Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Indef sebut deindustrialisasi ubah struktur ketenagakerjaan Indonesia

    Indef sebut deindustrialisasi ubah struktur ketenagakerjaan Indonesia

    peran industri manufaktur menurun, mereka yang bekerja di sektor industri ini beralih ke sektor lain, di sektor jasa dan banyak yang di sektor informal

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Program Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan deindustrialisasi menyebabkan perubahan struktural pada ketenagakerjaan Indonesia, yang banyak beralih sebagai pekerja informal atau pekerja gig economy.

    “Kebijakan yang tidak sinkron dan tidak adanya strategi khusus untuk menumbuhkan industri manufaktur, menyebabkan kontribusinya (terhadap produk domestik bruto/PDB) terus menurun. Ini menyebabkan adanya perubahan struktural dari tenaga kerja Indonesia,” kata Eisha dalam diskusi yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu.

    “Ketika adanya penurunan kontribusi dan peran industri manufaktur yang menurun, mereka yang bekerja di sektor industri ini beralih ke sektor lain, di sektor jasa dan banyak yang bekerja di sektor informal,” imbuhnya.

    Ia menambahkan deindustrialisasi juga menjadi penyebab dari tidak meningkatnya upah riil, mengingat industrialisasi atau sektor manufaktur merupakan penopang di negara-negara terutama negara maju.

    Eisha mengatakan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada industrialisasi dapat memberikan nilai tambah yang tinggi terhadap produk jadi (output) yang dihasilkan.

    Namun, berdasarkan data Indef, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia hanya 18,98 persen. Kontribusi penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan pun menurun dari 13,83 persen di tahun 2014, menjadi 13,63 persen tahun lalu.

    Dengan beralihnya tenaga kerja Indonesia dari sektor industri ke sektor informal, Eisha menilai hal ini memberikan ketidakstabilan atas jaminan penghidupan atau pekerjaan yang layak bagi pekerja.

    “Sektor informal juga memberikan pendapatan, tapi secara jaminan kesejahteraan, ini sangat tidak stabil karena sewaktu-waktu mereka bisa bekerja, sewaktu-waktu mereka tidak bekerja, tidak mendapatkan pendapatan. Ini akan memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat,” ujar Eisha.

    Untuk itu, ia meminta pemerintah agar fokus untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja. Terlebih, masyarakat juga menuntut hal tersebut melalui “17+8” dan pemerintah merespons dengan reshuffle atau penyegaran kabinet.

    “Membuka lapangan kerja yang luas itu juga perlu, sangat urgent untuk dilakukan oleh pemerintah,” kata Eisha.

    “Refreshment di dalam kabinet ini harusnya bisa mendorong program-program yang bisa mendorong kepada daya beli masyarakat dan peningkatan income masyarakat,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peruri tegaskan peran sebagai pemimpin di ekosistem keamanan siber

    Peruri tegaskan peran sebagai pemimpin di ekosistem keamanan siber

    Summit ini menjadi simbol komitmen kolektif dalam membangun kesiapan digital Indonesia yang inklusif, inovatif, dan tangguh.

    Jakarta (ANTARA) – Peruri menegaskan perannya sebagai pemimpin dalam ekosistem teknologi dan keamanan siber Indonesia, serta sebagai pionir dalam transformasi digital yang lebih aman dan efisien.

    Dalam kegiatan Digital Resilience Summit 2025, di Jakarta, Rabu, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya di bidang keamanan siber, kecerdasan buatan (AI), dan komputasi kuantum, telah menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi berbagai sektor.

    Dengan risiko besar di masa depan, kata Dwina, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat tahanan ekosistem digital.

    “Era disrupsi digital yang kompleks dan penuh risiko ini menuntut pendekatan strategis serta kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat ketahanan digital nasional,” ujar Dwina.

    Dalam upaya mendorong kolaborasi lintas sektor di era transformasi digital, kata Dwina lagi, Peruri yang bergerak bidang teknologi keamanan tinggi bersama PT Xynexis International menghadirkan forum strategis tingkat nasional yang mempertemukan pemimpin sektor publik, industri, dan teknologi untuk membahas serta merumuskan langkah nyata menghadapi era transformasi digital yang disruptif.

    “Summit ini menjadi simbol komitmen kolektif dalam membangun kesiapan digital Indonesia yang inklusif, inovatif, dan tangguh,” kata Dwina.

    CEO PT Xynexis International Eva Noor menyampaikan, kolaborasi antara pemerintah dan swasta ini bertujuan untuk membahas isu-isu terbaru terkait dengan keamanan siber, kecerdasan buatan (AI), Quantum Computing, dan privasi data.

