Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Prabowo: Produksi pangan naik meski musim kering dan perubahan iklim

    Prabowo: Produksi pangan naik meski musim kering dan perubahan iklim

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan produksi pangan nasional meningkat meski Indonesia menghadapi musim kering berkepanjangan dan dampak perubahan iklim.

    “Di saat musim kering berkepanjangan, di saat perubahan iklim, di saat El Nino dilanjutkan La Nina, kita bisa produksi meningkat secara luar biasa,” kata Presiden Prabowo dalam pidato arahan saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis.

    Presiden mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras jajaran kementerian bersama pemerintah daerah, TNI, dan Polri.

    Prabowo juga menyoroti laporan salah satu bupati yang berhasil mengalihkan ratusan miliar rupiah anggaran untuk pembangunan irigasi baru.

    Menurutnya, langkah tersebut akan mengairi puluhan ribu hektare lahan pertanian dalam lima tahun.

    “Kalau suatu kabupaten tadi laporan ke saya berhasil menyelamatkan Rp462 miliar dan uang itu dipindahkan dan dialokasi untuk bikin irigasi, untuk menghadapi musim kering … boleh juga ya bupati ini,” tutur Presiden.

    Dalam kesempatan itu, Kepala negara juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti pemotongan transfer daerah, melainkan tetap untuk kepentingan masyarakat di daerah.

    “Jadi efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah, transfer daerah ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, tetapi semuanya untuk daerah,” ucapnya.

    “MBG adanya di desa-desa, MBG ada di kecamatan-kecamatan, MBG ada di kabupaten-kabupaten, dan yang kita turunkan ke daerah itu pada tahun ini ada Rp171 triliun yang akan masuk ke desa-desa,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan dan membuka pameran “Apkasi Otonomi Expo 2025: Trade, Tourism, Investment, and Procurement” di International Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Kamis pagi.

    Apkasi Otonomi Expo 2025 yang digelar pada 28–30 Agustus 2025 merupakan pameran komoditas, produk investasi, pengadaan, serta pelayanan publik dari pemerintah kabupaten se-Indonesia yang rutin digelar tiap tahun sejak 2005 oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR nilai asumsi dasar sektor ESDM sudah tepat

    Anggota DPR nilai asumsi dasar sektor ESDM sudah tepat

    Asumsi dasar ini sudah tepat. Pemerintah hati-hati merespons dinamika global, namun tetap menyiapkan ruang agenda transisi energi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menilai asumsi dasar sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), yakni ICP 70 dolar AS dan target lifting minyak dan gas bumi 1,59 juta BOEPD, sudah tepat.

    “Asumsi dasar ini sudah tepat. Pemerintah berhati-hati dalam merespons dinamika pasar minyak global, namun tetap menyiapkan ruang bagi agenda transisi energi nasional agar berjalan lebih cepat,” ujar Cek Endra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut Anggota Komisi XII yang membidangi sektor ESDM tersebut, patokan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 70 dolar AS per barel serta target lifting migas 1,59 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas pasokan energi, keberlanjutan fiskal dan percepatan transisi energi nasional.

    Terlebih, ketika pagu anggaran ESDM pada 2026 yang dipatok sebesar Rp21,67 triliun diarahkan untuk pembangunan infrastruktur strategis, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

    Pagu anggaran tersebut juga diarahkan untuk program listrik desa (lisdes), pipa gas Cisem-Dusem, serta tambahan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

    “Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada ketahanan energi dan pengembangan energi terbarukan. Infrastruktur ini bukan hanya soal pasokan, tapi juga soal arah transisi energi yang lebih terukur,” kata dia.

    Di sisi lain, Cek Endra menilai keberlanjutan subsidi energi menjadi instrumen penting dalam melindungi masyarakat kecil.

    Kebijakan subsidi solar Rp1.000 per liter, minyak tanah, serta transformasi subsidi LPG 3 kg berbasis data penerima manfaat (DTSEN) dipandang sebagai langkah reformasi.

    “Transformasi subsidi LPG berbasis data adalah bentuk keadilan energi. APBN akan lebih efisien, sementara perlindungan masyarakat tetap terjaga,” ucapnya.

    Cek Endra menegaskan DPR terus mengawal agar kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan transparan.

