Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • BRI Finance-Kejari Tangsel perkuat kepatuhan dan tata usaha negara

    BRI Finance-Kejari Tangsel perkuat kepatuhan dan tata usaha negara

    penguatan aspek legal tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan perusahaan, tetapi juga kunci dalam membangun kepercayaan publik

    Jakarta (ANTARA) – PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan (Kejari Tangsel) dalam upaya memperkuat tata kelola bisnis yang bersih, transparan dan berintegritas, khususnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (DATUN).

    Direktur Utama BRI Finance Wahyudi Darmawan menegaskan dalam industri multifinance, kepatuhan hukum dan tata usaha negara yang baik menjadi pondasi utama untuk menjaga keberlanjutan bisnis.

    Kompleksitas regulasi, nilai transaksi yang besar, tambahnya melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, serta keterlibatan langsung dengan konsumen membuat sektor ini rentan terhadap risiko hukum.

    “Oleh karena itu, penguatan aspek legal tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan perusahaan, tetapi juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berintegritas,” ujarnya.

    Melalui sinergi tersebut, BRI Finance akan mendapatkan pendampingan menyeluruh dari Kejari Tangsel sebagai Jaksa Pengacara Negara, ruang lingkupnya mencakup penyelesaian perkara litigasi maupun non-litigasi, audit hukum, hingga pemberian opini hukum atas isu strategis yang berpotensi mempengaruhi keberlangsungan bisnis.

    Kehadiran Kejaksaan diharapkan memperkuat sistem pencegahan risiko hukum di seluruh lini usaha serta menyediakan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efisien, transparan dan berkeadilan.

    Dia menambahkan kerja sama tersebut diinisiasi oleh Kantor Cabang BRI Finance Tangerang Selatan sebagai bagian dari strategi preventif dalam manajemen risiko hukum.

    Penandatanganan perjanjian kerja sama dihadiri oleh jajaran pimpinan dari kedua lembaga, antara lain Pimpinan Cabang BRI Finance Tangsel Julius Novianto serta Kepala Kejaksaan Negeri Tangsel Apsari Dewi.

    “Sinergi ini diharapkan menjadi model kerja sama yang dapat memperkuat keberlanjutan sektor pembiayaan,” kata Wahyudi.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag: Ekspor kerupuk udang jadi pintu pasar produk olahan makanan

    Kemendag: Ekspor kerupuk udang jadi pintu pasar produk olahan makanan

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan ekspor produk kerupuk udang dari Sidoarjo, Jawa Timur, dapat menjadi pintu untuk perluasan pasar ekspor produk-produk olahan makanan asli Indonesia.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi menyebutkan ekspor kerupuk udang yang dilaksanakan PT Sekar Laut Tbk dengan merek dagang Finna merupakan hal yang strategis dalam membuka pintu tersebut.

    “Kerja sama dengan Kara Marketing Malaysia Sdn Bhd lewat ekspor perdana produk kerupuk udang tersebut merupakan langkah strategis membuka pasar baru dan memperluas potensi ekspor produk unggulan Indonesia,” kata Rini di Sidoarjo, Kamis.

    Fajarini menjelaskan nilai ekspor yang dihasilkan dalam transaksi kali ini adalah sebesar Rp115 juta untuk setiap kontainer kerupuk udang yang dikirim ke Malaysia tersebut.

    Ekspor kerupuk udang tersebut diproyeksikan sebanyak 38 kontainer hingga 2026 dengan potensi nilai ekonomi sebesar Rp4,5 miliar.

    Fajarini menuturkan Malaysia merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dengan menempati urutan ke-lima tujuan ekspor produk-produk Indonesia di belakang China, Amerika Serikat, India, dan Jepang pada semester pertama 2025 ini.

    Ia mengatakan pihaknya mencatat ekspor produk kerupuk udang dari Indonesia ke Malaysia selama Januari hingga Juni 2025 mencapai 30,48 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sebesar Rp496 miliar dengan pangsa pasar sebesar 21,85 persen.

    “Ini merupakan bukti bahwa produk olahan makanan Indonesia semakin diterima di pasar internasional,” kata Fajarini.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen ESDM: Fase FEED LNG Abadi jadi salah satu pilar ketahanan energi

    Wamen ESDM: Fase FEED LNG Abadi jadi salah satu pilar ketahanan energi

    Proyek ini harus menjadi bagian dari strategi bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri dan juga menyediakan energi bagi seluruh kegiatan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan tahap Front-End Engineering and Design (FEED) Proyek Lapangan Abadi di Blok Masela, Maluku, menjadi salah satu pilar ketahanan energi, serta penggerak motor pembangunan nasional dan daerah

    Yuliot Tanjung dalam acara peresmian fase tersebut di Jakarta, Kamis, menyatakan pelaksanaan proyek ini sejalan dengan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada energi, mengingat fasilitas tersebut direncanakan berproduksi pada 2029, serta menghasilkan gas bumi sebesar 9,5 juta ton per tahun Liquefied Natural Gas (LNG), 150 MMSCFD gas pipa dan sekitar 35 ribu barel kondensat minyak per hari.

