Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • LPEI: Desa Devisa Kakao Jembrana libatkan 13 desa dan 609 petani

    LPEI: Desa Devisa Kakao Jembrana libatkan 13 desa dan 609 petani

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank melaporkan program perdana Desa Devisa Kakao Jembrana telah melibatkan 13 desa dan 609 petani, termasuk petani perempuan.

    Program ini berfokus pada pengembangan produk kakao fermentasi yang kini telah berhasil menembus pasar internasional, mulai dari Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Jepang, hingga Australia.

    “Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra strategis, kami berkomitmen memastikan desa binaan LPEI mampu meningkatkan produksi sekaligus memperluas pasar global secara berkesinambungan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, manfaat Desa Devisa tidak hanya berupa peningkatan ekspor, tetapi juga pembentukan ekosistem ekspor yang berkelanjutan, pemberdayaan desa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan komunitas lokal.

    Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), dan LPEI.

    Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi antarinstansi, pemetaan serta klasterisasi desa ekspor, hingga penetapan desa percontohan yang akan dijadikan model pembinaan Desa BISA Ekspor.

    Selain itu, pendampingan desa akan difokuskan pada empat pilar, yakni peningkatan sumber daya ekspor, promosi produk ke pasar global, akses permodalan dan pembiayaan, serta penguatan logistik, rantai pasok, dan digitalisasi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ikuti BI-Rate, BTN turunkan bunga kredit KPR jadi 2,65 persen

    Ikuti BI-Rate, BTN turunkan bunga kredit KPR jadi 2,65 persen

    BTN telah menurunkan bunga KPR non-subsidi menjadi 2,65 persen untuk periode 3-5 tahun awal, dari sebelumnya 3 persen

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menurunkan bunga kreditnya, mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang berada di level 5,00 persen pada Agustus 2025.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan BTN telah menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi menjadi 2,65 persen untuk periode 3-5 tahun awal, dari sebelumnya 3 persen.

    “Kalau KPR non-subsidi, ya lima tahun pertama, tiga tahun pertama, memang bunganya kan rendah. Bahkan kita ada program hari ini 2,65 persen setelah pake bunga baru, fixed rate tiga tahun,” ujar Nixon dalam Public Expose Live di Jakarta, Rabu.

    Sementara untuk KPR subsidi, Ia mengatakan bunga kreditnya tidak dapat diturunkan, karena mengikuti ketetapan pemerintah sebesar 5 persen.

    “Kalau KPR subsidi kan tidak bisa dipangkas, sudah 5 persen ketentuannya. Dan BTN paling besar di sana (kreditnya),” ujar Nixon.

    Dalam kesempatan ini, Ia mengatakan perseroan telah menurunkan bunga dana (cost of fund) sebanyak dua kali sepanjang tahun ini, yang mana bunga kredit komersial dan korporasi saat ini telah berada di level single digit.

    “Yang pasti sudah mulai turun, terus kita dorong turun sampai akhir tahun. Kami sudah memutuskan dua kali ALCO (Assets and Liabilities Committee), memutuskan penurunan bunga dana rate,” ujar Nixon.

    Direktur Finance & Strategy BTN Nofry Rony mengatakan perseroan telah melakukan penyesuaian bunga kredit, seiring dengan BI-Rate yang telah diturunkan oleh BI hingga berada di level 5,00 persen pada Agustus 2025.

    “Bunga-bunga promote sudah kita adjust. Sekarang 2,65 persen dari sebelumnya masih di atas 3 persen,” ujar Nofry.

    Selain BI-Rate, Ia menjelaskan hal yang diperhatikan oleh perseroan dalam menurunkan bunga kredit, di antaranya strategi perseroan untuk mendorong pertumbuhan kredit, strategi menghadapi persaingan, serta struktur biaya dana perseroan.

    “Karena suku bunga acuan turun, tentu harapan kita bunga DPK (Dana Pihak Ketiga) juga turun, sehingga kita bisa menurunkan suku bunga kredit,” ujar Nofry.

    Pada semester I-2025, BTN membukukan penyaluran kredit dan pembiayaan yang tumbuh 6,8 persen (yoy) menjadi Rp376,11 triliun, dari sebesar Rp352,06 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan kredit ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan, yang naik 6,2 persen (yoy) menjadi Rp317,77 triliun pada semester I-2025, dan sektor non-perumahan yang naik 10,5 persen (yoy) menjadi Rp58,34 triliun.

