Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Wamen Investasi sebut premanisme menghambat daya saing investasi RI

    Wamen Investasi sebut premanisme menghambat daya saing investasi RI

    Premanisme ini bukan cuma ormas (organisasi masyarakat), tetapi juga premanisme birokrasi dan premanisme aparat.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu mengatakan premanisme menjadi salah satu hambatan utama daya saing investasi Indonesia.

    Pasalnya, kata dia, premanisme membuat harga produksi meningkat, sehingga Indonesia kesulitan menawarkan harga yang bersaing dengan negara sejawat.

    “Saya dapat data bahwa premanisme itu menciptakan variabel biaya 5-30 persen dari biaya produksi. Premanisme ini bukan cuma ormas (organisasi masyarakat), tetapi juga premanisme birokrasi dan premanisme aparat,” kata Todotua dalam diskusi bertajuk “Apakah Realisasi Investasi 2025 Capai Target”, di Jakarta, Rabu.

    Pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif untuk menarik perhatian investor, seperti tax holiday, tax allowance, hingga tax deduction.

    Akan tetapi, dia menggarisbawahi perlu ada kerja sama dari berbagai pihak untuk bisa membuat Indonesia berdaya saing, termasuk dengan memberantas premanisme.

    “Kalau ada biaya-biaya seperti ini, dampaknya kita juga yang sama-sama susah,” ujar dia lagi.

    Secara paralel, pemerintah juga gencar mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) agar Indonesia juga menjadi pemain dalam perekonomian global.

    Dia memastikan pemerintah akan tetap mengelola kekuatan sumber daya alam (SDA) Indonesia secara strategis untuk konsumsi domestik dan internasional, sehingga bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Di sisi lain, ia berharap masyarakat bisa memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini menanggapi rencana demonstrasi yang akan direncanakan berlangsung Kamis (28/8) besok. Menurut dia, demonstrasi bisa mempengaruhi iklim investasi.

    “Jadi, berikan kepercayaan ke pemerintah,” ujarnya lagi.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan realisasi investasi pada triwulan II tahun ini mencapai Rp477,7 triliun, meningkat 11,5 persen dari periode sama pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp428,4 triliun.

    Kontribusi penanaman modal asing (PMA) triwulan II-2025 sebesar Rp202,2 triliun, sedangkan kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 275,5 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI optimalkan potensi zakat Indonesia melalui Green Zakat Framework

    BSI optimalkan potensi zakat Indonesia melalui Green Zakat Framework

    Green Zakat Framework merupakan solusi yang diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang lebih luas antarlembaga dan meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp327 triliun melalui implementasi zakat hijau sebagaimana tertuang dalam inisiatif Green Zakat Framework atau Kerangka Kerja Zakat Hijau.

    “Green Zakat Framework merupakan solusi yang diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang lebih luas antarlembaga dan meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat, sehingga potensi zakat Indonesia yang mencapai Rp327 triliun dapat dioptimalkan dan tercipta kemaslahatan bagi umat yang lebih luas,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Green Zakat Framework merupakan inovasi dan inisiatif strategis pertama di dunia yang dilahirkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik zakat.

    Dengan adanya Green Zakat Framework, pendayagunaan zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

    Anggoro mengatakan, BSI selalu mengedepankan program-program yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat serta keberlanjutan dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya.

    Hingga Juni 2025 (unaudited), BSI telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan dengan total sebesar Rp72,8 triliun atau tumbuh 19,3 persen year on year (yoy).

    Pembiayaan tersebut terdiri dari kategori green financing sebesar Rp15,3 triliun (tumbuh 14,5 persen yoy) dan social financing sebesar Rp57,5 triliun (tumbuh 20,6 persen yoy).

    Penyaluran green financing didominasi oleh sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, eco efficient, dan energi terbarukan. Selain itu, BSI juga aktif menyalurkan pembiayaan kendaraan listrik.

    Anggoro menegaskan bahwa percepatan pembiayaan berkelanjutan menjadi pendukung bagi tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

    Hal ini merupakan bagian strategis BSI untuk sebagai agen perubahan dalam bisnis berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata, menjaga daya saing nasional, serta memperkuat peran Indonesia dalam menghadapi krisis iklim global.

    Program-program berkelanjutan yang dilakukan oleh BSI, di antaranya peluncuran green building, program one home one tree untuk setiap pencairan pembiayaan rumah, pembangunan charging station, dan penggunaan kendaraan listrik untuk operasional.

