Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pemprov Kepri wajibkan pelaku arsitektur punya lisensi arsitek

    Pemprov Kepri wajibkan pelaku arsitektur punya lisensi arsitek

    Tanjungpinang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mewajibkan para pelaku arsitektur di daerah itu memiliki lisensi arsitek resmi, usai terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 tahun 2025 tentang Lisensi Arsitek.

    “Lisensi arsitek bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk pengakuan kompetensi, tanggung jawab profesional, dan perlindungan bagi masyarakat,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP) Kepri Rodi Yantari di Tanjungpinang, Minggu.

    Rodi menyebut dalam Pergub Nomor 9 Tahun 2025 mengatur bahwa arsitek diwajibkan mempunyai lisensi resmi dari pihak berwenang dalam memberikan jasa layanan arsitektur bangunan.

    Pergub itu memberikan kepastian hukum, lalu meningkatkan kualitas layanan jasa arsitektur, serta memastikan bahwa setiap karya arsitektur di Kepri memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan estetika.

    Dengan adanya lisensi arsitek, kata dia, kepercayaan publik terhadap profesi arsitek akan semakin meningkat dan terjaga.

    “Pergub itu bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa arsitektur di daerah, sekaligus menghindari desain asal-asalan yang bisa memicu persoalan keselamatan masyarakat,” ujar Rodi.

    Selain itu, Rodi berharap kehadiran Pergub Nomor 9 Tahun 2025 menjadi landasan penting dalam meningkatkan tata kelola arsitektur, kemudian memperkuat identitas lokal, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kepri.

    Ia menambahkan Dinas PUPP Kepri bersama Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) tengah gencar mensosialisasikan Pergub baru itu guna menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi profesi arsitek.

    Sosialisasi bertujuan memberikan penjelasan menyeluruh mengenai mekanisme penerbitan lisensi arsitek, peran arsitek dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta kontribusi organisasi profesi dalam rekomendasi lisensi.

    “Harapan kami, semua pemangku kepentingan dapat memahami substansi Pergub secara menyeluruh, sehingga implementasinya berjalan efektif dan memberi dampak positif bagi pembangunan di Kepri,” demikian Rodi.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR mendorong integrasi transportasi di Terminal Pondok Cabe

    Komisi V DPR mendorong integrasi transportasi di Terminal Pondok Cabe

    Terminal yang dikelola dengan baik akan menghadirkan manfaat ganda, mendukung mobilitas sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi V DPR RI mendorong integrasi transportasi di Terminal Tipe A Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, guna meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat peran terminal sebagai simpul transportasi yang modern.

    Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah menyoroti berbagai persoalan yang masih membelit Terminal Pondok Cabe, mulai dari sulitnya akses transportasi umum, keberadaan terminal bayangan, hingga minimnya penumpang dan operator bus yang aktif.

    “Jika tidak segera diintegrasikan dengan MRT, LRT, atau KRL, terminal ini hanya akan jadi bangunan tanpa fungsi nyata bagi rakyat. Terminal harus benar-benar berfungsi sebagai simpul transportasi yang memudahkan masyarakat,” kata Musa dalam keterangan di Jakarta, Minggu (21/9).

    Sebagai Anggota Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Musa juga mendorong agar terminal tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi.

    “Terminal yang dikelola dengan baik akan menghadirkan manfaat ganda, mendukung mobilitas sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM,” ujarnya.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Dedy Cahyadi mengungkapkan, operasional Terminal Pondok Cabe belum maksimal karena akses angkutan umum terbatas dan minat penumpang masih rendah.

    “Jumlah bus yang masuk lebih banyak dibanding penumpang yang berangkat dari terminal. Untuk itu, perlu segera disiapkan layanan feeder yang terhubung langsung dengan simpul transportasi lain,” ujar Dedy.

    Ia menegaskan, Ditjen Intram Kemenhub akan mendorong inovasi dalam pengelolaan terminal, agar setara dengan simpul transportasi lain seperti stasiun, bandara, dan pelabuhan.

    “Dengan penguatan feeder dan integrasi fisik ke simpul transportasi sekitar, Terminal Pondok Cabe dapat menjadi simpul perjalanan yang benar-benar diminati masyarakat,” ujarnya lagi.

    Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Terminal Tipe A Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, bersama jajaran anggota Komisi V untuk meninjau pelayanan di Terminal Pondok Cabe, sebagai bahan untuk mengevaluasi pembangunan terminal-terminal baru di kota lain.

    Kunjungan itu, juga bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2025, yang menjadi momentum penting untuk menjawab tantangan sektor transportasi sekaligus mendorong terwujudnya sistem transportasi yang lebih modern, terintegrasi, dan berpihak pada masyarakat.

