Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • BPN Depok percepat pelayanan publik dengan digitalisasi

    BPN Depok percepat pelayanan publik dengan digitalisasi

    mengingat banyak layanan hak atas tanah di sini rasanya sudah sangat tepat diluncurkan di Kantor Pertahanan Kota Depok

    Depok, Jawa Barat (ANTARA) – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Jawa Barat, mengenalkan pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik sebagai upaya mempercepat pelayanan publik dengan digitalisasi.

    Kepala Kantor BPN Kota Depok Budi Jaya dalam keterangannya di Depok, Senin, mengatakan percepatan arus digitalisasi menuntut seluruh pelayanan publik bertransformasi ke elektronik.

    Sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta seluruh kantor pertanahan di daerah mengubah seluruh layanan pertanahan ke sistem elektronik sepenuhnya.

    “Langkah progresif ini tujuannya untuk membantu, mengingat banyak layanan hak atas tanah di sini rasanya sudah sangat tepat diluncurkan di Kantor Pertahanan Kota Depok,” ujarnya.

    Sistem elektronik ini selain memberikan rasa aman terhadap keaslian dokumen yang diterbitkan, juga memperkuat peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.

    Sebelum peluncuran, BPN Depok sudah melakukan sosialisasi kepada PPAT sebagai pengguna layanan dan internal kantor.

    Hal ini guna memastikan kesiapan aparatur dan pemahaman PPAT terkait layanan baru tersebut.

    Sesuai data KKP 125 Kantor Pertanahan Prioritas, diperoleh informasi layanan peralihan hak atas tanah tahun 2017 sampai 2025 di Kantor Pertanahan Kota Depok sebanyak 82.898 permohonan dengan rata-rata per tahun sebanyak 8.000 permohonan untuk semua layanan peralihan hak atas tanah.

    Seperti peralihan hak karena jual beli, waris, hibah, lelang, inbreng, Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), tukar menukar, jual beli HGB/HP Badan Hukum, pemisahan, restrukturisasi perusahaan.

    “Kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan elektronik ini,” ujarnya.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bogor berpotensi Jadi destinasi wisata dunia, kata DPR

    Bogor berpotensi Jadi destinasi wisata dunia, kata DPR

    ANTARA – Komisi VII DPR RI menilai Kota Bogor memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata dunia berkat kekayaan sejarah, budaya, serta keberadaan kampung dan desa wisata. Penilaian itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat melakukan kunjungan kerja Panja Standardisasi Desa Wisata di Bumi Ageung Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (08/09). (Fadzar Ilham Pangestu/Yovita Amalia/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Ferry Juliantono, menteri koperasi yang gantikan Budi Arie

    Profil Ferry Juliantono, menteri koperasi yang gantikan Budi Arie

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ferry Juliantono sebagai menteri koperasi yang baru dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Ferry, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi, kini menggantikan Budi Arie Setiadi.

    Ferry memiliki rekam jejak di berbagai organisasi, terutama di sektor koperasi.

    Sejak tahun 2019, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Sekretaris Dewan Pengurus Induk Koperasi Unit Desa (INDUK KUD) sejak 2018.

    Ia juga aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren), Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Syarikat Islam. Saat ini, Ferry juga merupakan komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

    Sebelumnya, ia pernah menjadi Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada 2019-2022, Ketua Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS) 2019-2022, dan Ketua Asosiasi Pemasok Batubara Indonesia (Aspebindo) 2010-2022.

    Ferry Juliantono memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan sosiologi. Ia lulus dari pendidikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran pada 1993.

    Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di program pascasarjana studi Ekonomi Politik Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada 2006. Ia juga resmi meraih gelar Doktor Sosiologi dari UI pada 2015.

    Sementara karier politiknya dimulai saat ia bergabung dengan Partai Demokrat pada 2010. Ia kemudian menjadi kader Partai Gerindra dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa DPP Partai Gerindra.

    Ia telah menerbitkan tiga publikasi, yakni Jalan Baru Ekonomi Diadili (2009), Pertanian Indonesia di bawah Rezim WTO (2007), dan Tanah Untuk Rakyat (2000).

