Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kemen PU percepat perbaikan infrastruktur pascademo pakai desain awal

    Kemen PU percepat perbaikan infrastruktur pascademo pakai desain awal

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat perbaikan infrastruktur terdampak unjuk rasa dengan strategi menggunakan desain awal untuk mempersingkat proses pembangunan dan memastikan pelayanan publik segera pulih.

    “Kami nanti akan menggunakan desain yang sudah ada saja yang sebelumnya, sehingga prosesnya bisa jauh lebih cepat. Kami akan membuat replika saja. Jadi tidak mendesain awal. Itu yang akan kami segera lakukan,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana ditemui saat meninjau JPO Polda Metro Jaya, di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan dari hasil identifikasi awal, terdapat 13 provinsi dan 30 kota yang terdampak kerusakan, namun sebagian besar kerusakan ringan sudah berhasil ditangani pemerintah daerah secara langsung tanpa intervensi pusat.

    Saat ini, tanggung jawab utama Kementerian PU tersisa di enam provinsi dengan mayoritas mengalami kerusakan berat, terutama pada infrastruktur yang membutuhkan penggantian struktur secara menyeluruh demi menjamin keamanan dan keberlanjutan.

    Kementerian PU menegaskan strategi mempercepat pembangunan dilakukan dengan menghitung ulang tingkat kerusakan, sekaligus meminta pemerintah daerah menyampaikan desain awal atau dokumen bangunan yang sudah ada sebelumnya.

    “Jadi, berapa kerusakan yang ditimbulkan. Sehingga tentunya ini agar kerja kami lebih cepat, kami akan meminta kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan desain awal,” ujar dia.

    Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana meninjau kondisi jembatan penyeberangan orang (JPO) Polda Metro Jaya yang sempat rusak akibat terdampak unjuk tasa beberapa waktu lalu di Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Harianto

    Dengan langkah tersebut, kementerian tidak lagi harus menyusun desain baru dari nol, melainkan langsung memanfaatkan replika desain lama agar proses perbaikan berjalan lebih cepat dan efisien.

    Sejumlah provinsi yang mengalami kerusakan parah dan menjadi fokus penanganan utama Kementerian PU meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), ujar dia.

    Kondisi infrastruktur di Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan dan Brebes, mendapat perhatian khusus karena kerusakan berat melanda kantor pemerintah daerah hingga gedung DPRD yang harus segera dibangun kembali.

    “Kemarin Pak Menteri (Pekerjaan Umum Dody Hanggodo), dua hari kemarin sudah mengunjungi yang di Jawa Tengah. Jadi Pekalongan, kemudian Brebes itu mengalami kerusakan berat karena Kantor Pemda dan DPRD-nya hancur. Itu yang akan segera kami tangani juga,” katanya.

    Lebih lanjut ia mengatakan Kementerian PU juga melakukan analisis struktural terhadap kerusakan di berbagai daerah, memastikan rencana perbaikan tidak hanya cepat terealisasi tetapi juga memenuhi standar keamanan infrastruktur publik di wilayah terdampak.

    Minggu depan, lanjutnya, tim teknis Kementerian PU dijadwalkan meninjau langsung kondisi di Kediri dan Makassar, Sulawesi Selatan, guna memperkuat analisis lapangan sebelum melaksanakan rekonstruksi dengan metode replika.

    “Minggu depan mungkin kami juga akan melihat langsung yang kondisi Kediri (Jawa Timur) dan Makassar, Sulawesi Selatan,” kata Dewi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemen PU pastikan transformasi layanan air minum segera dilakukan

    Kemen PU pastikan transformasi layanan air minum segera dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum memastikan transformasi layanan air minum segera dilakukan sebagai langkah strategis mendukung target akses 100 persen air minum aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    “Ya, kami akan dalam waktu dekat, kami akan melakukan transformasi air minum ya. Jadi akan ada perubahan yang cukup signifikan untuk layanan air minum,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana ditemui di sela meninjau kondisi jembatan penyeberangan orang (JPO) Polda Metro Jaya di Jakarta, Senin.

    Dewi menyampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembentukan Satuan Tugas Tri Banyu Arutala sebagai pilar transformasi air minum.

    “Jadi, ini yang akan kami segera lakukan. Akan ada perubahan tata kelola dalam hal air minum,” Dewi.