    Di sektor perumahan, KPR subsidi naik 6,5 persen (yoy) menjadi Rp182,17 triliun, sedangkan KPR non-subsidi secara keseluruhan tumbuh 8,8 persen (yoy) menjadi Rp110,72 triliun pada semester I-2025.

    Pada semester I-2025, pertumbuhan kredit BTN menghasilkan pendapatan bunga kredit yang naik 23,5 persen (yoy) menjadi Rp18,50 triliun, atau melampaui pertumbuhan biaya bunga yang sebesar persen 2,3 (yoy) berkat upaya mengatur ulang struktur pendanaan.

    Seiring dengan itu, perseroan membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp9,34 triliun atau naik 55,1 persen (yoy) pada semester I-2025. Sedangkan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) tercatat naik 139 basis poin (bps) menjadi 4,4 persen per akhir Juni 2025.

    Atas capaian tersebut, BTN membukukan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun pada akhir semester I-2025, atau tumbuh double digit 13,6 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,5 triliun.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan Sudaryono sebut NTP dijaga dengan peningkatan produktivitas

    Wamentan Sudaryono sebut NTP dijaga dengan peningkatan produktivitas

    Ya caranya meningkatkan produksi. Kan gini loh, nilai tukar itu apa sih? Nilai tukar itu kan uang yang dia dapat dibanding yang dia belanjakan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan tren positif Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 123,57 pada Agustus 2025, terus dijaga melalui peningkatan produktivitas lahan dan hasil panen, agar kesejahteraan petani meningkat serta daya beli masyarakat tetap stabil.

    “Ya caranya adalah meningkatkan produksi. Kan gini loh, nilai tukar itu apa sih? Nilai tukar itu kan uang yang dia dapat dibanding yang dia belanjakan,” kata Wamentan ditemui di Jakarta, Rabu.

    Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono menjelaskan NTP merupakan rasio antara pendapatan petani dari hasil bertani dengan pengeluaran kebutuhan sehari-hari, sehingga nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dibanding pengeluarannya.

    “Kalau dibawa 100 berarti lebih banyak yang dikeluarkan daripada yang didapat. Ini kan sekarang sudah 100 lebih, 120, 123 (NTP). Nah artinya, kalau mau naik lagi di atas itu berarti apa? Kan pengeluaran rata-rata konstan, Nah maka pendapatannya harus dinaikkan dengan peningkatan produksi,” jelasnya.

    Ia menyebut kenaikan NTP tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan hasil pertanian, serta memberikan dukungan agar pendapatan petani terus mengalami peningkatan.

    Menurut dia, pendapatan petani diperoleh dari perkalian antara harga dasar gabah atau harga pembelian pemerintah (HPP) dengan jumlah hasil panen, sehingga keduanya harus dijaga untuk mempertahankan kesejahteraan petani.

    “Coba petani nanam-nanam, duit yang didapat dari mana? Kan dari faktor perkalian antara HPP (gabah Rp6.500 per kg) dikali jumlah panen yang dia dapat,” jelasnya.

    Sudaryono menekankan dua cara utama meningkatkan pendapatan petani, yakni dengan menaikkan produktivitas per hektare lahan serta memperbanyak jumlah panen dalam satu tahun pada lahan yang dipanen.

    “Jumlah panen ada dua faktor. Jumlah panen dalam satu hektare dapatnya berapa dinaikkan. Namanya itu yield, yield-nya dinaikkan dalam satu hektar. Atau sawah yang sama panennya lebih banyak dalam setahun, itu juga menambah pendapatan petani,” kata Wamentan.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional meningkat 0,76 persen menjadi 123,57 pada Agustus 2025 dari sebelumnya 122,64 pada Juli 2025.

    “Peningkatan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (lt) naik 0,84 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (lb) naik sebesar 0,08 persen,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/9).

    Dengan demikian, Indeks Harga yang Diterima Petani (lt) menjadi 153,95 dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (lb) menjadi 124,58.

