Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Indonesia-Prancis bikin proyek penguatan produsen di sektor kakao

    Indonesia-Prancis bikin proyek penguatan produsen di sektor kakao

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) dan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia meluncurkan proyek INDOCACAO untuk penguatan produsen kakao.

    Proyek yang didanai Kementerian Luar Negeri Prancis dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) akan memperkuat produsen kecil di sektor kakao Indonesia dengan fokus pada perempuan dan pemuda, serta metode untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut selama periode 2025-2027.

    “Sektor kakao memiliki peran strategis dalam mendukung agenda hilirisasi, peningkatan kesejahteraan petani, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025–2045 dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025–2029,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.

    Untuk mencapai berbagai tujuan untuk mengembangkan kakao, lanjutnya, maka diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik dari kementerian, akademisi, sektor swasta, mitra pembangunan, hingga peneliti.

    Melalui inisiatif INDOCACAO yang berupa pengembangan riset, inovasi, dan kolaborasi global, Indonesia disebut berkomitmen membangun rantai nilai kakao yang inklusif, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Dalam hal ini, CIRAD memastikan koordinasi ilmiah dan teknis bersama mitra Indonesia, seperti Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka), INSTIPER (Institut Pertanian Stiper), mitra swasta (antara lain dari ACBI/Asosiasi Cokelat Bean to Bar Indonesia), asosiasi, dan mitra koperasi.

    Kata Konselor Kerja sama Kebudayaan Kedutaan Besar Prancis Jules Irrmann, proyek kemitraan itu dirancang dan dilakukan secara erat bersama pemerintah Indonesia untuk memperkuat sektor pertanian Tanah Air dengan memodernisasi rantai pasok kakao yang memiliki potensi ekspor signifikan.

    “Hal ini sepenuhnya selaras dengan perjanjian yang ditandatangani di Istana Merdeka saat kunjungan kenegaraan Presiden Republik, di hadapan Presiden Prabowo. Dengan program yang sangat konkret dan terukur ini, Prancis menunjukkan komitmennya,” kata Jules Irrmann.

    Lebih lanjut, INDOCACAO akan berperan dalam beberapa sektor, seperti membangun pusat teknologi untuk pertanian kakao berkelanjutan di Jawa dan Sulawesi dengan menyediakan pelayanan bimbingan teknis dan pelatihan, memfasilitasi ke akses kredit mikro, dan memberikan edukasi terkait teknologi inovatif.

    Rantai nilai kakao Indonesia akan ditingkatkan pula melalui peningkatan kualitas dan daya ekspor dengan diseminasi praktik pasca-panen yang baik (fermentasi, pengeringan), lalu pelaksanaan sertifikasi (organik, fair trade, indikasi geografis). Kemudian juga menjalin kemitraan bisnis dengan pengolah kakao dan produsen cokelat internasional, serta pemberian pelatihan ahli organoleptik untuk mengidentifikasi cita rasa lokal kakao Indonesia.

    Ketahanan dan keberlanjutan ekologi bakal juga diperkuat dengan menerapkan praktik agroforestri dan reforestasi untuk melindungi keanekaragaman hayati, konservasi tanah dan air guna mengembangkan varietas kakao lebih tahan terhadap penyakit dan perubahan iklim, mengembangkan sistem peringatan dini terkait kekeringan dan banjir, serta mengembangkan produksi kakao tanpa deforestasi yang memenuhi standar Eropa.

    Proyek INDOCACAO dikatakan fokus pada inklusi sosial yang secara khusus menargetkan pemuda dan perempuan dengan 50 persen dari penerima manfaat langsung adalah perempuan, yang dilatih dalam kepemimpinan dan manajemen koperasi. Dukungan spesifik diberikan dalam kerangka proyek kepada petani muda yang muncul sebagai penggerak baru inovasi pertanian di Indonesia.

    Kemitraan dengan PNM dianggap akan memberikan akses pembiayaan kepada pemuda dan perempuan yang sebagian besar sudah menjadi nasabah PNM.