    Terminal Pondok Cabe diresmikan pada 31 Desember 2018. Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan terminal tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat.

    Terminal tersebut sebelumnya dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan kini dalam proses serah terima menuju Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASDP buka lintasan Dobo-Marlasi perkuat konektivitas 3T

    ASDP buka lintasan Dobo-Marlasi perkuat konektivitas 3T

    Transportasi yang andal akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis serta mempercepat pengenalan potensi daerah ke kancah yang lebih luas.

    Jakarta (ANTARA) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membuka lintasan Dobo-Marlasi untuk memperkuat konektivitas wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku melalui peningkatan aksesibilitas transportasi laut.

    “Sejak Sabtu (20/9), kapal KMP Lobster resmi melayani lintasan Dobo-Marlasi, yang diharapkan menjadi motor penggerak mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia,” kata Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Minggu (21/9).

    Dia menyampaikan pembukaan lintasan perintis terbaru Dobo-Marlasi juga meneguhkan peran ASDP sebagai penghubung Nusantara di wilayah Tual, Maluku.

    Ia menegaskan hadirnya lintasan baru itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas jaringan layanan penyeberangan, khususnya di wilayah 3T.

    ASDP ingin memastikan layanan transportasi penyeberangan tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi juga mampu membuka akses bagi daerah yang selama ini sulit dijangkau.

    “Lintasan Dobo-Marlasi ini adalah bukti nyata bahwa ASDP hadir untuk menjembatani masyarakat hingga ke pelosok Nusantara,” ujarnya pula.

    Untuk tahap awal, lintasan tersebut beroperasi satu kali setiap hari dengan durasi perjalanan sekitar enam jam. Dari Dobo menuju Marlasi, kapal berlayar pukul 09.00-15.30 WIT, sementara dari Marlasi menuju Dobo beroperasi pukul 16.30-23.00 WIT.

    Selain membuka akses transportasi, lintasan baru itu juga diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi daerah. Kawasan Dobo dan Marlasi dikenal kaya akan sumber pangan, mulai dari hasil laut yang melimpah hingga umbi-umbian lokal.

    Di sisi lain, panorama pantai yang menawan memberi peluang besar bagi sektor pariwisata untuk tumbuh lebih pesat.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menambahkan, keberadaan lintasan itu akan membawa dampak ganda karena mobilitas masyarakat semakin mudah, distribusi barang lebih lancar, dan peluang wisata semakin terbuka.

    “Transportasi yang andal akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis serta mempercepat pengenalan potensi daerah ke kancah yang lebih luas,” ujar Shelvy.

    ASDP meyakini bahwa pembukaan lintasan itu hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang untuk memperkuat konektivitas antardaerah.

    “Ke depan, ASDP akan terus menghadirkan inovasi layanan dan memperluas jaringan lintasan demi mendukung pemerataan pembangunan, dari ujung barat hingga timur Indonesia,” kata Shelvy lagi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan ajak Muhammadiyah sinergi perkuat ketahanan pangan

    Wamentan ajak Muhammadiyah sinergi perkuat ketahanan pangan

    Oleh karena itu, pekerjaan pertanian harus dilakukan kolaborasi dan kerja sama dengan semua pihak.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak Muhammadiyah bersinergi memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi penguatan produktivitas, inovasi, dan dukungan nyata agar pertanian Indonesia semakin maju serta memberi manfaat besar bagi bangsa.

    “Saya kagum dengan Muhammadiyah yang mengurus pendidikan terbaik. Insya Allah dengan Muhammadiyah terjun mengurus pertanian, pertanian juga bisa terbaik seperti pendidikan yang ditangani selama ini,” kata Wamentan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (21/9).

    Hal itu disampaikan Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono, dalam Jambore Nasional ke-1 Jamaah Tani Muhammadiyah, di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

    Mas Dar menilai organisasi tersebut memiliki potensi besar mendorong kemajuan, sebagaimana kiprahnya yang telah terbukti dalam pendidikan.

    Wamentan juga menyampaikan apresiasi atas keseriusan Muhammadiyah terjun ke dunia pertanian. Ia optimistis, kiprah organisasi ini dapat menghadirkan kemajuan dan kualitas pertanian yang terbaik sebagaimana bidang pendidikan.

    Sebagai dukungan konkret, Wamentan menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa lima unit traktor roda dua dan 20 unit handsprayer guna mendukung peningkatan produktivitas serta pemanfaatan inovasi pertanian.

