Category: Antaranews.com Ekonomi

  • RI kantongi komitmen investasi Rp23,8 miliar dolar di Expo Osaka

    RI kantongi komitmen investasi Rp23,8 miliar dolar di Expo Osaka

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia mencatat komitmen investasi senilai Rp23,8 miliar dolar AS dengan target realisasi mulai 2026 melalui keikutsertaan Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang.

    “Proyek keseluruhan investasi per hari ini 23,8 miliar dolar. Nah ini cukup besar tentunya untuk membantu Indonesia menjadi negara maju dengan berbagai investasi ini,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy di Expo 2025 Osaka.

    Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu, menginformasikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto turut hadir mengunjungi Paviliun Indonesia pada ini untuk memberi dukungan atas pencapaian strategis ini.

    Selain investasi, partisipasi Indonesia juga menjadi ajang memperkuat national branding dengan menegaskan komitmen pada pembangunan berkelanjutan.

    Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas sekaligus Commisioner General dari Pavilion Indonesia Vivi Yulaswati menjelaskan bahwa Paviliun Indonesia hadir dengan konsep kapal besar yang merepresentasikan bangsa bahari dan visi Indonesia Emas 2045.

    “Jadi Paviliun Indonesia ini merepresentasikan kapal besar yang tentunya kita kenal sebagai bangsa bahari. Jadi tidak saja dari sisi kapalnya tetapi juga kehidupan budaya, kuliner, dan juga kehidupan alam sangat berkaitannya dengan laut,” kata Vivi.

    Paviliun Indonesia juga berhasil menarik perhatian tokoh-tokoh penting dunia, mulai dari pangeran, perdana menteri, hingga menteri.

    Dari Indonesia sendiri, kata Vivi, dukungan hadir tidak hanya dari kementerian dan lembaga, tetapi juga pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan masyarakat.

    “Pengunjungnya tentunya sebagian besar dari Jepang, mereka sangat antusias. Namun juga kita mendapat kunjungan banyak dari pengunjung negara-negara lain,” katanya.

    Dalam kesempatan terpisah, salah satu pengunjung dari Jepang, Miwako, mengungkapkan kesan positifnya setelah dua kali berkunjung ke Paviliun Indonesia.

    Miwako menyampaikan kekagumannya pada tampilan dekorasi yang terasa nyata, pertunjukan projection mapping yang memukau, serta keramahan para staf yang membuat pengalaman kunjungannya semakin berkesan.

    “Dari sosial media, Paviliun Indonesia sangat bersemangat. Kelihatannya seru banget, tari-tari, menyanyi-menyanyi. Saya sangat tertarik. Saat masuk, saya merasa sangat sejuk. Terus jadinya Happy, sangat senang. Terus banyak ditampilkannya itu kan hewan-hewan, hutannya itu juga sangat real,” ujar Miwako.

    Pemerintah berharap, expo ini sekaligus menjadi sarana memperluas kerja sama di sektor pariwisata dan perdagangan. Antusiasme pengunjung Jepang dan negara lain diharapkan berlanjut menjadi kunjungan langsung ke Indonesia.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program Magang Nasional buka lapangan kerja sekaligus gerakkan ekonomi

    Program Magang Nasional buka lapangan kerja sekaligus gerakkan ekonomi

    pemerintah ingin agar ekonomi bergerak, kemudian lapangan kerja terbuka

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai Program Magang Nasional yang dipersiapkan pemerintah dapat membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

    “Jadi, pemerintah ingin agar ekonomi bergerak, kemudian lapangan kerja terbuka. Dan itu adalah salah satu program yang dipertimbangkan, dipikirkan, disiapkan untuk bisa diimplementasikan di masyarakat,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu.

    Sebagaimana diketahui, Program Magang Nasional tersebut masuk dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025 sebagai salah satu dari delapan agenda prioritas pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional.

    “Bagaimana teknisnya, kami saya pelajari dulu ya,” tuturnya.

