebutkan pembentukan dinas ekraf tersebut tidak hanya untuk membantu perkembangan industri kreatif, tetapi juga apabila industri kreatif di daerah dianggap bisa membuka lapangan kerja, investasi, hingga berdampak pada peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB.

    “Dan membantu visi kepala daerah tersebut, di situ tentu ada will, ada niat untuk pembentukan dinas ekraf di daerah masing-masing,” ujarnya pula.

    Teuku Riefky juga sepakat dengan pendapat dari Mendagri Tito Karnavian jika pembentukan dinas ekraf harus melihat kondisi keuangan dan kesiapan dari daerah tersebut. Sehingga, pihaknya telah menyiapkan mekanisme dengan dua opsi, yakni pembentukan dinas ekraf sendiri atau dinas ekraf gabungan dengan beberapa dinas lainnya.

    “Misalnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif, dan seterusnya,” ujar Teuku Riefky.

    Dia menjelaskan pascadikeluarkan SKB tersebut, pada semester kedua tahun 2024 ini telah banyak para kepala daerah yang tengah menyiapkan peraturan daerah (perda) dan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) terkait ekraf.

    Berdasarkan data, untuk pemerintah provinsi di Indonesia telah dilakukan pendampingan oleh Kementerian Ekraf sebanyak 20 daerah. Sedangkan delapan provinsi sudah mempunyai dinas ekraf.

    “Yang sudah ada akan menjadi 28 atau 75 persen dari jumlah provinsi di Indonesia,” katanya pula.

    Kemudian untuk pemerintah kabupaten/kota, saat ini telah terdapat sekitar 70-an daerah yang telah dilakukan pendampingan untuk membentuk dinas ekraf gabungan.

    Teuku Riefky menambahkan, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra saat ini pihaknya masih mendiskusikan bersama dengan Gubernur Andi Sumangerukka terkait pembentukan atau gabungan dinas ekraf.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.