    BSI juga telah menerapkan standar ISO-26000 untuk memenuhi tujuan keberlanjutan pada pilar Sustainable Beyond Banking dan menjadi lead dalam ekosistem ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Sementara dari sisi sosial, BSI telah mendistribusikan zakat dari korporasi dan pegawai. Selain itu, BSI aktif dalam program pemberdayaan seperti membentuk desa binaan yang ditujukan untuk membantu mengurangi kemiskinan, menghadirkan RVM untuk mendaur ulang botol plastik kemasan air minum, serta program lain untuk kemaslahatan umat.

    Hingga Mei 2025, perseroan telah menyalurkan zakat sebesar Rp65,6 miliar (year to date/ytd). Beberapa fokus bidang penyaluran antara lain ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah atau advokasi dengan total penerima manfaat mencapai 240.075 orang.

    Dengan adanya zakat hijau, perseroan juga terus mengembangkan program pemberdayaan lingkungan dari pemanfaatan zakat. Di antaranya program Desa dan Sentra UMKM BSI yang di dalamnya terdapat kegiatan aksi kepedulian terhadap lingkungan, seperti pemasangan solar panel, pembangunan green house, waste management, pemeliharaan ekosistem lingkungan laut, dan pengelolaan sampah terpadu.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah pastikan permudah aturan izin NIB untuk Kopdes Merah Putih

    Pemerintah pastikan permudah aturan izin NIB untuk Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM sepakat melonggarkan aturan perizinan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) agar bisa memasarkan produk-produk BUMN.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan ada 80.605 koperasi desa yang sudah memiliki badan hukum dan Nomor Induk Koperasi (NIK).

    Meskipun data pengurus, pengawas, dan jenis usaha sudah tercatat, koperasi-koperasi ini tetap memerlukan NIB agar bisa memasarkan produk BUMN seperti gas elpiji, pupuk, dan minyak goreng.

    Ia mengungkapkan masih banyak koperasi yang kesulitan untuk mengakses ke perizinan NIB. Padahal untuk mendapatkan akses pembiayaan dari Himbara, Kopdes membutuhkan NIB dan KBLI.

    “Semua data ada di Kemenkop, jadi diharapkan Kopdes tidak perlu lagi menginput untuk proses perizinan NIB,” katanya.

    Kemenkop dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sepakat untuk membentuk desk bersama guna membantu proses penginputan data Kopdes Merah Putih ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, mereka juga akan mengadakan pelatihan khusus bagi para pengurus Kopdes.

    Untuk lebih menyederhanakan proses, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyarankan agar KBLI dari seluruh Kopdes diseragamkan dengan mengisi sebanyak mungkin potensi usaha yang bisa dijalankan.

    Ia memahami bahwa NIB erat kaitannya dengan akses pembiayaan, terutama dari bank-bank Himbara. Ia menekankan bahwa setelah mendapatkan NIB, Kopdes wajib melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

    “Yang harus dipahami para pemegang NIB, itu adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau LKPM. Itu terkait realisasi investasi yang harus dilaporkan,” kata Todotua.

    LKPM OSS adalah laporan berkala yang memuat perkembangan realisasi investasi, tenaga kerja, produksi, dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Laporan ini wajib disampaikan secara rutin melalui sistem OSS. Untuk mempermudah pelaporan, BKPM akan menyediakan slot atau klaster khusus di platform mereka untuk Kopdes Merah Putih.

    “Nantinya, di platform kita harus ada space atau slot khusus tentang Kopdes Merah Putih. Ada kluster khusus untuk Kopdes Merah Putih. Yang penting, Kopdes bisa cepat bergerak,” kata Todotua.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Sulteng dan Pemkab Bangkep selaraskan program pembangunan

    Pemprov Sulteng dan Pemkab Bangkep selaraskan program pembangunan

    Program 9 Berani telah kami selaraskan dengan program daerah. Kami yakin sinergisitas ini akan mendorong Banggai Kepulauan bangkit, maju, dan berkelanjutan

    Banggai Kepulauan, Sulawesi Te (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyelaraskan program pembangunan guna mempercepat kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam kunjungannya di Bangkep, Rabu, menekankan pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten.