    Selain itu, para pemimpin industri, pembuat kebijakan, dan pakar teknologi diharapkan dapat bersama-sama meningkatkan ketahanan digital di Indonesia.

    Menurutnya, ketahanan digital Indonesia menjadi fokus utama dalam meningkatkan nilai kompetitif digital Indonesia di kancah global.

    “Keamanan siber atau teknologi AI ada peluang, ada ancaman juga. Jadi kita mau tahu sejauh mana Indonesia sudah siap,” ujar Eva.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jasa Raharja raih empat penghargaan kepatuhan hingga manajemen risiko

    Jasa Raharja raih empat penghargaan kepatuhan hingga manajemen risiko

    Penghargaan ini juga menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Jasa Raharja meraih empat penghargaan dalam bidang tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan (Governance, Risk and Compliance/GRC) di ajang TOP GRC Award 2025.

    Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, menyampaikan di ajang tersebut pihaknya meraih Platinum Medali karena telah tujuh kali beruntun menerima penghargaan 5 Star, dan TOP GRC Award 2025 5 Star.

    Pencapaian ini menunjukkan konsistensi Jasa Raharja dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, serta kepatuhan yang mendukung keberlangsungan bisnis sekaligus pelayanan publik secara berkelanjutan.

    Tidak hanya itu, Dewan Komisaris Jasa Raharja juga meraih penghargaan The High Performing Board of Commissioners on GRC 2025, sementara dirinya dinobatkan sebagai The Most Committed GRC Leader 2025.

    “Penghargaan ini juga menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan visi Jasa Raharja untuk menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan lalu lintas. Yang terpenting juga bahwa penerapan GRC sangat didukung dan mendapatkan bimbingan dari dewan komisaris,” ujar Harwan.

    Selain itu, penghargaan yang diberikan kepada Dewan Komisaris Jasa Raharja sebagai The High Performing Board of Commissioners on GRC 2025 memperkuat posisi perusahaan dalam menjalankan pengawasan dan arah strategis yang efektif.

    Lebih lanjut, Komisaris Independen Jasa Raharja Eko Suwardi menyampaikan bahwa pencapaian ini tidak hanya milik manajemen, melainkan hasil dari sinergi seluruh elemen perusahaan.

    “Pencapaian ini adalah hasil kerja bersama, yang menegaskan bahwa tata kelola merupakan aturan sekaligus menjadi fondasi utama dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” kata Eko.

    Dengan penghargaan ini, Jasa Raharja meneguhkan komitmennya untuk terus mengedepankan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang terukur, serta kepatuhan yang kuat demi mewujudkan pelayanan publik terbaik dan keberlanjutan bisnis di masa depan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terapkan dalam bisnis, PGN meraih TOP GRC Award 2025

    Terapkan dalam bisnis, PGN meraih TOP GRC Award 2025

    Budaya perusahaan berbasis tata kelola terus ditingkatkan agar seluruh PGN Group memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GRC dalam setiap proses bisnis sehari-hari.

    Jakarta (ANTARA) – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), selaku Subholding Gas PT Pertamina (Persero), meraih Top GRC Awards 2025 #5 Star, karena dinilai telah menerapkan secara nyata tata kelola perusahaan yang baik (GCG), manajemen risiko (risk management), dan kepatuhan (compliance) atau GRC dalam setiap proses bisnis.

    Direktur Utama (Dirut) PGN Arief Kurnia Risdianto juga meraih predikat The Most Committed GRC Leader 2025 dalam ajang yang sama.

    “PGN sebagai perusahaan terbuka menyadari bahwa GRC merupakan salah satu prioritas yang harus dikedepankan dalam pengelolaan perusahaan yang baik. Selain itu, PGN yang juga bagian dari Danantara dapat terus meningkatkan kontribusi pada program-program pemerintah di sektor energi,” ujar Dirut PGN Arief Kurnia Risdianto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Arief menerangkan kunci kesuksesan PGN dalam penerapan GRC adalah komitmen dari high level management yang ditularkan kepada seluruh level yang berada di bawahnya.

    Dengan komitmen ini, lanjutnya, PGN terus terpacu untuk mengelola perusahaan sesuai dengan tata kelola dan perundang-undangan yang berlaku.

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) meraih Top GRC Awards 2025 #5 Star, dan Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto meraih predikat The Most Committed GRC Leader 2025. ANTARA/HO-PT PGN Tbk

    Direktur Manajemen Risiko PGN Eri Surya Kelana menambahkan, PGN melihat perkembangan ekonomi saat ini yang sangat dinamis dan situasi global yang challenging, sehingga penerapan GRC diharapkan dapat meminimalisir atau menghindari risiko-risiko di masa mendatang.

