Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Prabowo setuju rencana Menkeu tarik dana mengendap Rp200 triliun di BI

    Prabowo setuju rencana Menkeu tarik dana mengendap Rp200 triliun di BI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencananya menarik dana mengendap di Bank Indonesia sebesar Rp200 triliun dari total simpanan pemerintah sebesar Rp425 triliun untuk disalurkan ke perbankan.

    Purbaya, saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam, menyebut kebijakan pemerintah itu bertujuan untuk menggerakkan perekonomian sehingga tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat segera tercapai.

    “Sudah, sudah setuju (Presiden, red.),” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers tersebut.

    Purbaya lanjut menjelaskan dana sebesar Rp200 triliun itu diberikan kepada perbankan agar bank-bank dapat meningkatkan penyaluran kreditnya kepada masyarakat.

    “Tujuannya supaya bank punya duit, banyak cash tiba-tiba, dan dia (bank, red.) gak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi, kita memaksa market mekanisme berjalan,” ujar Menkeu Purbaya.

    Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyatakan pemerintah juga akan mengupayakan dana yang disalurkan kepada perbankan itu tidak juga digunakan untuk instrumen Surat Utang Negara (SUN). Pasalnya, pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

    “Ini seperti anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank, tetapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tetapi, nanti diupayakan, nanti penyalurannya bukan dibelikan SUN lagi,” kata Purbaya.

    “Kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi, uangnya betul-betul ada (dalam) sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan,” sambung dia.

    Purbaya mengungkap rencananya menarik uang menganggur di Bank Indonesia sebesar Rp200 triliun saat rapat kerja perdananya dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu pagi. Dana yang disebut oleh Purbaya itu merujuk kepada Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) sebesar Rp425 triliun, yang saat ini disimpan di Bank Indonesia sebagai rekening pemerintah.

    Dalam jumpa pers di Istana, Purbaya juga menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan langkahnya itu dapat memicu hiperinflasi. Purbaya menjelaskan inflasi dapat terjadi jika tingkat pertumbuhan berada di atas laju pertumbuhan potensial.

    “Kita 6,5 (persen) atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand-for-inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita gak pernah tumbuh 6,5 persen. Jadi, ruang kita untuk tumbuh lebih cepat, terbuka lebar, tanpa memancing inflasi,” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dosen UGM: Ekspor listrik peluang Indonesia jadi raja energi hijau

    Dosen UGM: Ekspor listrik peluang Indonesia jadi raja energi hijau

    Yogyakarta (ANTARA) – Dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Rachmawan menilai kerja sama ekspor listrik bersih Indonesia ke Singapura sebagai peluang besar menjadi raja energi hijau dunia.

    Rachmawan dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu, mengatakan kesepakatan itu membuka peluang untuk mengekspor produk dengan nilai tambah tinggi, bukan lagi sekadar ekspor barang mentah.

    “Ekspor listrik ini adalah salah satu caranya, karena kita tidak lagi menjual barang mentah, tapi produk olahan,” ujar dia.

    Sebelumnya, pada 13 Juni 2025 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait ekspor listrik bersih ke Singapura dengan kapasitas sebesar 3,4 gigawatt (GW) hingga 2035.

    Menurut Rachmawan, kesepakatan tersebut akan memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional.

    Pembangunan pembangkit di dalam negeri bakal mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan penggunaan komponen lokal.

    Rachmawan menilai dari aspek keuntungan, harga yang dipatok adalah harga internasional sehingga menarik bagi pelaku usaha sekaligus menguntungkan negara.

    “Kita menghasilkan ‘income’ dengan aktivitas yang rendah karbon,” ujarnya.

    Soal kekhawatiran pasokan domestik, ia menegaskan potensi energi di Sumatra sangat luas, baik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

    “Artinya, jika kita hanya membutuhkan sebagian kecil area Sumatra untuk ekspor listrik ke Singapura, saya rasa tidak akan terlalu berdampak bagi pasokan kebutuhan listrik lainnya di sekitar Sumatra,” ujar dia.

    Namun, ia mengingatkan perlunya keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan domestik. Pembatasan khusus bisa diterapkan jika lokasi pembangkit untuk ekspor berada di daerah yang masih membutuhkan peningkatan pasokan listrik.

