Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Smesco targetkan PNBP naik dua kali lipat lewat optimalisasi aset

    Smesco targetkan PNBP naik dua kali lipat lewat optimalisasi aset

    Jakarta (ANTARA) – Smesco Indonesia, sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), menargetkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp43 miliar pada tahun depan lewat optimalisasi aset.

    Angka itu meningkat hampir dua kali lipat dari target tahun ini yang sebesar Rp25 miliar.

    Direktur Utama Smesco Indonesia Doddy Akhmadsyah Matondang, di Jakarta, Rabu (10/9), menjelaskan bahwa kenaikan target ini sejalan dengan tuntutan Smesco untuk mandiri secara keuangan, sehingga tidak lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pendapatan BLU berasal dari dua sumber, yakni APBN dan PNBP.

    “Tahun ini targetnya senilai kurang lebih Rp25 miliar. Kemungkinan kami bisa mengalokasikan Rp1 sampai Rp1,5 miliar dari PNBP tahun ini, yang akan kami optimalkan sebagai modal awal untuk perbaikan infrastruktur,” kata Doddy, yang baru dilantik pada Agustus lalu.

    Doddy menuturkan salah satu strategi untuk mencapai target tersebut adalah lewat optimalisasi aset. Smesco memiliki aset utama berupa gedung perkantoran dan ballroom. Ia menyebut selama ini aset-aset ini menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Smesco.

    Namun, kini Smesco berfokus untuk mengintegrasikan aset tersebut dengan misi utamanya sebagai lembaga pengembangan dan pemasaran UMKM.

    Untuk mendukung optimalisasi aset ini, Doddy menambahkan Smesco juga akan membenahi layanan. Ia menyadari bahwa tingkat kepuasan pelanggan sempat menurun. Oleh karena itu, Smesco bakal memprioritaskan perbaikan pada tiga masalah utama, yakni AC, lift, dan kebersihan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Rizki Firdaus menegaskan bahwa Smesco dibangun bukan untuk sekadar menyewakan gedung, melainkan sebagai sarana pemasaran bagi UMKM.

    Ia menyatakan Smesco akan menjadikan setiap jengkal ruangannya sebagai sarana promosi dan pemasaran produk lokal.

    Ia menuturkan tengah merancang program-program yang mewajibkan penggunaan produk-produk UMKM dalam berbagai kegiatan di Gedung Smesco.

    Misalnya, dalam acara pameran atau penyewaan ballroom dan perkantoran, Smesco berencana mewajibkan penggunaan produk UMKM, seperti melibatkan vendor UMKM untuk kebutuhan F&B, dekorasi, atau vendor lainnya.

    “Gedung ini awalnya dibangun sebagai sarana agar aktivitas pemasaran UMKM bisa terpusat di sini,” ujar Rizki.

    “Contoh seperti gedung perkantoran yang kami punya saat ini memang itu secara natural adalah ya sewa tempat untuk orang berkantor, tapi bagaimana caranya supaya itu menjadi sarana pemasaran UKM,” katanya.

    Strategi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan dari sewa gedung, tetapi juga menegaskan kembali fungsi Smesco sebagai “sentra” dan “barometer” bagi produk UMKM di Indonesia.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan: Keseimbangan harga demi sejahterakan petani-konsumen

    Wamentan: Keseimbangan harga demi sejahterakan petani-konsumen

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya keseimbangan harga pangan untuk memastikan petani memperoleh keuntungan layak sementara konsumen tidak terbebani biaya tinggi dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

    “Petani sebagai produsen, peternak sebagai produsennya juga harus sejahtera, konsumennya juga tidak terbebani dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi. Intinya itu sebetulnya,” kata Wamentan ditemui seusai membuka Seminar Nasional Mahasiswa Pertanian yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi) di Jakarta, Rabu (10/9)..

    Menurutnya harga pangan idealnya berada dalam koridor normal, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, dengan intervensi negara sebagai pengatur stabilitas untuk menjaga kesejahteraan bersama seluruh masyarakat.