    “Maka dari itu, PGN aktif menerapkan GCG, risk management dan compliance dalam membuat suatu keputusan bisnis yang bernilai strategis dan jangka panjang bagi perusahaan, pemerintah, pemegang saham, masyarakat luas, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya,” katanya lagi.

    Menurut Eri, praktik tata kelola dan keterbukaan di PGN dilaksanakan dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan integritas yang mengacu pada regulasi nasional maupun internasional.

    Untuk itu, PGN juga meraih ASEAN Corporate Governance Conference & Awards 2025, sehingga masuk dalam jajaran 50 public listed companies (PLC) teratas di ASEAN dan 5 terbaik di Indonesia atas hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024.

    Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi GCG ke depan, kata Eri pula, PGN terus mengintegrasikan GCG dengan ESG agar tata kelola tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga keberlanjutan.

    “Budaya perusahaan berbasis tata kelola terus ditingkatkan agar seluruh PGN Group memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GRC dalam setiap proses bisnis sehari-hari,” katanya pula.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Freeport fokus evakuasi 7 pekerja yang terjebak longsor tambang

    Freeport fokus evakuasi 7 pekerja yang terjebak longsor tambang

    Kami menghentikan sementara seluruh operasi tambang bawah tanah dan terus memusatkan semua sumber daya untuk mengevakuasi tujuh pekerja kontraktor.

    Jakarta (ANTARA) – PT Freeport Indonesia (PTFI) menghentikan operasional untuk fokus mengevakuasi tujuh pekerja yang terjebak longsor tambang bawah tanah di Grasberg Block Cave, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah.

    “Kami menghentikan sementara seluruh operasi tambang bawah tanah dan terus memusatkan semua sumber daya untuk mengevakuasi tujuh pekerja kontraktor,” ujar VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia Katri Krisnati ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Katri mengungkapkan bahwasanya tujuh pekerja yang terjebak di tambang bawah tanah tersebut belum bisa dihubungi hingga saat ini.

    Oleh karena itu, Tim Tanggap Darurat PT Freeport Indonesia berupaya untuk membuka akses di area yang terdampak walaupun terkendala pergerakan material.

    “Hingga kini belum dapat dihubungi akibat insiden aliran material basah di Tambang Bawah Tanah Grasberg Block Cave pada 8 September 2025,” ujar Katri pula.

    Berdasarkan berita sebelumnya, Kapolsek Tembagapura Iptu Firman yang dihubungi ANTARA dari Timika, Rabu, mengatakan hingga Selasa (9/9) malam tujuh pekerja perusahaan kontraktor itu belum bisa dievakuasi.

    Di dalam area tambang bawah tanah PTFI di kawasan Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, selalu terdapat fasilitas tempat berlindung (chamber) bagi para pekerja jika terjadi situasi yang membahayakan.

    Chamber merupakan fasilitas darurat di tambang bawah tanah yang dilengkapi suplai udara bersih, logistik, dan sarana komunikasi untuk menjamin keselamatan pekerja saat terjadi situasi darurat, seperti kebakaran, runtuhan, atau paparan gas beracun.

    “Dari laporan yang kami terima, kondisi pekerja yang terjebak masih aman. Yang dikhawatirkan yaitu persediaan oksigen di dalam, semoga ada cadangannya,” kata Firman.

    Berdasarkan informasi tangkapan layar yang beredar di media sosial, kata Firman, material basah yang masuk ke dalam terowongan tambang bawah tanah Freeport dalam jumlah sangat besar.

    Hal itu membuat proses mengeluarkan material tersebut membutuhkan waktu cukup lama.

    “Materialnya banyak sekali, kalau lihat di TikTok yang beredar itu, lumpur itu seperti banjir bandang,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Tangerang gelar gampang sembako keliling di 52 kelurahan

    Pemkot Tangerang gelar gampang sembako keliling di 52 kelurahan

    ANTARA – Pemerintah Kota Tangerang terus memperluas akses pangan murah bagi masyarakat. Melalui program Gampang Sembako Keliling, Dinas Ketahanan Pangan menyasar 52 kelurahan dengan sistem jemput bola. Setiap harinya, program ini digelar serentak di delapan titik untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan pokok warga.
    (Agung Andhika Indrawan/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM: Regulasi pembentukan badan energi nuklir masuk tahap harmonisasi

    ESDM: Regulasi pembentukan badan energi nuklir masuk tahap harmonisasi

    Ini kami lagi menyusun Peraturan Presidennya, sudah selesai proses antarkementerian

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan regulasi ihwal pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Badan Pelaksana Program Energi Nuklir segera masuk ke tahap harmonisasi.