    “Proyek ini harus menjadi bagian dari strategi bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri dan juga menyediakan energi bagi seluruh kegiatan ekonomi, baik yang terkait dengan ekosistem gas maupun kita bisa mendorong kegiatan-kegiatan secara luas bagi pengembangan industri,” katanya.

    Untuk memuluskan rencana itu, Yuliot menekankan pentingnya percepatan dalam pelaksanaan proyek ini.

    Ia mengatakan pemerintah akan mendukung keberlangsungan proyek melalui fleksibilitas peraturan pengadaan dan percepatan perizinan secara tepat waktu untuk berbagai kegiatan pada fase FEED dan Engineering, Procurement and Construction (EPC).

    “Kemudian untuk berbagai fasilitas perizinan itu sudah dilakukan secara integrasi dalam satu tim. Kami mengharapkan seluruh perizinan dalam pelaksanaan proyek ini bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pada saat proyek ini mulai berarti seluruh perizinan sudah bisa diselesaikan,” ucapnya.

    Yuliot juga berharap proyek ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal, membuka berbagai lapangan pekerjaan dan memberdayakan pengusaha daerah agar ikut menjadi bagian dari rantai pasok industri yang sangat besar ini.

    Ia meminta seluruh pemangku kepentingan agar memastikan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha lokal dapat berjalan nyata.

    “Dengan nilai investasi sebesar 20,94 miliar dolar AS, proyek ini akan menyerap sekitar 12.611 tenaga kerja pada fase development dan sekitar 850 tenaga kerja pada fase operasi. Multiplier effect yang kita harapkan bisa benar-benar terwujud dan masyarakat di sekitar proyek merasakan langsung dampaknya,” kata Yuliot.

    Pemerintah juga akan memastikan bahwa proyek-proyek strategis seperti proyek Lapangan Abadi di Blok Masela akan dirancang dengan standar lingkungan tertinggi, termasuk dengan implementasi Carbon Capture & Storage (CCS).

    Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengembangkan potensi sumber daya alam sambil tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip good governance dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM:  Kewirausahaan bukan hanya bisnis tapi solusi

    Menteri UMKM:  Kewirausahaan bukan hanya bisnis tapi solusi

    …Perguruan tinggi bukan sekadar mencetak sarjana, tetapi juga melahirkan wirausaha muda yang kreatif dan berdaya saing

    Makassar (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman, mengatakan kewirausahaan bukan hanya soal bisnis namun juga merupakan keberanian menciptakan solusi dari masalah yang ada di masyarakat.

    “Negara yang memiliki banyak wirausaha tangguh akan lebih cepat maju. Kewirausahaan bukan hanya soal bisnis, tetapi juga keberanian menciptakan solusi dari masalah yang ada di masyarakat,” ujar Maman saat memberikan kuliah umum di Unhas, Makassar, Kamis.

    Dia mengemukakan hal itu ketika membawakan kuliah dengan tema “Pengembangan UMKM dan Peran Perguruan Tinggi dalam Penguatan Inovasi Kewirausahaan di Aula Prof. Amiruddin, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar.

    Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kewirausahaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing bangsa di tengah persaingan global.

    Menurut dia, diperlukan strategi yang sistematis dalam mencetak wirausaha baru, khususnya melalui dukungan perguruan tinggi. Mahasiswa, kata Maman, adalah agen potensial dalam melahirkan ide-ide inovatif berbasis riset.

    “Pemerintah hadir sebagai regulator dan fasilitator, perguruan tinggi sebagai pusat inovasi. Semua elemen harus bergerak bersama,” ujar Maman.

    Lebih lanjut, Menteri Maman juga menekankan peran perguruan tinggi dalam mendukung inovasi kewirausahaan.

    Unhas misalnya, kata dia, telah menunjukkan komitmen melalui program inkubasi bisnis, pendampingan mahasiswa wirausaha, dan riset-riset aplikatif yang mendorong terciptanya produk bernilai tambah.

    “Perguruan tinggi bukan sekadar mencetak sarjana, tetapi juga melahirkan wirausaha muda yang kreatif dan berdaya saing. Kampus adalah laboratorium hidup untuk berinovasi,” ujar Maman.