    Skema ini menyasar para lulusan baru atau fresh graduate dengan target 20.000 peserta pada tahun pertama pelaksanaan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan bahwa program ini tengah dimatangkan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

    Ia memperkirakan program ini dapat menyaring hingga 10 persen lulusan baru universitas dan langsung diserap ke dunia kerja.

    Program yang dirancang dengan konsep link and match antara pendidikan dan industri ini akan berlangsung selama enam bulan.

    Peserta akan ditempatkan di perusahaan BUMN maupun swasta, dengan pola kerja sama antara kampus dan dunia usaha sesuai kebutuhan sektor masing-masing.

    Pemerintah menetapkan bahwa peserta magang akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing, dengan rata-rata Rp3,3 juta per bulan.

    Adapun syarat umum program ini ditujukan untuk lulusan D3 atau S1 yang baru lulus maksimal satu tahun sebelumnya, tanpa batasan usia.

    Program juga membuka peluang bagi lulusan dari daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), yang akan ditempatkan oleh pemerintah pusat sesuai ketersediaan lapangan kerja.

    Rencananya, Program Magang Nasional ini diluncurkan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada kuartal IV 2025, yakni antara Oktober hingga Desember.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSP sebut perlu ada pembenahan Program MBG guna cegah kasus keracunan

    KSP sebut perlu ada pembenahan Program MBG guna cegah kasus keracunan

    Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah maraknya kasus keracunan siswa.

    Ia menilai program tersebut harus dibenahi, baik dari sisi mekanisme maupun kelembagaan, agar tujuan utama dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

    “Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu.

    Qodari menerangkan bahwa MBG seharusnya dirancang sebagai program dengan standar “zero accident”.

    “Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujarnya.

    Namun, sejak awal pelaksanaan, justru sudah muncul sejumlah kasus keracunan, termasuk peristiwa terbaru pada Kamis (18/9) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menimpa 569 siswa.

    “Justru karena ada kejadian kemarin dan melihat tren dan perkembangannya, ada perspektif yang dari kami sebagai KSP itu harus disampaikan dan dipahami, bahwa ini program yang konsepnya itu zero tolerance terhadap accident, alias zero accident,” ujarnya.

    Menurut dia, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara tidak boleh menoleransi insiden tersebut.

    Qodari juga menyoroti risiko lebih besar di daerah terpencil, yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas kesehatan.

    “Kalau di perkotaan mungkin cepat sembuh, dan cepat tertangani karena fasilitas kesehatannya (bagus). Tapi kalau di daerah terpencil, itu bisa jadi bencana besar,” tambahnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa MBG tidak boleh dijalankan dengan toleransi kesalahan sekecil apapun.

    “Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus perfect, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” katanya.

    Sementara sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menyampaikan permintaan maaf atas serangkaian kasus keracunan MBG.

    Ia memastikan pemerintah telah melakukan langkah pemulihan korban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program.

    “Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN), kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/9).

    Prasetyo menjelaskan pemerintah bersama BGN dan pemerintah daerah sudah memberikan penanganan cepat kepada para siswa terdampak. Selain itu, evaluasi menyeluruh tengah dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Ini tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi. Upaya mitigasi dan perbaikan juga sedang dilakukan agar masalah ini tidak terulang lagi,” ujarnya.

    Sebagai langkah perbaikan, BGN berkomitmen menargetkan “zero incident” dengan memperketat standar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyedia menu MBG di berbagai daerah.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPH Migas hadirkan sub penyalur pastikan ketersediaan BBM di daerah 3T

    BPH Migas hadirkan sub penyalur pastikan ketersediaan BBM di daerah 3T

    agar masyarakat di kecamatan-kecamatan yang belum terdapat penyalur, bisa mendapatkan BBM dengan mudah dan tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghadirkan sub penyalur bahan bakar minyak (BBM) sebagai solusi untuk memastikan ketersediaan energi di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

    Kebijakan ini bertujuan menjangkau daerah-daerah yang belum memiliki penyalur BBM resmi, mengingat tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati, dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa sub penyalur merupakan alternatif yang diberikan pemerintah agar masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh BBM dengan mudah dan tepat sasaran.

