Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Dinas ESDM Bali nilai perlu ada batasan tiap NIK beli LPG 3 kg sebulan

    Dinas ESDM Bali nilai perlu ada batasan tiap NIK beli LPG 3 kg sebulan

    Buleleng (ANTARA) – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menilai perlu adanya regulasi yang mengatur batasan setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) membeli LPG 3 kg per bulan.

    Hal ini disampaikannya di Buleleng, Rabu, merespons rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mewajibkan penggunaan NIK dalam setiap pembelian gas melon bersubsidi itu mulai tahun depan.

    “Kemarin terungkap di pangkalan ada satu NIK bisa membeli sampai dengan 15 tabung, nah ini kami mendorong untuk kebijakan atau regulasi yang kuat tegas, sebenarnya rumah tangga sasaran itu kebutuhannya dalam sebulan berapa tabung,” kata dia.

    “Ini harus dituangkan dengan jelas, rumah tangga sasaran itu dalam sebulan maksimal berapa tabung, jadi akan terkontrol sebenarnya, yang beli ini tepat sasaran atau tidak, termasuk yang UMKM,” sambung Kepala Disnaker ESDM Bali.

    Menurutnya selagi belum ada penguatan mengenai siapa yang pantas membeli dan berapa banyak kuota bagi setiap pembeli, maka penggunaan NIK masih bisa dicurangi dengan satu keluarga memanfaatkan banyak NIK untuk mengambil jatah orang lain.

    Padahal tujuan pemerintah pusat memanfaatkan NIK sebagai data dasar sangat baik, namun perlu dibarengi dengan kepastian data penerima dan batasan yang hingga saat ini pemerintah daerah belum dapat informasi lebih jauh.

    Terkait memastikan tepat sasaran menurutnya tidak sulit karena sudah ada kriteria yang mengatur kelayakan keluarga masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Di Bali hingga saat ini sekitar 500 ribu KK masuk daftar layak membeli LPG 3 kg, jika ditambah penduduk pendatang maupun UMKM menurut Setiawan juga masih aman selagi data Disnaker ESDM Bali terus diperbaharui.

    Namun, kembali yang dikeluhkan adalah batasan bagi ratusan ribu penerima tersebut yang akhirnya menimbulkan kelangkaan terutama di kota-kota padat penduduk.

    “Contoh UMKM boleh pakai tapi UMKM yang seperti apa, ini yang tidak dibatasi, kalau UMKM tiap hari beli dua tabung kan berarti sebulan 60 tabung, apa tepat disebut boleh? Maksudnya subsidinya dibatasi,” kata Setiawan.

    Untuk diketahui sepanjang Agustus terjadi kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah daerah di Bali, didukung rendahnya kuota LPG 3 kg dari pemerintah pusat, yaitu kuota tahun 2025 231.192 metrik ton, atau turun 7 ribu metrik ton dari 2024 yang sebanyak 238.223 metrik ton.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • CELIOS sebut aturan bunga pindar Indonesia terbaik di ASEAN

    CELIOS sebut aturan bunga pindar Indonesia terbaik di ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Center for Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa regulasi terkait bunga pinjaman daring (pindar) di Indonesia merupakan implementasi yang terbaik di antara negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

    Dalam riset terbarunya yang berjudul “Dampak Regulasi Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Pinjaman Daring”, CELIOS membandingkan pendekatan sejumlah negara ASEAN dalam mengatur industri pinjaman daring, salah satunya terkait pengenaan bunga pinjaman.

    Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menyampaikan dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, bahwa Singapura tidak menetapkan batas bunga pindar, sementara Malaysia menerapkannya tapi hanya di pasar pinjaman konvensional (conventional lending).

    Vietnam bahkan baru mulai memperkenalkan regulasi tersebut melalui regulatory sandbox pada 2025 dengan ketentuan bunga yang masih bersifat sementara.

