Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Airlangga sebut upah peserta magang nasional ditanggung pemerintah

    Airlangga sebut upah peserta magang nasional ditanggung pemerintah

    Program ini enam bulan, tiga bulan ini (2025), dan tiga bulan nanti (2026), Januari, Februari, Maret dan kita akan melihat sesudah itu bisa di roll over dilanjutkan,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyampaikan bakal menanggung pembayaran upah peserta program magang nasional yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perusahaan tidak perlu membayar upah bagi peserta magang karena seluruhnya ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Insentifnya perusahaan tidak bayar, UMP-nya dibayar oleh pemerintah,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Kebijakan magang tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi 2025 yang diluncurkan pemerintah sebagai upaya menyelaraskan sektor pendidikan dan kebutuhan industri (link & match).

    Airlangga menjelaskan, program magang nasional akan dijalankan selama enam bulan, terbagi dalam dua periode masing-masing tiga bulan.

    Pemerintah menyiapkan anggaran awal Rp198 miliar untuk menggaji 20.000 lulusan baru atau fresh graduate yang mengikuti program ini.

    “Program ini enam bulan, tiga bulan ini (2025), dan tiga bulan nanti (2026), Januari, Februari, Maret dan kita akan melihat sesudah itu bisa di roll over dilanjutkan,” terangnya.

    Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menjelaskan, besaran gaji peserta akan mengikuti UMP masing-masing provinsi.

    “Enggak, jadi hitungannya itu kan estimasi awal tergantung dari UMP-nya berapa,” ujarnya.

    Yassierli memastikan, program magang nasional dapat diikuti oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Setiap perusahaan nantinya wajib menyiapkan rencana kebutuhan tenaga magang, penempatan, hingga pendamping dari pihak industri.

    Kemudian aturan teknis program ini sedang disusun dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    “Nanti kita siapkan mekanisme bahwa setiap perusahaan itu nanti harus punya rencana. Mereka butuhnya apa, kemudian rencana terkait dengan akan dipekerjakan di mana, dan kemudian harus ada pendamping magangnya nanti,” jelas dia.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kerja sama dengan perusahaan akan dibuka secara luas dan diprioritaskan bagi perusahaan yang sudah terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).

    Adapun sektor yang bisa berpartisipasi bersifat terbuka dan akan didistribusikan secara merata di berbagai provinsi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Hilirisasi pertanian diperkuat dengan anggaran Rp371,6 triliun

    Mentan: Hilirisasi pertanian diperkuat dengan anggaran Rp371,6 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan pemerintah telah menyiapkan skema investasi senilai Rp371,6 triliun untuk mendukung program hilirisasi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan dan daya saing global.

    Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin, Mentan mengatakan nantinya kebutuhan anggaran tersebut dipenuhi dari unsur kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta.

    “Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencana Rp371 triliun. BUMN ikut dan swasta, kemudian dana KUR,” kata Mentan.

    Adapun rincian investasi Rp371,6 triliun itu terdiri atas dana KUR Rp189,462 triliun atau 51 persen dari total kebutuhan. Kemudian swasta Rp92,966 triliun atau setara 25 persen dan BUMN dengan alokasi investasi Rp89,172 triliun atau 24 persen dari total anggaran yang dibutuhkan.

    Pemerintah memperkirakan investasi hilirisasi pertanian senilai Rp371,6 triliun mampu menghasilkan keuntungan jangka panjang yakni mencapai Rp9.684,96 triliun, sehingga memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

    Program hilirisasi pertanian ini juga diproyeksikan menyerap 8.608.195 tenaga kerja di berbagai sektor pendukung, menciptakan lapangan kerja luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat struktur perekonomian daerah.

    Adapun sejumlah komoditas perkebunan yang akan dihilirisasi oleh Kementerian Pertanian antara lain kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, lada/pala, dan ubi kayu.

    Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan industrialisasi pertanian menjadi strategi utama meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

    Jalan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah bukan hanya melalui industri manufaktur, tetapi juga industrialisasi pertanian dan perkebunan dengan menambah nilai tambah produk pangan, katanya, menegaskan.

    “Tapi, melakukan industrialisasi di bidang pertanian dan perkebunan dan turunannya itu juga merupakan industri untuk keluar dari middle income trap,” kata Mendagri.

    Ia mencontohkan Selandia Baru sebagai negara sukses membangun kesejahteraan melalui basis pertanian dan peternakan, meskipun tanpa memiliki industri manufaktur besar seperti otomotif, elektronik atau teknologi tinggi lainnya.

    Selandia Baru, lanjutnya, mampu memajukan perekonomian dengan bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan, tanpa bergantung pada industrialisasi besar seperti negara lain.

    Tito menekankan industrialisasi pertanian akan memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan devisa melalui ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang mengangkat kesejahteraan petani.

    Ia mengatakan strategi hilirisasi pertanian sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan dengan dukungan anggaran besar mencapai Rp371 triliun.