    “Komisi XII mendukung penuh kebijakan ESDM dalam RAPBN 2026, dengan catatan pengawasan dan implementasi di lapangan harus benar-benar disiplin,” kata dia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PEP Jambi Field produksikan 1.243 BOPD dari sumur Puspa Asri

    PEP Jambi Field produksikan 1.243 BOPD dari sumur Puspa Asri

    Jambi (ANTARA) – PT Pertamina EP (PEP) Jambi Field mencatat pencapaian dalam upaya menjaga ketahanan energi nasional lewat uji sumur pengembangan Puspa Asri (PPS-020), yang mampu berproduksi 1.243 barel minyak per hari (BOPD) secara open flow.

    “Angka uji produksi tersebut masih akan diproduksi secara bertahap, dimulai dari bean 7 dengan angka produksi 400 BOPD,” kata General Manager PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 1 Hari Widodo, dalam keterangan resminya, yang dikutip di Jambi, Kamis.

    Sumur, yang berada di Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi ini, jauh melampaui target awal dan mengalir dengan alami (natural flow).

    PEP Jambi Field, yang merupakan bagian dari wilayah PHR Zona 1, melakukan pengeboran sumur secara directional (J-type) dengan RIG NYT-19 (700 HP) hingga mencapai kedalaman akhir di 1.439 meter.

    Lebih dari sekedar melampaui target produksi, komitmen PEP Jambi Field juga menjadi bukti dari strategi operasi yang efektif.

    Uji produksi PPS-020 dari lapisan R10 dan R11 tuntas dalam 21 hari sesuai target, sekaligus mencatat zero non productive time (NPT).

    “Capaian yang patut dibanggakan dari operasi pemboran sumur PPS-020 adalah zero NPT, terhitung capaian target 21 hari sesuai rencana. Sumur mulai dibor pada 30 Juli 2025 dan pada tanggal 20 Agustus berhasil melakukan uji produksi,” kata Hari.

    Sumur PPS-020 juga menerapkan program unggulan perseroan, yaitu Optimus (optimalisasi site preparation, optimalisasi well architecture, dan optimalisasi drilling fluid).

    Dengan langkah yang efektif dan efisien, pengeboran berhasil merealisasikan biaya hanya 73 persen dari authority for expenditure (AFE) yang telah ditetapkan SKK Migas.

    “Proyek ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus menjaga komitmen dalam mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Hari.

    Ia juga mengingatkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja menjadi elemen penting yang prioritas.

    Keberhasilan PPS-020 menjadi penanda langkah maju bagi PEP Jambi Field di 2025 dan dengan semangat yang sama, PHR Zona 1 akan terus menghadirkan kontribusi nyata melalui pengeboran sumur PPS-X30 pada waktu mendatang.

    “Konsistensi pencapaian ini diharapkan dapat menjaga stabilitas produksi sekaligus merupakan bukti nyata dedikasi Pertamina untuk menjadikan Indonesia mandiri dan berkelanjutan energi,” jelas Hari.

    Pewarta: Nanang Mairiadi
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI dorong pemerintah membentuk lembaga perlindungan industri

    DPR RI dorong pemerintah membentuk lembaga perlindungan industri

    Sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga khusus perlindungan industri…

    Surabaya (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong pemerintah membentuk lembaga khusus perlindungan industri, guna menghadapi maraknya produk impor ilegal yang masuk pasar nasional dan mengancam daya saing industri dalam negeri.

    “Sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga khusus perlindungan industri,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta, saat meninjau pabrik CV Sinar Baja Electric, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

    Dia menjelaskan lembaga perlindungan industri diperlukan, karena ada produk ilegal yang tercatat di katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

    “Problemnya di situ, produk ilegal kok bisa masuk katalog LKPP. Itu harus kita garisbawahi,” kata Hatta.

    Ia menegaskan masuknya produk ilegal ke pasar nasional memiliki implikasi serius terhadap keberlangsungan industri dalam negeri karena menekan harga pasar.

    Produk tersebut seharusnya dikenai pajak, namun kenyataannya dapat beredar luas tanpa kewajiban itu sehingga merugikan produsen lokal yang patuh aturan.

    “Ini kan melibatkan kementerian lain, khususnya Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai. Kenapa produk ilegal bisa masuk ke Indonesia sampai seperti itu? Kalau industri kita tidak bisa bertahan menghadapi produk ilegal yang tidak membayar pajak, ini akan berbahaya,” ujarnya.

    Hatta juga menyoroti praktik persaingan tidak sehat berupa kebijakan subsidi harga atau dumping policy yang dilakukan sejumlah negara.