    Sementara Indonesia telah sejak awal menerapkan regulasi ketat bagi industri pindar, termasuk terkait tata kelola, kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam industri pindar, hingga pelindungan pemberi pinjaman (lender) melalui Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD).

    Meskipun demikian, Nailul menggarisbawahi perlunya konsistensi dalam penetapan bunga untuk menjaga stabilitas industri.

    “Pengaturan (bunga pindar) harus memperhatikan dua sisi market (pasar), yakni lender dan borrower (peminjam),” ujarnya.

    Per 1 Januari 2025, batas maksimum manfaat ekonomi per hari bagi pinjaman konsumtif dengan tenor di bawah 6 bulan tetap 0,3 persen.

    Sementara batas maksimum manfaat ekonomi harian bagi pinjaman konsumtif dengan tenor di atas 6 bulan turun menjadi 0,2 persen dari sebelumnya 0,3 persen.

    Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga menetapkan batas maksimum bunga harian untuk pinjaman produktif.

    Peminjam dari sektor usaha mikro dan ultra mikro dibebankan batas maksimum manfaat ekonomi per hari sebesar 0,275 persen untuk tenor di bawah 6 bulan dan 0,1 persen untuk tenor di atas 6 bulan.

    Sedangkan pinjaman produktif untuk usaha kecil dan menengah batas maksimum bunga hariannya sama bagi tenor di bawah 6 bulan maupun tenor di atas 6 bulan, yakni 0,1 persen.

    Selain itu, Nailul juga menyoroti pentingnya penindakan pinjaman online (pinjol) ilegal melalui pelacakan, pemblokiran, dan pengawasan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), peningkatan literasi keuangan digital, serta penyusunan peta jalan regulasi yang menyeimbangkan kepentingan industri dan pelindungan konsumen.

    Ia mengatakan literasi keuangan digital harus menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam pinjaman ilegal.

    “Selalu kita sampaikan (melalui) kolaborasi dan kampanye untuk mendorong bahwa literasi keuangan (digital) itu bukan hanya (peran) di OJK, Kemenkomdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), tapi juga setiap sektor, termasuk pendidikan,” kata Nailul Huda.

    Direktur Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hari Gamawan menyampaikan bahwa Indonesia menjadi satu dari 108 negara di dunia yang menerapkan mekanisme pembatasan bunga pindar.

    “Latar belakang kenapa (regulasi) manfaat ekonomi (suku bunga) dilakukan oleh OJK adalah (untuk) penguatan pelindungan konsumen. (Ini juga) untuk mendorong inklusi keuangan yang bertanggung jawab, yang memberikan manfaat,” ujar Hari Gamawan.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RS internasional KEK Batam resmi dibangun, tingkatkan devisa negara

    RS internasional KEK Batam resmi dibangun, tingkatkan devisa negara

    ANTARA – Rumah sakit internasional pertama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata kesehatan Kota Batam, Kepulauan Riau, mulai dibangun. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Batam Rizal Edwin Manansang pada Rabu (27/8) menyebut, pengembangan KEK di Kota Batam dalam bidang kesehatan memiliki peran strategis untuk meningkatkan devisa negara, karena setiap tahunnya sekitar dua juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri dengan nilai Rp200 triliun. (Angiela Chantiequ/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Banyumas: Pasar modal jadi solusi alternatif permodalan UMKM

    Bupati Banyumas: Pasar modal jadi solusi alternatif permodalan UMKM

    Purwokerto (ANTARA) – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Jawa Tengah, untuk memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif pendanaan, guna menjawab tantangan keterbatasan permodalan yang masih menjadi kendala utama.

    “UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha adalah terkait permodalan. Produk jasanya sebenarnya sudah bagus dan potensial berkembang, tetapi terhambat keterbatasan akses pembiayaan,” katanya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pasar Modal Sebagai Alternatif Pendanaan Perusahaan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu siang.

    Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 200 pengusaha serta pelaku UMKM dari Banyumas dan Purbalingga, dia mengatakan pasar modal dapat menjadi solusi, namun pemanfaatannya masih belum optimal di daerah karena keterbatasan pemahaman dan keberanian untuk mencoba.

    Oleh karena itu, dia mengharapkan sosialisasi pemanfaatan pasar modal tersebut dapat membuka wawasan baru bagi pelaku usaha.

    “Dengan memanfaatkan pasar modal, perusahaan tidak hanya memperoleh pendanaan lebih luas, tetapi juga meningkatkan tata kelola, transparansi, serta daya saing,” katanya menegaskan.

    Ia pun mengajak peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum membangun ekosistem pembiayaan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

    Menurut dia, dengan kerja sama semua pihak UMKM akan semakin kuat, ekonomi daerah berkembang, dan memberi kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

    “Pesan saya, pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada peserta saja, melainkan dapat ditularkan kepada rekan kerja, mitra bisnis, maupun lingkungan sekitar,” kata Bupati.

    Sementara itu, Kepala Kantor OJK Purwokerto Haramain Billady mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu yang digelar sepanjang tahun.

    Menurut dia, pasar modal menjadi salah satu sarana alternatif pembiayaan, khususnya melalui layanan urun dana atau securities crowdfunding yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan pemodal dengan pelaku usaha.

    “Layanan urun dana ini bisa menjadi alternatif penggalangan modal selain melalui bank atau lembaga pembiayaan. Dengan platform digital, pengusaha dapat memperoleh pendanaan yang lebih mudah dan transparan,” katanya.

    Ia menilai Banyumas memiliki potensi besar dari sisi jumlah pelaku usaha sehingga pasar modal patut dikembangkan.

    Dengan pembiayaan alternatif, kata dia, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sekaligus melakukan ekspansi bisnis secara terukur.

    “Tujuan akhirnya tentu saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. OJK tidak hanya mengawasi sektor jasa keuangan dan melindungi konsumen, tetapi juga berupaya memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” katanya.

    Menurut dia, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan karena berdasarkan survei OJK, tingkat literasi keuangan baru mencapai 66 persen, sementara tingkat inklusi sudah 80 persen.

    “Artinya, masyarakat lebih banyak menggunakan produk keuangan dibanding pemahamannya. Harapan kami, melalui edukasi seperti ini masyarakat semakin paham manfaat, risiko, maupun keuntungan dari produk pasar modal maupun produk keuangan lainnya,” kata Haramain.

    Sosialisasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur TPAKD Kabupaten Banyumas, Direktorat Pasar Modal OJK, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Yogyakarta, dan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI).

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN membukukan laba bersih Rp1,7 triliun akhir semester I-2025

    BTN membukukan laba bersih Rp1,7 triliun akhir semester I-2025

    Di tengah berbagai tantangan makroekonomi dan persaingan yang ketat di industri perbankan, BTN berhasil mencatatkan profitabilitas yang membaik….

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun pada akhir semester I-2025 atau tumbuh 13,6 persen secara year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,5 triliun.

    “Di tengah berbagai tantangan makroekonomi dan persaingan yang ketat di industri perbankan, BTN berhasil mencatatkan profitabilitas yang membaik berkat strategi yang dijalankan secara konsisten dan terus melaksanakan fungsi intermediasinya untuk menggerakkan perekonomian rakyat, terutama dari sektor perumahan,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Adapun pertumbuhan laba bersih BTN ditopang oleh pendapatan bunga kredit yang naik 23,5 persen yoy menjadi Rp18,50 triliun hingga Juni 2025, melampaui pertumbuhan biaya bunga yang sebesar 2,3 persen yoy.

    Pertumbuhan tersebut menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp9,34 triliun atau naik 55,1 persen yoy hingga semester I-2025.

    Selanjutnya, margin bunga bersih (net interest margin/NIM) naik 139 basis poin (bps) menjadi 4,4 persen per akhir Juni 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,0 persen.