    Pudji menjelaskan komoditas yang mendominasi kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (lt) nasional adalah gabah, kelapa sawit, jagung, dan bawang merah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Cilegon dan BPJS Ketenagakerjaan serahkan santunan kematian

    Pemkot Cilegon dan BPJS Ketenagakerjaan serahkan santunan kematian

    ANTARA – Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin, didampingi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilegon, Rabu (10/9), menyerahkan santunan kematian kepada dua ahli waris keluarga nelayan yang merupakan peserta program BPJS Ketenagakerjaan dari sektor pekerja rentan nelayan yang dibiayai pemerintah kota setempat. Pemkot Cilegon juga akan memperluas cakupan pelindungan pekerja rentan dari risiko kecelakaan kerja dan kematian. (Susmiatun Hayati/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jasa Raharja raih Platinum Medali, konsisten tata kelola yang baik

    Jasa Raharja raih Platinum Medali, konsisten tata kelola yang baik

    Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat…,

    Jakarta (ANTARA) – PT Jasa Raharja menerima penghargaan Platinum Medali dalam ajang TOP GRC Awards 2025 berkat upaya konsisten perseroan dalam menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance/GRC) yang baik.

    Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa pengimplementasian prinsip GRC penting dalam mendukung keberlangsungan bisnis sekaligus pelayanan publik secara berkelanjutan.

    Ia menyampaikan perseroan berhasil meraih penghargaan Platinum Medali tersebut karena telah tujuh kali berturut-turut menerima penghargaan 5 Star serta TOP GRC Awards 2025 #5 Star, berkat komitmen perusahaan dalam mengedepankan tata kelola yang transparan dan berintegritas.

    “Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan visi Jasa Raharja untuk menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

    Selain penghargaan Platinum Medali, perseroan juga mendapatkan penghargaan The High Performing Board of Commissioners on GRC 2025 yang diberikan kepada jajaran Dewan Komisaris Jasa Raharja serta The Most Committed GRC Leader 2025 yang diberikan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan.

    Komisaris Independen Jasa Raharja Eko Suwardi menyatakan, prestasi tersebut memperkuat posisi perusahaan dalam menjalankan pengawasan dan arah strategis yang efektif.

    Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak hanya milik manajemen, tapi merupakan hasil dari sinergi seluruh elemen perusahaan.

    “Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan prinsip GRC terimplementasi di setiap lini organisasi. Pencapaian ini adalah hasil kerja bersama, yang menegaskan bahwa tata kelola merupakan aturan sekaligus menjadi fondasi utama dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Eko Suwardi.

    TOP GRC Awards 2025 diikuti oleh lebih dari 900 perusahaan di Indonesia dengan mengusung tema “Resilience to Sustainability: Leading Through GRC” yang menekankan pentingnya ketahanan perusahaan dalam menghadapi tantangan sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhut sebut Perhutanan Sosial di Sumatera Utara capai 113.000 hektare

    Menhut sebut Perhutanan Sosial di Sumatera Utara capai 113.000 hektare

    Khusus untuk di Sumatera Utara telah terbit 291 unit SK dengan luas 113.000 hektare

    Medan (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan luas Program Perhutanan Sosial di Sumatera Utara telah mencapai 113.000 hektare.

    “Khusus untuk di Sumatera Utara telah terbit 291 unit SK dengan luas 113.000 hektare,” ujar Raja Juli Antoni pada Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha KTH Sumatera Utara di Medan, Rabu.

    Dia mengatakan jumlah luas perhutanan sosial tersebut melibatkan 25 ribu kepala keluarga yang tersebar di Sumatera Utara.

    “Masih ada 400 ribu lagi yang berpotensi kita berikan SK kepada masyarakat,” ujarnya.

    Secara nasional, Menhut menjelaskan luas perhutanan sosial telah mencapai 8,4 juta hektare yang melibatkan 1,4 juta kepala keluarga.

    Data tersebut, kata dia, terhitung sejak Januari hingga September 2025 yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Penyerahan 11.065 SK perhutanan sosial dengan luas 8,4 juta hektare ini memberikan hak kelola bagi masyarakat lokal secara legal dan berkelanjutan bagi masyarakat untuk pemanfaatan hasil hutan hingga mengurangi deforestasi,” sebut dia

    Raja Antoni berharap perhutanan sosial yang dikelola masyarakat itu mendapat akses modal dari perbankan sehingga kualitas produk perhutanan sosial juga dapat meningkat

    Selain itu, dia menambahkan perhutanan sosial diharapkan dapat tumbuh menopang ekonomi rakyat.