    “INDOCACAO mencerminkan visi bersama antara Prancis dan Indonesia mengenai pertanian Indonesia yang berkelanjutan, didorong oleh terroir (kondisi lingkungan yang memberikan identitas khas pada hasil pertanian) kita masing-masing, ilmu pengetahuan yang melayani pengembangan, dan produsen kecil yang mengelola keragaman wilayah mereka,” ujar Regional Director for Southeast Asia Island Countries CIRAD Jean Marc Roda.

    Sebelumnya, pada Senin (23/6/2025), Indonesia dan Prancis memperkuat kemitraan strategis di sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui Bappenas dengan CIRAD yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan kerja sama antara kedua belah pihak merupakan bentuk tindak lanjut kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia. Selain itu juga menjadi wujud komitmen Indonesia-Prancis mendorong transformasi sistem pangan berkelanjutan yang menjadi bagian strategi pembangunan jangka panjang berbasis ilmu pengetahuan dan integrasi lintas sektor.

    Seperti diketahui, sektor pertanian memegang peran strategis dalam transformasi ekonomi hijau sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Mengingat hal tersebut, maka dilakukan kerja sama ini yang mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan sistem pangan berkelanjutan.

    Sebagai langkah awal, disusun proyek di bidang kakao yang bekerja sama dengan INSTIPER, Indonesian Coffee and Cocoa Research Center (ICCRI), dan PNM. Sementara di bidang kelapa, bekerja sama dengan Roemah Kelapa yang mendukung peta jalan hilirisasi kelapa nasional.

    Dengan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan dan berdampak nyata, Bappenas berharap dapat membangun sistem pertanian dan pangan nan tangguh, berdaulat, dan inklusif agar mampu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui sektor agrikultur berkelanjutan, dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom sebut peran pemerintah krusial dalam alih kelola kebun sawit

    Ekonom sebut peran pemerintah krusial dalam alih kelola kebun sawit

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Eugenia Mardanugraha menilai pemerintah memegang peran krusial dalam memastikan pengelolaan kebun sawit yang diambil alih, dapat berjalan optimal.

    Hal ini menyusul pengambilalihan 3,1 juta ha dari 5 juta ha lahan kebun sawit oleh pemerintah karena melanggar hukum dan masuk ke dalam kawasan hutan.

    “Pemerintah perlu memberi insentif untuk investasi keamanan dan produktivitas, serta menjatuhkan sanksi jika terjadi pembiaran yang merugikan ekonomi negara,” kata Euginia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Adapun pengelolaan kebun sawit seluas 1,5 juta ha tersebut kini telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

    Namun, lahan sawit sitaan itu menghadapi tantangan serius, mulai dari perusakan oleh massa hingga lemahnya pengamanan di lapangan.

    Eugenia menilai situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar jika tidak segera ditangani dengan serius.

    :Potensi produksi yang hilang dari 3,1 juta hektare lahan bisa mencapai 10,85 juta ton hingga 12,4 juta ton CPO (crude palm oil) per tahun. Dengan harga rata-rata Rp12-14 juta per ton, kerugian negara bisa mencapai Rp130-174 triliun per tahun. Itu belum termasuk dampak turunan terhadap tenaga kerja, penerimaan pajak, dan devisa ekspor,” ujar Eugenia.

    Ia mengingatkan gangguan di lahan seluas itu mengancam stabilitas produksi sawit nasional. Penurunan pasokan CPO berisiko menekan ketersediaan bahan baku industri domestik, mengurangi devisa ekspor, sekaligus memicu kenaikan harga minyak goreng dan biodiesel di dalam negeri.

    “Kondisi ini akan merusak iklim investasi dan menciptakan ketidakpastian jangka panjang bagi industri sawit Indonesia,” tambah Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut.

    Dari perspektif investasi, ia menilai persepsi investor bisa memburuk apabila pemerintah dianggap abai dalam menjaga aset strategis itu.