    Dia menuturkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, jagung, dan komoditas strategis lain menjadi instrumen memastikan petani tidak merugi, sekaligus mengatur harga eceran tertinggi (HET) agar konsumen terlindungi.

    “Kalau rendah, jangan lama-lama rendahnya. Harus dijaga pada tataran koridor harga yang ditentukan. Kalau di produsen kan ada namanya flooring price, harga HPP,” ujarnya.

    “Misalnya gabah, jagung, itu kan ada semua. Kita harus jaga harga gabah di sawah, harga jagung, itu harus sesuai dengan HPP supaya menjamin petaninya sejahtera yang nanem. Ada lagi namanya ceiling price, harga eceran tertinggi, itu harusnya kita jaga,” tambahnya.

    Dikatakan saat harga melonjak tinggi seperti beras, pemerintah segera menurunkannya melalui intervensi Perum Bulog dengan beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).

    Ia menekankan stabilitas harga pangan mencerminkan prinsip “leave and let live”, di mana produsen tetap hidup layak dan konsumen dapat mengakses pangan dengan harga sesuai kemampuan penghasilannya.

    Menurut Wamentan, keseimbangan harga bukan sekadar menjaga inflasi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara menyejahterakan petani, peternak, dan masyarakat secara berkeadilan.

    Dengan menjaga keseimbangan harga, Wamentan meyakini Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

    Sementara itu, Berdasarkan data dari Panel Harga Badan Pangan Nasional dilansir di Jakarta, Rabu pukul 23.50 WIB, harga komoditas pangan di tingkat konsumen seperti beras premium Rp16.031 per kg turun dari sebelumnya Rp16.037 per kg, begitu pun beras medium Rp13.905 per kg turun dari sebelumnya Rp13.918 per kg.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Bali, operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai berjalan normal

    Banjir Bali, operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai berjalan normal

    ANTARA – PT Angkasa Pura Indonesia memastikan operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai berjalan normal di tengah banjir besar yang melanda Bali. Pengelola bandara juga telah melakukan mitigasi dengan pengelola transportasi darat, untuk memastikan ketersediaan unit kendaraan di tengah kemacetan yang terjadi di banyak ruas jalan.
    (Rita Laura/Fahrul Marwansyah/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nelayan kritik revisi tata ruang Banten ubah zona hijau jadi industri

    Nelayan kritik revisi tata ruang Banten ubah zona hijau jadi industri

    Serang (ANTARA) – Nelayan asal Kronjo, Kabupaten Tangerang, Kholid, menilai rencana perubahan tata ruang di Banten yang mengubah zona hijau menjadi kawasan industri berpotensi merusak ruang hidup masyarakat.

    Kholid usai audiensi dengan pimpinan DPRD Banten di Kota Serang, Rabu mengatakan, revisi perda tata ruang yang kini dibahas DPRD Banten membuat masyarakat pesisir dan petani resah.

    Menurutnya, ruang hijau yang menjadi sumber kehidupan justru terancam hilang.

    “Persoalan tata ruang itu sangat urgent (mendesak), sangat fatal. Kalau yang tadinya zona hijau jadi zona industri, ini kan sangat kaget,” katanya.

    Ia menegaskan, lahan pertanian, tambak bandeng, hingga wilayah tangkap nelayan merupakan sumber ekonomi ribuan warga. Jika tata ruang dipaksakan berubah, menurutnya, dampaknya bukan hanya ekonomi tetapi juga sosial dan budaya masyarakat.

    “Jangan diubah tata ruang yang tadinya hijau jadi industri atau properti. Bagaimana makan kami nanti. Kalau dipaksakan, saya jamin geger,” ujarnya.

    Kholid juga mengkritik DPRD yang dinilainya tidak sepenuhnya menyerap aspirasi masyarakat. Ia menduga perubahan tata ruang sarat kepentingan kelompok tertentu. “Ketika kami menemukan ada perubahan tata ruang, kami menduga ini pesanan oligarki. Jangan sampai masyarakat diabaikan,” katanya.

    Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menanggapi aspirasi tersebut dengan menyatakan bahwa revisi perda dilakukan Pemprov Banten menindaklanjuti usulan dari kabupaten dan kota. Namun, ia memastikan pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari masyarakat.

    “Tentu ini harus kita bahas bersama secara menyeluruh, bukan hanya soal PIK 2 tapi secara keseluruhan wilayah kita,” kata Fahmi. Ia menambahkan DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota agar perubahan tata ruang tidak merugikan rakyat.

    Menurut Fahmi, DPRD berkomitmen memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Banten dalam pembahasan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Provinsi Banten. Ia memastikan aspirasi para nelayan dan petani akan menjadi bagian dari agenda pembahasan lanjutan.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan-GP Ansor sinergi jaga distribusi hingga keamanan pangan

    Kementan-GP Ansor sinergi jaga distribusi hingga keamanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Gerakan Pemuda (GP) Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menjaga distribusi hingga keamanan pangan nasional dengan memperkuat pengawalan sehingga mudah diakses masyarakat dengan harga terjangkau.

    Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan melalui program Banser Jaga Pangan, pihaknya berkomitmen dalam mengawal distribusi, pengawasan, dan keamanan pangan agar berjalan optimal hingga ke tingkat desa.

    “Kami siap dukung penuh program pangan pemerintah. Semua elemen kami akan bergerak dari bawah sampai tingkat desa, menjadi bagian dari Banser Jaga Pangan. Dengan cara ini, suasana pangan yang stabil bisa tercapai,” kata Addin seusai audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu.

    Addin menyampaikan kesiapan penuh untuk mengerahkan seluruh potensi organisasi dalam mendukung program pangan pemerintah.

    Menurutnya, kekuatan jaringan Ansor yang tersebar di 22.800 desa akan menjadi motor pergerakan dalam menjaga pangan.

    “Sepenuhnya, kita gerakkan semua elemen sampai tingkat desa. Karena kami memiliki 22.800 desa, ini akan melijangkan (menggerakkan) pergerakan kita. Jadi semuanya aktif, menjadi bagian dari Banser Jaga Pangan,” tuturnya.

    Ia menegaskan, dukungan Ansor tidak sebatas simbolis, tetapi menjadi komitmen penuh yang siap dijalankan di lapangan.

    “Kami mendukung sepenuhnya pemerintah untuk mewujudkan suasana pangan yang stabil dan berdaulat. Ini gerakan bersama, bukan hanya program pemerintah,” tambahnya.

    Ansor menekankan gerakan Banser Jaga Pangan juga merupakan ruang partisipasi pemuda untuk membangun pertanian. Dirinya juga menegaskan hal itu bukan program baru, tetapi dengan adanya dukungan dari Kementerian Pertanian, maka pihaknya optimistis gerakan itu dapat berjalan lebih optimal.

    “Kami mengajak generasi muda agar bersemangat membangun kampung dan desa. Jangan biarkan lahan tidur. Mari kita maksimalkan kontribusi agar menjadi jembatan menuju Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.

    Melalui sinergi Kementan dan Ansor ini, diharapkan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai lebih cepat. Kolaborasi pusat dan masyarakat sipil akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kolaborasi antara Kementan dan Ansor akan memperkuat posisi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Dengan jaringan yang luas hingga desa, GP Ansor melalui Bansernya akan menjadi mitra strategis dalam memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan terlindungi dari praktik mafia pangan maupun penyimpangan lainnya,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu: Skema suntikan Rp200 T untuk bank mirip pembiayaan Kopdes

    Kemenkeu: Skema suntikan Rp200 T untuk bank mirip pembiayaan Kopdes

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, rencana penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke perbankan akan menggunakan skema yang mirip dengan pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

    Sebagai informasi, Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp16 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih. Alokasi ini bakal dilanjutkan pada 2026 sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan untuk koperasi desa mencapai Rp83 triliun.