    Wamentan menegaskan latar belakangnya sebagai anak petani membuatnya memahami langsung kebutuhan petani, mulai dari pupuk, benih, hingga kepastian harga dan pasar yang menjamin keberlanjutan usaha tani.

    “Untuk itu, kami terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pekerjaan pertanian harus dilakukan kolaborasi dan kerja sama dengan semua pihak,” ujarnya pula.

    Baginya gotong royong dan kolaborasi nasional menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan, sehingga ketahanan pangan Indonesia semakin kokoh.

    Dia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan aktif dari masyarakat petani, hingga organisasi kemasyarakatan.

    Wamentan juga menegaskan pekerjaan pertanian tidak bisa hanya dibebankan kepada Presiden atau pemerintah, melainkan harus menjadi kerja bersama seluruh elemen bangsa untuk mencapai swasembada pangan. “Swasembada pangan itu harus keroyokan,” katanya lagi.

    Menurutnya, peran utama menanam ada di tangan petani, masyarakat, serta semua pihak yang memiliki inisiatif, sementara pemerintah berkewajiban hadir memberi dukungan penuh agar pertanian semakin kuat.

    Ia menekankan pangan merupakan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa, karena selama kebutuhan pangan rakyat tercukupi, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di tingkat internasional.

    Dia menilai, keamanan pangan membuat Indonesia mampu bernegosiasi dengan negara lain secara gagah, karena rakyat tidak kelaparan dan cadangan pangan nasional dalam kondisi terkendali.

    Wamentan menambahkan, capaian produksi beras nasional hingga akhir 2025 diperkirakan surplus 3 hingga 3,5 juta ton, sebagai hasil dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani dan masyarakat. Adapun produksi beras hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton.

    Ia menambahkan, surplus tersebut ditopang oleh kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Indonesia.

    Selain itu, pemerintah juga memastikan dukungan berupa kemudahan akses pupuk bersubsidi dan sarana produksi lainnya, agar produksi pangan terus meningkat dan swasembada beras dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP gandeng BPKP perketat pengawasan implementasi program strategis

    KKP gandeng BPKP perketat pengawasan implementasi program strategis

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperketat pengawasan implementasi program strategis, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan sektor kelautan serta perikanan nasional.

    “Selain pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam memperketat pengawasan pada program-program strategis yang tengah dijalankan, KKP akan melibatkan pengawas eksternal salah satunya BPKP,” kata Inspektur Jenderal KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan langkah itu ditandai dengan pertemuan antara Inspektorat Jenderal KKP dengan BPKP, yang salah satu agendanya membahas rencana kerja sama pengawasan antara Itjen KKP dengan BPKP.

    “Perjanjian kerja sama ini penting untuk dilakukan sebagai dasar kolaborasi dan sinergi pengawasan dengan BPKP perwakilan di daerah,” ujarnya.

    Ia menyampaikan pengawasan pada program strategis sangat krusial, mengingat program strategis menggunakan anggaran cukup besar, sumber daya banyak, dan memiliki dampak luas bagi masyarakat.

    “Tanpa pengawasan yang ketat, program-program ini rentan terhadap berbagai masalah yang dapat merugikan negara dan rakyat,” tuturnya.

    Menurutnya, kolaborasi pengawasan dengan pengawas eksternal maupun aparat penegak hukum sangat penting dilaksanakan agar dapat saling mengingatkan dan mengidentifikasi potensi risiko, sehingga akan meminimalisasi atau bahkan menghilangkan risiko/masalah yang signifikan.

    Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP Susilo Widhyantoro menyatakan pihaknya mendukung kolaborasi pada aspek quality assurance dan konsultasi untuk mengawal kegiatan prioritas.

    Ia juga mendorong agar KKP mengedepankan peran APIP internal untuk pengawalan lebih detail dan bersifat teknis, sehingga BPKP lebih melihat dari aspek prosedur sesuai tugas dan fungsinya.

    Percepatan pelaksanaan program strategis juga perlu memperhatikan aspek administratif, menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan seluruh peraturan terkait, serta perbaikan tata kelola termasuk penyiapan regulasi untuk setiap kebijakan baru yang dibuat.

    Sejumlah program kerja strategis KKP diantaranya program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP), Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), pengembangan Budi Daya Nila Salin (BINS), serta revitalisasi Sarana Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan agar setiap tahapan proyek-proyek tersebut diawasi secara ketat dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, sehingga terwujud tata kelola kelautan dan perikanan yang bersih, transparan, dan berjalan sesuai koridor hukum.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP: Perlindungan hiu paus jaga ekosistem laut dan pangan biru

    KKP: Perlindungan hiu paus jaga ekosistem laut dan pangan biru

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan perlindungan hiu paus tidak sekadar konservasi spesies, melainkan juga bagian penting menjaga kesehatan ekosistem laut serta memperkuat ketahanan pangan biru yang berkelanjutan bagi Indonesia.