    Adapun cost to income ratio (CIR) membaik ke level 43,8 persen dari sebelumnya 58,8 persen. Hal ini menunjukkan proses bisnis yang semakin efisien.

    Dari sisi perolehan dana masyarakat, dana pihak ketiga (DPK) BTN tumbuh 11,2 persen yoy menjadi Rp406,38 triliun hingga semester I-2025 dari sebelumnya Rp365,38 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

    Perseroan mencatat, laju DPK BTN tersebut berada di atas pertumbuhan DPK industri perbankan yang sebesar 6,6 persen yoy per akhir Juni 2025.

    Nixon menjelaskan, pertumbuhan DPK BTN sejalan dengan upaya perseroan untuk terus memperkuat mesin pendanaan, terutama dana murah (current account saving account/CASA) yang berasal dari segmen ritel dan institusi.

    Pertumbuhan dana murah BTN juga tidak terlepas dari upaya perseroan menggencarkan akuisisi pengguna baru dan transaksi aplikasi Bale by BTN.

    Secara keseluruhan, jumlah pengguna (user) Bale by BTN telah mencapai 2,7 juta hingga akhir semester I-2025 atau naik 68,8 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 1,6 juta.

    Sedangkan jumlah transaksi Bale by BTN telah menembus 931,5 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp43,1 triliun selama semester I-2025.

    Menurut Nixon, lonjakan pengguna Bale by BTN merefleksikan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap super app yang didesain untuk melayani ekosistem perumahan dan gaya hidup masa kini yang dinamis.

    Sementara itu dari sisi intermediasi, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN tercatat tumbuh 6,8 persen yoy menjadi Rp376,11 triliun hingga semester I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp352,06 triliun.

    Penyaluran kredit hingga Juni 2025 ditopang pertumbuhan kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan yang meningkat 6,2 persen yoy menjadi Rp317,77 triliun, serta sektor non-perumahan (non-housing loan) yang naik 10,5 persen yoy menjadi Rp58,34 triliun.

    Di sektor perumahan, KPR subsidi naik 6,5 persen menjadi Rp182,17 triliun. Sedangkan KPR non-subsidi secara keseluruhan bertumbuh 8,8 persen menjadi Rp110,72 triliun.

    “BTN berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan perumahan nasional dengan menyediakan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan turut menggerakkan perekonomian dari sektor perumahan,” kata Nixon.

    Seiring dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan serta dana masyarakat, BTN pun membukukan total aset sebesar Rp484,96 triliun hingga semester I-2025. Jumlah aset ini tumbuh 6,4 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp455,60 triliun.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom: Akselerasi sektor strategis bantu capai target perekonomian

    Ekonom: Akselerasi sektor strategis bantu capai target perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Lucky Bayu Purnomo menilai akselerasi proyek dan sektor strategis dapat membantu Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

    “Untuk itu, apabila dikatakan (pertumbuhan ekonomi) harus 8 persen, ini justru tantangan pemerintah untuk mempercepat seluruh sektor strategis yang diharuskan,” kata Lucky saat ditemui ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Ia menilai, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak bisa dilakukan dengan cepat, karena terdapat sejumlah pertimbangan, variabel, dan latar belakang yang harus diperhitungkan.

    Lucky mengatakan mencapai angka 8 persen bukanlah hal yang tidak realistis, tapi memang diperlukan langkah konkret dan target pertumbuhan yang dapat diukur secara bertahap.

    “Yang namanya memberikan target itu tentu banyak pertimbangan dan latar belakang. Pertama, kita pernah menguji ekonomi di 7 persen di beberapa periode,” kata Lucky, founder LBP Enterprises itu.