    Dalam menjalankan ekspor itu, Rachmawan menekankan pentingnya skema bisnis yang matang agar kompetitif dan menarik semua pihak.

    “Jika skemanya tidak kompetitif, pihak swasta mungkin akan lebih memilih berinvestasi di negara tetangga. Jika itu terjadi, kita akan kehilangan peluang besar ini,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pembangunan kabel bawah laut sebagai infrastruktur utama ekspor pada dasarnya tidak lagi menjadi kendala karena para teknisi disebut telah memiliki pengalaman dan kajian mendalam.

    Meski begitu, ia mengingatkan perlunya perencanaan matang untuk meminimalisasi dampak terhadap jalur lalu lintas kapal.

    “Perencanaan harus matang untuk meminimalisir dampak terhadap kegiatan maritim di wilayah tersebut,” tutur Rachmawan.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Banten bangun jalan poros desa 1,5 kilometer di Tangerang

    Pemprov Banten bangun jalan poros desa 1,5 kilometer di Tangerang

    Kondisi jalan yang sudah lama rusak menjadi keluhan masyarakat. Aspirasi warga juga menyangkut irigasi yang berada di sisi jalan

    Serang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Banten memastikan pembangunan jalan poros desa Sindang Asih–Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang 1,5 kilometer masuk dalam program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) melalui APBD Perubahan 2025.

    Gubernur Banten Andra Soni di Serang, Rabu, mengatakan pembangunan jalan itu merupakan usulan pemerintah daerah dan warga.

    “Alhamdulillah ini telah direncanakan atas usulan bupati dan masyarakat. Jalan ini telah direncanakan untuk dilaksanakan pada APBD Perubahan 2025,” katanya.

    Andra Soni sempat meninjau kondisi jalan poros desa yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Sindang Asih dan Desa Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.

    Menurutnya, kondisi jalan yang sudah lama rusak menjadi keluhan masyarakat. Aspirasi warga juga menyangkut irigasi yang berada di sisi jalan.

    “Besar harapan mereka agar ini bisa segera dilaksanakan. Karena sudah berlangsung lama sekali,” ujarnya.

    Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) untuk menangani irigasi.

    “Di sekitar sini terdapat kurang lebih 500 hektare sawah produktif, namun merupakan sawah tadah hujan, sehingga sangat memerlukan ketersediaan air,” katanya.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten Arlan Marzan menyebut ruas jalan poros yang akan ditangani sepanjang 1,5 kilometer dengan konstruksi beton selebar empat meter.

    “Panjangnya kurang lebih 1,5 kilometer, kita telah berkoordinasi dengan bupati dan masyarakat bahwa ruas jalan ini harus lebih prioritas. Anggaran pembangunan jalan mencapai Rp6 miliar,” katanya.

    Menurutnya, pemerintah berharap warga ikut memantau agar kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar.

    “Pak Gubernur juga berharap masyarakat bisa bersama-sama menjaga ketika sudah dibangun. Banyak hal yang bisa dilakukan, di antaranya menjaga drainase dan lalu lintasnya,” kata Arlan.

    Warga Desa Badak Anom, Siti, menyampaikan apresiasi atas rencana pembangunan jalan tersebut, dan berharap akses yang lebih baik dapat membantu aktivitas harian masyarakat.

    “Terima kasih Pak Gubernur, semoga jalannya cepat dibangun dan cepat bisa dipakai,” katanya.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerakan Pangan Murah Polda Sulut salurkan 973.325 kilogram beras 

    Gerakan Pangan Murah Polda Sulut salurkan 973.325 kilogram beras 

    Program Gerakan Pangan Murah tersebut dilaksanakan sejak 8 Agustus hingga 8 September 2025

    Manado (ANTARA) – Program Gerakan Pangan Murah (GPM), Polda Sulut bersama jajaran dan Bulog mendistribusikan beras untuk masyarakat sebanyak 973.325 kilogram dalam sebulan pelaksanaannya.

    “Program Gerakan Pangan Murah tersebut dilaksanakan sejak 8 Agustus hingga 8 September 2025,” kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan, di Manado, Rabu.