    “Jadi itu nanti akan mirip tata kelolanya, tetapi intinya kan kita ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian sehingga itu nanti bisa menjadi kredit yang disalurkan untuk menggerakkan perekonomian,” kata Febrio usai menghadiri rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Menurut Febrio, dengan adanya rencana alokasi dana hingga Rp200 triliun, pemerintah berharap dapat menjangkau program yang lebih luas. Dana tersebut bisa bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang saat ini masih ditempatkan di Bank Indonesia.

    Meski demikian, aturan tata kelola penempatan dana tersebut masih disiapkan, termasuk regulasi yang akan menjadi payung hukum kebijakan.

    “Kita juga masih ada likuiditas yang bisa kita salurkan ke perbankan, dan itu nanti bisa digunakan untuk program-program kebijakan fiskal lainnya yang inovatif, yang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi sekarang kita sedang siapkan peraturannya,” ujarnya.

    Dia juga menegaskan agar penempatan dana itu tidak dimanfaatkan bank untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Tentunya kita enggak mau perbankannya nanti menggunakan untuk beli SBN, itu tentunya kontraproduktif. Kita siapkan peraturannya,” tegasnya.

    Adapun hingga kini, Kemenkeu masih mengkaji bank penerima penempatan dana, baik dari Himbara maupun swasta serta besaran penempatan pada masing-masing bank.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan berencana menarik dana pemerintah di Bank Indonesia senilai Rp200 triliun untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

    Dirinya menilai lambatnya realisasi belanja pemerintah membuat sistem keuangan kering sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” kata Purbaya.

    Ia menjelaskan, dana pemerintah bisa dimanfaatkan untuk menyuntik likuiditas perbankan agar lebih agresif menyalurkan kredit. Di sisi lain, percepatan belanja kementerian/lembaga juga perlu dilakukan guna menggerakkan roda ekonomi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Baleg DPR dukung Mentan selesaikan masalah singkong di Lampung

    Ketua Baleg DPR dukung Mentan selesaikan masalah singkong di Lampung

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mendukung langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menangani persoalan harga dan penyerapan singkong milik petani di Lampung.

    “Langkah ini merupakan solusi nyata di lapangan yang bisa dirasakan petani di lapangan,” kata Bob dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Bob menilai langkah Mentan yang langsung merespons keluhan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal serta petani mengenai harga singkong di Lampung menunjukkan keseriusan pemerintah.

    Sesuai laporan Gubernur, kata Bob, tingginya harga singkong di daerah tersebut membuat sejumlah pabrik lebih memilih membeli dari luar Lampung, sehingga menyulitkan petani lokal.

    “Kami di DPR, khususnya Baleg, mendukung penuh langkah cepat Mentan Amran yang tancap gas menyelesaikan persoalan singkong di Lampung. Pemerintah tidak boleh membiarkan petani menanggung kerugian akibat ketidakpastian harga dan lemahnya serapan pasar. Harus ada intervensi nyata untuk melindungi mereka,” tegas Bob.

    Ia menambahkan, ketersediaan singkong yang stabil dan harga yang terjangkau akan membawa manfaat ganda. Di satu sisi, petani mendapatkan kepastian usaha dan peningkatan pendapatan. Di sisi lain, industri olahan pangan juga memperoleh bahan baku secara berkesinambungan.

    “Singkong adalah komoditas strategis. Selain pangan pokok alternatif, juga menjadi bahan baku industri, bahkan bioenergi. Maka, kebijakan untuk memperkuat produksi dan tata niaga singkong sejalan dengan agenda kemandirian pangan nasional,” lanjutnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal regulasi nasional terkait tata niaga singkong.

    Menurutnya, aturan tersebut harus segera diputuskan dan dijalankan secara konsisten agar petani memperoleh kepastian usaha.

    Mentan memastikan akan segera menerbitkan surat resmi untuk menetapkan harga minimal singkong secara nasional, dengan mengacu pada regulasi yang telah berlaku di Lampung.

    “Segera saya tandatangani (suratnya) agar harga singkong secara nasional disamakan dengan harga di Lampung. Dengan begitu, petani punya jaminan harga,” ucap Mentan.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi petani, dan pelaku industri dalam membangun tata niaga singkong yang lebih sehat dan berkeadilan.