    “Hal ini bisa menurunkan valuasi industri sawit, menahan masuknya investasi baru, serta meningkatkan persepsi risiko terhadap tata kelola perkebunan sawit nasional,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk pengamanan skala besar. Dengan jutaan hektare lahan, penggunaan drone, satelit, dan sistem keamanan digital menjadi keharusan.

    “Harapan kami, pemerintah mendorong pengelolaan sawit yang benar-benar produktif. Agrinas dituntut untuk menghasilkan minimal dua kali lipat dibandingkan pemilik lama, sehingga kontribusinya terhadap ekspor, penerimaan negara, serta ketahanan pangan dan energi bisa maksimal,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Garuda Indonesia hingga Juni tahun ini operasikan 70 rute penerbangan

    Garuda Indonesia hingga Juni tahun ini operasikan 70 rute penerbangan

    kami juga mengkaji perluasan jaringan domestik dan internasional dengan tetap mengedepankan profitabilitas dan seiring dengan kesiapan armada

    Jakarta (ANTARA) – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk hingga Juni tahun ini mengoperasikan 70 rute penerbangan yakni 50 rute domestik dan 20 rute internasional.

    “Dapat kami sampaikan, hingga Juni 2025 kami mengoperasikan 70 rute yaitu 50 rute domestik dan 20 internasional, dengan 52 destinasi (37 destinasi domestik dan 15 destinasi internasional),” ujar Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Kemudian, lanjutnya, kondisi armada yang siap untuk beroperasi (serviceable armada) sebanyak 58 pesawat yang terdiri dari 40 pesawat berbadan ramping (narrow body) dan juga 18 pesawat berbadan lebar (wide body) dengan tingkat keterisian 78 persen untuk penumpang dan 43 persen untuk kargo.

    Di samping itu, Garuda juga berhasil menambah frekuensi penerbangan sebesar 2.809 frekuensi menjadi 37.880 frekuensi.

    Garuda Indonesia akan semakin memaksimalkan pengembangan jaringan penerbangan, rute-rute menguntungkan (profitable), optimalisasi kanal (channel) yang dimiliki perusahaan, optimalisasi penggunaan digitalisasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Kemudian digitalisasi pasar yang cukup besar yaitu umroh dan haji, serta terus membangun kemitraan global, dan memperkuat lini bisnis kargo dan ancillary (tambahan).

    Dari sisi pengelolaan rute hingga Agustus 2025, Garuda membuka dua rute baru yaitu Jakarta-Samarinda dan Halim-Denpasar, serta melakukan knock-off beberapa rute kurang menguntungkan (non-profitable).

    Sampai akhir tahun direncanakan ada beberapa rute tambahan yang akan Garuda hentikan operasionalnya, dan kemudian juga melakukan restrukturisasi rute intra-Papua, serta pembukaan rute baru, kemungkinan ini market-nya cukup besar yaitu Halim-Palembang.

    “Selain itu kami juga mengkaji perluasan jaringan domestik dan internasional dengan tetap mengedepankan profitabilitas dan seiring dengan kesiapan armada,” kata Reza Aulia Hakim.

    Dari sisi kemitraan maskapai (airline partnership), Garuda Indonesia memiliki banyak mitra sekitar 70-an mitra, dan kemudian Garuda memperluas konektivitas internasional dengan berbagai maskapai global seperti Starlux, Japan Airlines, IndiGo, Kenya Airways. Kolaborasi ini menambah akses ke puluhan rute baru, (8:00) baik di Asia, Eropa, India, Afrika dan domestik Indonesia.

    “Ke depan penambahan (airline partnership) dengan beberapa maskapai global, kerja samanya kita dengan JetBlue, Riyadh Air, dan Virgin Atlantic pada tahun depan untuk memperkuat ekosistem kami di global,” ujar Reza Aulia Hakim.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri sebut Indonesia punya modal besar majukan pertanian

    Mendagri sebut Indonesia punya modal besar majukan pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Indonesia memiliki modal alami, yang besar berupa iklim tropis, sinar Matahari sepanjang tahun, ribuan sungai, serta ratusan gunung yang menjadi keunggulan penting dalam memajukan sektor pertanian.