    “Kita harus satu pemahaman. Suksesnya Banggai Kepulauan adalah suksesnya Sulawesi Tengah. Tanpa sinergisitas, kita akan lambat,” katanya.

    Ia menargetkan, penurunan angka kemiskinan minimal satu persen setiap tahun melalui penguatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, dengan harapan angka kemiskinan berada di bawah rata-rata nasional pada 2029.

    Gubernur juga menyoroti beberapa kebutuhan mendesak, termasuk penyelesaian Pelabuhan Salakan, perbaikan akses jalan, dan penyediaan air bersih.

    Dalam arahannya, ia memaparkan implementasi program Sembilan Berani, yakni Berani Cerdas yang bertujuan memastikan pendidikan 12 tahun dan bebas pungutan di SMA, SMK, dan SLB, dan Berani Sehat menjamin layanan kesehatan Universal Health Coverage berbasis KTP.

    Kemudian, Berani Menyala untuk menghadirkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Berani Lancar fokus pada pengembangan infrastruktur jalan desa, sedangkan Berani Berdering memperluas jaringan komunikasi hingga pelosok.

    Selain itu, Berani Tangkap untuk menyediakan 50 kapal tangkap modern per tahun mulai 2026, Berani Panen Raya untuk menyalurkan bibit kelapa untuk pertanian, dan Berani Berintegritas serta Berani Berkah untuk menguatkan nilai keagamaan, termasuk gerakan shalat berjamaah di masjid.

    Untuk itu, ia menekankan pentingnya membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan.

    Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara organisasi perangkat saerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah dan perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, khususnya di bidang pendidikan (Berani Cerdas) dan kesehatan (Berani Sehat).

    Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyatakan pihaknya telah menyelaraskan program unggulan daerah Bangkep Berkah dengan program Sembilan Berani.

    “Program 9 Berani telah kami selaraskan dengan program daerah. Kami yakin sinergisitas ini akan mendorong Banggai Kepulauan bangkit, maju, dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Rusli memaparkan bahwa Bangkep Berkah mencakup beberapa fokus utama, di antaranya Berkah Sejahtera menghadirkan bantuan perumahan bagi petani dan nelayan, jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin, bantuan usaha keluarga, dan santunan kematian.

    Selanjutnya, Berkah Cerdas menghadirkan pendidikan gratis untuk masyarakat, Berkah Sehat memprioritaskan pencapaian Universal Health Coverage dan penurunan stunting, Berkah Infrastruktur mengembangkan jalan provinsi dan kabupaten, menyediakan air bersih, akses listrik, dan membangun pelabuhan laut.

    Kemudian, Berkah Bermartabat untuk memberi insentif untuk pengurus masjid dan gereja, serta menggalakkan gerakan shalat berjamaah serta Berkah Berintegritas fokus pada peningkatan kesejahteraan ASN.

    Selain itu, Berkah Desa untuk meningkatkan alokasi dana desa dari 10 persen menjadi 15 persen, dan Berkah Berdering membangun smart village dengan free wifi di seluruh desa untuk mengatasi blank spot.

    Ia mengatakan kondisi kepulauan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembangunan dengan segala keterbatasan fiskal, sehingga penyelarasan program dan sinergi menjadi strategi penting untuk memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FHCI dorong optimalisasi Individual Development Plan dengan AI

    FHCI dorong optimalisasi Individual Development Plan dengan AI

    Jakarta (ANTARA) – Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mendorong optimalisasi penerapan Individual Development Plan (IDP) melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna memperkuat pengembangan pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Indonesia (Persero) Tina T Kemala Intan mengatakan IDP merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menyelaraskan pertumbuhan profesional pegawai dengan kebutuhan organisasi.

    “IDP ini sebenarnya adalah alat yang terstruktur sekaligus personal untuk membantu pegawai mengembangkan diri dan tujuan kariernya. Dengan IDP, kompetensi bisa ditingkatkan, kesenjangan keterampilan berkurang, dan pertumbuhan profesional tetap selaras dengan kebutuhan organisasi,” ujarnya.

    Hal tersebut mengemuka dalam Sharing Session FHCI Connect Expert Series 2: Unlocking Employee Potential with Personalized AI-Driven Development yang digelar di Plaza Pupuk Kaltim, Jakarta, Rabu (27/8). Acara dihadiri Wakil Ketua Umum FHCI sekaligus Director of Human Capital Management PT Waskita Karya (Persero) Tbk Hadjar Seti Adji serta SVP HC Information and Technology PT Danantara Asset Management (Persero) Jemmy Maruto.