    “Apakah itu realistis? Paling tidak dari angka (pertumbuhan) 5,12 persen (baru-baru) ini, saya ingin menjelaskan (target) 6,5 persen (dapat menjadi) angka pertama yang harus diuji. Untuk naik ke anak tangga berikutnya, kita butuh tahap pertama seperti itu,” ujar dia menambahkan.

    Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari angka 5,12 persen ke kisaran 6 persen, lanjut Lucky, adalah dengan pengelolaan fiskal yang tepat dan matang.

    “Fiskal itu kan sistem yang mengatur masuk-keluarnya uang negara, baik itu distribusi untuk program-program (prioritas), atau untuk pengelolaan lain,” ujar Lucky.

    “Untuk itulah kondisinya harus diselesaikan bukan hanya private sector, government sector tapi harus mengemas bagaimana public, private, partnership yang bagus,“ imbuhnya.

    Selain itu, pemilihan sektor-sektor yang sesuai dengan tujuan pemerintah melalui program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dapat dioptimalkan.

    “Misalnya MBG, itu berarti (menggerakkan) sektor pertanian, komoditas peternakan. Menurut saya itu cara yang strategis untuk meningkatkan PDB kita,” kata Lucky.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri tekankan profesionalisme dalam pengelolaan bank daerah

    Wamendagri tekankan profesionalisme dalam pengelolaan bank daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya pengelolaan yang profesional dan sehat dalam menjalankan bank daerah sebagai badan usaha milik daerah (BUMD).

    Ribka menekankan agar pemda mencari kandidat yang benar-benar kompeten untuk menempati posisi penting. Misalnya, jabatan komisaris harus diisi figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang perbankan maupun keuangan.

    “Ini akan betul-betul kita perhatikan hal ini sehingga ketika menjadi seorang komisaris ke sana, ya benar-benar mewakili pemerintah daerah,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Wamendagri saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka Pengawasan terhadap Bank Daerah sebagai BUMD yang Memberi Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Rabu.

    Selain aspek kompetensi sumber daya manusia, Ribka juga mengingatkan agar mekanisme pendanaan dan pinjaman yang dilakukan BPD betul-betul diarahkan pada penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahan perencanaan maupun penyalahgunaan keuangan di kemudian hari.

    “Saya harapkan Pak Gubernur bisa sesuai-sesuaikan, dicek benar. Nah, ini harus lebih hati-hati ke depan,” katanya mengingatkan.

    Ribka menekankan pembenahan BUMD dan perbankan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

    Dengan demikian, penguatan fiskal daerah akan berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    “Tujuannya adalah bagaimana kita membantu teman-teman pemerintah daerah supaya perbankan juga sehat, kemudian pemerintah daerahnya juga secara fiskal ini bisa ada pengelolaan keuangannya secara baik,” kata Ribka.

    Selain itu, dia juga menyoroti peran perbankan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

    Ribka meminta agar pemanfaatan CSR diarahkan untuk kebutuhan masyarakat secara nyata sehingga mampu mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal.

    “Harap Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur nanti dicek juga CSR ini ke mana saja, CSR bank ini nanti perlu diperhatikan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinas ESDM Jambi pastikan seluruh desa teraliri listrik 2025

    Dinas ESDM Jambi pastikan seluruh desa teraliri listrik 2025

    Kota Jambi (ANTARA) – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi optimistis seluruh desa di wilayah ini teraliri listrik hingga akhir 2025, melalui program listrik pedesaan yang digagas kementerian.

    “Berdasarkan informasi dari PLN tahun ini (2025) program listrik desa di Jambi tuntas. Tahun ini tinggal dua desa, sedang dikerjakan,” kata Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Jambi Berlian Putra, di Jambi, Rabu.

    Menurutnya, Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan, Perusahaan Listrik Negara ( UP2K PLN) tengah melakukan pembangunan jaringan di Desa Air Liki dan Air Liki Baru, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin.

    Apabila dua desa tersebut tersambung, maka rasio desa yang teraliri listrik di Jambi angkanya bisa 100 persen.