    Ia menilai kelebihan itu membedakan Indonesia dengan negara empat musim yang hanya dapat bercocok tanam enam bulan, sedangkan Indonesia mampu berproduksi pertanian serta perkebunan sepanjang dua belas bulan tanpa hambatan.

    “Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita adalah negara tropis. Negara yang dikarunia oleh Allah SWT, sepanjang tahun kita memiliki sinar Matahari. Modal penting untuk tumbuhnya tanaman, peternakan, dan lain-lain,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan iklim tropis menjadikan anugerah karena dapat melakukan pengembangan pertanian berbeda dengan New Zealand, Australia, di Inggris yang memiliki musim dingin hingga enam bulan.

    “Saya yakin di ruangan ini banyak yang sudah sekolah luar negeri. Dan, saya termasuk yang beruntung pernah sekolah di New Zealand, Australia, di Inggris juga. Di mana di musim dingin dan di musim gugur 6 bulan, itu tidak ada pertanian, perkebunan bisa hidup di sana,” beber Mendagri.

    Tito juga menyebut kekayaan sungai Indonesia yang mencapai 70 ribu serta 40 ribu daerah aliran sungai menjadi aset tak ternilai, membandingkannya dengan jazirah Arab yang sama sekali tidak memiliki aliran sungai.

    “Silahkan datang ke Arab Saudi, silahkan datang ke Yaman, jazirah Arab. Satu aliran sungai pun tidak ada mereka. Jazirah Arab itu terbagi, ada negara Saudi, ada Yaman, kemudian ada Oman, ada Qatar, kemudian ada Bahrain. Negara-negara yang tidak memiliki sungai,” beber Tito.

    “Makanya mereka kalau libur datang ke sini, melihat sungai itu, masya Allah, Astagfirullah. Karena di sana tidak ada (sungai), yang ada padang pasir, batu,” tambah Tito.

    Ia juga menyoroti 5.000 lebih danau dan waduk di Indonesia, baik alami maupun buatan, yang menjadi cadangan air besar untuk menopang pertanian sekaligus menjaga ekosistem ketahanan pangan nasional.

    Selain itu, Indonesia juga memiliki 581 gunung aktif dan nonaktif yang menyimpan mineral penting bagi pertanian, sekaligus menjadi potensi geologis yang tidak dimiliki banyak negara lain di dunia.

    “Mari kita lihat negara kita, bandingkan dengan negara lain, komparatif. Mari kita lihat Singapura. Tidak punya gunung, yang ada bukit timah di sana yang tingginya cuma 200 meter. Saya sekolah di sana. Negara Maldives (Maladewa) yang terkenal dengan turisnya, itu dataran tertingginya 2 meter yang tertinggi,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah menyadari nikmat besar tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya alam melalui strategi hilirisasi dan industrialisasi pertanian, sehingga memberi nilai tambah signifikan bagi perekonomian rakyat.

    Tito menegaskan modal alami itu harus diiringi peningkatan kapasitas petani, penguasaan teknologi, serta pembangunan sarana prasarana agar Indonesia mampu menjadi pemain dominan di sektor pangan global.

    “Apalagi, kita negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kepulauan kita memiliki laut, compare lagi. Nah jadi, itu kenikmatan-kenikmatan privilege diberikan oleh Tuhan kepada negara kita yang kadang-kadang kita nggak mau menyadari,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin perkokoh peran RI dalam rantai industri halal global

    Kemenperin perkokoh peran RI dalam rantai industri halal global

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkokoh peran Indonesia dalam rantai pasok industri halal global dengan berpartisipasi dalam Halal Indonesia International Industry Expo 2025 (Halal Indo 2025) yang akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Banten, pada 25-28 September 2025.

    Upaya itu, menurut Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto, sangat diperlukan mengingat potensi pasar global dari sektor tersebut lebih dari 2 triliun dolar AS.