    “Diharapkan perhutanan sosial dapat tumbuh menopang ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja sehingga juga dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di kawasan hutan,” ujarnya.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan Sudaryono tegaskan negara hadir jaga stabilitas harga pangan

    Wamentan Sudaryono tegaskan negara hadir jaga stabilitas harga pangan

    Supaya ada dalam ekuilibrium, di mana petani, peternaknya tetap sejahtera dan konsumen mendapatkan barang yang affordable dengan penghasilannya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan negara hadir menjaga harga pangan tetap stabil agar petani sejahtera, peternak terlindungi dan konsumen tidak terbebani harga yang terlalu mahal.

    “Negara itu mensejahterakan semua rakyatnya. Petani sebagai produsen, peternak sebagai produsennya juga sejahtera, konsumenya juga tidak terbebani dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi. Intinya itu sebetulnya,” kata Wamentan ditemui di Jakarta, Rabu.

    Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono menilai stabilitas harga diartikan sebagai kondisi fluktuatif sesaat namun segera terkendali, sehingga harga pangan tidak dibiarkan tinggi atau rendah terlalu lama.

    Ia menekankan jika harga pangan naik terlalu lama, negara melakukan intervensi untuk menormalkan kembali harga sesuai jalur, begitu pula saat harga turun yang merugikan produsen dilakukan pula intervensi.

    “Kalau dia terlalu rendah, harus kita juga naikkan. Supaya ada di dalam ekuilibrium, di mana petani, peternaknya tetap sejahtera dan konsumennya mendapatkan barang yang affordable dengan penghasilannya. Jadi inflasi yang dijaga,” bebernya.

    Wamentan mencontohkan harga gabah yang memiliki harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, sehingga petani tetap sejahtera karena hasil panen dibeli sesuai standar pemerintah.

    Selain itu, terdapat harga eceran tertinggi (HET) untuk konsumen, sehingga masyarakat tetap bisa membeli bahan pokok dengan harga yang wajar sesuai kemampuan daya beli.

    Dikatakan intervensi harga pangan dilakukan pemerintah melalui lembaga pangan negara, seperti Perum Bulog untuk stabilitas beras dan ID Food untuk gula, demi menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen.

    Ia menegaskan kondisi di lapangan seperti banjir atau gangguan distribusi seringkali mempengaruhi harga, sehingga intervensi cepat diperlukan agar tidak menimbulkan inflasi berlarut.

    “Jadi ini harus saling leave and let live lah. Jadi hidup dan juga menghidupin yang lain. Itulah sebetulnya kaedah bernegara kan begitu,” ucap Wamentan.

    Ia mencontohkan jika harga gabah mencapai Rp6.800 per kg masih aman, tetapi bila tembus Rp8.000 per kg maka harga beras pasti ikut melonjak tajam dan membebani konsumen ketika di pasaran.

    Oleh karena itu, negara hadir untuk membeli gabah hasil petani, termasuk gula rakyat yang digiling di pabrik gula, sehingga harga tetap wajar dan tidak anjlok di bawah HPP.

    Dengan mekanisme intervensi tersebut, keseimbangan dapat tercapai, petani dan peternak tetap mendapatkan keuntungan, sementara konsumen terlindungi dari harga bahan pokok yang tidak terkendali.

    Wamentan menekankan pentingnya kebijakan itu dijalankan konsisten agar stabilitas harga pangan nasional tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ID FOOD memperluas penyaluran SPHP, pastikan ketersediaan beras merata

    ID FOOD memperluas penyaluran SPHP, pastikan ketersediaan beras merata

    Kami terus memperkuat pendistribusian beras SPHP bersama Bulog agar tren harga beras yang mulai menurun ini bisa dijaga keberlanjutannya.

    Jakarta (ANTARA) – Holding BUMN Pangan ID FOOD terus memperluas penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna memastikan ketersediaan beras secara merata di masyarakat.

    SVP Sekretaris Perusahaan ID FOOD Yosdian Adi Pramono mengatakan langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan mendukung stabilitas harga dan pasokan pangan nasional.

    “Kami terus memperkuat pendistribusian beras SPHP bersama Bulog agar tren harga beras yang mulai menurun ini bisa dijaga keberlanjutannya. Upaya ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan, tetapi juga memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat,” kata Yosdian dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Sampai dengan September 2025, melalui tiga anak perusahaan perdagangannya, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Rajawali Nusindo, dan PT GIEB Indonesia, ID FOOD telah menyalurkan 6,4 ribu ton beras SPHP.