    Mentan turut mendorong para petani untuk terus meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kualitas singkong, sehingga pabrik memperoleh kepastian pasokan bahan baku yang sesuai standar.

    “Jika tata niaga ini kita perbaiki, singkong akan menjadi komoditas luar biasa. Nilai tambahnya besar, bahkan bisa menopang ekonomi daerah maupun nasional. Kita siap mengawal penuh,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Smesco siap “reborn”, kembali jadi sentra UMKM Indonesia

    Smesco siap “reborn”, kembali jadi sentra UMKM Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Smesco Indonesia tengah bersiap untuk melakukan “reborn” atau kelahiran kembali dengan visi mengembalikan kejayaan Smesco sebagai sentra dan barometer kemajuan UMKM di tanah air.

    Transformasi ini berfokus pada revitalisasi posisi Smesco sebagai lembaga layanan pemasaran yang kuat, adaptif terhadap tren masa kini.

    “Kami ingin membangkitkan kembali masa-masa di mana Smesco menjadi ‘rising star’ dan ‘role model’ bagi pemasaran UMKM, seperti sebelum era revitalisasi Sarinah,” ujar Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LLP-KUKM) atau Smesco Indonesia Doddy Akhmadsyah dalam bincang-bincang dengan media di Jakarta, Rabu.

    “Dulu, jika sebuah UMKM berhasil menempatkan produknya di Smesco, itu sudah dianggap pencapaian luar biasa. Rasa bangga inilah yang ingin kami hadirkan lagi,” katanya menambahkan.

    Doddy, yang dilantik sebagai dirut Smesco pada bulan lalu, menjelaskan proses “reborn” ini akan menghidupkan kembali fungsi utama Smesco sebagai “epicentrum” bagi UMKM. Posisi ini pernah begitu kuat dan memiliki daya tawar tinggi, mampu memfasilitasi dan memasarkan produk UMKM secara efektif.

    Namun, Doddy menyebut transformasi ini tidak sekadar mengulang masa lalu. Smesco akan mengadopsi tren UMKM yang kini makin beragam, tidak lagi didominasi oleh wastra atau furnitur, melainkan merambah ke sektor lain seperti manufaktur, layanan penyedia makanan, dan bahkan IT.

    “Mimpi kami adalah Smesco kembali mencapai titik itu, tapi dengan tren yang ada sekarang,” katanya.

    Untuk mewujudkan itu, Doddy menyebut Smesco akan mereposisi kembali kompetensi, budaya kerja, dan sumber daya manusianya.

    Ia mengatakan dengan sekitar 140 karyawan, Smesco menghadapi tantangan demografis di mana 35 persen karyawannya berusia 50-59 tahun. Strategi yang diambil adalah “memperpanjang jiwa muda” para karyawan senior yang memiliki sejarah dan cerita sukses.

    “Kami ingin membangunkan kembali sejarah dan kesuksesan yang mereka miliki, namun dengan cara-cara yang sesuai dengan era sekarang,” tuturnya.

    “Karena kami sedang moratorium rekrutmen, tugas kita adalah memotivasi karyawan yang ada untuk kembali membangkitkan semangat itu.”

    Salah satu inisiatif utama dalam “reborn” ini adalah peluncuran program Smesco Verified Partner. Program ini tidak hanya sebatas kurasi produk, tetapi juga mencakup pendampingan end-to-end.

    “Kami ingin dorong UMKM yang punya potensi menjadi bisnis, kita inkubasi, bantu cari investor, hingga distribusinya,” ucapnya.

    Menurutnya, ketika UMKM berhasil melewati seluruh proses tersebut dan dianggap siap, mereka akan diverifikasi sebagai Smesco Verified Partner. Cap ini akan menjadi jaminan kualitas dan kredibilitas, menunjukkan bahwa produk tersebut telah dikurasi dengan ketat dan didukung penuh oleh Smesco.