    Eko dalam konferensi pers Partisipasi Kemenperin pada Halal Indo 2025 di Jakarta, Senin, mengatakan Industri halal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan.

    Hal itu turut didorong oleh perkembangan tematik halal yang saat ini bukan lagi hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, namun telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup modern yang merepresentasikan kualitas, keamanan, dan produk berkelanjutan.

    “Prinsip halal hadir tidak hanya pada produk konsumsi, tetapi juga dalam rantai pasok, layanan, dan pola hidup sehari-hari. Ekosistem inilah yang memberikan nilai tambah bagi industri sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar global,” ujar dia.

    Merujuk pada Undang-Undang (UU) 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), salah satu arah kebijakan pengembangan industri pengolahan yakni menjadi pusat industri halal dunia.

    Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, Pusat Industri Halal Kemenperin memiliki enam program utama yaitu penyusunan kebijakan teknis, pembentukan dan penguatan infrastruktur industri halal, pengembangan SDM industri halal, fasilitasi industri halal, peningkatan promosi dan kerja sama industri halal, serta pengawasan dan pengendalian industri halal.

    Lebih lanjut Eko mengatakan kementeriannya ingin menegaskan komitmen untuk memperkuat hilirisasi industri halal, memperluas ekspor, dan memperkokoh peran Indonesia dalam rantai nilai halal global.

    Hal itu dilakukan salah satunya melalui bentuk promosi dan keikutsertaan Kemenperin berkolaborasi dengan PT Dyandra Promosindo dalam agenda Halal Indo 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 25-28 September 2025 di Hall 6 dan 7 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Banten.

    Tahun ini, Kemenperin hadir di Halal Indo dengan mengusung tema “Experience the Diversity of Indonesia’s Halal Industry: Shaping the Future of Global Halal Industry” yang menghadirkan 128 pelaku industri dan asosiasi dari berbagai sektor mulai dari makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, tekstil, aneka, hingga kawasan industri halal,

    Selain itu, terbuka pula kesempatan untuk dapat belajar mengenal industri halal lebih dalam melalui berbagai aktivitas menarik dan interaktif, diantaranya workshop melukis tableware halal, mencanting batik halal, meracik parfum non-alkohol, make up class menggunakan kosmetik halal, menghias bento cake, hingga meracik jamu dan teh rempah.

    Penganugerahan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) juga akan hadir pada Halal Indo tahun 2025. IHYA merupakan bentuk apresiasi yang diberikan Kemenperin selama lima tahun terakhir kepada para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi aktif dalam pengembangan industri halal nasional.

    Penganugerahan kali ini diberikan untuk perusahaan industri besar dan kecil menengah sektor makanan dan minuman, kosmetik, farmasi dan obat tradisional, tekstil/aparel, dan keramik (tableware).

    Selain menghadirkan produk-produk halal unggulan, Kemenperin juga akan menghadirkan Industrial Festival 2025 sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam menampilkan inovasi, kreativitas, dan capaian industri nasional.

    Tahun ini merupakan penyelenggaraan Industrial Festival kedua, yang mempertegas konsistensi Kementerian Perindustrian dalam menghadirkan ruang interaksi antara dunia industri dan masyarakat luas khususnya generasi muda, ujar dia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah perpanjang insentif PPN DTP perumahan hingga 2026

    Pemerintah perpanjang insentif PPN DTP perumahan hingga 2026

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah resmi memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk sektor properti hingga 2026.

    Dalam skema ini, pemerintah menanggung sepenuhnya PPN atas pembelian rumah atau properti baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp2 miliar.

    Sementara untuk properti seharga Rp2 miliar-Rp5 miliar, pembebasan PPN hanya berlaku pada bagian harga pertama Rp2 miliar, sedangkan sisanya tetap dikenakan tarif normal.

    “PPN DTP properti tadi disetujui oleh Kementerian Perumahan dan Pak Menteri Keuangan. PPN ditanggung pemerintah ini diberlakukan 2026, juga ini lanjutan jadi PPN DTP sampai dengan Rp2 miliar itu diberlakukan sampai tahun depan, 2026,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Perpanjangan insentif PPN DTP merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi lanjutan yang disiapkan pemerintah untuk 2025-2026.