    Ia mencontohkan produk asal Tiongkok yang dijual ke pasar internasional dengan harga sangat murah, karena mendapat subsidi dari pemerintahnya.

    “Kalau kita produksi dengan harga pokok Rp1 juta, mereka bisa menjual di bawah Rp500 ribu, karena ada subsidi dari negaranya. Itu membuat produk kita susah bersaing,” katanya menambahkan.

    Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Indonesia memikirkan langkah serupa berupa pemberian subsidi ekspor atau dukungan harga, agar produk dalam negeri lebih kompetitif ketika masuk pasar global.

    Menurutnya, tanpa dukungan pemerintah, industri nasional sulit berkembang di tengah tekanan produk impor.

    Selain itu, dengan adanya lembaga tersebut diharapkan mampu menampung aspirasi dan protes pelaku usaha ketika pasar dibanjiri produk impor ilegal yang melemahkan daya saing nasional.

    “Kalau perlindungan konsumen sudah ada, tapi perlindungan industri belum ada di Indonesia. Ini penting supaya industri kita bisa bertahan dan berkembang,” ujarnya pula.

    Ia menambahkan masukan dari kunjungan ke pabrik CV Sinar Baja Electric, yang telah bertahan lebih dari 40 tahun memproduksi speaker kelas dunia, akan dibawa ke Panitia Kerja Daya Saing Komisi VII DPR RI untuk kemudian dibahas bersama kementerian terkait.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo puji Bupati Lahat menghemat sampai Rp462 miliar karena efisiensi

    Prabowo puji Bupati Lahat menghemat sampai Rp462 miliar karena efisiensi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memuji Bupati Lahat Bursah Zarnubi, yang merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), karena dia berhasil menghemat APBD hingga Rp462 miliar dengan kebijakan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

    “Saya terkesan ketua kalian, Ketua Apkasi, Saudara Bursah melaporkan dalam kabupaten beliau tahun ini, beliau sudah menghemat 462 miliar rupiah. Untuk (satu) kabupaten, luar biasa ini!” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE, BSD, Tangerang, Kamis.

    Oleh karena itu, di hadapan para bupati se-Indonesia dan pejabat negara lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah, Presiden Prabowo menekankan pentingnya untuk selalu menggunakan anggaran dengan cara-cara yang efisien. Artinya, kegiatan-kegiatan yang tidak substantif, dan tidak berdampak, tidak perlu dianggarkan kembali.

    “Kurangilah perjalanan dinas, kurangilah rapat-rapat, kurangilah seminar-seminar, kurangilah kunjungan-kunjungan kerja. Untuk apa lagi kunjungan kerja? Yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya,” kata Presiden Prabowo.

    Di atas panggung acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memuji hasil efisiensi yang diperoleh oleh Kabupaten Lahat, yang kemudian diperuntukkan untuk membangun irigasi untuk 80.000 hektare sawah.

    “Banyak daerah yang bisa melakukan efisiensi. Salah satu contohnya, Lahat, (yang) berhasil untuk mengefisiensikan sebanyak Rp462 miliar dari kegiatan-kegiatan yang tadi, dan kemudian Pak Bursah membuat irigasi untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi program unggulan Bapak,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut melaporkan pencapaian jajaran kepala daerah di hadapan Presiden Prabowo.

    Dalam acara pembukaan AOE 2025, Presiden Prabowo berbicara mengenai beragam isu, di antaranya terkait tata kelola pemerintahan yang bersih, dampak dari efisiensi, perkembangan dari pelaksanaan program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG), kasus korupsi yang menjerat salah satu eks anggota Kabinet Merah Putih, dan juga soal Danantara.

    Di lokasi acara, Presiden Prabowo turut didampingi oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

    Kemudian ada pula Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana, kemudian Gubernur Banten Andra Soni, dan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid selaku tuan rumah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gita Wirjawan: PIS bisa jadi narator industri maritim di kancah dunia

    Gita Wirjawan: PIS bisa jadi narator industri maritim di kancah dunia

    Jakarta (ANTARA) – Pengusaha nasional dan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai PT Pertamina International Shipping (PIS) bisa berperan untuk menarasikan perkembangan industri maritim Indonesia di kancah dunia.

