Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Generasi muda Bangka Belitung dukung hilirisasi pertambangan nasional

    Generasi muda Bangka Belitung dukung hilirisasi pertambangan nasional

    Mahasiswa dari sembilan perguruan tinggi hadir dan menyuarakan dukungan terhadap program hilirisasi yang juga menjadi bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Jakarta (ANTARA) – Sosialisasi MediaMIND 2025 di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan komitmen dalam mendukung hilirisasi pertambangan nasional.

    Mahasiswa dari sembilan perguruan tinggi hadir dan menyuarakan dukungan terhadap program hilirisasi yang juga menjadi bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Abdul, mahasiswa Institut Pahlawan 12, menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral yang besar, namun kerap hanya diekspor dalam bentuk mentah.

    “Kenapa kita harus ekspor mentah? Indonesia harus bisa mengolah mineral di dalam negeri dan mengekspornya dalam bentuk produk jadi. Dengan begitu, penerimaan negara lebih besar dan menguntungkan perekonomian nasional,” kata Abdul dalam sosialisasi MediaMIND 2025, di Gedung Graha Timah, Pangkalpinang pada Selasa (26/8).

    Ia menambahkan, tantangan dari sisi investasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) masih harus dihadapi. “Memang tantangan yang dihadapi Indonesia masih berat, mulai dari dana hingga kualitas SDM. Kami sebagai generasi muda Bangka Belitung berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan diri agar bisa berkontribusi lebih besar di masa depan,” ujarnya.

    Abdul juga menyoroti konsistensi MIND ID melalui PT Timah Tbk dalam menjalankan hilirisasi dengan mengoptimalkan empat proyek strategis yang dirancang untuk mentransformasi timah dari komoditas tambang menjadi produk bernilai tambah tinggi.

    Empat proyek tersebut mencakup pengembangan bahan baku kimia timah untuk industri film konduktif dan semikonduktor, produk intermediate timah untuk aditif industri, aditif utama berbasis timah untuk PVC, serta solder timah untuk memenuhi kebutuhan industri elektronik.

    Sementara itu, Rizky, mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Babel, menilai pertambangan nasional memiliki peluang besar untuk semakin modern dengan dukungan teknologi.

    “Ke depan, saya ingin bisa memperkuat inovasi teknologi yang bisa diimplementasikan di pertambangan. Dengan pemanfaatan teknologi yang masif, pertambangan Indonesia mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian,” ujarnya.

    Corporate Secretary MIND ID Pria Utama dalam keterangannya pada Rabu menyampaikan, kehadiran para mahasiswa dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa generasi muda siap mengambil peran dalam pengembangan sektor pertambangan.

    “Semangat yang disampaikan tentu merupakan modal penting bagi masa depan industri pertambangan Indonesia. Dan semangat ini harus selalu dijaga, serta diperkuat demi Indonesia Emas 2045,” katanya pula.

    MediaMIND 2025 dirancang sebagai ruang untuk menampung potensi pemikiran generasi muda melalui karya reportase dan jurnalistik yang membangun bagi masa depan Indonesia.

    Pewarta: Ida Nurcahyani
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin sebut ISF 2025 fokus pada sektor bisnis hijau

    Kadin sebut ISF 2025 fokus pada sektor bisnis hijau

    Walaupun tantangan secara global ini banyak, tapi kita punya peluang yang sangat besar,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani menyebut, Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 bakal fokus pada model bisnis hijau (green business).

    Forum internasional tersebut rencananya akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 10-11 Oktober 2025.

    “Tema-temanya itu mulai dari nature-based solution, mulai dari energy transition, ada global energy, kemudian kita juga melihat ekonomi sirkular. Kita melihat opportunity juga tidak hanya di green economy, tapi juga blue economy, dan elemen faktornya, ada human capital, green jobs, tapi juga financing,” kata Shinta dalam acara Road to ISF 2025 di Menara Kadin, Jakarta, Rabu.

    ISF edisi ketiga ini telah terbukti mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil.

    Menurut Shinta, fokus tahun ini adalah pembiayaan di green business seiring dengan dorongan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang juga mulai menyalurkan dukungan terhadap pembiayaan proyek hijau.

    Meski demikian, Shinta mengakui tantangan global masih besar, terutama akibat tekanan ekonomi global yang masih tinggi.

    Dia menilai sebagian kalangan masih menganggap bisnis berkelanjutan atau green business membutuhkan biaya lebih besar.