    Beberapa penghargaan yang ia terima antara lain Wakil Serikat Pekerja Indonesia untuk Konferensi International Labour Organizatiaon (ILO) di Jenewa, Swiss pada 2001, dan Penghargaan “100 Tokoh Koperasi Indonesia” karya Irsyad Muchtar.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM tambah pembangkit listrik penerima gas murah

    Menteri ESDM tambah pembangkit listrik penerima gas murah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambah tiga pembangkit listrik sebagai penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah, yakni pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) ELB, PLTGU DEB, dan PLTGU MEB di Batam, Kepulauan Riau.

    Penambahan tersebut termaktub dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 282.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dalam Kepmen tersebut, PLTGU ELB, PLTGU DEB, dan PLTGU MEB merupakan tiga pembangkit yang dikelola oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

    PT Pelayanan Listrik Nasional Batam memperoleh pasokan gas dari Wilayah Kerja (WK) Corridor melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Volume Gas Bumi untuk seluruh PGBT kelistrikan dari WK Corridor melalui PT PGN Tbk) dan WK Jambi Merang melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

    Lebih lanjut, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam juga memperoleh pemangkasan harga, dari yang semula 7 dolar AS per MMBTU gas, menjadi 6,789 dolar AS per MMBTU untuk gas yang berasal dari WK Corridor, dan turun dari 7 dolar AS per MMBTU menjadi 6,639 dolar AS per MMBTU untuk gas yang berasal dari WK Jambi.

    Meskipun mendapatkan harga yang lebih rendah, Kementerian ESDM juga memangkas volume gas bumi untuk Pelayanan Listrik Nasional Batam dari WK Corridor, dari 78 BBTUD menjadi 40,69 BBTUD.

    “Volume gas bumi mempertimbangkan ketersediaan pasokan Gas Bumi dan/atau kecukupan penerimaan bagian negara,” sebagaimana yang dikutip dari Kepmen 282/2025.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Andre Rosiade minta Sumbar segera buat DED untuk dapatkan dana IJD

    Andre Rosiade minta Sumbar segera buat DED untuk dapatkan dana IJD

    Kabupaten Tanah Datar (ANTARA) – Anggota DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade meminta pemerintah provinsi setempat segera membuat detail engineering design (DED) atau rancangan teknik terinci sebagai syarat untuk mendapatkan dana Inpres Jalan Daerah (IJD) tahap dua.

    “Oktober ini, Pemerintah Presiden Prabowo akan ada program IJD tahap dua dengan total Rp10 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kabupaten Tanah Datar, Senin.

    Andre mengatakan dana Rp10 triliun tersebut disiapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun atau memperbaiki jalan-jalan daerah di Indonesia.

    Oleh karena itu, Andre mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar segera menyusun DED dan memasukkannya ke aplikasi Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel (SiTIA).

    “Setelah memasukkan data ke aplikasi SiTIA, saya akan berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum agar anggaran IJD tahap dua ini bisa didapatkan Sumbar,” ujarnya.

    Apabila nantinya Sumbar mendapatkan bantuan IJD tahap dua salah satunya akan digelontorkan untuk menyelesaikan perbaikan Jalan Sitangkai-Payakumbuh yang diperkirakan memakan anggaran mencapai Rp250 miliar.

    Sebelumnya Jumat (5/9) Wakil Gubernur serta 16 kepala daerah di Sumbar mengadakan pertemuan dengan Anggota DPR Andre Rosiade di Kota Sawahlunto. Pertemuan itu untuk membahas pengajuan IJD tahap dua ke Kementerian PU.

    “Para kepala daerah sudah mengajukan proposal, dan tugas saya sebagai anggota DPR akan mengawalnya di Kementerian PU,” ujar dia.

    Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan kembali mengajukan proposal untuk mendapatkan anggaran IJD tahap dua. Dana itu nantinya akan digunakan untuk penyelesaian Jalan Sitangkai-Payakumbuh.