    “Narasi Pertamina International Shipping sangat indah dengan pemberdayaan ratusan kapal, pemberdayaan keuangan yang luar biasa, dan ini perlu menjadi narator bukan hanya untuk Pertamina, bukan hanya Indonesia, tapi Asia Tenggara, yang merupakan 9 persen dari populasi dunia atau sebanyak 700 juta manusia di Asia Tenggara,” kata Gita dalam acara Sustainability Class, yang digelar PIS, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    “Saya rasa prospek untuk PIS menjadi narator yang keren banget untuk Indonesia ini gak bisa di-underestimate,” tambahnya.

    Dalam rilis yang dikutip di Jakarta, Kamis, Gita juga mengapresiasi komitmen dan peran strategis PIS dalam mendorong transformasi berkelanjutan di industri maritim nasional.

    Menurutnya, PIS telah menunjukkan bukti nyata dalam mengintegrasikan praktik bisnis ramah lingkungan dengan arah pembangunan ekonomi hijau Indonesia melalui narasi yang kuat.

    “Dengan organisasi solid dan gagasan yang terus berkembang, PIS memiliki fondasi kokoh untuk melangkah lebih jauh utamanya dalam sektor keberlanjutan. Kombinasi ini akan membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan,” ujar Gita.

    Lebih lanjut, Gita menekankan tentang pentingnya narasi keberlanjutan yang kuat, yang mana memerlukan perpaduan antara pemahaman mendalam akan ilmu science, technology, engineering, and mathematics (STEM) dengan kemampuan bercerita yang memikat.

    “Supaya kita bisa berjalan di rantai nilai dengan peningkatan produktivitas dan juga dalam tatanan geopolitik agar kita jauh lebih relevan dengan narasi sustainability,” tambah Gita.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PHRI sambut baik pengurangan pajak hotel dan restoran di DKI Jakarta

    PHRI sambut baik pengurangan pajak hotel dan restoran di DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta menyambut baik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pengurangan pajak kepada pelaku usaha hotel dan restoran.

    “Kebijakannya baik, mudah-mudahan bisa mengeratkan ekonomi kita,” kata Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono saat dihubungi ANTARA dari Jakarta pada Kamis.

    “Demikian juga kegiatan bisnis, kegiatan pemerintahan bisa lebih didorong yang memungkinkan orang untuk menginap ataupun berbelanja di kuliner di Jakarta ini,” katanya.​​​​​​​

    Sutrisno menyampaikan bahwa penerapan kebijakan tersebut dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi di wilayah DKI Jakarta.

    Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan diskon pajak 20 persen sampai 50 persen kepada pelaku usaha perhotelan serta restoran mulai Senin, 25 Agustus 2025.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Senin (25/8) menyampaikan bahwa insentif berupa keringanan pajak diberikan melalui tiga skema.

    Pertama, diskon 50 persen untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang berlaku mulai 25 Agustus hingga September 2025.

    Kedua, diskon 20 persen untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang berlaku dari Oktober hingga Desember 2025.

    Ketiga, diskon 20 persen untuk pajak makanan dan minuman yang berlaku sejak Agustus hingga Desember 2025.

    Untuk mendapatkan insentif ini, wajib pajak cukup menyampaikan surat pernyataan bersedia melaporkan data transaksinya secara elektronik melalui sistem e-TRAP.

    Penerapan kebijakan insentif pajak tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha serta mengapresiasi pelaku usaha yang taat membayar pajak.

    “Karena pembayaran berjalan baik, saya memberikan insentif. Ini bentuk apresiasi sekaligus cara menjaga agar iklim usaha tetap sehat. Saya berharap dunia usaha di Jakarta tetap bisa bertahan dan tumbuh dengan baik. Keputusan ini kami ambil dengan perhitungan yang matang,” kata Gubernur.

    Dia menyampaikan bahwa penerapan kebijakan tersebut akan dievaluasi dan hasil evaluasi akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperpanjang pemberian insentif pajak sampai 31 Januari 2026.

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Maryati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah fasilitasi ekspor ayam hidup dari Bintan-Kepri ke Singapura

    Pemerintah fasilitasi ekspor ayam hidup dari Bintan-Kepri ke Singapura

    Ini yang keenam kalinya ekspor ayam ke Singapura, sejak periode pertama di bulan Mei 2023.

    Tanjungpinang (ANTARA) – Pemerintah Indonesia memfasilitasi ekspor 28.512 ekor ayam hidup (Live Bird) dari Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menuju ke negara Singapura.

    Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bintan Iwan Berri Prima mengatakan proses ekspor ayam ke negara tetangga itu tidak mudah, melainkan perlu kerja sama semua lintas sektor terkait, mulai dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, lalu DKP2KH Provinsi Kepri, Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai hingga Dinas Perdagangan.

