Category: Antaranews.com Ekonomi

  • EDENA resmi umumkan pencatatan token di Indodax

    EDENA resmi umumkan pencatatan token di Indodax

    Jakarta (ANTARA) – PT Edena Capital Nusantara secara resmi mengumumkan rencana pencatatan Token EDENA di Indodax (Indonesia Bitcoin and Crypto Exchange).

    “Blockhain dalam decentralized financial ini tidak banyak negara yang mampu mematangkan regulasinya. Kita (Indonesia) satu dari tujuh negara yang telah mampu membangun potensi yang sangat luar biasa terhadap industri yang sangat inovatif ini di Indonesia,” kata Direktur PT Edena Capital Nusantara Yayang Ruzaldy di Jakarta, Senin.

    Perusahaan tersebut mengumumkan komitmen membawa investasi asing senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2026, dan meningkat hingga 50 miliar dolar AS pada 2027. Target ini ditentukan dalam rangka mendukung langsung Visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan 150 miliar dolar AS investasi asing langsung setiap tahun.

    Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 bertujuan menjadi negara maju dengan ekonomi 7 triliun dolar AS.

    Berdasarkan laporan Boston Consulting Group, saat ini Indonesia hanya meraih kurang dari 1 persen dari pasar tokenisasi global senilai 16 triliun dolar AS yang diproyeksikan pada tahun 2030.

    Menurut Presiden Direktur PT Edena Capital Nusantara Wook Lee, transformasi keuangan global sedang terjadi seiring BlackRock memindahkan 10 triliun dolar AS ke aset tokenisasi. Dalam hal ini, EDENA disebut akan menjembatani modal global ke Indonesia melalui platform pihaknya yang memanfaatkan blockchain konsorsium untuk keamanan dan transparansi.

    “Indonesia akan menjadi pusat keuangan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Token yang diluncurkan hari ini bukan hanya cryptocurrency, tetapi ini adalah kunci untuk ekonomi token Indonesia,” ujar Lee.

    Platform EDENA dinyatakan bakal membuka akses investasi kepada penduduk Indonesia dengan penanaman modal minimum mulai dari Rp100 ribu.

    Platform ini antara lain diproyeksikan akan menciptakan 100 ribu lapangan kerja baru di sektor teknologi dan keuangan, mengurangi biaya pendanaan Usaha Kecil Mikro (UKM) hingga 50 persen melalui akses modal langsung, hingga meningkatkan likuiditas pasar lima kali lipat melalui perdagangan sepanjang hari.

    Saat ini, EDENA telah beroperasi di Singapura, Korea Selatan, Kamboja, Indonesia, serta Mesir, dengan hak ekspansi ke 70 negara.

    Perusahaan memiliki sertifikasi ISO 27001 dan ISO 9001 yang memastikan kepatuhan penuh regulasi untuk aset keuangan digital di Indonesia.

    Token EDENA, yang dicatatkan di Indodax, berfungsi sebagai sarana investasi utama untuk aset tokenisasi dan memungkinkan transaksi lintas batas dengan memberikan diskon biaya perdagangan hingga 50 persen, hak tata kelola, serta akses ke kredit karbon tokenisasi dan aset lingkungan.

    Lebih lanjut, platform aset keuangan digital EDENA turut fokus mengembangkan perdagangan kredit karbon, edukasi komunitas, memungkinkan partisipasi dana pensiun melalui asuransi, serta integrasi lintas batas

    “Jadi teman-teman, era Indonesia Emas tahun 2045 bukan hanya visi, ini adalah rencana aksi. Mulai hari ini dengan peluncuran token ini, mulai di Jakarta, mulai dengan kita semua di ruang ini bersama, revolusi keuangan global telah mulai,” ucapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM berencana lelang 7 blok migas pada September

    Kementerian ESDM berencana lelang 7 blok migas pada September

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman berencana melelang tujuh wilayah kerja (WK) atau blok migas pada September, sebagai bagian dari pelelangan 75 blok migas hingga 2028.

    “September ini, bila diizinkan Pak Menteri, ada 7 (blok) lagi (yang akan dilelang),” ucap Laode ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Rencana lelang blok atau WK migas tersebut merupakan langkah yang ditempuh oleh Kementerian ESDM untuk meningkatkan produksi migas nasional.