    Polda Sulawesi Utara, Polres dan jajaran bersama Bulog menargetkan sebanyak 1.121.579,90 kilogram beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

    “Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi oleh Satgas Gerakan Pangan Murah Mabes Polri, Polda Sulut menunjukkan pencapaian kecenderungan naik atau positif dalam hal penyaluran beras SPHP Bulog kepada warga masyarakat,” ujarnya.

    Bahkan dari analisa dan evaluasi tersebut, beras SPHP yang disalurkan kepada masyarakat telah mencapai sebesar 75 persen dari target sebanyak 1.121.579,90 kilogram.

    Ia mengatakan, Gerakan Pangan Murah Polri dan Bulog tersebut akan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan.

    “Gerakan Pangan Murah ini akan terus berlanjut di Polda Sulut dan jajaran. Ini merupakan bagian dari program Polri Untuk Masyarakat,” katanya.

    Tujuan Gerakan Pangan Murah tersebut, kata dia, selain membantu meringankan beban ekonomi warga masyarakat, juga sebagai upaya menstabilkan harga beras di pasaran.

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Laporan: Permintaan listrik global karena AI akan melonjak lalu stabil

    Laporan: Permintaan listrik global karena AI akan melonjak lalu stabil

    Beijing (ANTARA) – Permintaan listrik global yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI) akan menunjukkan tren pertumbuhan pesat dalam waktu dekat, kemudian menjadi stabil berkat teknologi komputasi yang canggih dan efisiensi konsumsi energi yang lebih baik.

    Hal tersebut mengemuka dari laporan dalam Konferensi Interkoneksi Energi Global (Global Energy Interconnection Conference) 2025 di Beijing, China. Laporan Pengembangan dan Transisi Ketenagalistrikan Global (Global Electricity Development and Transition Report) 2025 diterbitkan oleh Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO), selaku penyelenggara konferensi tersebut.

    Menurut laporan itu, penerapan AI telah memacu pertumbuhan yang signifikan dalam konsumsi listrik di pusat-pusat data global. Sejak 2010, kapasitas server (peladen) komputasi yang dipercepat untuk menjalankan tugas-tugas AI meningkat dengan kecepatan empat kali lipat dari semua peladen dalam satu dasawarsa terakhir.

    Pada 2024, konsumsi listrik di pusat-pusat data global meningkat menjadi sekitar 415 miliar kilowatt-jam, menyumbang sekitar 1,5 persen dari konsumsi listrik global dan membukukan peningkatan empat kali lipat dari 2005. Antara 2020 hingga 2024, konsumsi listrik peladen komputasi yang dipercepat meningkat sekitar 2,4 kali lipat, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 36 persen, urai laporan tersebut.

    Laporan itu menyebutkan bahwa skala konsumsi listrik yang didorong oleh AI dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu algoritma perangkat lunak, perangkat keras komputasi, dan efisiensi konsumsi listrik di pusat-pusat data. Untuk pusat data, sistem pengelolaan energi berbasis AI dapat mengurangi konsumsi energi yang dibutuhkan untuk mendinginkan sistem. Saat ini, sistem pengelolaan energi pusat data yang canggih dapat menghemat sekitar 15 persen pada konsumsi energi sistem pendingin.

    Ketika aplikasi cerdas menembus berbagai skenario, efek substitusi dari komputasi cerdas di masa depan terhadap skenario tujuan umum akan muncul secara bertahap, dengan proporsi permintaan daya yang terus meningkat dan menjadi segmen utama untuk komputasi dan konsumsi listrik di pusat-pusat data, sebut laporan itu. Permintaan listrik untuk AI juga akan menunjukkan tren pertumbuhan linier yang pesat dalam waktu dekat.

    Namun, karena dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komputasi canggih dan efisiensi konsumsi energi, permintaan listrik untuk AI secara keseluruhan diperkirakan akan mengikuti pola pertumbuhan logaritmik, yaitu pola di mana pertumbuhannya sangat pesat pada tahap awal, kemudian secara bertahap melambat seiring berjalannya waktu, dan pada akhirnya ajek.

    AI siap menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi listrik di kawasan tertentu dan akan membebankan persyaratan yang lebih tinggi pada pasokan listrik, meskipun dampaknya terhadap total konsumsi listrik dunia tidak akan signifikan, ungkap laporan tersebut.