    Langkah ini diharapkan bisa menjadi barometer baru bagi kemajuan UMKM di Indonesia, menegaskan kembali peran Smesco sebagai lembaga pelaksana pemerintah yang kredibel.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub dorong lulusan PTDI-STTD perkuat transportasi darat

    Kemenhub dorong lulusan PTDI-STTD perkuat transportasi darat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) memperkuat sektor transportasi darat sehingga berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

    “Kami akan terus berupaya mencetak sumber daya manusia transportasi darat yang unggul, mampu bersaing secara global, dan berinovasi di berbagai bidang,” kata Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub Djarot Tri Wardhono saat melantik 927 Perwira Transportasi Darat PTDI-STTD di Bekasi sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dikatakan momentum itu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah, melalui BPSDMP Kementerian Perhubungan untuk menghadirkan insan transportasi darat yang siap mengabdi dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

    Djarot menegaskan para lulusan memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan transportasi darat yang efektif, efisien, ekonomis, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

    “Dengan mengusung tema Generasi Transportasi Unggul, Membangun Indonesia Maju, wisuda tahun ini menegaskan komitmen PTDI-STTD untuk menghadirkan SDM perhubungan yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap dinamika transportasi modern,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi pentahelix kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, masyarakat, dan media dalam mencapai kemajuan transportasi yang berkelanjutan.

    Dia juga berharap wisudawan mampu mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme.

    “Hari ini merupakan titik awal bagi seluruh wisudawan untuk menjadi ASN dan insan transportasi yang berakhlak, berintegritas, dan berdedikasi bagi kemajuan bangsa,” tambahnya.

    Para lulusan itu telah dibekali pengetahuan, keterampilan, dan integritas untuk siap berkiprah sebagai aparatur transportasi darat profesional di berbagai sektor.

    Direktur PTDI-STTD, Avi Mukti Amin optimistis para perwira transportasi darat akan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas layanan transportasi, menjawab tantangan global, dan memperkuat sistem transportasi nasional yang berkeselamatan, efisien, dan berkelanjutan.

    “Dengan pelantikan ini, PTDI-STTD memantapkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang menjadi garda terdepan dalam pengembangan SDM transportasi darat, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” kata Avi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM buka opsi Pertamina impor BBM untuk penuhi kebutuhan SPBU swasta

    ESDM buka opsi Pertamina impor BBM untuk penuhi kebutuhan SPBU swasta

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka opsi bagi Pertamina melakukan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta yang saat ini mengalami kelangkaan BBM, seperti Shell dan BP.

    “Kalau (Pertamina) ditugaskan untuk memenuhi swasta, berarti dia (Pertamina) akan diberikan kesempatan untuk mengimpor. Kan satu pintu,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Saat ini, kata Laode, Kementerian ESDM menunggu badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yakni Shell dan BP AKR, untuk mengirimkan data keperluan volume dan spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) mereka.

    Laode berharap data tersebut dapat disiapkan oleh para pengelola SPBU swasta dalam kurun waktu sepekan, untuk nantinya diolah oleh Kementerian ESDM dan diserahkan kepada Pertamina.

    Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan. Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.

    Akan tetapi, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina.

    “Satu pintu. (tambahan impor) harus melalui Pertamina,” ucap Laode.

    Dalam kesempatan tersebut, Laode menegaskan bahwasanya pemerintah sudah memberikan kuota impor tambahan bagi SPBU swasta sebesar 10 persen untuk 2025 apabila dibandingkan dengan 2024.

    Untuk penetapan kuota impor 2026, Laode meminta kepada badan usaha untuk melakukan kajian yang nantinya akan menjadi masukan bagi Kementerian ESDM.

    “Saya sudah sampaikan ke badan usaha swasta, tolong berikan masukan ke kami guna proses pengambilan kebijakan tahun 2026,” kata dia.

    Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah menggelar rapat bersama seluruh pengelola SPBU swasta, yang dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Rapat tersebut merupakan respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta, yakni Shell dan BP, sejak Agustus.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempersilakan SPBU swasta, yakni Shell dan BP, untuk membeli BBM dari Pertamina.

    Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024.

    Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.

    Ia juga menyampaikan bahwa stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.