    Namun, tren global menunjukkan konsumen tetap menuntut standar keberlanjutan dalam kondisi apa pun.

    “Walaupun tantangan secara global ini banyak, tapi kita punya peluang yang sangat besar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Shinta menekankan, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mengembangkan investasi hijau, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya.

    Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi terbesar di sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT), termasuk peringkat kedua dunia dalam kapasitas panas bumi (geothermal).

    Di samping itu, Indonesia juga memiliki potensi besar di tenaga surya, hidro, hingga mineral kritis yang dibutuhkan untuk pengembangan kendaraan listrik (EV).

    “Jadi Indonesia berada di posisi yang sangat strategi, karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa, kita juga punya mineral kritis yang juga dibutuhkan, seperti untuk EV, dan lain-lain,” imbuhnya.

    Shinta berharap ISF 2025 dapat menghasilkan langkah nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membantu pemerintah mencapai target emisi nol karbon (net zero emission/NZE) 2060.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas mengajak aktor non-pemerintah lewat SDGs Action Registration

    Bappenas mengajak aktor non-pemerintah lewat SDGs Action Registration

    SDGs Action Registration merupakan sebuah mekanisme digital untuk mendokumentasikan kontribusi aktor non-pemerintah…

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengembangkan Sustainable Development Goals (SDGs) Action Registration untuk mengajak peningkatan partisipasi aktor non-pemerintah (non-state actors) dalam pencapaian target SDGs.

    Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo AA Teguh Sambodo menyatakan SDGs Action Registration merupakan sebuah mekanisme digital untuk mendokumentasikan kontribusi aktor non-pemerintah, seperti perusahaan, organisasi masyarakat, hingga media massa, dalam pencapaian SDGs.

    “Ruang lingkup peserta bisa mencakup filantropi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan juga pelaku usaha dalam berbagai skala dan juga apakah dari dalam negeri maupun merupakan investasi asing,” kata Leonardo AA Teguh Sambodo, di Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan sistem tersebut bukan sekadar sertifikasi, tapi juga instrumen transparansi dan akuntabilitas. Melalui pencatatan digital, kontribusi non-state actors dapat terukur, terdokumentasi, sekaligus memperlihatkan dampak nyata bagi masyarakat.

    Dia mengatakan dokumentasi tersebut dapat meningkatkan citra (branding) aktor non-pemerintah yang terlibat, sehingga dapat memperluas peluang kolaborasi dan membuka akses terhadap jejaring global.

    Leonardo mencontohkan, bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi filantropi, platform SDGs Action Registration dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitas dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, sehingga meningkatkan kepercayaan para pendonor (funder) dan membuka lebih banyak akses pendanaan.

    Sedangkan bagi SDGs Center yang hingga kini telah terbentuk pada lebih dari 60 universitas, ia menyampaikan platform tersebut dapat memperkuat peran akademisi dalam memantau pencapaian target SDGs serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    “Dan bagi pemerintah, tentu saja ini menjadi satu bagian bagaimana kita bisa merekognisi kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah yang memungkinkan mereka bisa berkolaborasi, membantu, saling bahu-membahu dengan kami untuk mewujudkan SDGs,” ujar Leonardo AA Teguh Sambodo.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NTB incar tiga negara jadi pasar utama kunjungan wisatawan

    NTB incar tiga negara jadi pasar utama kunjungan wisatawan

    Mataram (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) menargetkan tiga negara sebagai pasar utama dalam upaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke wilayah itu.

    Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh mengatakan tiga negara yang menjadi pasar utama untuk arus kunjungan wisatawan ini, yakni Australia, Malaysia, dan Singapura.

    “Kita sudah petakan beberapa negara sesuai dengan peminat yang datang ke NTB. Negara itu, Malaysia, Singapura dan Australia. Itu yang kita prioritaskan menjadi pasar utama kita. Termasuk, dengan negara-negara lain yang kita kejar juga,” ujarnya usai bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran pengurus BPPD NTB didampingi Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia di Mataram, Rabu.

    Ia mengatakan tiga negara yang menjadi target utama pasar pariwisata NTB ini memang telah lama menjadi pintu masuk arus kunjungan wisatawan yang datang ke NTB, karena terkait konektivitas penerbangan.

    “Jadi, ini sesuai dengan misi gubernur yang luar biasa terhadap pariwisata bagaimana menjadikan NTB sebagai destinasi wisata dunia dengan cara menghadirkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Kemudian mendatangkan wisatawan berkualitas yang uang-nya cukup banyak. Itu yang menjadi target kita,” kata Sahlan.