    Konferensi yang dibuka pada Senin (8/9) dan ditutup pada Rabu (10/9) menarik partisipasi hampir 1.000 peserta dari 100 lebih negara dan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    GEIDCO merupakan organisasi internasional nirlaba yang berkantor pusat di Beijing dan didedikasikan untuk mendorong pengembangan energi berkelanjutan di seluruh dunia.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Laporan: Permintaan listrik global karena AI akan melonjak lalu stabil

    Laporan: Permintaan listrik global karena AI akan melonjak lalu stabil

    Beijing (ANTARA) – Permintaan listrik global yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI) akan menunjukkan tren pertumbuhan pesat dalam waktu dekat, kemudian menjadi stabil berkat teknologi komputasi yang canggih dan efisiensi konsumsi energi yang lebih baik.

    Hal tersebut mengemuka dari laporan dalam Konferensi Interkoneksi Energi Global (Global Energy Interconnection Conference) 2025 di Beijing, China. Laporan Pengembangan dan Transisi Ketenagalistrikan Global (Global Electricity Development and Transition Report) 2025 diterbitkan oleh Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO), selaku penyelenggara konferensi tersebut.

    Menurut laporan itu, penerapan AI telah memacu pertumbuhan yang signifikan dalam konsumsi listrik di pusat-pusat data global. Sejak 2010, kapasitas server (peladen) komputasi yang dipercepat untuk menjalankan tugas-tugas AI meningkat dengan kecepatan empat kali lipat dari semua peladen dalam satu dasawarsa terakhir.

    Pada 2024, konsumsi listrik di pusat-pusat data global meningkat menjadi sekitar 415 miliar kilowatt-jam, menyumbang sekitar 1,5 persen dari konsumsi listrik global dan membukukan peningkatan empat kali lipat dari 2005. Antara 2020 hingga 2024, konsumsi listrik peladen komputasi yang dipercepat meningkat sekitar 2,4 kali lipat, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 36 persen, urai laporan tersebut.

    Laporan itu menyebutkan bahwa skala konsumsi listrik yang didorong oleh AI dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu algoritma perangkat lunak, perangkat keras komputasi, dan efisiensi konsumsi listrik di pusat-pusat data. Untuk pusat data, sistem pengelolaan energi berbasis AI dapat mengurangi konsumsi energi yang dibutuhkan untuk mendinginkan sistem. Saat ini, sistem pengelolaan energi pusat data yang canggih dapat menghemat sekitar 15 persen pada konsumsi energi sistem pendingin.

    Ketika aplikasi cerdas menembus berbagai skenario, efek substitusi dari komputasi cerdas di masa depan terhadap skenario tujuan umum akan muncul secara bertahap, dengan proporsi permintaan daya yang terus meningkat dan menjadi segmen utama untuk komputasi dan konsumsi listrik di pusat-pusat data, sebut laporan itu. Permintaan listrik untuk AI juga akan menunjukkan tren pertumbuhan linier yang pesat dalam waktu dekat.

    Namun, karena dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komputasi canggih dan efisiensi konsumsi energi, permintaan listrik untuk AI secara keseluruhan diperkirakan akan mengikuti pola pertumbuhan logaritmik, yaitu pola di mana pertumbuhannya sangat pesat pada tahap awal, kemudian secara bertahap melambat seiring berjalannya waktu, dan pada akhirnya ajek.

    AI siap menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi listrik di kawasan tertentu dan akan membebankan persyaratan yang lebih tinggi pada pasokan listrik, meskipun dampaknya terhadap total konsumsi listrik dunia tidak akan signifikan, ungkap laporan tersebut.

    Konferensi yang dibuka pada Senin (8/9) dan ditutup pada Rabu (10/9) menarik partisipasi hampir 1.000 peserta dari 100 lebih negara dan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    GEIDCO merupakan organisasi internasional nirlaba yang berkantor pusat di Beijing dan didedikasikan untuk mendorong pengembangan energi berkelanjutan di seluruh dunia.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Atambua tanam 500 pohon kelapa dukung ketahanan pangan

    Imigrasi Atambua tanam 500 pohon kelapa dukung ketahanan pangan

    Penanaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bagian dari kerja sama lintas instansi agar program strategis pemerintah berjalan efektif

    Kupang (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, di Kabupaten Belu, Provinsi NTT melakukan penanaman 500 pohon kelapa guna mendukung ketahanan pangan yang menjadi program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

    “Kami di jajaran Imigrasi turut mendukung program ini sebagai kontribusi terhadap pembangunan, tidak hanya di bidang keimigrasian, tapi juga pada aspek sosial dan ketahanan pangan yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Atambua, Putu Agus Eka Putra, dari Atambua, Rabu.