    Dalam kesempatan yang sama, Founder & Managing Director Tjitra Consulting, Dr. Phil Hora Widjaja Tjitra, menambahkan salah satu penyebab IDP kerap gagal memberikan hasil optimal adalah ketidakjelasan dalam menentukan tujuan, metode, dan alasan pelaksanaannya.

    “Banyak IDP yang gagal memberikan hasil nyata karena ketidakjelasan pada ‘what’, ‘how’, dan terutama ‘why’,” katanya.

    Menurut dia, AI membuka peluang besar untuk membuat IDP lebih personal, akurat, relevan, sekaligus efisien. Teknologi tersebut dapat menganalisis kompetensi, memberikan rekomendasi pembelajaran, hingga memprediksi jalur karier yang optimal.

    “AI adalah listrik baru. Dengan AI, IDP bisa lebih adaptif dan hemat biaya,” ujarnya.

    Ia memperkenalkan lima level solusi berbasis AI mulai dari penggunaan mesin pencari hingga personalisasi yang mampu menghadirkan pengalaman belajar lebih adaptif. AI juga dinilai dapat mendukung program kepemimpinan, mentoring, pembelajaran daring, peer coaching, hingga manajemen kinerja.

    Namun, ia mengingatkan agar pemanfaatan AI tetap dilakukan dengan penuh kesadaran.

    “AI punya dua sisi. Karena itu, kita tetap harus menjaga pola pikir kritis, memahami keterbatasannya, dan bertanggung jawab dalam pemanfaatannya,” kata Hora.

    Kegiatan tersebut menarik partisipasi 74 peserta luring serta 530 peserta daring yang mewakili berbagai BUMN.

    Pewarta: Ida Nurcahyani/Farika Khotimah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komut Pertamina meminta RDMP Kilang Balikpapan segera dituntaskan

    Komut Pertamina meminta RDMP Kilang Balikpapan segera dituntaskan

    Saya sampai sekarang masih kecewa. RDMP di Balikpapan yang janjinya akhir tahun akan diresmikan oleh Pak Presiden, sampai sekarang masih batuk-batuk.

    Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) – Komisaris Utama dan Independen Pertamina Mochammad Iriawan meminta proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, segera dituntaskan agar dapat diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir tahun 2025.

    “Saya sampai sekarang masih kecewa. RDMP di Balikpapan yang janjinya akhir tahun akan diresmikan oleh Pak Presiden, sampai sekarang masih batuk-batuk,” ujar Iwan, sapaan akrab Iriawan, dalam acara Jejak Keberlanjutan Series, di Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.

    Padahal, kata dia lagi, seharusnya RDMP di Balikpapan sudah tuntas pada September atau Oktober.

    Oleh karena itu, untuk mempercepat proyek RDMP Balikpapan, Iwan menugaskan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono untuk segera bertandang ke Balikpapan dan meminta percepatan penyelesaian proyek.

    “Bapak Agung, tolong berangkat ke sana. Tekan lagi mereka di Kilang Balikpapan, kapan mau selesai? Dari tahun ke tahun begitu saja, kita malu,” ujar Iwan.

    Ia menegaskan berulangkali bahwasanya penyelesaian proyek RDMP Balikpapan adalah bagian penting dari upaya Pertamina untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya soal ketahanan energi.

    “Beliau (Presiden) bicara berapi-api bahwa 2030 kita bisa swasembada energi. Oleh sebab itu, Pertamina harus punya peta jalan untuk bisa mencapai target Net Zero Emission,” kata Iwan lagi.

    Sebelumnya, Senior Officer I Media Communication PT Pertamina (Persero) Bagja Mahendra mengatakan, pihaknya optimistis proses pembangunan proyek RDMP Balikpapan bisa rampung pada kuartal IV (Q4) 2025.

    Per pekan pertama Agustus 2025, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) mencatat progres proyek kilang ini telah mencapai 96,15 persen.

    Lebih lanjut, Bagja mengatakan KPB pun kini tengah mempercepat progres pembangunan, seperti penyelesaian scope secondary process unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), RFCC-LPG, Propylene Recovery Unit (PRU), dan fasilitas pendukungnya.

    PT KPB menargetkan RFCC dapat selesai dan bisa beroperasi pada November tahun ini.