    Tahapan awal transformasi dimulai tahun ini dengan fokus pada penguatan regulasi, termasuk revisi Peraturan Pemerintah Nomor 122 tentang layanan air minum yang sedang diproses bersama Sekretariat Negara.

    Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan revisi peraturan pemerintah dapat diselesaikan tahun ini, sehingga payung hukum kuat tersedia untuk mempercepat pelaksanaan transformasi layanan air minum nasional.

    Meski regulasi dapat segera rampung, transformasi layanan air minum dipastikan membutuhkan waktu lebih panjang mengingat kompleksitas proses serta cakupan wilayah layanan yang harus dijangkau.

    “Tahun ini sudah dimulai. Tapi yang namanya transformasi kan tidak akan bisa sebentar ya. Jadi yang paling cepat adalah kami akan segera berkoordinasi dengan Setneg untuk melakukan revisi PP 122 tentang layanan air minum,” jelasnya.

    Kementerian Pekerjaan Umum memastikan seluruh tahapan akan dilakukan secara bertahap, agar transformasi air minum berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    “Kalau untuk PP-nya (peraturan pemerintahnya) kami upayakan tahun ini bisa selesai. Peraturan pemerintahnya. Tapi transformasinya pastinya butuh waktu,” kata Dewi.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan Satgas Tri Banyu Arutala menjadi pilar kunci transformasi air minum dan sanitasi untuk mewujudkan Astacita pemerintahan.

    “Ke depan, harapannya seluruh program pembangunan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia bisa berjalan secara lebih harmonis, efektif, dan berkesinambungan,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Sabtu (26/7).

    Satgas ini sekaligus mengemban tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, yang menegaskan pentingnya pembentukan badan nasional sebagai regulator tunggal sektor air minum dan sanitasi.

    Kementerian PU melalui Satgas Tri Banyu Arutala meyakini target akses universal air minum dan sanitasi pada 2029 dapat diwujudkan secara nyata, menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa menuju Indonesia maju yang berkeadilan dan berdaya saing.

    Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, akses air minum layak di Indonesia mencapai 92,64 persen. Artinya, baru 9 dari 10 rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum layak.

    Salah satu solusi utama untuk mengatasi kesenjangan ini adalah melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

    SPAM adalah suatu sistem yang terdiri dari fasilitas produksi air minum, sistem pengolahan air, sistem penyimpanan air, serta sistem distribusi air yang digunakan untuk memastikan ketersediaan air minum yang aman dan berkualitas kepada masyarakat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Produk eceng gondok Batam isi Etalase Ekspor untuk kejar pasar dunia

    Produk eceng gondok Batam isi Etalase Ekspor untuk kejar pasar dunia

    ANTARA – Produk Usaha Mikro, Kecil dam Menengah (UMKM) asal Kota Batam, Kepulauan Riau yang berhasil menembus pasar internasional antara lain adalah kerajinan dari eceng gondok. Pemerintah Kota Batam terus mendukung pelaku usaha untuk bisa mengembangkan produk, baik secara kualitas maupun pengembangan pemasaran. Salah satunya dengan menyediakan Etalase Ekspor yang disediakan khusus untuk barang-barang yang menyasar pasar global. (Rinto A Navis/Angiela Chantiequ/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GP Ansor nilai isu krisis beras narasi menyesatkan penuh kepentingan

    GP Ansor nilai isu krisis beras narasi menyesatkan penuh kepentingan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser GP Ansor Muhammad Syafiq Syauqi menilai isu yang akhir-akhir ini digoreng sebagian pihak mengenai krisis beras merupakan narasi menyesatkan yang penuh kepentingan.

    “Kalau kita cermati, narasi itu dibangun seakan-akan Indonesia sedang kekurangan beras. Padahal data resmi justru membuktikan sebaliknya,” kata Syafiq dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Menurut Gus Syafiq sapaan akrab Kepala Satkornas Banser GP Ansor Muhammad Syafiq Syauqi pola semacam itu kerap dimainkan setiap kali produksi nasional menunjukkan tren naik dan surplus.

    “Cerita yang mereka dorong menyesatkan publik dan penuh dengan nuansa kepentingan, seakan ingin menciptakan keresahan agar publik tidak percaya pada capaian pemerintah,” ujar Gus Syafiq.