    Ia menegaskan, penanaman sejumlah anakan pohon kelapa itu bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional di luar tugas keimigrasian.

    Proses penanaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bagian dari kerja sama lintas instansi agar program strategis pemerintah berjalan efektif.

    Di Atambua, kegiatan dipusatkan di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kelas IIB Atambua dengan sebanyak 40 pohon kelapa ditanam secara simbolik.

    Penanaman itu juga ujar dia merupakan bagian dari gerakan nasional yang pada Selasa (9/9) kemarin sudah dilaksanakan dan dipusatkan di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan dipimpin langsung oleh Menteri Imipas Agus Andrianto.

    Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hadir dalam kegiatan tersebut, dan menurut dia kehadiran mereka menegaskan dukungan lintas sektor dalam menyukseskan agenda nasional ini.

    Selain diikuti jajaran Imigrasi, kegiatan itu juga melibatkan pegawai Lapas dan perwakilan masyarakat sekitar serta sejumlah warga binaan pemasyarakatan.

    Selain di Atambua, kegiatan yang sama juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menanam 5.000 bibit kelapa guna mewujudkan swasembada pangan.

    Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kupang Antonius Jawa Gili mengatakan kegiatan itu sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam bidang ketahanan pangan nasional. Sebanyak 300 bibit kelapa ditanam di Kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kupang.

    “Harapannya hasil dari kebun kelapa tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lapas dan juga memberikan keterampilan baru bagi WBP,” ucapnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Atambua tanam 500 pohon kelapa dukung ketahanan pangan

    Imigrasi Atambua tanam 500 pohon kelapa dukung ketahanan pangan

    Penanaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bagian dari kerja sama lintas instansi agar program strategis pemerintah berjalan efektif

    Kupang (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, di Kabupaten Belu, Provinsi NTT melakukan penanaman 500 pohon kelapa guna mendukung ketahanan pangan yang menjadi program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

    “Kami di jajaran Imigrasi turut mendukung program ini sebagai kontribusi terhadap pembangunan, tidak hanya di bidang keimigrasian, tapi juga pada aspek sosial dan ketahanan pangan yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Atambua, Putu Agus Eka Putra, dari Atambua, Rabu.

    Ia menegaskan, penanaman sejumlah anakan pohon kelapa itu bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional di luar tugas keimigrasian.

    Proses penanaman dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bagian dari kerja sama lintas instansi agar program strategis pemerintah berjalan efektif.

    Di Atambua, kegiatan dipusatkan di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kelas IIB Atambua dengan sebanyak 40 pohon kelapa ditanam secara simbolik.

    Penanaman itu juga ujar dia merupakan bagian dari gerakan nasional yang pada Selasa (9/9) kemarin sudah dilaksanakan dan dipusatkan di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan dipimpin langsung oleh Menteri Imipas Agus Andrianto.

    Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hadir dalam kegiatan tersebut, dan menurut dia kehadiran mereka menegaskan dukungan lintas sektor dalam menyukseskan agenda nasional ini.

    Selain diikuti jajaran Imigrasi, kegiatan itu juga melibatkan pegawai Lapas dan perwakilan masyarakat sekitar serta sejumlah warga binaan pemasyarakatan.

    Selain di Atambua, kegiatan yang sama juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menanam 5.000 bibit kelapa guna mewujudkan swasembada pangan.

    Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kupang Antonius Jawa Gili mengatakan kegiatan itu sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam bidang ketahanan pangan nasional. Sebanyak 300 bibit kelapa ditanam di Kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kupang.

    “Harapannya hasil dari kebun kelapa tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lapas dan juga memberikan keterampilan baru bagi WBP,” ucapnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hingga Juli, DJBC tindak 15.757 kasus barang ilegal senilai Rp3,9 T

    Hingga Juli, DJBC tindak 15.757 kasus barang ilegal senilai Rp3,9 T

    Bea cukai melakukan pengawasan lalu lintas barang sebagai upaya untuk menutup kebocoran dengan memberikan perlindungan masyarakat serta optimalisasi penerimaan negara..,

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan melaporkan telah melakukan penindakan terhadap 15.757 kasus penyelundupan ilegal hingga Juli 2025, dengan taksiran nilai barang mencapai Rp3,9 triliun.