    Laode menjelaskan bahwa rencana lelang 75 blok migas telah berlangsung sejak 2024. Pada 2024, lanjut dia, Kementerian ESDM sudah melelang 9 blok migas. Kemudian, untuk 2025, Kementerian ESDM sudah menyiapkan 17 blok migas untuk dilelang.

    “Tiga sudah buka lelang pas Indonesian Petroleum Association (IPA) Covex (Convention & Exhibition),” ucapnya.

    Adapun ketiga blok migas tersebut meliputi blok Gagah yang berlokasi di daratan Sumatera Selatan dengan estimasi sumber daya minyak sekitar 173 juta barel minyak (MMBO) dan gas sekitar 1,1 triliun kaki kubik (TCF).

    Kemudian, blok Perkasa yang berlokasi di lepas pantai Jawa Timur dengan estimasi sumber daya minyak sekitar 228 juta barel minyak (MMBO) dan gas sekitar 1,3 triliun kaki kubik (TCF).

    Terakhir, blok Lavender yang berlokasi di daratan lepas pantai Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dengan estimasi sumber daya gas sekitar 10 triliun kaki kubik (TCF).

    Laode belum merinci 7 blok migas yang akan dilelang pada September. Akan tetapi, berdasarkan data yang dirilis pada IPA Convex, terdapat 11 blok migas yang akan dilelang pada 2025, di luar tiga blok migas yang sudah dilelang saat IPA.

    Blok migas tersebut meliputi Meuseuraya, Jalu, Natuna D-Alpha, Kisaran Baru, Barong, Mabelo, Muara Tembesi, Southwest Andaman, Areca, Bruni, dan Carera.

    “Jadi, 75 blok migas memang siap kami tawarkan, tetapi tahapannya (lelang) sudah dari tahun 2024,” kata Laode.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PalmCo salurkan 195 ton beras SPHP demi menjaga stabilitas harga

    PalmCo salurkan 195 ton beras SPHP demi menjaga stabilitas harga

    Jakarta (ANTARA) – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, subholding PTPN III (Persero) menyalurkan 195 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) demi menjaga stabilitas harga komoditas tersebut di pasaran.

    Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan distribusi beras murah melalui program SPHP dilakukan guna membantu Pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat di tengah stok beras nasional dalam kondisi surplus dan aman menjelang akhir 2025.

    “Salah satu BUMN yang aktif mendukung program ini adalah PTPN IV PalmCo, dengan menyalurkan lebih dari 195 ton beras SPHP ke tiga pulau besar yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” kata Jatmiko dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menyebutkan hingga awal September 2025, pihaknya telah menyalurkan 195,6 ton beras SPHP melalui 107 titik distribusi yang tersebar di wilayah operasionalnya. Jumlah itu merupakan bagian dari target distribusi sebesar 900 ton beras melalui 150 titik hingga akhir tahun.

    “PalmCo selalu bergerak cepat memperluas jangkauan distribusi beras SPHP. Ini bentuk nyata dukungan kami terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujar Jatmiko.

    Beras SPHP yang dipasarkan salah satu BUMN tersebut dipatok dengan harga Rp12.500 per kilogram, lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di beberapa wilayah. Skema itu dilakukan guna meredam potensi kenaikan harga akibat spekulasi atau praktik penimbunan.

    Ke depan, lanjut Jatmiko, pihaknya menargetkan perluasan titik distribusi hingga ke wilayah pelosok, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapat akses yang sama terhadap bahan pangan pokok.

    “Dengan distribusi yang merata dan harga yang terjangkau, masyarakat tidak hanya mendapat akses terhadap pangan berkualitas, tetapi juga dilindungi dari fluktuasi harga yang bisa memicu inflasi,” imbuh Jatmiko.

    Sanim (38), seorang pengemudi ojek daring di Palembang mengaku terbantu dengan harga beras yang lebih terjangkau.

    “Biasanya harga beras cukup tinggi, apalagi menjelang akhir bulan. Tapi beras SPHP ini harganya lebih murah dan kualitasnya bagus. Ini sangat membantu untuk kami yang penghasilannya tidak tetap,” kata Sanim.