    “Perlindungan hiu paus bukan hanya soal konservasi spesies, tetapi juga menyangkut kesehatan ekosistem laut dan ketahanan pangan biru,” kata Direktur Konservasi Spesies dan Genetik KKP Sarmintohadi dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dikatakannya, hiu paus termasuk jenis ikan yang dilindungi penuh secara nasional, masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) serta appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

    “Tata kelola konservasi perlu diperkuat dengan strategi yang lebih sistematis,” ujarnya.

    Dikatakannya, KKP memberikan perlindungan ekstra bagi hiu paus dengan memperkuat evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu Paus 2021–2025 guna menjaga keberlanjutan populasi spesies laut dilindungi tersebut.

    “Evaluasi menekankan pentingnya peningkatan standar pengelolaan wisata hiu paus serta penguatan kapasitas mitigasi kejadian terdampar, yang akan menjadi prioritas dalam penyusunan RAN periode 2026–2029,” bebernya.

    Dia menyampaikan RAN 2021–2025 yang ditetapkan melalui Kepmen KP Nomor 16/2022 telah menjadi panduan penting bagi upaya perlindungan dan pemanfaatan nonekstraktif hiu paus.

    Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan penanganan darurat saat hiu paus terdampar hingga praktik wisata yang belum sepenuhnya berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub pastikan dukung kesejahteraan pengemudi angkutan barang

    Kemenhub pastikan dukung kesejahteraan pengemudi angkutan barang

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan mendukung penuh kesejahteraan pengemudi angkutan barang dengan membangun kolaborasi aktif pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan pihaknya telah mendorong kolaborasi aktif bersama Kementerian Ketenagakerjaan untuk kesejahteraan pengemudi angkutan barang.

    “Khususnya dalam mewujudkan jaminan sosial maupun jaminan hukum bagi para pengemudi,” kata Aan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Bandung, Jawa Barat, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurutnya, kesejahteraan pengemudi erat kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum kendaraan barang over dimension and over loading (ODOL).

    Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Pembahasan bersama Komisi V DPR RI pada 17 April 2025, lanjut Aan, kendaraan ODOL menjadi salah satu isu penting yang harus ditangani melalui regulasi yang tegas, penegakan hukum yang konsisten.

    Selain itu melalui sinergi lintas sektor demi menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran transportasi darat.

    “Permasalahan kendaraan ODOL ini dinilai mendesak untuk segera diselesaikan karena berdampak langsung terhadap ketahanan infrastruktur jalan yang tidak mampu menampung beban berlebih dari kendaraan angkutan barang,” ucap Aan.

    Untuk itu, Ditjen Perhubungan Darat mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku usaha, operator transportasi, pemerintah daerah, maupun para pengemudi untuk bersama-sama mewujudkan komitmen zero ODOL.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sumbar gandeng swasta di AgriYouth cetak wirausahawan muda pertanian

    Sumbar gandeng swasta di AgriYouth cetak wirausahawan muda pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Daerah (Pemda) Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat berkolaborasi dengan sejumlah universitas serta perusahaan swasta untuk mencetak wirausahawan muda di bidang pertanian (young agripreneurs) melalui AgriYouth 2025.

    Perusahaan tersebut adalah perusahaan financial technology (fintech) PT Mekar Investama Teknologi (Mekar) serta perusahaan pengembangan pertanian terintegrasi PT Mekar Agrifin Teknologi (Paten Mekar Tani).

    “Kegiatan ini bukan hanya mengenalkan pemuda pada produksi pertanian modern, tetapi juga mengedukasi tentang akses finansial bagi petani untuk naik kelas,” kata CEO Mekar Pandu Aditya Kristy dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Ia menuturkan melalui AgriYouth, peserta tidak hanya mendapat ruang diskusi, tapi juga kesempatan nyata untuk berkolaborasi dengan pelaku industri, akademisi, dan sektor keuangan.

    Selain itu, program AgriYouth 2025 juga menjalin kerja sama dengan tiga universitas di Sumatera Barat melalui program magang agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktis di sektor pertanian modern serta penyerapan lulusan terbaik untuk pengembangan daerah.

    Pandu mengatakan inisiatif tersebut tidak hanya menjadi wadah edukatif, tapi juga sebagai bentuk kepedulian pihaknya dalam menyiapkan generasi muda yang unggul secara intelektual serta cerdas secara finansial, sehingga siap menghadapi dunia kerja.