    Diakhir materinya, Maman mengingatkan bahwa kesuksesan dalam berwirausaha tidak datang secara instan. Banyak pengusaha muda gagal bukan karena ide yang buruk, melainkan kurangnya disiplin dalam mengelola keuangan dan menjaga komitmen.

    “Tidak ada kesuksesan yang lahir dari bersantai. Tekad kuat, disiplin, dan konsistensi adalah kunci. Bagi wirausaha muda, kegagalan adalah bagian dari proses belajar,” tutup Maman.

    Kuliah umum ditutup dengan dialog interaktif antara Menteri UMKM, mahasiswa dan pelaku usaha yang hadir. Diskusi berlangsung hangat, menyoroti tantangan sekaligus peluang UMKM di era digital.

    Kuliah umum ini merupakan rangkaian Entrepreneur Hub Sulawesi Selatan 2025, yang diselenggarakan Kementerian UMKM kerja sama Unhas dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penyaluran KUR di sektor produksi di KTI capai 63,54 persen

    Penyaluran KUR di sektor produksi di KTI capai 63,54 persen

    ANTARA – Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M Risa Damanik mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor produksi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencapai 63,54 persen pada Agustus 2025, dari total nilai plafon penyaluran KUR Rp20,6 triliun tahun 2025. Hal itu dikemukakan Risa di sela Rakor Penyaluran KUR 2025 Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua di Makassar, Kamis (28/8). (Suriani Mappong/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom Bank Mandiri prediksi konsumsi bakal melambat pada kuartal III

    Ekonom Bank Mandiri prediksi konsumsi bakal melambat pada kuartal III

    Jakarta (ANTARA) – Tim Ekonom Bank Mandiri atau Office of Chief Economist (OCE) Group Bank Mandiri memprediksi kinerja konsumsi rumah tangga bakal melambat pada kuartal III 2025.

    “Kalau kami lihat, kuartal III ini mungkin ada perlambatan dari segi pertumbuhan (konsumsi rumah tangga),” kata Head of Macroeconomics and Financial Market Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina dalam Mandiri Economic Outlook Q3 2025 di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, perlambatan itu lebih disebabkan oleh faktor normalisasi.

    Konsumsi rumah tangga mampu tumbuh hingga 4,95 persen pada kuartal I dan terakselerasi menjadi 4,97 persen pada kuartal II berkat dorongan dari periode hari libur.

    Sementara, pada kuartal III, faktor katalis dari hari libur, baik libur hari raya maupun akhir pekan panjang (long weekend) akan jarang terjadi.

    “Di kuartal III, mungkin pertumbuhan konsumsi akan melambat sedikit ke arah 4,9 persen,” ujarnya.

    Meski begitu, dia meyakini konsumsi rumah tangga masih akan jadi kontributor utama terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni dengan porsi sekitar 54 persen.

    Kinerja konsumsi rumah tangga pada kuartal III nanti diperkirakan akan ditopang oleh berbagai stimulus yang bakal dirilis oleh pemerintah.

    Di sisi lain, penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI-Rate) sebesar 25 bps menjadi 5 persen dianggap akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian ke depan.

    Meski masih membutuhkan waktu transmisi pada suku bunga lain, seperti suku bunga kredit bank, Dian berpendapat penurunan itu tetap memberikan sinyal positif.

    “Harapannya ini akan membuat kepercayaan konsumen membaik,” tambah dia.

    Untuk kuartal IV, Dian melihat adanya dukungan dari momen Natal dan tahun baru yang juga diiringi oleh stimulus pemerintah.

    Maka, dia memprediksi konsumsi rumah tangga akan kembali menguat pada kuartal IV 2025.

    “Kuartal IV itu bisa lebih akan ada akselerasi pertumbuhan konsumsi,” tutur Dian.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Minta bupati sabar jalankan efisiensi, Presiden janjikan hal ini

    Minta bupati sabar jalankan efisiensi, Presiden janjikan hal ini

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD Tangerang, Kamis (28/8), meminta para bupati bersabar menjalankan efisiensi anggaran. Ia berjanji bahwa pada saatnya, Transfer ke Daerah (TKD) akan dikucurkan besar-besaran. (Suci Nurhaliza/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNI: Penurunan BI-Rate buka ruang penyesuaian bunga kredit bertahap

    BNI: Penurunan BI-Rate buka ruang penyesuaian bunga kredit bertahap

    penyesuaian dilakukan secara gradual sambil tetap mengutamakan kualitas aset

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyampaikan bahwa penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate membuka ruang bagi perbankan, termasuk BNI, untuk melakukan penyesuaian suku bunga kredit secara bertahap dan terukur.

    Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan antara lain struktur dan jangka waktu kredit, profil risiko nasabah, kondisi likuiditas bank, serta dinamika persaingan di pasar.

    “Keputusan tersebut memerlukan pertimbangan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi profitabilitas bank dan perilaku nasabah, tetapi juga mempertimbangkan dinamika kompetisi di pasar. Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan secara gradual sambil tetap mengutamakan kualitas aset,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Perseroan menyampaikan, pihaknya akan konsisten melakukan evaluasi menyeluruh dan berkala terhadap portofolio kreditnya.

    Penyesuaian suku bunga kredit pasca penurunan BI-Rate akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing segmen pembiayaan.

    Okki mengatakan bahwa langkah ini ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara memberikan manfaat bagi nasabah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian perbankan.

    “Dengan demikian, BNI berkomitmen memastikan kebijakan moneter yang berlaku dapat tersalurkan dengan baik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Okki.

    Dengan respons ini, menurut perseroan, BNI memposisikan diri sebagai institusi yang mendukung kebijakan otoritas moneter dan siap menjadi mitra dalam mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

    Secara umum, BNI menilai langkah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,00 persen per Agustus 2025 sebagai stimulus positif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kebijakan moneter ini dinilai tepat untuk menjaga momentum perekonomian di tengah dinamika global yang masih bergejolak.

    Okki mengatakan penurunan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) merupakan langkah strategis. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong permintaan kredit dan memperkuat daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan menopang pertumbuhan ekonomi.

    “Kebijakan penurunan suku bunga acuan merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu mendorong permintaan kredit dan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Okki.

    Sebagai informasi, sejak September 2024, bank sentral Indonesia mulai menurunkan BI-Rate setelah periode pengetatan moneter. Pada bulan tersebut, BI-Rate dipangkas sebesar 25bps menjadi di level 6 persen.

    Selanjutnya, sejak awal tahun ini, BI telah menurunkan BI-Rate pada Januari, Mei dan Juli masing-masing sebesar 25bps.

    Terbaru, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus 2025 ini, bank sentral kembali memangkas BI-Rate sebesar 25bps sehingga kini berada pada level 5 persen.

    Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan menunjukkan tren menurun, seiring penurunan suku bunga acuan.

    Pada Juli 2025, rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah turun 7 basis poin (bps) dibanding tahun sebelumnya, terutama pada kredit produktif.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya, Minggu (24/8), mengatakan bahwa umumnya, penurunan BI-Rate akan diikuti penurunan bunga kredit dengan jeda waktu tertentu, sehingga diperkirakan tren penurunan masih berlanjut sepanjang 2025.

    Namun, penurunan suku bunga bergantung pada struktur biaya dana (cost of fund/CoF) tiap bank, karena sebagian masih mengandalkan dana mahal (time deposit) dalam komposisi dana pihak ketiga (DPK).

    “Oleh karena itu, bank perlu mengelola strategi pendanaan, khususnya dengan meningkatkan porsi dana murah, untuk menciptakan ruang penurunan bunga kredit yang lebih signifikan,” kata Dian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPPD NTB garap pasar wisatawan Korsel dan China

    BPPD NTB garap pasar wisatawan Korsel dan China

    Mataram (ANTARA) – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini menggarap potensi pasar wisatawan asal Korea Selatan dan China sebagai upaya mendongkrak kunjungan wisatawan ke wilayah itu.

    Ketua BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahlan M Saleh mengatakan kunjungan wisatawan dari Korea Selatan (Korsel) cukup banyak datang ke NTB, khususnya ke tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air).

    “Wisatawan dari Korsel cukup banyak datang ke NTB. Sementara pelaku industri pariwisata yang mengelola pasar Korsel ini masih sangat sedikit di Lombok,” ujarnya di Mataram, Kamis.

    Ia menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh BPPD NTB, jumlah kunjungan wisatawan asal Korsel ke NTB pada tahun 2024 kurang lebih sebanyak 7.000 orang.

    “Mereka masuk melalui Bali terus menyeberang ke Gili, termasuk ke beberapa destinasi kita yang ada di daratan Lombok,” terang Sahlan.

    Menurutnya, tingginya minat wisatawan asal Korsel untuk datang ke NTB ini lah yang ingin digarap BPPD NTB bersama pelaku industri wisata lainnya.

    “Makanya, bulan September ini kita akan berangkat berpromosi ke Korsel untuk mengambil pasar yang tidak banyak yang tertarik untuk mengambil,” ujarnya.