    Program beras SPHP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah melalui Perum Bulog dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras, yang merupakan komoditas strategis nasional.

    Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan beras SPHP disalurkan pihaknya melalui berbagai kanal distribusi mulai pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah pusat dan daerah, kios binaan dan gerakan pangan murah (GPM), TNI-Polri, termasuk BUMN.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Setiap pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan (10 kg) dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali. Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP mencapai 1,3 juta ton selama periode Juli-Desember 2025.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XII harap uji kelayakan hasilkan Komite BPH Migas visioner

    Komisi XII harap uji kelayakan hasilkan Komite BPH Migas visioner

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XII DPR RI berharap uji kelayakan dan kepatutan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dapat menghasilkan calon anggota yang visioner, progresif, dan memiliki komitmen kuat dalam bidang ketahanan energi nasional.

    “Kita ingin Komite BPH Migas yang terpilih punya visi besar, berani melakukan terobosan, dan mendukung agenda ketahanan energi nasional sekaligus transisi menuju energi bersih,” kata Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor energi. Ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sementara pemerintah tengah mendorong transisi energi baru terbarukan. Di sisi lain, fluktuasi harga minyak dunia memengaruhi stabilitas pasokan energi.

    Menurut dia, kondisi tersebut menuntut BPH Migas untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama yang bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan mendukung ketahanan energi nasional.

    Ke depan, kata Bambang, BPH Migas tidak bisa bekerja dengan pola lama. Dalam hal ini, ia mengingatkan perlunya transformasi digital yang menyeluruh.

    “Aplikasi XStar, integrasi big data, penggunaan IoT, dan sistem pengawasan real-time (waktu nyata) harus menjadi prioritas utama agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan,” ucapnya.

    Bambang juga menekankan pentingnya keterbukaan data distribusi BBM bersubsidi. Integrasi data antara BPH Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, pemerintah, dan aparat penegak hukum perlu diwujudkan dalam bentuk digital yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi.

    “Kalau data penyaluran BBM bisa dipantau masyarakat secara real-time, penyimpangan akan semakin sulit terjadi. Ini langkah konkret untuk menciptakan tata kelola energi yang bersih dan berkeadilan,” ucapnya.

    Di samping itu, dia mendorong anggota Komite BPH Migas yang akan terpilih untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

    Kolaborasi erat antara BPH Migas, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan serta menjamin energi bersubsidi sampai ke masyarakat yang berhak.

    Diketahui Komisi XII DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon ketua dan anggota Komite BPH Migas tahun 2025–2029 pada Senin ini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Thailand pikat wisatawan China melalui pengalaman budaya imersif

    Thailand pikat wisatawan China melalui pengalaman budaya imersif

    Nanning (ANTARA) – Pada musim panas tahun ini, cita rasa Bangkok yang dinamis, dengan buah-buahan tropis, dan tarian berirama menyebar luas di seluruh kota di China.

    Hal itu seiring Thailand yang berupaya mengamankan reservasi perjalanan melalui acara-acara imersif mulai dari festival durian hingga pertunjukan Muay Thai.

    Di “Pasar Thailand” yang luas di Nanning, ibu kota Daerah Otonom Etnis Zhuang Guangxi, China selatan, para pengunjung menjelajahi kios-kios yang penuh dengan hidangan, buah-buahan tropis, dan cendera mata buatan tangan khas Thailand, sementara para koki memasak hidangan khas secara langsung. Kemeriahan mencapai puncaknya ketika seorang pengunjung yang beruntung memenangkan tiket pulang pergi dari Nanning ke Bangkok dalam pameran kuliner Thai SELECT.

    “Kedekatan geografis dan budaya Guangxi dengan ASEAN menjadikannya sentra yang alami,” kata Konsul Jenderal Thailand di Nanning, Benjamas Tanvetyanont. Bangunan-bangunan dan restoran bergaya Thailand telah memenuhi jalan-jalan di Nanning, mencerminkan sambutan hangat penduduk setempat terhadap budaya Thailand.