    “Tapi karena usaha peternakannya ada di Bintan, maka ini menjadi tugas pokok kami selaku bidang peternakan,” kata Iwan Berry, di Bintan, Kamis.

    Ia menyebut ekspor puluhan ribu ekor ayam hidup itu diinisiasi oleh PT Ciomas Adistwa (Japfa Group) dari kandang ayam yang beroperasi di wilayah Bintan.

    Kegiatan ekspor dilakukan dengan memasukkan ayam hidup ke dalam enam kontainer lalu dibawa melalui jalur laut menuju Singapura dari Pelabuhan Sri Payung, Kilometer 6, Tanjungpinang, Rabu (27/8) malam.

    “Ini yang keenam kalinya ekspor ayam ke Singapura, sejak periode pertama di bulan Mei 2023,” ujarnya pula.

    DKPP Bintan mengapresiasi PT Japfa yang telah melaksanakan kegiatan ekspor ayam dan berharap kegiatan ini terus berlanjut, serta menjadi inspirasi bagi pelaku usaha peternakan lainnya untuk melakukan hal yang sama.

    Pihaknya juga memastikan ayam yang diekspor itu dalam kondisi aman dan sehat melalui hasil pemeriksaan ketat sebelum diekspor.

    Selain itu, ia pun menjamin ekspor ayam ke Singapura tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan lokal, karena kandang khusus ekspor ini berbeda dengan kandang untuk lokal.

    “Sejauh ini kebutuhan ayam lokal terpenuhi, bahkan untuk Bintan kami surplus, sebagian didistribusikan ke Batam,” katanya lagi.

    Vice President Head Of Feed Operation Sumatera PT Japfa Comfeed Indonesian Anwar Tandiono menyampaikan permintaan ayam hidup dari Singapura cukup tinggi, tapi pihaknya tetap membatasi pengiriman guna memenuhi kebutuhan warga lokal.

    Ia menyampaikan saat ini kandang ayam Japfa di Bintan mampu memproduksi 400 ribu ekor per bulan, bahkan akan terus ditingkatkan menjadi 600-800 ribu ekor per bulan agar bisa diekspor secara rutin.

    “Ekspor ini sebagai upaya kami meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal,” kata Anwar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM petakan penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta

    Kementerian ESDM petakan penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta

    kalau ada kelangkaan, ya kita harus petakan dulu, ini apa yang menyebabkan kelangkaan tadi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal memetakan penyebab kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ditemui usai Peresmian Fase Feed Proyek LNG Abadi di Jakarta, Kamis, menyampaikan SPBU swasta di tanah air sudah mendapatkan alokasi tambahan kuota impor sebanyak 10 persen, dengan demikian pihaknya mengasumsikan kuota tersebut mencukupi permintaan.

    “Berarti ini asumsi kita penambahan ini kan mencukupi,” ujarnya.

    “Jadi, kalau ada kelangkaan, ya kita harus petakan dulu, ini apa yang menyebabkan kelangkaan tadi,” katanya lagi.

    Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto turut menegaskan bahwa kuota impor dari SPBU swasta sudah ditambah 10 persen.

    Menurut dia, apabila masih terjadi kekurangan, bisa membeli dari SPBU milik Pertamina terdekat.

    “Yang nonPertamina sudah ditambah 10 persen, apabila masih kekurangan maka bisa belinya ke Pertamina yang terdekat, SPBU terdekat. Yang nonPertamina sudah ditambah 10 persen ya,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan ingin memperkuat peran Pertamina sebagai badan usaha milik negara bidang migas, di tengah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU swasta, yakni Shell dan Vivo.

    Pernyataan Bahlil itu menanggapi kelangkaan BBM terutama di sejumlah SPBU milik dua perusahaan migas swasta tersebut dalam sepekan terakhir.

    “Saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi, Pertamina kita yang akan perkuat. Kita perkuat,” kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/8).

    Bahlil yang baru saja mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, itu sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya membahas soal Pasal 33 dalam UUD 1945 tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat.

    Hal itu pun berkaitan dengan peran Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

    Di sisi lain, Bahlil juga tidak menjelaskan penyebab kelangkaan BBM di SPBU milik Shell dan Vivo.

    Namun, perusahaan migas milik swasta telah mendapatkan tambahan kuota impor hingga 10 persen pada tahun ini.

    “Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota impor yang jumlahnya sama dengan 2024 ditambah dengan 10 persen,” kata Bahlil.