    “Sub penyalur adalah salah satu solusi yang diberikan pemerintah, khususnya BPH Migas agar masyarakat yang berada di kecamatan-kecamatan yang belum terdapat penyalur, bisa mendapatkan BBM dengan mudah dan tepat sasaran,” katanya.

    Erika menjelaskan bahwa sub penyalur bertindak sebagai perwakilan kelompok konsumen seperti nelayan, petani, UMKM, atau pengguna transportasi darat. Mereka bertugas mengambil BBM dari penyalur terdekat dan mendistribusikannya kepada kelompoknya.

    Mekanisme ini ditekankan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menjamin akses energi bagi seluruh masyarakat.

    BPH Migas telah melakukan kunjungan lapangan ke calon sub penyalur di Kabupaten Bintan pada Kamis (18/9).

    Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, khususnya Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 dan 1 Tahun 2025, serta aspek keamanan dan keselamatan dalam operasional.

    “Kami meminta mereka (calon sub penyalur), kalaupun nanti menjadi sub penyalur, ketentuan-ketentuan harus diikuti. Ini penting agar nantinya subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah, disalurkan kepada masyarakat pengguna yang betul-betul membutuhkan dengan aman dan lancar,” kata Halim.

    Ia juga menekankan perlunya sinergi antar instansi agar implementasi sub penyalur berjalan optimal.

    Dukungan dan bimbingan terus-menerus kepada para sub penyalur diharapkan dapat mengatasi potensi kendala di masa depan.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira, menyambut baik inisiatif ini.

    Mengingat lebih dari 2.000 pulau di Kepulauan Riau masuk kategori 3T, ia mengapresiasi dukungan BPH Migas dalam pemenuhan BBM yang sangat strategis bagi wilayahnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelaku UMKM Badui ramaikan Festival Seni Multatuli Rangkasbitung

    Pelaku UMKM Badui ramaikan Festival Seni Multatuli Rangkasbitung

    Lebak (ANTARA) – Pelaku usaha micro kecil dan menengah (UMKM) Suku Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten meramaikan Festival Seni Multatuli Rangkasbitung guna mempromosikan produk unggulan daerah dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat adat.

    “Kami merasa senang bisa mengikuti kegiatan ini dengan menjual produk aneka kerajinan masyarakat adat,” kata Jamal salah seorang pelaku UMKM Badui saat ditemui di gerai Festival Seni Multatuli Rangkasbitung yang ada di Alun-Alun Timur Rangkasbitung, Lebak, Banten, Sabtu.

    Pelaku UMKM Badui menampilkan beberapa produk khas masyarakat adat dengan harga jual yang termurah Rp20 ribu dan tertinggi Rp1,2 juta.

    Produk Badui itu di antaranya kain tradisional motif Janggawari dijual seharga Rp1,2 juta, kain pewarna alam Rp500 ribu, kain songket biasa Rp250 ribu dan kain kadu mancung Rp300 ribu.

    Selain itu juga pakaian kebaya perempuan dijual Rp150 ribu, pakaian kampret Rp300 per pasang, selendang kecil Rp20 ribu, ikat kepala (lomar) Rp100 ribu dan tas koja Rp250 ribu.

    “Semua produk kerajinan itu hasil karya pelaku UMKM masyarakat adat Badui,” kata Jamal di arena festival yang berlangsung dari 19 hingga 21 September 2025.

    Kemungkinan besar produk kerajinan masyarakat Badui itu sangat diminati pengunjung dari berbagai daerah di Banten, Jawa Barat, Lampung dan DKI Jakarta. Sebab, menurut dia, pengalaman tahun sebelumnya, mereka merasa kewalahan melayani permintaan para pengunjung.

    “Kami sangat terbantu ekonomi keluarga melalui kegiatan Festival Seni Multatuli Rangkasbitung,” kata Jamal, yang merahasiakan nilai omzet pendapatan.

    Begitu juga pelaku UMKM Badui lainnya, Santa mengaku dirinya sangat terbantu dari omzet selama kegiatan tahunan Festival Seni Multatuli Rangkasbitung tersebut.

    Produk kerajinan khas adat yang dijual, selain punya sendiri juga mengambil dari pelaku UMKM masyarakat Badui lainnya, ujar Santa.