    Ia menegaskan, narasi semacam itu kerap dimanfaatkan kroni mafia pangan maupun simpatisannya untuk mendorong agenda impor beras yang sesungguhnya tidak diperlukan.

    “Kita sudah melihat pola ini berulang kali. Ujung-ujungnya selalu ada desakan agar ada impor. Padahal impor yang tidak perlu justru merugikan petani kita sendiri,” tuturnya.

    Gus Syafiq mencontohkan beberapa waktu terakhir muncul pernyataan dari perseorangan maupun mengatasnamakan kelompok masyarakat melalui media sosial maupun podcast, yang meragukan produksi beras nasional.

    Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar, bahkan diduga bagian dari serangan balik kelompok mafia pangan.

    “Kalau ada pihak-pihak yang meragukan, patut dipertanyakan motifnya. Apakah ingin memunculkan kebijakan impor, atau justru bagian dari kepentingan mafia pangan?” tegasnya.

    Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) justru menunjukkan produksi beras Indonesia aman bahkan surplus. BPS mencatat, sepanjang Januari-Oktober 2025, produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 31,04 juta ton, naik 12,16 persen atau sekitar 3,37 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dengan luas panen 10,22 juta hektare, ketersediaan beras dipastikan surplus sekitar 3,7 juta ton. Data USDA pun memperkuat capaian tersebut, dengan proyeksi produksi beras Indonesia mencapai 35,5 juta ton tahun ini.

    Lebih lanjut, Gus Syafiq menegaskan pemerintah bersama aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap masalah pupuk maupun anomali distribusi beras di hilir.

    Sejumlah kasus terkait penyalahgunaan distribusi pupuk subsidi sudah diungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Demikian pula praktik penimbunan, pengoplosan, maupun permainan harga beras di tingkat penggilingan dan ritel modern yang kini sedang ditindak Satgas Pangan.

    “Saya tidak meragukan integritas dan keberanian Mentan. Beliau sudah bekerja secara transparan. Kalau ada penyimpangan internal langsung diusut. Ini bukti komitmen agar tata kelola pangan lebih bersih,” kata Gus Syafiq.

    Ia juga menegaskan hilangnya beras medium dan premium di sejumlah ritel modern meskipun data menunjukkan surplus, merupakan indikasi kuat adanya permainan mafia beras bahkan upaya penimbunan atau permainan harga oleh pihak tertentu.

    “Kami mendukung penuh langkah pemerintah, Satgas Pangan, dan aparat hukum untuk menindak tegas mafia pangan. Jangan sampai ada celah bagi siapapun yang mencoba memainkan perut rakyat,” kata Gus Syafiq.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR tunjuk Wahyudi Anas jadi Kepala BPH Migas

    DPR tunjuk Wahyudi Anas jadi Kepala BPH Migas

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XII DPR RI menunjuk Wahyudi Anas menjadi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2025–2029, menggantikan Erika Retnowati.

    “Dari sembilan calon anggota komite BPH Migas terpilih, maka disepakati saudara Wahyudi Anas Kepala BPH Migas masa jabatan 2025–2029,” ucap Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto dalam “Fit and Proper Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas” di Jakarta, Senin.

    Sementara itu, Erika Retnowati terpilih untuk menjadi anggota komite BPH Migas periode 2025–2029, bersama dengan tujuh orang lainnya, yakni Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung W, Eman Salman, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, dan Hasbi Anshory.

    Dalam paparan strategi dan inovasinya, Wahyudi menyampaikan penugasan jaringan gas (jargas) kepada badan usaha penerima alokasi gas bumi dengan dana sendiri.

    Kemudian, membuat peta jalan percepatan lelang WJD (Wilayah Jaringan Distribusi) yang terintegrasi dengan pengembangan demand industri dan diversifikasi BBM/LPG.

    Wahyudi juga akan memantau manajemen stok dan penyaluran BBM dan gas bumi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

    Lebih lanjut, ia juga berencana untuk menetapkan toll fee jaringan gas bumi, termasuk tarif toll terintegrasi antarjaringan, untuk mendukung penerapan harga gas bumi di konsumen yang lebih kompetitif.

    Inovasi kelima yang Wahyudi usulkan adalah pengalokasian gas bumi kepada badan usaha niaga yang ditugaskan oleh pemerintah dalam pengembangan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi.

    “Ini strategi dan inovasi periode kami ke depan,” kata Wahyudi.