    Oleh karena itu, Bahlil ingin memperkuat Pertamina di tengah kelangkaan BBM tersebut.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan menegaskan masih banyak tersedia pupuk bersubsidi

    Kementan menegaskan masih banyak tersedia pupuk bersubsidi

    Jadi ketersediaan pupuk bersubsidi cukup banyak. Kalau ada isu kelangkaan pupuk, itu tidak benar. Stok tersedia, hanya distribusi yang memang dilakukan bertahap.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan ketersediaan pupuk bersubsidi masih cukup banyak, sehingga petani diminta tidak khawatir memasuki musim tanam ke tiga tahun 2025 ini.

    Kepala Kelompok Seksi (Kapoksi) Pupuk Bersubsidi, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan Sry Pujiati mengungkapkan hingga 25 Agustus 2025, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 4,8 juta ton atau sekitar 59 persen dari total alokasi.

    “Jadi ketersediaan pupuk bersubsidi cukup banyak. Kalau ada isu kelangkaan pupuk, itu tidak benar. Stok tersedia, hanya distribusi yang memang dilakukan bertahap,” kata dia, di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, katanya lagi, Sistem e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok secara elektronik) juga terus diperbaiki, agar penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran.

    Menurut dia, pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi pada tahun 2025 sebanyak 9,55 juta ton dari total kebutuhan petani mencapai 14,72 juta ton dengan nilai Rp 44 triliun untuk 14,9 juta petani penerima.

    Sry menambahkan pemerintah terus memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi, agar menjamin distribusi yang tepat sasaran untuk mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi ke petani, melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

    Bahkan Kementan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Perpres No. 6 Tahun 2025.

    Dalam tata kelola pupuk bersubsidi yang baru tersebut, pemerintah membuat mekanisme titik serah pupuk bersubsidi agar pengawasan distribusi lebih jelas dan akuntabel.

    Menurutnya pula, titik serah tersebut memotong mata rantai distribusi pupuk yang selama ini dinilai terlalu panjang, kini langsung dari produsen pupuk ke titik serah, dalam hal ini kios pengecer atau gabungan kelompok tani.

    Dalam penebusan pupuk bersubsidi, pemerintah juga memberikan kemudahan, misalnya petani tidak lagi harus menggunakan Kartu Tani, tapi bisa menggunakan KTP.

    Direktur Utama Pupuk Kaltim Gusrizal menyampaikan hingga semester I-2025, realisasi produksi Pupuk Kaltim mencapai 3,5 juta ton atau 54,5 persen dari target tahunan sebesar 6,43 juta ton. Produksi tersebut terdiri atas 1,86 juta ton urea, 149 ribu ton NPK, dan 1,49 juta ton amonia.

    Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi juga berjalan baik, dengan realisasi 500 ribu ton yang disalurkan ke wilayah tanggung jawab Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

    “Kami optimistis target produksi tahun ini tercapai. Hal ini wujud nyata kontribusi Pupuk Kaltim dalam mendukung swasembada pangan nasional,” ujarnya dalam diskusi bertema “Menjamin Ketersediaan Pupuk, Menegakkan Swasembada Pangan” yang diselenggarakan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan).

    Wakil Sekretaris Jenderal Kelompok Kontak Tani Nasional Andalan KTNA Zulharman Djusman menyampaikan tantangan di lapangan, mulai dari rantai birokrasi penyaluran pupuk, keterbatasan penyuluh, hingga akses digital di pedesaan.

    Untuk itu, ia meminta agar sosialisasi e-RDKK harus terus diperkuat. Sebab, selama ini banyak petani yang kesulitan karena keterbatasan teknologi dan infrastruktur.

    “Pemangkasan rantai birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi menjadi berita menggembirakan buat petani, sehingga petani lebih mudah lagi dalam memperoleh pupuk bersubsidi,” katanya pula.

    Kapoksi Padi Irigasi dan Rawa, Direktorat Serealia, Ditjen Tanaman Pangan Mochamad Nur Hidayat menyatakan untuk mengatasi keterbatasan pupuk bersubsidi, pemerintah kini mendorong pemupukan berimbang dengan menggunakan pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan lahan.

    Pemerintah melalui Kementan, katanya lagi, telah menyiapkan strategi dalam peningkatan produksi pangan nasional. Di antaranya, perluasan areal tanam, optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul, mekanisasi, serta pemanfaatan pupuk organik.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.