    “Kami memastikan omzet pendapatan relatif lumayan, karena banyak pengunjung ke sini membeli khas kerajinan masyarakat Badui itu,” katanya menjelaskan.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Imam Suangsa mengatakan mereka selalu mempromosikan produk-produk khas kerajinan Badui di setiap ajang Festival Seni Multatuli Rangkasbitung agar lebih dikenal di masyarakat luas.

    Selain itu juga membantu meningkatkan omzet pendapatan, sehingga usaha yang dilakukan pelaku UMKM Badui dapat tumbuh dan berkembang, kata Imam.

    Saat ini, menurut Imam, jumlah pelaku UMKM Badui sekitar 2.000 unit usaha dan produksi mereka masih dilakukan secara tradisional.

    Ia mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembinaan, pelatihan, mempromosikan agar produk pelaku UMKM Badui bisa bersaing di pasar domestik maupun mancanegara.

    “Kami memastikan perputaran uang dari kerajinan adat bisa mencapai ratusan juta per tahun, dan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat adat,” katanya.

    Pewarta: Mansyur suryana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertagas salurkan bantuan bahan makanan korban banjir Bali

    Pertagas salurkan bantuan bahan makanan korban banjir Bali

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Gas (Pertagas) menyalurkan 160 paket bahan makanan kepada korban banjir di Bali sebagai wujud kepedulian Subholding Gas Pertamina dalam membantu masyarakat terdampak bencana dan meringankan beban kebutuhan pangan.

    “Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak di Kota Denpasar,” kata Corporate Secretary PT Pertamina Gas Sulthani Adil Mangatur dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Bantuan disalurkan langsung ke tiga titik utama masyarakat terdampak banjir yakni Desa Kesiman Petilan di Kecamatan Denpasar Timur, Desa Pemecutan Kaja di Kecamatan Denpasar Utara dan Desa Dauh Purih Kaja di Kecamatan Denpasar Utara.

    Ia mengatakan penyaluran bantuan kepada korban banjir merupakan langkah cepat Pertagas untuk membantu pemulihan masyarakat terdampak banjir di Pulau Bali.

    “Pertagas menyalurkan bantuan paket bahan makanan dan sembako yang paling banyak dibutuhkan selama masa tanggap darurat,” ujar dia.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bantuan itu bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk membantu meringankan beban warga terdampak banjir di daerah tersebut.

    Pertagas, kata Sulthani, berkomitmen selalu terdepan untuk terus hadir membantu masyarakat melalui berbagai gerakan kepedulian dan inisiatif sosial yang berdampak nyata bagi pemulihan masyarakat.

    Ia menambahkan perusahaannya bukan hanya fokus sebagai motor penggerak dalam infrastruktur energi terintegrasi tetapi juga selalu bergerak cepat menyebarkan bantuan kemanusiaan

    “Sebagai bagian dari Pertamina Group, Pertagas akan terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia,” kata Sulthani.

    Ririn salah satu warga Gang Gubuk Permai, Desa Kesiman Petilan, Denpasar Timur, mengapresiasi bantuan yang diserahkan Pertagas karena dapat meringankan beban warga di desanya. Dirinya merupakan warga yang rumahnya hancur akibat musibah tersebut.

    Sebanyak 25 kepala keluarga (KK) terdampak banjir di kampung tersebut, dan seluruhnya mendapatkan bantuan paket makanan.

    “Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan, sangat bermanfaat sekali untuk kami saat ini. Khususnya yang kehilangan tempat tinggal,” ujar Ririn.

    Hal senada disampaikan Adnan warga RT 7, Kampung Jawa, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Sebanyak enam rumah di kampung tersebut hancur terdampak banjir, termasuk rumah Adnan.

    Total warga terdampak mencapai 70 KK yang semuanya mendapat bantuan paket bahan makanan dari Pertagas.

    “Kami dari warga RT 7 mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Gas yang sudah memberikan paket sembako ini,” ujar Adnan.