    Mayoritas barang ilegal yang ditindak merupakan produk hasil tembakau.

    Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan bahwa kinerja pengawasan bakal terus diperkuat untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara.

    “Bea cukai melakukan pengawasan lalu lintas barang sebagai upaya untuk menutup kebocoran dengan memberikan perlindungan masyarakat serta optimalisasi penerimaan negara, DJBC terus memperkuat kinerja pengawasan melalui sinergi antar instansi, baik itu TNI, Polri, BNN, BPOM, serta berbagai instansi lainnya,” ujarnya.

    Meski jumlah penindakan masih tinggi, DJBC mencatat ada tren penurunan pada periode Mei-Juli 2025.

    Penindakan turun dari 2.784 kasus pada Mei menjadi 2.157 kasus pada Juli.

    Djaka menilai tren tersebut mencerminkan efektivitas pengawasan yang mulai menekan angka pelanggaran di lapangan.

    “Terjadinya penurunan jumlah penindakan semester I 2025 mengindikasikan bahwa efektivitas kinerja bea cukai yang berdampak pada menurunnya jumlah pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang diimbangi dengan kenaikan penerimaan negara khususnya dari sektor cukai,” tuturnya.

    Selain itu, Djaka memaparkan DJBC telah melakukan penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) sebanyak 1.156 kali dengan total tangkapan mencapai 10,21 ton

    Ia mencontohkan, beberapa penindakan yang telah dilakukan antara lain, penindakan dua ton sabu hasil kolaborasi antara DJBC, BNN, TNI, AL, dan Polri. Kemudian penindakan 49,9 ton pasir timah yang akan diekspor ke Malaysia secara legal, ulangi secara ilegal.

    Adapun hingga Juli 2025, penerimaan cukai tercatat tumbuh 9,26 persen atau setara Rp10,75 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Selain fokus pada pengawasan, Djaka menegaskan DJBC tetap menjalankan peran sebagai fasilitator perdagangan dan asisten industri.

    Upaya yang ditempuh di antaranya modernisasi sistem melalui National Logistics Ecosystem (NLE) dan Customs-Industry Service Account (CISA) 4.0 yang telah diimplementasikan di 53 pelabuhan dan tujuh bandara utama.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKPM sebut proyek hidrogen di Lampung pacu hilirisasi energi

    BKPM sebut proyek hidrogen di Lampung pacu hilirisasi energi

    Hilirisasi terbukti telah menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional…,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, Proyek Hidrogen Hijau (Green Hydrogen) Pilot Plant Ulubelu di Lampung merupakan tonggak penting dalam mendorong hilirisasi energi baru terbarukan dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyatakan, proyek tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) atau karbon bersih pada tahun 2060, yang juga sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo, khususnya untuk mendorong kemandirian bangsa melalui energi dan ekonomi hijau.

    “Serta Astacita ke-5 untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri,” ujar Wamen Todotua.

    Disampaikan dia, pemanfaatan hidrogen hijau akan memperkuat ekonomi berkelanjutan, mulai dari bahan bakar transportasi hingga dekarbonisasi industri.

    Dengan target produksi hingga 100 kilogram hidrogen per hari pada November 2026, hasil produksi tidak hanya akan dimanfaatkan oleh Pertamina Group sebagai pemilik proyek, tetapi juga mitra eksternal seperti Toyota untuk pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen.

    ”Hilirisasi terbukti telah menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, hilirisasi tidak hanya akan berfokus pada mineral, tetapi juga akan ditopang oleh energi hijau sebagai katalisator utama agar industrialisasi berjalan lebih efisien dan kompetitif,” kata dia.

    Wamen Todotua menyatakan, komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk terus mendorong investasi di sektor energi hijau dan hilirisasi sumber daya alam, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan mitra internasional dalam membangun ekosistem energi hijau.

    Proyek Green Hydrogen Ulubelu diharapkan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan dalam transisi energi global.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.