    Menurut sang konsul jenderal, program musim panas ini bertujuan untuk memperdalam apresiasi budaya dan kerja sama praktis. Thailand akan menghadirkan acara yang lebih meriah lagi dalam Pameran China-ASEAN (China-ASEAN Expo) yang akan digelar pada September, menampilkan produk-produk yang lebih beragam dan pameran budaya yang imersif.

    Di balik semua upaya ini, terdapat strategi nasional yang dirancang dengan cermat. Kementerian Perdagangan Thailand meluncurkan logo “Thai SELECT” yang telah diperbarui pada Mei lalu guna mendongkrak merek kulinernya secara global. Di Nanning, pameran Thai SELECT kini menjadi tren kuliner, kata Direktur Kantor Komersial Konsulat Jenderal Kerajaan Thailand di Nanning Niti Pratoomvongsa. Upaya ini menempa hubungan jangka panjang melalui cita rasa autentik, alih-alih acara promosi yang hanya dilakukan satu kali.

    Seiring persaingan pariwisata di Asia Tenggara menjadi semakin intens, fokus Thailand pada pengalaman budaya yang mendalam menawarkan keunggulan, ujar Peneliti di Universitas Minzu Guangxi Jiang Chenxian.

    “Membangun keakraban melalui budaya dan konsumsi sehari-hari membantu menstabilkan daya tarik di tengah pergeseran pasar,” imbuh Jiang.

    Agen-agen perjalanan mengatakan adanya pergeseran ke arah perjalanan yang lebih dipikirkan secara bijaksana, dengan wisatawan China yang semakin mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman imersif ketimbang sekadar mengunjungi tempat-tempat terkenal.

    Lebih dari sekadar mengejar jumlah wisatawan, Thailand secara strategis membina kedekatan budaya jangka panjang, kata Jiang, seraya menuturkan bahwa daya tarik yang berkelanjutan bergantung pada keselamatan, infrastruktur yang dikembangkan dengan baik, serta pengalaman yang kaya dan kompleks. Thailand terus berupaya memasukkan elemen-elemen tersebut ke dalam strategi pariwisata nasionalnya.

    “Penggabungan yang mendalam antara penjangkauan budaya dengan pariwisata dapat membantu negara ini tetap kompetitif di tengah fragmentasi regional,” imbuhnya.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPJPH berencana inspeksi pabrik nampan MBG di China minggu ini

    BPJPH berencana inspeksi pabrik nampan MBG di China minggu ini

    Kami harus menyaksikan lebih dulu (proses produksinya). Kami harus audit lebih dulu semuanya.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyatakan pada pekan ini pihaknya berencana mengunjungi pabrik di China yang memproduksi nampan makanan yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ia menyampaikan upaya tersebut dilakukan untuk memeriksa kesesuaian prosedur produksi peralatan makan tersebut dengan prinsip halal, mengingat adanya isu kontaminasi minyak babi pada produk tersebut.

    “Mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke China karena kami tidak melayani (komentar berdasarkan) isu, tidak melayani (komentar berdasarkan) berita-berita yang hoaks. Kami harus menyaksikan lebih dulu (proses produksinya). Kami harus audit lebih dulu semuanya,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin.

    Haikal mengakui bahwa sebagian nampan makanan yang digunakan dalam program MBG diimpor dari China, karena produsen lokal tidak mampu memenuhi kekurangan 70 juta nampan.

    Meskipun demikian, ia memastikan pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri.

    “Karena kan kebutuhan lokal ini tidak sanggup memenuhi, sehingga sebagian impor. Kami memang sama (dengan kementerian dan lembaga lainnya), sepakat (dengan slogan) ‘Cintailah produk-produk Indonesia’, itu sepakat. Namun, kalau ternyata kebutuhannya belum memenuhi, dengan sangat terpaksa juga impor,” kata Haikal Hasan pula.

    Sebelumnya, beredar di media sosial laporan dari Indonesia Business Post yang melakukan investigasi di wilayah Chaoshan, bagian timur Provinsi Guangdong, China, yang diduga merupakan importir ompreng untuk program MBG di Indonesia.

    Dalam laporan tersebut tim Indonesia Business Post melaporkan penemuan 30-40 pabrik yang memproduksi ompreng makanan untuk pasar global, termasuk salah satunya diduga untuk program MBG di Indonesia.