    Ia berharap program tersebut dapat menjadi langkah awal dalam mencetak young agripreneurs yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

    Pandu menyatakan pihaknya juga menghadirkan pembiayaan untuk pertanian jagung sekaligus menghidupkan kembali lahan terbengkalai yang telah 35 tahun tidak produktif bersama dengan Paten Mekar Tani.

    Ia menyampaikan program tersebut memperluas pengelolaan lahan pertanian hingga 300 hektare, dengan dampak nyata berupa penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

    “Kami ingin membangun ekosistem bersama yang mampu mewujudkan asta cita di sektor ketahanan pangan,” ujar Pandu Aditya Kristy.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan pastikan stok pupuk subsidi aman demi perkuat ketahanan pangan

    Mentan pastikan stok pupuk subsidi aman demi perkuat ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pupuk subsidi nasional dalam kondisi aman, sehingga kebutuhan petani terpenuhi secara tepat waktu dan berkontribusi langsung memperkuat ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan.

    “Kita pastikan pupuk subsidi tersedia, cukup, dan dapat diakses petani. Ini penting untuk menjaga produktivitas nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan,” ujar Mentan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Pemerintah memastikan stok pupuk subsidi aman hingga akhir tahun, sekaligus menjamin kebutuhan petani untuk musim tanam Oktober-Maret (Okmar) 2025/2026.

    Kementerian Pertanian menyebutkan hingga 18 September 2025, realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 56,45 persen, atau setara 5,6 juta ton dari total alokasi nasional sebesar 9,5 juta ton.

    Mentan menyatakan pupuk subsidi merupakan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional.

    Dengan terjaminnya pasokan pupuk dan semangat petani yang terus tumbuh, Mentan Amran melihat peluang besar untuk mewujudkan swasembada beras lebih cepat dari target.

    “Insya Allah tahun ini mimpi kita untuk swasembada beras dapat terwujud. Target yang seharusnya dicapai dalam empat tahun, Insya Allah bisa kita raih lebih cepat pada tahun ini,” tegas Mentan.

    Sebagai upaya memastikan hal itu, Kementerian Pertanian terus memperkuat tata kelola distribusi pupuk dengan mengedepankan prinsip 7T yakni tepat waktu; tepat jumlah; tepat tempat; tepat harga; tepat jenis; tepat mutu; dan tepat penerima.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan: Pangan fondasi kedaulatan bangsa perkuat posisi RI di global

    Wamentan: Pangan fondasi kedaulatan bangsa perkuat posisi RI di global

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pangan merupakan fondasi kedaulatan bangsa yang menjamin kebutuhan rakyat, memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global, sekaligus menjaga stabilitas ketahanan nasional secara berkelanjutan dan kokoh.

    “Pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa. Selama kebutuhan pangan rakyat terpenuhi, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di kancah internasional,” kata Wamentan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikan Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono, dalam Jambore Nasional Jamaah Tani Muhammadiyah Ke-I di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ia menjelaskan Indonesia saat ini berada pada jalur yang benar, yang mana ketahanan pangan nasional yang terjaga akan memperkuat kepercayaan diri Presiden Prabowo Subianto dalam percaturan global.

    Ia menilai, keamanan pangan membuat Indonesia mampu bernegosiasi dengan negara lain secara gagah, karena rakyat tidak kelaparan dan cadangan pangan nasional dalam kondisi terkendali.

    “Kita pada track yang benar. Presiden Prabowo sangat confidence dalam percaturan dunia internasional karena pangannya aman, rakyatnya tidak kelaparan, sehingga gagah bernegosiasi dengan negara lain,” ujar Sudaryono.

    Wamentan memaparkan capaian produksi beras nasional hingga akhir 2025 diperkirakan surplus 3 hingga 3,5 juta ton, sebagai hasil dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani dan masyarakat. Adapun produksi beras hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton.

    “Saya laporkan Insya Allah, produksi beras kita surplus 3 hingga 3,5 juta ton sampai dengan Desember (2025),” bebernya.

    Ia menambahkan, surplus tersebut ditopang oleh kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Indonesia.

    Selain itu, pemerintah juga memastikan dukungan berupa kemudahan akses pupuk bersubsidi dan sarana produksi lainnya, agar produksi pangan terus meningkat dan swasembada beras dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

    “Ini diiringi dengan kesejahteraan petani melalui penetapan harga pembelian gabah Rp6.500, kemudahan pupuk bersubsidi, dan dukungan sarana produksi lainnya,” kata Wamentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.