    “Kami dorong, sebentar lagi udah harmonisasi dalam rangka pengundangan,” ucap Yuliot ketika ditemui di Jakarta, Rabu.

    Yuliot menyampaikan untuk membentuk NEPIO, diperlukan regulasi sebagai landasan hukum. Pembentukan NEPIO nantinya bertujuan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    Regulasi tersebut nantinya berbentuk Peraturan Presiden (Perpres), bukan Keputusan Presiden (Kepres) sebagaimana yang telah dirancang selama ini.

    “Ini kami lagi menyusun Peraturan Presidennya, sudah selesai proses antarkementerian,” kata Yuliot.

    Pemerintah Indonesia menyatakan segera membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) on-grid sebesar 250 megawatt. Semula, ditargetkan untuk on-grid pada 2032, namun kini diupayakan dipercepat menjadi 2029.

    Pengembangan pembangkit nuklir merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghadirkan pembangkit listrik dari energi baru.

    Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060, kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan mencapai 443 gigawatt (GW) pada 2060, dengan 79 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah menyiapkan struktur yang lebih sederhana terkait dengan pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), sebagaimana mandat dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Ia juga menyampaikan bahwa yang akan menjadi anggota dalam struktur organisasi dari badan nuklir tersebut adalah seluruh kementerian terkait.

    “Nanti itu (badan nuklir) semacam mirip-mirip satgas gitulah. Nanti Pak Menteri bisa lebih intens di situ, ini baru di meja Pak Menteri,” ucap Eniya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Pangan finalisasi revisi Perpres pengolahan sampah jadi energi

    Kemenko Pangan finalisasi revisi Perpres pengolahan sampah jadi energi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan revisi aturan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018, sudah masuk tahap finalisasi.

    “Jadi kita memang sedang finalisasi,” kata Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti ditemui seusai menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu.

    Aturan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan masuk tahap finalisasi.

    Dia menyampaikan proses penyusunan regulasi tersebut melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, untuk memastikan instrumen perdagangan karbon dapat berjalan sesuai standar internasional dan memberi kontribusi signifikan bagi pengendalian emisi nasional.

    “Kemarin baru PAK (pembahasan antar kementerian), sama KLH (Kementerian Lingkungan Hidup),” ujarnya.

    Nani menegaskan penyusunan Perpres itu telah berlangsung cukup lama dengan sejumlah aspek disiapkan sejak setahun terakhir, mencakup perdagangan karbon internasional serta mekanisme sukarela atau voluntary.

    “Kita ingin mengupayakan beberapa hal, seperti international carbon trading, dan juga bukan hanya compliance, tapi juga ada yang voluntary, kita akan masukkan juga di dalam revisi,” bebernya.

    Target penyelesaian Perpres ini diharapkan tercapai sebelum Konferensi Perubahan Iklim Ke-30 (COP30) yang diadakan Brasil, agar Indonesia dapat memanfaatkan momentum strategis dalam menunjukkan keseriusan terhadap isu global pengendalian iklim.

    Selain sektor polusi industri, regulasi ekonomi karbon ini juga diarahkan untuk mendorong kontribusi dari sektor lain, termasuk potensi besar dari wilayah kelautan yang harus lebih ditingkatkan.

    Kemenko Pangan optimistis penyelesaian Perpres ekonomi karbon dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global sekaligus membuka peluang manfaat ekonomi baru dari sektor lingkungan dan kelautan.

    “Targetnya sebelum Brasil (Konferensi Perubahan Iklim Ke-30/COP30 yang diadakan Brasil), karena momentumnya di sana. Kita mau mengangkat juga sebenarnya bukan hanya sektor polusi, tapi juga kalau bisa sektor lain harus ditingkatkan. Termasuk yang dari ocean area (area lautan). Jadi nanti itu kurang lebih,” kata Nani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Tangerang sambut baik pengembangan MRT Cikarang-Balaraja

    Pemkab Tangerang sambut baik pengembangan MRT Cikarang-Balaraja

    Karena memang kita lihat kepadatan di Tol Jakarta-Merak sudah luar biasa, paling tidak kalau itu sudah dibangun bisa membantu mengurai kemacetan

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang Provinsi Banten menyambut baik pengembangan jalur Mass Rapid Transit (MRT) rute Cikarang-Balaraja sebagai program strategis nasional (PSN).