    Selanjutnya, pemerintah tinggal memikirkan pemasangan jaringan dusun atau wilayah terpencil.

    Menurut Berlian, di Jambi masih ada dusun atau cakupan rukun tetangga (RT) yang belum mendapat pasokan listrik dari PLN.

    Untuk mengejar capaian itu, pemerintah daerah setiap tahun mengusulkan program penambahan jaringan listrik hingga ke dusun (pelosok).

    Tahun ini, kata dia lagi, ada delapan dusun yang tersentuh program listrik menggapai dusun. Sebarannya ada di empat kabupaten, meliputi Kabupaten Bungo (tiga lokasi), Batang Hari (dua lokasi), Tanjung Jabung Barat (dua lokasi) dan Kabupaten Tebo (satu lokasi).

    Sementara itu, tahun 2026 Kementerian ESDM ada 11 dusun baru di Jambi yang mendapat program jaringan listrik baru. Meliputi Kabupaten Bungo (dua lokasi) Muaro Jambi (satu lokasi), Tanjung Jabung Barat (lima lokasi) dan Kabupaten Tebo (tiga lokasi).

    Berdasarkan data sambungan rumah tangga (rasio elektrifikasi) kelistrikan di Jambi sudah menyentuh angka 99,91 persen. Sementara itu, untuk rasio pemasangan hingga ke desa-desa telah mencapai 99,87 persen.

    “Program ini amanat langsung dari Presiden, jika dua desa di atas tersambung, maka rasio listrik desa di Jambi dipastikan seratus persen,” katanya pula.

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen ESDM: Izin ekspor konsentrat tembaga Freeport tak diperpanjang

    Wamen ESDM: Izin ekspor konsentrat tembaga Freeport tak diperpanjang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung menyebut tidak ada perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia.

    Ia mengatakan Freeport telah mendapat relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga, akibat dari kebakaran smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur, oleh kejadian kahar (force majeure). Menurutnya, kondisi tersebut sudah dapat selesai dalam 6 bulan.

    “Jadi itu kan dalam kondisi kahar, itu kan diperkirakan selesai, ini kan dalam jangka waktu 6 bulan. Ya seharusnya kalau sudah selesai, tidak ada perpanjangan lagi,” ujar Yuliot ditemui di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Yuliot menyampaikan saat ini Kementerian ESDM sedang melakukan evaluasi terkait dengan izin ekspor Freeport.

    “Nanti dicek dulu,” imbuhnya.

    Izin ekspor konsentrat tembaga Freeport akan berakhir pada 16 September 2025. Perpanjangan atau relaksasi diberikan setelah Freeport melaporkan kebakaran di Smelter Gresik, Jawa Timur, pada 14 Oktober 2024.

    Pada insiden ini, pemerintah mengabulkan permintaan Freeport Indonesia ihwal relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga, dari yang semula ditetapkan untuk berakhir pada Desember 2024, menjadi pertengahan 2025.

    Freeport kemudian kembali melaporkan telah mengalami gangguan operasi di PT Smelting, sehingga 100 ribu ton konsentrat tembaga tidak dapat diproses karena terdapat penundaan startup fasilitas smelter akibat perbaikan pabrik oksigen.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah terkait dengan izin ekspor konsentrat tembaga.

    Menurutnya, evaluasi akan dilakukan sebelum masa berlaku izin ekspor berakhir pada 16 September 2025.

    “Evaluasinya sebelum berakhirnya izin ekspor tanggal 16 September, itu akan dievaluasi oleh pemerintah. Ya kan evaluasinya bukan sebulan begitu kan, evaluasi kan dari laporan kita, karena ramp-up produksi kita sudah sesuai dengan kurva sebelumnya, yang kita sampaikan kepada pemerintah,” jelas Tony.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI komitmen majukan ekonomi-keuangan digital dan perkuat konektivitas

    BI komitmen majukan ekonomi-keuangan digital dan perkuat konektivitas

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan komitmen penuh bank sentral untuk memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan digital serta memperkuat konektivitas antarnegara melalui kerja sama dengan berbagai otoritas dan mitra strategis global maupun domestik.