    Koordinator Posko Bantuan RT 1, Kampung Jawa, Desa Dauh Purih Kaja, Dodi Aminullah mengatakan di kampungnya sebanyak empat rumah hancur dan 65 KK terdampak banjir. Semuanya mendapat bantuan paket sembako dari Pertagas.

    “Kami terima bantuannya, sembako ini akan kami bagikan ke seluruh warga terdampak di RT 1 ini,” kata Dodi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSP: Opsi realokasi anggaran MBG yang tak terserap jadi langkah tepat

    KSP: Opsi realokasi anggaran MBG yang tak terserap jadi langkah tepat

    Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain…,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai, wacana untuk mengalihkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap merupakan langkah yang tepat guna menjaga efisiensi anggaran.

    Hal ini ia sampaikan menanggapi rencana Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk merealokasi dana MBG ke program lain maupun membayar utang negara.

    “Harusnya langkah yang tepat ya. Pak Prabowo ini kan efisiensi dan realokasi. Kalau dana diambil dari, katakanlah kantong A, dipindahkan ke kantong B, katakanlah kantong B ini MBG. Kantong B serapannya 10 persen, yang 90 persen ini (dana awal) kan enggak ngucur, enggak ada likuiditas,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu.

    Qodari menerangkan, langkah tersebut secara logika sudah tepat, hanya saja perlu pematangan teknis lebih lanjut agar anggaran yang dialihkan tidak kembali tersendat di program lain.

    Selain itu, ia menyampaikan sebaiknya anggaran yang tak terserap bisa digunakan untuk membiayai program lain yang berdampak langsung ke masyarakat.

    “Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain. Agar apa? Agar ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk mengalihkan anggaran MBG apabila realisasi penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

    Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG yang tak terserap menganggur hingga akhir tahun. Anggaran itu bakal dialihkan untuk program lain, mengurangi defisit, maupun membayar utang.

    “Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

    Adapun pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk Program MBG pada 2025.

    Program ini memiliki target 82,9 juta penerima, meliputi 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan balita, serta kelompok masyarakat lainnya yang dilayani oleh sekitar 32 ribu Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris Pertamina

    Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi ditetapkan sebagai komisaris PT Pertamina Persero sejak 11 September 2025.

    “Iya, mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Dalam salinan keputusan para pemegang saham perusahaan, kata Fadjar, Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) per tanggal 11 September 2025.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan secara resmi berakhir pada Rabu (16/9), sejak Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo.

    Kantor Komunikasi Kepresidenan pun berubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

    Hasan Nasbi merupakan pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Cyrus Network.

    Pria kelahiran Bukittingi, Sumatera Barat (Sumbar), 1979 tersebut pernah menjadi anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag pantau harga di pasar tradisional Nyanggelan Bali

    Mendag pantau harga di pasar tradisional Nyanggelan Bali

    Selasa, 9 September 2025 10:44 WIB

    Menteri Perdagangan Budi Santoso (tengah) membagikan minyak goreng kepada sejumlah warga saat berkunjung di Pasar Nyanggelan, Denpasar, Bali, Selasa (9/9/2025). Kunjungan kerja Menteri Perdagangan ke pasar tradisional tersebut untuk memantau stabilitas harga kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/foc.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso (kiri) berbincang dengan pedagang daging ayam saat berkunjung di Pasar Nyanggelan, Denpasar, Bali, Selasa (9/9/2025). Kunjungan kerja Menteri Perdagangan ke pasar tradisional tersebut untuk memantau stabilitas harga kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Suasana haru iringi langkah Sri Mulyani keluar dari Kantor Kemenkeu

    Suasana haru iringi langkah Sri Mulyani keluar dari Kantor Kemenkeu

    Selasa, 9 September 2025 14:24 WIB

    Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) menerima bunga mawar putih dari pegawai Kemenkeu usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan setalah digantikan dengan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

    Pegawai Kemenkeu menangis saat melepas mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan setalah digantikan dengan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

    Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan bawah) didampingi suaminya Tonny Sumartono (kiri bawah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (tengah), Thomas Djiwandono (kedua kanan) menyapa pegawai Kemenkeu usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan setalah digantikan dengan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.