    “Harapan kami ini bisa segera dieksekusi karena ini harapan masyarakat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja di Tangerang, Rabu.

    Ia mengatakan rancangan pengembangan jalur MRT rute Cikarang-Balaraja akan melintasi 11 stasiun yang ada di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pembangunan fasilitas transportasi tersebut diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan membuka solusi masalah kemacetan di masing-masing daerah yang terlintasi MRT.

    “Karena memang kita lihat kepadatan di Tol Jakarta-Merak sudah luar biasa, paling tidak kalau itu sudah dibangun bisa membantu mengurai kemacetan,” katanya.

    Soma mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara kepala daerah, di wilayah Kabupaten Tangerang akan dibangun sebanyak enam stasiun MRT. Di mana rute yang dilalui dari pemberangkatan hingga tujuan rute sepanjang 20 kilometer.

    “Enam stasiun itu mulai dari Kecamatan Bitung, Curug, Cikupa, sampai ke Balaraja. Mungkin tiga kecamatan ada stasiun, rencananya begitu. Kalau tidak salah dari rutenya dari 12 kilometer hingga 20 kilometer yang dilalui di Kabupaten Tangerang,” jelasnya.

    Dia juga menilai adanya stasiun MRT bisa mendukung peningkatan usaha kecil masyarakat. Sebagaimana pihaknya berupaya untuk memajukan UMKM Kabupaten Tangerang di tiap stasiun MRT.

    “Memang kita bisa lihat kepadatan di Tol Jakarta-Merak sudah luar biasa, paling tidak kalau itu sudah dibangun bisa membantu mengurai kemacetan. Jadi setiap stasiun itu bisa menjadi kebangkitan ekonomi. Nantinya tiap stasiun kita buka kios menjual produk UMKM kita, di sana pasti akan tumbuh,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Kelautan tetapkan 5 KNMP di Kepri berpotensi budi daya ikan

    Menteri Kelautan tetapkan 5 KNMP di Kepri berpotensi budi daya ikan

    Totalnya ada lima kampung nelayan yang sudah fix dan akan dibangun, jadi ada tiga di Batam dan dua di Natuna.

    Batam (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menetapkan lima Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kepulauan Riau (Kepri) untuk mengembangkan potensi budi daya ikan di wilayah pesisir.

    “Totalnya ada lima kampung nelayan yang sudah fix dan akan dibangun, jadi ada tiga di Batam dan dua di Natuna. Proses kontrak dengan pelaksana sudah berjalan, dan mudah-mudahan minggu depan sudah mulai dibangun,” ujar Sakti Wahyu Trenggono saat berkunjung di Batam, Rabu.

    Tiga kampung nelayan berada di Batam, yakni Tanjung Banun, Pulau Kasu, dan Sekanak Raya. Sementara dua lainnya berada di Kabupaten Natuna, yaitu Desa Cemaga Utara dan Kampung Sungai Bulan.

    Menteri Sakti menekankan bahwa kampung nelayan di Kepri dirancang untuk tidak hanya bergantung pada penangkapan ikan.

    “Harapan kita, kampung nelayan tidak hanya fokus melaut, tetapi juga membangun usaha budi daya. Ini akan menjadi penularan ekonomi dengan nilai yang sangat besar bagi masyarakat pesisir,” ujar dia.

    Ia menjelaskan terdapat banyak potensi budi daya laut, seperti lobster, kakap, ikan napoleon, bawal bintang, hingga komoditas bernilai tinggi lainnya.

    “Nanti kampung nelayan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti cold storage,” katanya lagi.

    Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperkuat rantai pasok hasil perikanan agar lebih terjamin kualitasnya.

    “Untuk potensi ekspor di kawasan Asia Tenggara kuat, namun dengan kampung nelayan kita juga bisa ekspor ke Eropa dan Asia Pasifik. Mereka akan mulai percaya karena mutu ikan kita juga semakin bagus,” katanya pula.

    Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto mengatakan tiga lokasi di Batam siap untuk dikembangkan.

    “Tiga KNMP tersebut akan menyerap kurang lebih 1.000 tenaga kerja. Sudah kami rancang untuk pengembangannya seperti apa. Ketiganya ada budi daya ikan kerapu yang memiliki daya jual tinggi dan biasa di ekspor,” kata dia.

    Dengan fasilitas yang segera dibangun, KNMP Kepri diharapkan akan memberdayakan nelayan tradisional dan pembudidaya lokal yang menetap di wilayah pesisir provinsi itu.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.