    Wahyudi bercita-cita dapat meningkatkan ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, yang meliputi BBM dan gas bumi; perluasan akses dan jangkauan; serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU alokasikan Rp 75 miliar untuk perbaikan jalan Sitangkai

    Kementerian PU alokasikan Rp 75 miliar untuk perbaikan jalan Sitangkai

    ANTARA –  Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp75 miliar untuk perbaikan Jalan Sitangkai-Payakumbuh, Sumatera Barat sepanjang 8,5 kilometer dengan skema tahun jamak 2025-2026. Ruas jalan penghubung Kota Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar itu merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (IJD) untuk tahap pertama dengan total keseluruhan se-Indonesia Rp5 triliun.(Fandi Yogari Saputra/Fandi Yogari Saputra, Muhammad Zulfikar/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemen PU rampungkan Istana Wapres di IKN pada Desember 2025

    Kemen PU rampungkan Istana Wapres di IKN pada Desember 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menargetkan pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur selesai pada Desember 2025, seiring penyelesaian proyek penting lain seperti Masjid Negara.

    “Yang kami tangani ya seperti sisa-sisa pekerjaan masjid. Kemudian air minum. Kemudian Istana Wapres, itu kami selesaikan di 2025,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana ditemui saat meninjau JPO Polda Metro Jaya, di Jakarta, Senin.

    Dewi menuturkan target penyelesaian proyek tersebut sesuai dengan arahan langsung Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    “MYC (multi years contract) kami masih berproses. Dan kami sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri (PU Dody Hanggodo) yang dilakukan oleh (Direktorat Jenderal) Cipta Karya, ini semuanya akan diselesaikan di Desember 2025,” ujarnya.

    Dia menyebutkan beberapa proyek yang ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini di antaranya pengerjaan Masjid Negara, instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) termasuk Istana Wakil Presiden.

    Kendati demikian, Dewi menuturkan beberapa kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) lain seperti proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di IKN penyelesaiannya baru dibidik rampung pada 2026.

    “Jadi untuk 2026 yang melaksanakan OIKN. Kecuali ada beberapa paket pekerjaan yang memang masih harus kami yang menindaklanjuti seperti IPAL. Itu masih kami akan tindaklanjuti karena memang ini prosesnya tidak bisa dihentikan di Desember 2025,” jelasnya.

    Berdasarkan pemberitaan ANTARA sebelumnya pada Senin (12/8/2024), arsitektur istana wakil presiden di Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mengusung konsep “huma betang umai”.

    Istana Wakil Presiden di Kota Nusantara menempati lahan seluas 148.417 meter persegi dengan luas bangunan 32.061 meter persegi. Kontrak kerja tahap satu selama 450 hari mulai Mei 2024 hingga Agustus 2025.

    Istana wakil presiden dikerjakan PT Adhi Karya dan Penta Architecture dengan nilai kontrak pengerjaan lebih kurang Rp1,457 triliun.

    Sementara itu, Otorita Ibu Kota Negara (IKN) menyebut kemajuan pengerjaan Masjid Negara di Ibu Kota Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah mencapai 60 persen.

    “Pembangunan Masjid Negara IKN sampai saat ini masih terus berjalan,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya menyangkut pembangunan fasilitas ibadah IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (4/6/2025).

    Pembangunan Masjid Negara di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur dengan kontraktor pelaksana PT. Adhi Karya – PT. Hutama Karya KSO dengan biaya APBN senilai Rp940 miliar.

    Secara kontrak pelaksanaan pembangunannya sudah dimulai sejak November 2023 dan ditargetkan selesai pada Desember 2024.

    Masjid Negara Ibu Kota Nusantara berdiri di atas lahan seluas 32.125 m2. Di lokasi tersebut juga terdapat area komersial seluas 2.221 m2 dan area penunjang seluas 7.340 m2.

    Bangunan masjid dibangun seluas 61.596 m2 dengan desain 3 Lower Ground, 1 Ground Floor, 2 Mezzanine. Selain itu juga terdapat bangunan komersial seluas 2.212 m2 (2 lantai), dan bangunan penunjang seluas 727 m2 (1 lantai).

    Selain lansekap penghijauan, kawasan Masjid Negara juga dilengkapi kolam retensi seluas 123.502 m2 yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Ditjen Sumber Daya Air.