    Melalui keterangannya di Jakarta, Rabu, Perry menjelaskan prioritas BI dalam ekonomi dan keuangan digital termasuk digitalisasi dan integrasi sistem pembayaran domestik dan global (retail dan wholesale), pembangunan infrastruktur digital (BI-FAST, QRIS, dan penguatan infrastruktur industri melalui SNAP dan manajemen risiko), dan konsolidasi industri.

    Di samping itu, prioritas juga mencakup keterhubungan dengan konektivitas regional, inovasi berkelanjutan dalam layanan kebanksentralan, perluasan kerja sama lintas negara, serta pengembangan Digital Rupiah sebagai instrumen strategis untuk mendukung inovasi transaksi pembayaran yang relevan dan stabilitas keuangan di era digital.

    “Pemanfaatan inovasi digital, termasuk instrumen cross-border, harus diiringi dengan sinergi dan kehati-hatian agar mampu memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Perry.

    Ia menjelaskan, perekonomian global saat ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan pesatnya inovasi digital.

    Kedua faktor ini membentuk lanskap transaksi internasional yang semakin kompleks, termasuk pada peran bank sentral dan otoritas terkait dalam memberikan layanan jasa kebanksentralan bagi pemerintah dan stakeholders serta penyelenggaraan sistem pembayaran di era digital.

    Oleh sebab itu, penguatan konektivitas, interoperabilitas, dan kolaborasi antarnegara berperan penting dalam mendukung terciptanya ekosistem transaksi pembayaran antarnegara yang adaptif dan inklusif di era digital.

    Adapun pada Rabu (27/8), BI resmi membuka Central Banking Services Festival (CB Fest) 2025 yang diselenggarakan di Jakarta.

    CB Fest merupakan forum tahunan yang mempertemukan perwakilan bank sentral, otoritas jasa keuangan, lembaga dan kementerian, industri perbankan, serta asosiasi internasional untuk memperkuat sinergi menghadapi dinamika ekonomi global dan tantangan transaksi antarnegara di era digital.

    Pertemuan tahun ini mengusung tema “Enhancing Central Bank Services in the Digital Age: Building Resilient Cross-Border Settlement Amid Geopolitical Shifts”.

    Otoritas moneter dari Rusia, Korea, India, Filipina, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Timor Leste, Papua Nugini, Vietnam, serta Hong Kong turut hadir dalam CB Fest 2025 tersebut.

    Melalui CBFest 2025, diharapkan dapat memperkuat kerja sama antarbank sentral dan mitra strategis dalam pembayaran lintas negara yang mendukung kelancaran transaksi antarnegara serta memperkuat kerja sama ekonomi ke depan.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha C. Nasir memandang, CB Fest 2025 mencerminkan komitmen BI dalam melakukan transformasi digital di tengah lanskap keuangan global saat ini.

    Sebagaimana diketahui, kondisi global dihadapkan pada persaingan geopolitik, volatilitas ekonomi, dan disruptive technology.

    Di tengah latar belakang ini, Arrmanatha menyebutkan terdapat tiga tindakan yang dapat dilakukan bersama dalam menjaga stabilitas keuangan, salah satunya kepercayaan (trust).

    Ia mengingatkan, sistem keuangan tidak akan dapat beroperasi secara optimal tanpa adanya kepercayaan publik.

    Tindakan lain yaitu keadilan (fairness) dan kerja sama (cooperation). Tanpa keadilan, sistem keuangan dapat kehilangan legitimasinya. Sedangkan kerja sama merupakan kunci ketahanan sistem keuangan di tengah inovasi teknologi yang berkembang dengan cepat.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.