    RDMP, yang memiliki nilai proyek sebesar 7,4 miliar dolar AS, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengolahan crude atau produksi kilang menjadi 360 ribu barel per hari (kbpd) dari yang sebelumnya 260 kbpd.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ventrue-Hijrah teken perjanjian usaha patungan pembiayaan dapur MBG

    Ventrue-Hijrah teken perjanjian usaha patungan pembiayaan dapur MBG

    Kami berkomitmen menghadirkan solusi pembiayaan dan jaringan strategis agar pembangunan dapur MBG berjalan cepat, transparan, dan berkelanjutan.

    Jakarta (ANTARA) – Garuda Ventrue Capital Indonesia dan Hijrah Infra & Development Sdn Bhd Malaysia resmi menandatangani perjanjian usaha patungan (joint venture agreement/JVA) untuk pembangunan infrastruktur dapur dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

    CEO Ventrue Capital Denia Yuniarti Abdussamad dalam peresmian kerja sama di Jakarta, Rabu, mengatakan upaya ini berfokus pada dukungan pembiayaan pendirian dapur MBG, tanpa terlibat langsung dalam aspek operasional.

    “Kami berkomitmen menghadirkan solusi pembiayaan dan jaringan strategis agar pembangunan dapur MBG berjalan cepat, transparan, dan berkelanjutan,” kata Denia.

    Perjanjian kerja sama pun menetapkan target pembangunan 1.000 unit dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menyediakan makanan sehat setiap hari.

    Pada tahap awal, Denia mengatakan investasi minimum yang dialokasikan mencapai sekitar Rp175 miliar untuk membangun 100 unit dapur, dengan estimasi kebutuhan Rp1,75 miliar per unit.

    Pendanaan akan dikombinasikan melalui ekuitas, pembiayaan perbankan, serta dukungan program pemerintah.

    Lebih lanjut, Denia menambahkan, inisiatif ini sejalan dengan kebijakan prioritas Pemerintah Indonesia dalam program MBG yang menargetkan jutaan penerima manfaat.

    “Selain mencegah malnutrisi, pembangunan dapur juga diproyeksikan membuka lapangan kerja lokal dan memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya.

    CEO Hijrah Infra & Development Sdn Bhd Nubly Ambotang menekankan peran pihaknya sebagai mitra modal dan akses perbankan regional.

    “Kami melihat kolaborasi ini sebagai langkah nyata lintas negara dalam mendukung agenda nasional Indonesia untuk gizi anak dan ketahanan pangan,” kata Nubly.

    Kerja sama Ventrue-Hijrah ini, kata dia lagi, sekaligus menegaskan relevansi program MBG sebagai bagian dari strategi nasional memerangi stunting dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia.

    “Dengan adanya dukungan investor swasta dan mitra internasional, program ini diharapkan menjadi model pembiayaan sosial yang dapat direplikasi secara nasional,” ujarnya pula.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ventrue-Hijrah teken perjanjian usaha patungan pembiayaan dapur MBG

    Ventrue-Hijrah teken perjanjian usaha patungan pembiayaan dapur MBG

    Kami berkomitmen menghadirkan solusi pembiayaan dan jaringan strategis agar pembangunan dapur MBG berjalan cepat, transparan, dan berkelanjutan.

    Jakarta (ANTARA) – Garuda Ventrue Capital Indonesia dan Hijrah Infra & Development Sdn Bhd Malaysia resmi menandatangani perjanjian usaha patungan (joint venture agreement/JVA) untuk pembangunan infrastruktur dapur dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

    CEO Ventrue Capital Denia Yuniarti Abdussamad dalam peresmian kerja sama di Jakarta, Rabu, mengatakan upaya ini berfokus pada dukungan pembiayaan pendirian dapur MBG, tanpa terlibat langsung dalam aspek operasional.

    “Kami berkomitmen menghadirkan solusi pembiayaan dan jaringan strategis agar pembangunan dapur MBG berjalan cepat, transparan, dan berkelanjutan,” kata Denia.

    Perjanjian kerja sama pun menetapkan target pembangunan 1.000 unit dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menyediakan makanan sehat setiap hari.

    Pada tahap awal, Denia mengatakan investasi minimum yang dialokasikan mencapai sekitar Rp175 miliar untuk membangun 100 unit dapur, dengan estimasi kebutuhan Rp1,75 miliar per unit.