    Selain itu juga dilengkapi area plaza, tempat wudhu, ruang rapat, hall pertemuan, dan ruang tunggu VIP serta infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan serta utilitas kawasan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemda DIY tetapkan enam fokus pembangunan pada 2026

    Pemda DIY tetapkan enam fokus pembangunan pada 2026

    Yogyakarta (ANTARA) – Pemerintah Daerah (Pemda) Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan enam fokus pembangunan daerah pada tahun 2026.

    Enam fokus pembangunan itu disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat memberikan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD DIY di Gedung DPRD DIY, Senin.

    “Dengan arah kebijakan yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM ini, pertumbuhan yang diharapkan bukan sekadar kuantitatif, tetapi juga berkualitas, merata, dan inklusif, sehingga mampu menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sultan.

    Fokus pembangunan itu, ujar Sultan, meliputi penurunan tingkat kemiskinan, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan sosial dan kewilayahan.

    Berikutnya, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan.

    Enam fokus tersebut ditetapkan berdasar tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY 2026, yakni “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

    Tema tersebut mengandung tiga pernyataan kunci, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan produktivitas sektor unggulan, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

    “Peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam rangka mempercepat laju pembangunan agar selaras dengan target nasional. Penguatan produktivitas sektor unggulan, terutama pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur. Sementara, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor strategis,” ujar Sultan.

    Ia menyampaikan proyeksi indikator makro ekonomi DIY 2026, yakni pertumbuhan ekonomi 5,1 persen – 5,9 persen, inflasi 2,1 persen – 3,5 persen, dan tingkat kemiskinan 9,97 persen – 10,38 persen.

    Pendapatan Daerah ditargetkan Rp5,22 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp1,79 triliun, Pendapatan Transfer Rp3,41 triliun, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Rp7,85 miliar.

    Belanja Daerah direncanakan Rp5,50 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp3,60 triliun, belanja modal Rp794,91 miliar, belanja tidak terduga Rp15 miliar, dan belanja transfer Rp1,08 triliun.

    Dengan komposisi tersebut, terjadi defisit Rp282,69 miliar yang ditutup menggunakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp442,69 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp160 miliar.

    “Kebijakan pembiayaan diarahkan pada penguatan investasi daerah, khususnya melalui pengeluaran pembiayaan yang mendukung kinerja BUMD. Orientasi kebijakan ini tidak hanya pada peningkatan profit, tetapi juga pada kualitas layanan publik dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” jelas Sri Sultan.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • United Tractors buka peluang untuk perluas bisnis nikel dan emas

    United Tractors buka peluang untuk perluas bisnis nikel dan emas

    Jakarta (ANTARA) – PT United Tractors Tbk (kode saham: UNTR) terus membuka peluang untuk memperluas portofolio bisnis nikel dan emas, sembari mengoptimalkan portofolio pada segmen batubara dan metalurgi untuk memastikan profitabilitas dan pengembalian yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

    “UT atau UNTR saat ini terus aktif mencari peluang di sektor nikel dan emas, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa terus untuk menambah portofolio di sektor mineral mining ini,” kata Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro dalam Public Expose Live 2025 di Jakarta, Senin.

    UNTR telah memiliki dua portofolio untuk segmen bisnis nikel, salah satunya PT Stargate Pasific Resources (SPR) yang tengah membangun Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan ditargetkan selesai pada 2026 serta berproduksi mulai 2027.

    “Dan kita juga pada saat yang bersamaan, saat ini melakukan studi untuk pengembangan ke arah battery making material melalui smelter HPAL,” ujar Iwan.

    Selain itu, ada Nickel Industries Limited (NIC) yang sahamnya dimiliki perseroan sebesar 20,14 persen. Iwan mengatakan, NIC juga tengah membangun smelter HPAL di Morowali yang ditargetkan mulai memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik pada kuartal I tahun depan.

    Sementara segmen usaha pertambangan emas dioperasikan oleh PT Agincourt Resources (PTAR) dan PT Sumbawa Jutaraya (SJR). PTAR mengoperasikan tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan SJR mengoperasikan tambang emas di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Adapun segmen pertambangan batubara termal dan metalurgi dijalankan oleh PT Tuah Turangga Agung (Turangga Resources).