    Untuk mengejar target tersebut, menurut Sahlan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi. Satu di antaranya, yakni memperkuat langkah promosi. Khususnya di tiga negara yang menjadi pasar utama tersebut. Namun, promosi ini tidak hanya sebatas di luar negeri melainkan juga di dalam negeri.

    “Selain itu destinasi juga diperkuat, SDM diperkuat, citra pariwisata kita juga diperkuat,” ujarnya.

    Khusus penerbangan Australia, pihaknya bersama pemerintah daerah sedang menjalin kerjasama dengan maskapai nasional untuk membuka penerbangan dari Perth ke Lombok, seperti yang pernah di bangun sebelumnya dengan maskapai JetStar dan AirAsia.

    “Dalam waktu dekat kita akan ke Perth untuk bagaimana meningkatkan load factor dari pada penerbangan yang dibuka nanti. Jadi kita akan promosi dengan membuat paket-paket menarik bagi wisatawan supaya ketersediaan pesawat bisa maksimal,” katanya.

    Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan saat ini Pemprov NTB sesuai dengan arahan gubernur, yakni bagaimana memperkuat penerbangan langsung menuju provinsi itu.

    “Arahan pak gubernur untuk menghubungkan melalui bandara dengan beberapa daerah dengan menghadirkan “direct flight”. Ini biar menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan. Untuk ini BPPD diminta menguatkan itu,” ujarnya.

    Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Gubernur NTB menginginkan agar BPPD bisa bersinergi dengan seluruh pihak membangun konektivitas transportasi penerbangan sehingga bisa langsung ke NTB.

    “Khusus penerbangan ini, pak gubernur sudah berkoordinasi dengan beberapa maskapai nasional bukan maskapai luar negeri tapi detail-nya belum membahas stimulus maskapai, namun bagaimana meningkatkan ketersediaan penumpang dulu,” kata Aulia.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke NTB pada April 2025 meningkat signifikan, mencapai 43,58 persen.

    “Untuk perkembangan wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bizam April 2025 sebanyak 7.812 orang. Jumlah ini alami peningkatan sebesar 43,58 persen, jika dibandingkan Maret 2025, yang hanya mencapai 5.441 orang,” kata Kepala BPS NTB Wahyudin, Senin (2/6).

    Kunjungan wisman melalui Bizam didominasi wisman regional Eropa sebanyak 3.100 orang. Kemudian wisman regional ASEAN 2.811 orang, Asia non-ASEAN 1.169 orang, Oseania 352 orang, Amerika 331 orang, Timur Tengah 25 orang, dan Afrika 24 orang. Sementara, perkembangan kunjungan wisatawan domestik di NTB di April mencapai 1.427.974 orang. Perkembangannya mengalami peningkatan 35,74 persen.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin siap kembangkan investasi dan majukan UMKM untuk tingkatkan PAD

    Kadin siap kembangkan investasi dan majukan UMKM untuk tingkatkan PAD

    ANTARA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berkomitmen mengembangkan investasi serta memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) juga peluang usaha lainnya di berbagai daerah di Indonesia termasuk wilayah Sulawesi Tenggara. Hal itu ditegaskan dalam Rapimprov Kadin di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8). (Saharudin/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Inflasi Australia capai rekor tertinggi dalam 12 bulan

    Inflasi Australia capai rekor tertinggi dalam 12 bulan

    Sydney (ANTARA) – Tingkat inflasi tahunan Australia mencapai 2,8 persen pada Juli 2025, angka tertinggi dalam 12 bulan, menurut data resmi yang dipublikasikan pada Rabu (27/8).

    Biro Statistik Australia (Australian Bureau of Statistics/ABS) menyampaikan bahwa indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) meningkat 2,8 persen dalam 12 bulan hingga akhir Juli 2025, naik dari 1,9 persen dalam setahun hingga Juni.

    Hal itu menandai tingkat inflasi tahunan tertinggi di Australia sejak periode 12 bulan hingga Juli 2024, saat CPI meningkat 3,5 persen.

    Australian Broadcasting Corporation melaporkan bahwa para ekonom telah memperkirakan CPI akan meningkat sekitar 2,3 persen dalam setahun hingga Juli.

    Rata-rata terpangkas tahunan, yang merupakan indikator inflasi inti, juga meningkat dari 2,1 persen pada Juni menjadi 2,7 persen pada Juli.