    Laporan tersebut mengklaim penemuan dugaan praktik pemalsuan label “Made in Indonesia” dan logo SNI pada ompreng yang sebenarnya diproduksi di China, penggunaan ompreng tipe 201 yang diduga mengandung mangan (logam berwarna putih keabu-abuan) yang tinggi dan tidak cocok untuk makanan asam.

    Selain itu, ditemukan indikasi adanya penggunaan minyak babi atau lard dalam ompreng yang diproduksi.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop baru diharapkan tumbuhkan proaktif anggota Kopdes Merah Putih

    Menkop baru diharapkan tumbuhkan proaktif anggota Kopdes Merah Putih

    Jadi bagaimana memastikan anggota Kopdes Merah Putih itu nanti bisa proaktif terhadap koperasinya itu yang harus dia tumbuhkan

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Menteri Koperasi (Menkop) baru Ferry Joko Juliantono diharapkan dapat menumbuhkan sikap proaktif anggota Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Menurut Eko, Ferry diharapkan dapat mengakselerasi ide-ide terkait Kopdes Merah Putih.

    “Jadi bagaimana memastikan anggota Kopdes Merah Putih itu nanti bisa proaktif terhadap koperasinya itu yang harus dia tumbuhkan begitu strategi-strateginya, itu nanti bisa dilaksanakan dari Kementerian Koperasi,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Ferry sendiri selama menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi merupakan sosok yang cukup aktif.

    Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, Senin, melantik Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi (Menkop) menggantikan pejabat sebelumnya, Budi Arie Setiadi.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Arie, yang diberhentikan oleh Presiden Prabowo sebagai menteri, tidak terlihat hadir di Istana Negara.

    Presiden Prabowo dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

    Juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Menteri Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih, yang merupakan hasil transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.

    Dalam Keppres yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan dan Dito, sehingga dua kursi menteri itu pun kosong.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM panggil Pertamina, Shell, BP, Vivo membahas impor BBM

    ESDM panggil Pertamina, Shell, BP, Vivo membahas impor BBM

    Besok (Selasa, 9/9) kami panggil semua SPBU swasta.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil Pertamina, Shell, British Petroleum (BP), dan Vivo untuk rapat membahas impor bahan bakar minyak (BBM), merespons kelangkaan bensin di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (BBM) swasta.

    “Besok (Selasa, 9/9) kami panggil semua SPBU swasta,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Laode menyampaikan bahwa ini merupakan kali pertamanya menggelar rapat bersama seluruh SPBU swasta dan Pertamina untuk membahas impor BBM.

    Sebagaimana yang dimandatkan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Laode ingin menyesuaikan impor BBM antara Pertamina dan BBM swasta.

    “Jadi, volume, kemudian spek juga disinkronkan besok,” kata Laode.

    Laode juga meminta kesiapan Pertamina untuk menyediakan bahan bakar apabila perlu memenuhi kebutuhan BBM bagi SPBU swasta.

    “Harus siap volumenya. Kalau speknya tetap dengan spek Pertamina,” ujar Laode.

    Laode juga membocorkan bahwa Dirjen Migas juga akan menggelar rapat untuk membahas kesiapan regulasi impor minyak mentah (crude) dari Amerika Serikat (AS).

    Rencana mengimpor minyak mentah dari AS tersebut merupakan buah dari negosiasi tarif resiprokal AS dan upaya untuk menyeimbangkan neraca dagang antara Indonesia dengan AS.

    “Itu juga mau dibahas besok, tetapi pembahasannya berbeda (dengan impor BBM SPBU swasta),” kata Laode.

    Pernyataan tersebut merespons sejumlah jaringan SPBU yang dikelola oleh swasta, setidaknya di Jakarta, sejak pertengahan Agustus tidak menjual beberapa jenis BBM untuk jangka waktu yang belum dapat ditentukan. Kelangkaan itu terjadi di SPBU swasta yang dikelola oleh Shell dan BP-AKR.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan pemerintah segera membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) Shell dan BP bersama Pertamina dan seluruh pengelola SPBU swasta.

    ESDM, kata dia, berupaya untuk menyesuaikan kebutuhan impor dari pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dengan Pertamina, sebab hal tersebut berkaitan dengan Neraca Perdagangan Indonesia.