    “Ditambah lagi PPN DTP tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk pembelian rumah sampai Rp5 miliar, maka Rp2 miliarnya ditanggung pemerintah, sisanya ditanggung oleh pembeli,” tambah Menko.

    Adapun insentif PPN DTP perumahan seharusnya berakhir pada akhir 2025 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2025. Dengan adanya kebijakan terbaru ini, fasilitas tersebut tetap berlaku hingga 2026.

    Fasilitas PPN DTP diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia.

    Setiap orang hanya dapat memanfaatkannya untuk satu unit hunian. Insentif ini tidak berlaku apabila pembelian dilakukan untuk lebih dari satu unit, pembayaran uang muka dilakukan sebelum kebijakan berlaku, atau unit dijual kembali dalam waktu kurang dari satu tahun.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong kepala daerah selaraskan visi Presiden soal pangan

    Mendagri dorong kepala daerah selaraskan visi Presiden soal pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai program prioritas nasional yang menyangkut kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

    “Strategi Bapak Presiden nomor satu program unggulan beliau itu adalah swasembada pangan. Ketahanan pangan nomor satu. Karena beliau menyadari, memang kita butuh pangan, negara yang merdekalah bisa memberikan pangan, dan kita memiliki kemampuan untuk itu,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Menurut Tito, keberhasilan program pangan tidak hanya ditentukan kebijakan pusat, tetapi juga kepemimpinan daerah dalam mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan ke dalam agenda pembangunan wilayah masing-masing.

    Ia berharap kepala daerah menjadikan sektor pangan prioritas, mengingat anggaran besar yang disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp371 triliun, sehingga harus dimanfaatkan maksimal melalui sinkronisasi program lintas level pemerintahan.

    Tito mengingatkan daerah memiliki peran kunci dalam industrialisasi pertanian, mulai dari hilirisasi, pengemasan, hingga penguatan rantai pasok lokal, sebagai strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi rakyat.

    Menurut dia, penguatan pangan di daerah akan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sekaligus menjadikan Indonesia pemain dominan dalam percaturan pangan global.

    Dukungan penuh Presiden harus diimbangi dengan tanggung jawab kepala daerah yang memiliki peran langsung dalam menggerakkan potensi wilayah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional, katanya, menegaskan.

    “Nah sekarang masalahnya apakah para pemimpin-pemimpin daerah memiliki kesadaran yang sama untuk itu,” kata Tito, menegaskan.

    Oleh karena itu, ia mengatakan pertemuan yang digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai momentum tepat bagi kepala daerah memperkuat komitmen bersama, sehingga program pangan tidak berjalan parsial melainkan terintegrasi.

    “Semoga dengan acara ini, selain kita bisa lebih fokus dan lebih memberikan prioritas kepada sektor pertanian, perkebunan, tapi tidak normal-normal begitu aja. Dengan anggaran yang ada, kita menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan peternakan dan lain-lain,” kata Tito.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN IP raih 16 penghargaan ajang ENSIA 2025

    PLN IP raih 16 penghargaan ajang ENSIA 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) meraih 16 penghargaan ajang Environmental & Social Innovation Awards (ENSIA) 2025 yang mencerminkan komitmen kuat perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, menurut Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN IP Purnomo.

    Ia mengatakan pencapaian itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan PLN IP yang terus berinovasi dan beradaptasi dengan tantangan zaman.

    “ENSIA 2025 bukan hanya pengakuan atas upaya kami, tetapi juga bukti strategi ESG (environmental, social, and governance) telah terintegrasi dalam operasional harian,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Ajang ENSIA 2025 yang diselenggarakan BUMN SUCOFINDO dan IDSurvey itu menjadi barometer nasional bagi perusahaan-perusahaan, yang mampu mengintegrasikan inovasi lingkungan dan sosial ke dalam strategi bisnisnya.