    Menurut ABS, pendorong terbesar bagi pertumbuhan CPI dalam setahun hingga Juli adalah kenaikan biaya perumahan sebesar 3,6 persen, peningkatan harga makanan dan minuman nonalkohol sebesar 3 persen, serta harga alkohol dan tembakau yang naik 6,5 persen.

    Harga kopi, teh, dan kakao tercatat 14,4 persen lebih tinggi pada Juli dibandingkan 12 bulan sebelumnya.

    “Hal ini terjadi karena pasokan terdampak kondisi cuaca buruk yang memengaruhi daerah-daerah penghasil biji kopi utama di luar negeri,” ujar Michelle Marquardt, kepala statistik harga ABS, dalam sebuah pernyataan.

    Reserve Bank of Australia, selaku bank sentral negara itu, menyampaikan dalam proyeksi yang dirilis sebelumnya pada Agustus bahwa pihaknya memperkirakan inflasi utama akan meningkat selama paruh kedua 2025 sebelum stabil di kisaran 3 persen pada sebagian besar 2026.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM sebut program 3 juta rumah mesin pertumbuhan baru UMKM

    Menteri UMKM sebut program 3 juta rumah mesin pertumbuhan baru UMKM

    Developer bergerak, supplier bahan bangunan ikut hidup, dan di sekitar perumahan akan tumbuh usaha mikro seperti warung, pedagang makanan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menggunakan, program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian, tetapi juga berpotensi menjadi mesin pertumbuhan signifikan bagi ekosistem UMKM di Indonesia.

    Dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Peluncuran Program Pemberdayaan UMKM Ekosistem Perumahan di Perumahan Griya Srimahi Indah, Kabupaten Bekasi, Rabu, Maman menekankan, program ini akan menghidupkan berbagai sektor, terutama UMKM.

    “Developer bergerak, supplier bahan bangunan ikut hidup, dan di sekitar perumahan akan tumbuh usaha mikro seperti warung, pedagang makanan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan,” katanya dalam keterangan pers kementerian.

    Menurut data dari Sistem Informasi Data Tunggal tahun 2024, terdapat sekitar 104 ribu UMKM yang sudah terlibat dalam ekosistem pembangunan perumahan.

    Dari jumlah tersebut, 35 ribu UMKM bergerak di bidang jasa konstruksi, sementara hampir 70 ribu lainnya adalah penyedia material bahan bangunan.

    Untuk menyukseskan program ini, pemerintah telah mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130 triliun.

    Dia menjelaskan, pembiayaan ini diberikan dengan bunga subsidi sekitar lima persen, sehingga memudahkan para pengusaha UMKM di sektor perumahan untuk mengakses modal.

    Ia menyatakan, Kementerian UMKM berkomitmen memastikan sebanyak mungkin pelaku UMKM terlibat dalam rantai nilai program ini.

    Keterlibatan ini mencakup berbagai skala, mulai dari developer menengah, supplier material, hingga pengusaha mikro yang nantinya akan menghidupkan kawasan perumahan baru.

    Ia optimistis jika program ini berjalan cepat, manfaatnya akan dirasakan secara luas.

    “Bukan hanya untuk masyarakat yang belum memiliki rumah, tapi juga bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi,” ujar dia.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp57,7 triliun untuk program 3 juta rumah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran itu ditargetkan untuk 770 ribu rumah pada tahun depan.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aset BTN Syariah tumbuh 18 persen jelang proses akhir “spin-off”

    Aset BTN Syariah tumbuh 18 persen jelang proses akhir “spin-off”

    Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas,

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat, UUS BTN membukukan kinerja positif menjelang proses akhir spin-off menjadi BUS dengan aset tumbuh 18,0 persen year on year (yoy) menjadi Rp65,56 triliun hingga akhir Juni 2025.

    “Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Adapun peningkatan aset Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah ditopang oleh ekspansi pembiayaan yang konsisten.

    Nilai penyaluran pembiayaan BTN Syariah mencapai Rp48,46 triliun atau meningkat sebesar 17,0 persen yoy dibandingkan semester I 2024 yang mencapai Rp41,41 triliun.

    Menurut perseroan, kepercayaan masyarakat juga terus meningkat, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

    Penghimpunan DPK BTN Syariah mencapai Rp55,23 triliun pada akhir paruh pertama 2025, tumbuh 19,8 persen yoy dibandingkan Rp46,09 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

    Dengan kinerja positif ini, total laba bersih yang dibukukan BTN Syariah mencapai Rp401 miliar pada akhir Juni 2025 atau naik 8,3 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp370 miliar.

    Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui rencana BTN untuk melakukan spin off melalui akuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai cangkang bank umum syariah (BUS).

    Selain itu, proses restrukturisasi terkait spin off ini juga telah memperoleh persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia.

    BTN Syariah segera memasuki babak baru seiring proses akhir spin-off yang mendekati tahap akhir, dengan perubahan nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) setelah penggabungan dengan BVIS sebagai perusahaan cangkang.

    Sebelumnya, BTN resmi mengakuisisi 99,99 persen saham BVIS pada Juni 2025. Sebagai tindak lanjut, BVIS menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2025.

    RUPSLB tersebut menyepakati perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Dengan perubahan nama ini, maka BTN Syariah setelah menjadi BUS juga berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

    Selain itu, RUPSLB BVIS juga telah menyetujui susunan direksi baru di mana Alex Sofjan Noor ditunjuk untuk mengisi jabatan Direktur Utama.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons BBM langka di SPBU swasta, Bahlil perkuat peran Pertamina

    Respons BBM langka di SPBU swasta, Bahlil perkuat peran Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan ingin memperkuat peran Pertamina sebagai badan usaha milik negara bidang migas, di tengah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, yakni Shell dan Vivo.

    Pernyataan Bahlil itu menanggapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), terutama di sejumlah SPBU milik dua perusahaan migas swasta tersebut dalam sepekan terakhir.

    “Saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi, Pertamina kita yang akan perkuat. Kita perkuat,” kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Bahlil yang baru saja mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, itu sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya membahas soal Pasal 33 dalam UUD 1945 tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat.

    Hal itu pun berkaitan dengan peran Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

    Di sisi lain, Bahlil juga tidak menjelaskan penyebab kelangkaan BBM di SPBU milik Shell dan Vivo. Namun, perusahaan migas milik swasta telah mendapatkan tambahan kuota impor hingga 10 persen pada tahun ini.

    “Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota impor yang jumlahnya sama dengan 2024 ditambah dengan 10 persen,” kata Bahlil.

    Oleh karena itu, Bahlil ingin memperkuat Pertamina di tengah kelangkaan BBM tersebut.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin pastikan dunia usaha dilibatkan dalam revisi aturan impor baru

    Kadin pastikan dunia usaha dilibatkan dalam revisi aturan impor baru

    Jadi memang dari awal kami nyatakan memang ada banyak tantangan, tapi pemerintah mencoba untuk melihat bagaimana yang terbaik untuk sektor-sektor ini.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, para pelaku usaha sudah dilibatkan dalam pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 tentang aturan baru impor.

    Aturan baru impor tersebut rencananya bakal mulai berlaku pada 29 Agustus mendatang.

    Saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, Shinta menuturkan sejak awal pemerintah secara konsisten menjalin konsultasi dengan dunia usaha guna memahami tantangan di masing-masing sektor.

    “Jadi memang dari awal kami nyatakan memang ada banyak tantangan, tapi pemerintah mencoba untuk melihat bagaimana yang terbaik untuk sektor-sektor ini,” ujarnya.

    Menurutnya, kebijakan impor memang tidak bisa diterapkan dengan perlakuan yang sama untuk seluruh sektor. Sebab, masing-masing sektor usaha memiliki kebutuhan berbeda. Ada yang sudah siap, ada pula yang masih membutuhkan penyesuaian.

    Maka dari itu, revisi dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertujuan untuk memastikan aturan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

    “Makanya saya rasa Kemendag ini kemudian mencoba untuk direvisi kembali untuk memperbaiki dari sisi supaya implementasinya agar bisa lebih jalan,” katanya pula.

    Adapun Permendag 16/2025 merupakan hasil perubahan regulasi impor yang sebelumnya diatur dalam Permendag 36/2023. Aturan tersebut sempat menimbulkan masalah serius, karena menyebabkan 26.415 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak selama tiga bulan.

    Sejak saat itu, aturan tersebut beberapa kali direvisi mulai dari Permendag 3/2024, 7/2024, 8/2024, hingga yang teranyar Permendag 16/2025.

    Dari permendag tersebut, kemudian dibagi per klaster yakni Permendag Nomor 17/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil; Permendag Nomor 18/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.

    Lalu, Permendag Nomor 19/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan; serta Permendag Nomor 20/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang.

    Selanjutnya, Permendag Nomor 21/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika; Permendag Nomor 22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu; Permendag Nomor 23/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi; serta Permendag Nomor 24/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.