    Saat ini, Kementerian ESDM sudah memegang data soal jumlah impor BBM oleh Pertamina dan masing-masing SPBU swasta.

    “Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” kata Yuliot.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya pastikan pergantian menkeu tak ganggu penyusunan RAPBN 2026

    Purbaya pastikan pergantian menkeu tak ganggu penyusunan RAPBN 2026

    Jadi, saya pikir prosesnya tidak akan terlalu banyak berubah.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pergantian jabatan menteri keuangan tidak akan mengganggu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “[Prosesnya] Sama lah saya pikir,” kata Purbaya dalam konferensi pers, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan, posisi menkeu merupakan jabatan politik yang bekerja dengan sistem politik.

    Artinya, pekerjaan menteri keuangan tidak hanya dikerjakan seorang diri. Terdapat wakil menteri keuangan serta staf Kementerian Keuangan lainnya yang turut menyusun RAPBN 2026.

    “Jadi, saya pikir prosesnya tidak akan terlalu banyak berubah,” katanya lagi.

    Purbaya pun mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah anggota DPR. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama membangun negara ini bersama-sama.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020.

    Karier Purbaya di pemerintahan cukup panjang. Sebelum memimpin LPS, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020), Staf Khusus Bidang Ekonomi di berbagai kementerian, hingga Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015).

    Atas berbagai pengalaman itu, Purbaya percaya diri memiliki kemampuan yang memadai terkait fiskal.

    “Saya ahli fiskal. Jadi, saya mengerti betul fiskal yang prudent seperti apa,” ujar Purbaya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN targetkan seluruh desa di Kalteng dan Kalsel berlistrik 100 persen

    PLN targetkan seluruh desa di Kalteng dan Kalsel berlistrik 100 persen

    Target tersebut menjadi komitmen kami dalam pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

    Palangka Raya (ANTARA) – General Manager PLN UID Kalimantan Selatan-Tengah (Kalselteng) Iwan Soelistijono menargetkan rasio elektrifikasi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat mencapai 100 persen pada 2027.

    “Target tersebut menjadi komitmen kami dalam pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” katanya usai menjadi narasumber Podcast di kantor ANTARA Biro Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin.

    Dia mengungkapkan saat ini masih terdapat sejumlah desa di dua provinsi tersebut yang belum terjangkau jaringan listrik sepenuhnya.

    Namun, pihaknya optimistis semua desa akan terjangkau listrik sesuai target sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas listrik untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

    “Listrik ini kan sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Untuk itu kami berupaya agar bisa memfasilitasi itu untuk masyarakat,” ucapnya.

    Iwan menjelaskan, jumlah desa yang belum mendapatkan layanan listrik terbanyak berada di wilayah Kalimantan Tengah. Sekitar 200 desa di Kalimantan Tengah masih dalam proses untuk dialiri listrik secara bertahap. Sementara itu, di Kalimantan Selatan jumlah desa yang belum berlistrik relatif lebih sedikit, hanya tersisa sekitar 9 hingga 14 desa yang perlu dipenuhi kebutuhan listriknya.

    “Kami terus berupaya agar pembangunan infrastruktur kelistrikan di dua provinsi ini bisa berjalan maksimal, sehingga semua warga mendapatkan akses energi,” ujarnya.

    Iwan juga menjelaskan terkait kapasitas, daya listrik yang umumnya tersedia di desa-desa berkisar antara 450 hingga 1.300 VA. Rentang daya tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di pedesaan.

    Selain itu, PLN juga menyediakan dua skema pembayaran listrik yang bisa dipilih masyarakat, yaitu menggunakan token prabayar maupun sistem pascabayar sesuai kebutuhan pelanggan.

    Namun, ke depan PLN mendorong agar masyarakat lebih banyak menggunakan layanan pascabayar. Menurut Iwan, sistem ini akan memudahkan pengguna sekaligus mendukung efisiensi operasional PLN.

    “Dengan adanya program pemerataan listrik hingga ke desa-desa, kami berharap kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Selatan maupun Tengah dapat meningkat,” kata Iwan.

    Pewarta: Rendhik Andika/Rajib Rizali
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.