    Pendanaan akan dikombinasikan melalui ekuitas, pembiayaan perbankan, serta dukungan program pemerintah.

    Lebih lanjut, Denia menambahkan, inisiatif ini sejalan dengan kebijakan prioritas Pemerintah Indonesia dalam program MBG yang menargetkan jutaan penerima manfaat.

    “Selain mencegah malnutrisi, pembangunan dapur juga diproyeksikan membuka lapangan kerja lokal dan memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya.

    CEO Hijrah Infra & Development Sdn Bhd Nubly Ambotang menekankan peran pihaknya sebagai mitra modal dan akses perbankan regional.

    “Kami melihat kolaborasi ini sebagai langkah nyata lintas negara dalam mendukung agenda nasional Indonesia untuk gizi anak dan ketahanan pangan,” kata Nubly.

    Kerja sama Ventrue-Hijrah ini, kata dia lagi, sekaligus menegaskan relevansi program MBG sebagai bagian dari strategi nasional memerangi stunting dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia.

    “Dengan adanya dukungan investor swasta dan mitra internasional, program ini diharapkan menjadi model pembiayaan sosial yang dapat direplikasi secara nasional,” ujarnya pula.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Biak: Dana otsus Papua untuk penguatan kelembagaan adat

    Pemkab Biak: Dana otsus Papua untuk penguatan kelembagaan adat

    Pembangunan perumahan untuk orang asli Papua (OAP) dari pendanaan anggaran otsus dikhususkan warga yang tidak mampu

    Biak (ANTARA) – Pemkab Biak Numfor menyebut pemanfaatan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, salah satunya untuk penguatan kelembagaan adat orang asli Papua.

    “Dana Otsus juga dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi kepala suku (Mananwir),” kata Bupati Biak Numfor Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Kapissa, Rabu.

    Diakuinya, program pembangunan perumahan untuk orang asli Papua (OAP) dari pendanaan anggaran otsus dikhususkan warga yang tidak mampu.

    Sedangkan program dana Otsus, lanjut dia, dibangun juga bagi rumah kepala suku dan rumah pastori gereja.

    Pemkab Biak Numfor, lanjut dia, melalui organisasi perangkat daerah terus mengoptimalkan pemanfaatan dana Otsus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan OAP.

    Ditegaskan Jimmy, sesuai target dan peruntukkan program pembangunan dibiayai dari dana Otsus Papua diprioritaskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat OAP di 257 kampung,14 kelurahan dan 19 distrik.

    “Melalui dukungan dana Otsus Papua dapat mewujudkan warga OAP sehat, cerdas dan Papua produktif,” sebut dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua III DPRK dari unsur adat Mintje Weyai Yawan mengatakan, sebagai wakil rakyat punya tugas pokok mengawal program pemerintah terutama yang berhubungan dengan alokasi dana Otsus.

    Berdasarkan data program prioritas dibiayai dana Otsus Papua di antaranya pendidikan, kesehatan, insfratruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan kapasitas orang asli Papua.

    Pada 2025, dana Otsus Papua Kabupaten Biak Numfor mencapai Rp180 miliar lebih.

    Pewarta: Muhsidin
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Erick Thohir tegaskan dukungan program listrik desa dan kopdes

    Erick Thohir tegaskan dukungan program listrik desa dan kopdes

    Erick menegaskan dukungan penuh Kementerian BUMN terhadap sejumlah isu strategis.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kesiapan dan dukungan Kementerian BUMN dalam penugasan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Listrik Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dalam rapat terbatas mengenai perekonomian nasional bersama Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8), Erick menegaskan dukungan penuh Kementerian BUMN terhadap sejumlah isu strategis.

    “Program Listrik Desa yang dicanangkan Presiden merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan pelosok. Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk keberpihakan terhadap keadilan sosial,” ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

    Percepatan Program Listrik Desa direncanakan akan meliputi 10.068 lokasi di tanah air. Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi lokal.

    Kementerian BUMN akan memastikan koperasi desa memiliki daya dukung yang kuat untuk memangkas rantai pasok, meningkatkan efisiensi distribusi, dan membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa.

    “Koperasi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian dan gotong royong. Dengan penguatan dari BUMN, koperasi desa akan menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya pula.

    Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan BUMN terkait, untuk memastikan implementasi program-program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya pembangunan yang menyentuh kebutuhan riil rakyat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.