    Pendistribusian tersebut dilakukan di 200 titik yang tersebar di berbagai daerah, dengan rincian 6,3 ribu ton disalurkan oleh Rajawali Nusindo dan 118 ton oleh PPI dan GIEB Indonesia.

    Untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras yang terjangkau, ID FOOD juga melakukan penyaluran beras SPHP melalui gerai ritel modern. Sampai dengan Agustus 2025, untuk penyaluran melalui ritel modern telah terealisasi sebanyak 6 ribu ton.

    Yosdian menambahkan, ID FOOD juga melakukan pendistribusian beras SPHP melalui kegiatan bazar bertajuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian pada akhir Agustus lalu. Langkah penyaluran ini akan terus digencarkan hingga akhir tahun.

    Adapun tren penurunan harga beras terlihat berdasarkan data Panel Harga Pangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), per 10 September 2025 rata-rata harga beras medium nasional untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi) tercatat Rp13.491 per kg.

    Angka tersebut masih berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) Rp13.500 per kg, serta lebih rendah dibandingkan bulan lalu atau Agustus 2025 yang berada di kisaran Rp13.820 per kg.

    Tren penurunan harga juga terjadi pada beras SPHP, per 10 September ini untuk zona 1 rata-rata berada di harga Rp12.267 per kg, atau turun dibanding bulan lalu yang berada di harga Rp12.321 per kg.

    Harga beras SPHP secara nasional juga konsisten berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk semua zona. Di zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi) misalnya, harga rata-rata beras SPHP Rp12.267 per kg atau berada di bawah HET Rp12.500 per kg.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhut sebut pemanfaatan perhutanan sosial menopang ekonomi rakyat

    Menhut sebut pemanfaatan perhutanan sosial menopang ekonomi rakyat

    Diharapkan perhutanan sosial dapat tumbuh menopang ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di kawasan hutan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemanfaatan perhutanan sosial yang baik dan optimal dapat berkontribusi dalam menopang ekonomi dan memberikan dampak ganda bagi masyarakat di kawasan hutan.

    “Diharapkan perhutanan sosial dapat tumbuh menopang ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja, sehingga nantinya juga dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di kawasan hutan,” kata Menhut Raja dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Lebih jauh, ia berharap perhutanan sosial yang dikelola masyarakat ini nantinya bisa mendapat akses modal dari perbankan, sehingga kualitas produk perhutanan sosial juga dapat meningkat.

    Selain berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan, Menhut menekankan bahwa program perhutanan sosial juga sekaligus mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Perhutanan sosial, selain untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan, juga merupakan salah satu program strategis dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto tentang ketahanan pangan atau swasembada pangan nasional, serta energi baru terbarukan,” ujar Raja Juli Antoni.

    Menhut menyebutkan bahwa saat ini terdapat total 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

    KUPS tersebut memiliki rincian tingkat platinum sebanyak 120 KUPS; tingkat gold dengan jumlah 1.350 KUPS; tingkat silver sebanyak 5.749 KUPS; dan tingkat blue dengan total 8.550 KUPS.

    Raja Antoni menyebutkan sebanyak 11.065 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial telah diberikan kepada 1,4 juta Kemitraan Kehutanan (KK) dengan luas 8,4 juta hektare, sepanjang periode Januari hingga September 2025 di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

    “Penyerahan 11.065 SK Perhutanan Sosial dengan luasan 8,4 juta hektare ini memberikan hak kelola bagi masyarakat lokal secara legal dan berkelanjutan bagi masyarakat untuk pemanfaatan hasil hutan hingga mengurangi deforestasi,” kata Menhut pula.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MenPAN RB: Digitalisasi membuat ASN tak sekadar urus administrasi

    MenPAN RB: Digitalisasi membuat ASN tak sekadar urus administrasi

    ANTARA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini mengatakan di tengah perkembangan penggunaan teknologi digital, Aparatur Sipil Negara (ASN) tak lagi sekadar mengerjakan keperluan administrasi yang berulang. Dalam “Digital Resillience Summit” 2025 di Jakarta, Rabu (10/9), ia menyebut perkembangan teknologi digital memunculkan tuntutan baru, terkait pelayanan publik, dari masyarakat,. (Sanya Dinda Susanti/Ibnu Zaki/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.