    Selain Korsel, pihaknya juga akan menggarap pasar wisatawan asal Beijing, China.

    “Memang untuk turis China kita masih kecil dibandingkan Korsel. Tapi kita garap juga,” ucap Sahlan, meski belum bisa memastikan data jumlah wisatawan China yang sudah ada.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sinergi dengan bank besar dinilai bisa menekan CoF bank syariah daerah

    Sinergi dengan bank besar dinilai bisa menekan CoF bank syariah daerah

    Jakarta (ANTARA) – Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) memandang bahwa bank syariah di daerah bisa berkolaborasi dengan bank syariah besar untuk menekan biaya dana (cost of fund/CoF), bahkan biaya modal (cost of capital), yang relatif tinggi akibat keterbatasan modal.

    “Sebenarnya kolaborasi itu yang harus diperkuat. Kita bicara permodalan, kita bicara cost of capital atau cost of fund dalam hal ini. Itu bisa saling disinergikan satu sama lain,” kata Anggota KPKS M Gunawan Yasni dalam webinar OJK Institute, di Jakarta, Kamis.

    Gunawan mengatakan, biasanya bank syariah di daerah dituntut mengakomodasi banyak pengusaha lokal berskala kecil. Padahal, mereka memiliki modal terbatas, sehingga biaya penyaluran cenderung tinggi.

    Adanya sinergi dengan bank syariah besar, beban pembiayaan kepada pelaku usaha kecil di daerah diharapkan tidak semakin berat.

    Oleh sebab itu, Gunawan menekankan pentingnya bank syariah besar untuk tidak dipandang sebagai kompetitor bagi bank-bank daerah.

    Menurutnya, anggapan bahwa bank syariah besar, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), mengambil pangsa pasar bank syariah daerah merupakan cara pandang yang keliru. Justru, kolaborasi diperlukan agar kedua pihak dapat saling melengkapi.

    “Jadi, jangan melihat bahwa bank besar ini (bank syariah besar) adalah kompetitor dalam hal ini,” ujar dia lagi.

    Gunawan menjelaskan, dalam perbankan konvensional, setiap bank besar bisa berjalan berdampingan tanpa harus saling mengambil pangsa pasar secara langsung. Artinya, setiap bank memiliki peran dan strategi pasar (market niche) masing-masing.

    Di sisi lain, Gunawan menekankan bahwa bank syariah besar juga harus membantu menumbuhkembangkan bank syariah daerah.

    Sebab, bank besar tetap memerlukan keberadaan mitra atau counter-party di daerah yang memahami pasar lokal dan lebih dekat dengan masyarakat. Kolaborasi ini diyakini akan memperkuat posisi keduanya sekaligus memperluas akses pembiayaan.

    Lebih jauh, ia menegaskan bahwa dalam perspektif syariah, hubungan antarbank seharusnya tidak dipahami sebagai persaingan untuk saling mengalahkan. Prinsip utama yang perlu dipegang yakni berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga kolaborasi merupakan jalan untuk memperbesar manfaat bersama.

    Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap beberapa bank syariah sebesar BSI bisa lahir dalam waktu dekat.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae melalui jawaban tertulis beberapa waktu lalu menyampaikan, target jangka menengahnya yakni terciptanya 3 hingga 5 bank syariah dengan skala bisnis yang sebanding dengan BSI.

    OJK juga selalu mendorong konsolidasi perbankan termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah, yang dilakukan antara lain melalui spin off unit usaha syariah (UUS) dan dimungkinkan pula dapat diikuti oleh penggabungan usaha dengan bank syariah lain agar menghasilkan bank umum syariah (BUS) yang sehat dengan skala usaha lebih besar.

    Pada akhir tahun ini, diharapkan BUS baru lahir yang merupakan hasil dari spin off UUS BTN atau BTN Syariah yang akan digabungkan dengan Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai perusahaan cangkang.

    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BVIS pada bulan ini, telah menyepakati perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Dengan perubahan nama ini, maka BTN Syariah setelah menjadi BUS juga berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

    RUPSLB BVIS juga telah menyetujui susunan direksi baru dengan Alex Sofjan Noor ditunjuk untuk mengisi jabatan Direktur Utama.

    Selain itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk juga tengah melangsungkan proses spin off UUS. Perseroan memutuskan untuk memisahkan UUS dengan mendirikan BUS bernama PT Bank CIMB Niaga Syariah sebagai BUS hasil pemisahan. Hal ini telah disetujui dalam RUPSLB pada 26 Juni 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.