    “Kita berterima kasih kepada Pak Andre Rosiade yang sudah membantu memfasilitasi daerah untuk mendapatkan dana IJD tahap dua,” sebut dia.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR: Desa Wisata Babel mampu topang ekonomi masyarakat

    Komisi VII DPR: Desa Wisata Babel mampu topang ekonomi masyarakat

    Pangkalpinang (ANTARA) – Ketua Tim Panitia Kerja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR Republik Indonesia Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyebutkan model desa wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu menopang perekonomian masyarakat di daerah itu.

    “Model desa wisata yang ada di Kepulauan Babel terbukti mampu menopang ekonomi, melestarikan budaya dan memberdayakan masyarakat secara langsung,” kata Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Pangkalpinang, Senin.

    Ia mengatakan kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kali ini bukanlah sekadar agenda rutin, melainkan sebuah kesempatan emas bagi Komisi VII DPR untuk melihat, mendengar, dan merasakan denyut nadi langsung dari ekosistem desa wisata di Bumi Serumpun Sebalai ini.

    “Kami datang dengan semangat kebersamaan, karena kami menyadari, jawaban atas tantangan pariwisata nasional sering kali dapat ditemukan di akar rumput di tempat-tempat wisata desa di Kepulauan Babel ini,” katanya.

    Ia menyatakan desa wisata bukan hanya sekadar tren, melainkan sebuah manifestasi dari kearifan lokal yang mampu beradaptasi dengan tuntutan pariwisata modern.

    “Di sini, para pengelola, pelaku UMKM dan masyarakat bahu-membahu menciptakan sebuah pengalaman otentik yang tidak bisa ditemukan di destinasi wisata konvensional,” katanya.

    Menurut dia para pelaku usaha di desa wisata ini adalah penjaga tradisi, pelestari lingkungan dan pilar ekonomi mikro. Keberhasilan desa wisata adalah keberhasilan kita semua.

    “Setiap cerita yang mereka tawarkan, setiap produk kerajinan tangan yang mereka buat dan setiap senyum hangat yang mereka berikan, adalah bukti nyata bahwa pariwisata bisa menjadi kekuatan inklusif yang menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

    Ia menyadari bahwa fondasi perekonomian nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada sektor pariwisata, khususnya desa wisata. Namun demikian, kami juga menyadari adanya tantangan yang signifikan. Ketiadaan klasifikasi dan standar yang baku, sering kali menghambat pengembangan yang terstruktur dan merata.

    “Isu-isu seperti terbatasnya amenitas, kesiapan sumber daya manusia yang belum optimal, dan kurangnya dukungan infrastruktur, secara signifikan menggerus efisiensi dan melemahkan daya saing Desa Wisata di tengah persaingan global yang semakin ketat,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensos sebut tambahan 65 Sekolah Rakyat akan beroperasi pada September

    Mensos sebut tambahan 65 Sekolah Rakyat akan beroperasi pada September

    ANTARA – Pemerintah menargetkan sebanyak 165 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia beroperasi pada September 2025. Hal itu diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 14 Batu pada Senin (8/9). (Achmad Saif Hajarani/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi PAD Kota Jayapura capai Rp203 miliar hingga Agustus 2025

    Realisasi PAD Kota Jayapura capai Rp203 miliar hingga Agustus 2025

    ANTARA – Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Agustus 2025 mencapai Rp203 miliar, atau 70,25 persen dari target sebesar Rp295 miliar. Kepala Bapenda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, Senin (8/9), menyatakan bahwa untuk mencapai target PAD tersebut, pemerintah memberikan relaksasi sebesar 15 persen untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta 20 persen untuk pajak makan, minum, hotel, dan restoran. (Laksa Mahendra/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Pekalongan: Pembangunan gedung dampak demonstrasi gunakan APBN

    Pemkot Pekalongan: Pembangunan gedung dampak demonstrasi gunakan APBN

    Pekalongan (ANTARA) – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menginformasikan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kantor sekretariat daerah yang rusak akibat dampak aksi demonstrasi akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “Alhamdulillah kalau gedung sudah di-cover oleh Kementerian PU. Saya sampaikan gedung baru tidak akan menggunakan APBD sampai dengan kapan pun, sampai dengan periode saya dan bu Wakil Wali Kota selesai,” kata Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Senin.

    Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekalongan dan kantor kesekretariatan Pemerintah Kota Pekalongan diperkirakan mencapai sekitar Rp90 miliar.

    Ia mengatakan pihaknya bersyukur pada Pemerintah pusat yang dengan cepat tanggap melakukan survei kelayakan bangunan maupun perhitungan anggaran.

    “Dari tim teknis merekomendasikan bangunan sudah tidak layak sehingga harus diratakan dengan tanah dan sebagainya, nanti dibangun ulang,” katanya.

    Ia mengatakan pihaknya memastikan pelayanan aparatur sipil negara (ASN) kepada masyarakat tetap berjalan meski gedung kantor rusak akibat terbakar.

    “Pelayanan ke masyarakat ada kendala di kepala bagian, tetapi untuk yang lain nggak ada masalah, sekarang sudah berjalan normal kembali. Ini tinggal saya, bu wakil, dan pak sekda justru yang belum ada kantor,” katanya.

    Mengenai perataan gedung lama, Afzan Arslan menargetkan segera dilakukan.

    “Secepatnya, apakah harus lewat KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) atau bisa lelang langsung melalui manual tetapi tetap harus di-appraisal dulu. Nanti kami koordinasikan, yang penting target dua bulan harus sudah ada pemenang lelang,” katanya.

    Pewarta: Kutnadi
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker: Produktivitas nasional kunci bagi daya saing global

    Menaker: Produktivitas nasional kunci bagi daya saing global

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai peningkatan produktivitas nasional merupakan kunci utama bagi daya saing sumber daya manusia (SDM) dan industri Indonesia di tingkat regional dan global.

    “Produktivitas adalah kata kunci bagi daya saing, sekaligus fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menilai, tingkat produktivitas Indonesia masih di bawah rata-rata negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan pertumbuhannya cenderung stagnan.

    “Kita menghadapi tantangan besar. Tingkat produktivitas Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN dan pertumbuhannya cenderung stagnan. Faktor modal pun belum memberikan dampak signifikan. Ini PR besar kita bersama,” katanya.

    Menaker mengatakan, berdasarkan kajian McKinsey, saat ini tingkat produktivitas Indonesia tercatat sekitar 11 ribu dolar AS per pekerja.

    Ia menilai, demi mencapai target Indonesia Emas 2045, angka ini harus meningkat hingga 440 persen.

    “Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengakselerasi capaian tersebut,” ujar Yassierli.

    Selain itu, Menaker juga menyoroti ketimpangan produktivitas antarsektor industri. Industri padat karya dinilai masih memiliki produktivitas rendah, sementara industri padat modal relatif lebih tinggi.

    “Sebagai negara besar, kebijakan pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan sektor padat karya agar produktivitas nasional dapat tumbuh lebih merata,” kata dia.

    Untuk itu, Menaker mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas nasional, salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli produktivitas (productivity specialist).

    Melalui program ini, Kemnaker menargetkan tersedianya sekitar 200 Productivity Specialist yang mampu menyiapkan program-program produktivitas berdampak tinggi, serta memperkuat kapabilitas National Productivity Organization (NPO) Indonesia dalam mendorong produktivitas nasional.

    Selain itu, Kemnaker mendorong peningkatan produktivitas berbasis 4P yaitu People, Process, Product, and Policy.

    Upaya ini akan diperkuat dengan program upskilling dan reskilling bagi sedikitnya 50 ribu pekerja mulai Oktober mendatang.

    “Kita membutuhkan banyak productivity specialist sebagai champions dan agen perubahan di perusahaan-perusahaan Indonesia. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena ini berperan dalam menentukan masa depan daya saing bangsa,” kata Yassierli.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.