    Dari 178 peserta yang berasal dari sektor energi, manufaktur, dan pertambangan, unit-unit pembangkitan PLN IP meraih penghargaan berbagai kategori, mulai dari platinum hingga bronze.

    Purnomo mengatakan inovasi seperti pengurangan emisi karbon melalui teknologi efisiensi, pemberdayaan UMKM lokal, dan penerapan ekonomi sirkular di unit pembangkit PLN IP mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Menurut dia, prestasi itu melengkapi pencapaian PLN IP sebelumnya dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) 2024 dengan 19 unit pembangkitnya meraih peringkat emas atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

    “Konsistensi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar slogan, melainkan telah menjadi bagian integral dari budaya kerja PLN IP,” ujar dia.

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono juga menyebutkan ENSIA sebagai pelengkap strategis bagi Proper.

    “Ajang ini mendukung metodologi terintegrasi yang menempatkan ekonomi, ekologi, dan sosial sebagai pilar utama keberlanjutan, sejalan dengan visi nasional untuk ekosistem bisnis hijau,” ujar dia.

    Lebih jauh, Purnomo mengatakan pencapaian ini menjadi bagian dari strategi besar PLN IP dalam mendukung target nasional net zero emission (NZE) 2060.

    Melalui pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan seperti panas bumi dan surya, serta program komunitas yang melibatkan ribuan warga sekitar, PLN IP tidak hanya memitigasi risiko lingkungan tetapi juga membangun ketahanan sosial dan ekonomi di wilayah operasionalnya.

    Dengan semangat transformasi dan inovasi, PLN IP berkomitmen mereplikasikan model keberhasilan ini ke seluruh unit operasional di Indonesia.

    Langkah itu, menurut dia, diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin transisi energi di kawasan Asia Tenggara, sekaligus membuktikan bahwa ESG bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan pendorong utama pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing perusahaan.

    Adapun 16 unit PLN IP yang meraih penghargaan ENSIA 2025 adalah PT PLN Indonesia Power UBP Bali PLTG Gilimanuk, PT PLN Indonesia Power UBP Bali PLTDG Pesanggaran, PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang Unit PLTP Kamojang Darajat dan PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang UP Lahendong.

    Selanjutnya, PT PLN Indonesia Power UBP Priok, PT PLN Indonesia Power UBP Bali Unit PLTGU Pamaron, PT PLN Indonesia Power UBP JPR, PT PLN Indonesia Power UBP SLA; PT PLN Indonesia Power UBP BSLA, dan PT PLN Indonesia Power UBP Tello.

    Kemudian, PT PLN Indonesia Power UBP Kepri, PT PLN Indonesia Power UBP Barru; PT PLN Indonesia Power UBP BLT, PT PLN Indonesia Power UBP Semarang, PT PLN Indonesia Power UBP Saguling, dan PT PLN Indonesia Power UBP Mrica.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong revisi UU daerah jadikan pertanian program wajib

    Mendagri dorong revisi UU daerah jadikan pertanian program wajib

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah agar sektor pertanian tidak lagi bersifat opsional melainkan menjadi program wajib yang dijalankan pemerintah daerah.

    Penempatan pangan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penting dilakukan, katanya, menegaskan.

    “Sebenarnya menarik kalau bisa nanti direvisi undang-undang daerah, yang pertanian ini masuk dari opsional kepada yang wajib,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Dalam rapat yang diikuti sejumlah gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia itu, ia mengatakan dalam sistem pemerintahan daerah saat ini pertanian masih termasuk kategori pilihan dari 32 program konkuren yang dikerjakan bersama pusat dan daerah, berbeda dengan sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan.