    Sebagai informasi, sampai dengan Juli 2025, tambang batu bara Turangga Resources mencatatkan volume penjualan batu bara sebesar 8,0 juta ton (termasuk 2,4 juta ton batu bara metalurgi), naik 19 persen dari periode yang sama tahun 2024.

    “Sementara batubara dan metalurgi, yang kita lakukan saat ini adalah strateginya untuk melakukan ekspansi atas aset yang kita miliki,” kata Iwan.

    Ia menambahkan bahwa ke depannya, UNTR juga akan masuk ke bisnis-bisnis yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Setelah mineral mining, fokus berikutnya yakni sektor energi terbarukan, sejalan dengan strategi pemerintah Indonesia untuk bertransisi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT).

    Terdapat tiga sektor yang menjadi perhatian utama antara lain pembangkit listrik tenaga air (hydropower plant), pembangkit listrik tenaga surya (solar PV), serta panas bumi (geothermal).

    Untuk geothermal, strategi yang dijalankan adalah melakukan studi dan eksplorasi pada portofolio yang sudah dimiliki UNTR, yaitu Supreme Energy Rantau Dedap (SERD), dengan harapan kapasitas terpasang dapat terus ditingkatkan seiring dengan kegiatan eksplorasi yang dilakukan.

    Pada semester pertama tahun 2025, UNTR membukukan pendapatan bersih sebesar Rp68,5 triliun atau naik sebesar 6 persen dari Rp64,5 triliun pada periode yang sama di tahun 2024.

    Pendapatan bersih terutama ditopang dari segmen kontraktor penambangan sebesar Rp26,1 triliun serta segmen mesin konstruksi sebesar Rp20,9 triliun.

    Sementara segmen pertambangan batubara termal dan metalurgi menyumbang pendapatan Rp13,4 triliun, 14 persen lebih rendah dari semester I 2024. Adapun segmen pertambangan emas dan mineral lainnya menyumbang Rp7,0 triliun, meningkat 60 persen lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu.

    Laba bersih UNTR tercatat turun 15 persen menjadi Rp8,1 triliun, disebabkan oleh penurunan kinerja dari segmen kontraktor penambangan yang terkendala curah hujan tinggi serta segmen pertambangan batubara termal dan metalurgi akibat harga jual batu bara yang lebih rendah.

    Namun demikian, catat perseroan, sebagian dapat diimbangi oleh peningkatan kontribusi dari segmen pertambangan emas dan mineral lainnya serta segmen mesin konstruksi.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya tak punya rencana bentuk Badan Penerimaan Negara

    Menkeu Purbaya tak punya rencana bentuk Badan Penerimaan Negara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak memiliki rencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

    Saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, Purbaya mengatakan dia belum menerima arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Terkait BPN, kata dia, Prabowo hanya memberikan sinyal yang ia artikan sebagai delegasi keputusan kepada dirinya sebagai Menteri Keuangan.

    Namun, ia sendiri berpendapat mengoptimalkan instrumen penerimaan negara yang sudah ada lebih efisien dibandingkan dengan membentuk badan khusus penerimaan baru.

    “Kalau menurut saya, [badan penerimaan] yang langsung di bawah Presiden itu, di dunia tidak ada yang seperti itu. Kalau kita buat sendirian, nanti aneh lagi,” katanya.

    Maka dari itu, Purbaya menyatakan bakal meninjau mesin-mesin yang sudah ada di Kementerian Keuangan untuk ia optimalkan, sehingga bisa memberikan dampak perekonomian yang lebih terakselerasi.

    Khusus mengenai pajak, ia menerima arahan dari Prabowo untuk mempelajari perpajakan dengan bimbingan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

    Dia pun berencana mendongkrak rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang dia lihat bergerak konstan, atau tidak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Tax ratio kan konstan, tax per PDB (produk domestik bruto). Kalau tidak bisa berubah dalam waktu dekat, untuk meningkatkan pajaknya, ya kita percepat pertumbuhan ekonominya,” ujar dia.

    Sejauh ini, ia tidak merinci langkah spesifik yang akan dilakukan untuk mengakselerasi rasio pajak maupun pertumbuhan ekonomi.

    Namun, dia yakin memiliki kapasitas yang memadai untuk mewujudkan rencananya itu.

    “Saya ahli fiskal. Jadi, saya mengerti betul fiskal yang prudent seperti apa,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.