    Menurut Tito, revisi diperlukan agar pertanian sejajar dengan program wajib bagi kepala daerah, sehingga setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh memastikan keberlanjutan sektor ini untuk ketahanan pangan nasional.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kiri), memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Mendagri memberi pengecualian untuk Jakarta yang secara geografis tidak memiliki lahan pertanian memadai, namun daerah perkotaan tetap bisa mendukung melalui industrialisasi, pengemasan, serta pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

    “Kecuali Jakarta. Jakarta di suruh pertanian nggak bisa memang, nggak ada tanahnya, itu memang kota jasa di sini, Jakarta,” ujar dia.

    Ia mengatakan Indonesia yang berbasis pertanian tradisional harus bertransformasi menuju pertanian modern berbasis industri, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong daya saing global.

    Tito mengaku optimistis jika pertanian menjadi sektor wajib dalam pemerintahan daerah, Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga berpotensi menjadi eksportir dominan di pasar internasional.

    Hal itu, menurut dia, dapat menjadi kunci untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia pada 2045.

    Lebih lanjut ia mengatakan, dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian harus diikuti gubernur, bupati, dan wali kota, sehingga terbangun sinergi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat lompatan ekonomi berbasis pertanian.

    “Saya harapkan seluruh gubernur, bupati, wali kota memiliki pemikiran yang sama dengan Bapak Presiden,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transaksi derivatif kripto bursa CFX tembus Rp73,8 triliun

    Transaksi derivatif kripto bursa CFX tembus Rp73,8 triliun

    Jakarta (ANTARA) – PT Central Finansial X (CFX), bursa kripto di Indonesia, mencatat transaksi derivatif kripto tembus Rp73,8 triliun.

    Direktur Utama CFX Subani mengungkapkan dalam enam bulan terakhir terhitung sejak Maret 2025 transaksi derivatif kripto di Bursa CFX mencapai Rp67,9 triliun atau meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan total transaksi pada periode September 2024 sampai Februari 2025.

    “Dengan tren pertumbuhan yang terjadi, produk derivatif kripto telah berkontribusi sekitar 22 persen terhadap total transaksi aset kripto nasional sepanjang Januari hingga Agustus 2025,” kata Subani dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia melihat angka tersebut berpotensi terus naik mengingat prospek pasar aset kritpo Indonesia yang masih besar jika dibandingkan dengan pasar aset kripto global.

    “Jika berkaca dari pasar aset kripto global, volume perdagangan derivatif kripto nilainya bisa empat hingga delapan kali lipat lebih tinggi dari perdagangan spot. Ini menunjukkan ruang pertumbuhan yang besar di Indonesia. Kami optimistis volume perdagangan derivatif kripto akan terus tumbuh, bahkan menjadi salah satu yang akan membantu memperdalam likuiditas pasar aset kripto,” ujar Subani.

    Bursa CFX memulai perdagangan derivatif kripto dengan tiga kontrak, yakni BTCUSDT-PERP, ETHUSDT-PERP, dan SOLUSDT-PERP.

    Kini, jumlah kontrak derivatif kripto yang dapat diperdagangkan telah mencapai 192 kontrak per 31 Agustus 2025.

    Dari seluruh kontrak tersebut, BTCUSDT-PERP, ETHUSDT-PERP, SOLUSDT-PERP, PEPEUSDT-PERP, dan XRPUSDT-PERP merupakan lima kontrak yang paling banyak diperdagangkan dalam setahun terakhir.

    Subani menilai salah satu keunggulan produk derivatif kripto adalah memberikan kesempatan bagi konsumen untuk melakukan lindung nilai sehingga mereka dapat memperdagangkannya baik saat kondisi pasar sedang naik atau turun.

    Oleh sebab itu, bursa CFX berencana terus menambah ragam kontrak derivatif kripto yang dapat diperdagangkan guna menyediakan lebih banyak alternatif kontrak derivatif bagi para konsumen.

    “Kami akan terus memperbanyak pilihan kontrak, tentunya dengan proses seleksi dan penilaian yang selektif untuk memastikan setiap produk baru tidak hanya inovatif tetapi juga patuh pada regulasi. Kami berharap ragam kontrak baru ini dapat semakin menumbuhkan minat terhadap produk derivatif kripto di Indonesia,” sebut Subani.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.