    Oleh karena itu, Tito mengingatkan kepala daerah untuk tidak hanya fokus pada produksi mentah, melainkan ikut mendorong lahirnya industri pengolahan pangan agar Indonesia mampu bersaing di pasar global.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG ditutup melemah di tengah kesepakatan AS dan China

    IHSG ditutup melemah di tengah kesepakatan AS dan China

    IHSG ditutup melemah 11,08 atau 0,14 persen ke 8.040,04. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 6,10 poin

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah di tengah adanya kesepakatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan China.

    IHSG ditutup melemah 11,08 atau 0,14 persen ke posisi 8.040,04. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 6,10 poin atau 0,75 persen ke posisi 803,89.

    “Pelaku pasar menyambut baik dua pemimpin tinggi yaitu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang melakukan pembicaraan via telepon. Trump menyebut Xi Jinping telah menyetujui kesepakatan terkait aplikasi media sosial TikTok ,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

    Pemerintah China dalam pernyataan resmi menghormati keputusan bisnis perusahaan, dan berharap negosiasi dilakukan berdasarkan aturan pasar, hukum yang berlaku, serta prinsip non-diskriminatif. Selanjutnya, pelaku pasar menantikan detail kesepakatan kedua negara tersebut.

    Di sisi lain, pelaku pasar merespon kebijakan moneter Bank Sentral China (PBOC), sebelumnya pasar merespon setelah pemangkasan suku bunga The Fed, dengan isyarat pelonggaran lebih lanjut.

    Bank Sentral China (PBOC) mempertahankan suku bunga acuan pinjaman utamanya Loan Prime Rate (LPR) satu tahun, yang menjadi acuan sebagian besar pinjaman korporasi dan rumah tangga, tetap di 3,0 persen, sementara LPR lima tahun, acuan utama untuk hipotek, tetap di 3,5 persen.

    Keputusan itu sebagai bentuk kehati-hatian dengan harapan bahwa otoritas akan mempertahankan kondisi kredit dan mendukung perdagangan regional dan keputusan ini diambil di tengah data ekonomi terbaru yang menunjukkan potensi perlambatan aktivitas domestik, memperkuat ekspektasi bahwa kebijakan moneter akan tetap akomodatif.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar menyoroti risiko arus keluar modal setelah Bank Indonesia (BI) menyampaikan aliran modal asing keluar dari pasar keuangan dalam negeri (capital outflow) sepanjang pekan ketiga September 2025 sebesar Rp8,12 triliun.

    BI mengungkapkan keluarnya asing dari pasar keuangan dalam negeri, menjadikan premi risiko investasi di Indonesia tercatat meningkat.

    Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor menguat yaitu dipimpin sektor Industri yang menguat sebesar 1,98 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor barang baku yang naik masing-masing sebesar 1,50 persen dan 1,14 persen.

    Sedangkan dua sektor terkoreksi yaitu sektor kesehatan turun paling dalam sebesar 0,61 persen, diikuti oleh sektor keuangan yang turun sebesar 0,45 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu SAFE, ARII, INDS, LPLI, dan PUDP. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni CLAY, MGLV, FLMC, UDNG, dan WGSH.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.311.594 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 39,79 miliar lembar saham senilai Rp23,08 triliun. Sebanyak 371 saham naik, 297 saham menurun, dan 132 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 460,19 poin atau 1,02 persen ke 45.506,00, indeks Hang Seng melemah 200,96 poin atau 0,76 persen ke 26.344,14, indeks Shanghai menguat 8,49 poin atau 0,22 persen ke 3.828,58, dan indeks Strait Times melemah 2,87 poin atau 0,07 persen ke 4.289,98.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya: Tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi oleh BPS

    Purbaya: Tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi oleh BPS

    Kalau lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 sebesar 5,12 persen yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi saat itu dipengaruhi oleh perputaran uang yang beredar di masyarakat.

    “Kalau lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, jumlah uang beredar meningkat tajam hingga April 2025, di mana dampaknya baru terasa pada tiga bulan berikutnya, tepatnya pada kuartal II.

    Jumlah uang beredar kemudian mulai melandai sejak Mei, yang juga mempengaruhi perlambatan kinerja ekonomi setelah periode itu.

    Maka dari itu, Purbaya menggarisbawahi melihat angka pertumbuhan ekonomi juga perlu mempertimbangkan suplai uang pada periode waktu terkait.

    “Triwulan II angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS,” tuturnya.

    Sebelumnya, BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy) ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

    Konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar 54,25 persen.

    Sektor itu juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain konsumsi rumah tangga, PMTB menyumbang pertumbuhan sebesar 2,06 persen dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 27,83 persen.

    Pertumbuhan PMTB tersebut tercatat 6,99 persen yoy, didukung oleh aktivitas investasi yang masih menggeliat, terutama di sektor konstruksi. Sedangkan, konsumsi pemerintah tercatat menyumbang 0,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM paparkan sumber daya batu bara Indonesia capai 31,9 miliar ton

    ESDM paparkan sumber daya batu bara Indonesia capai 31,9 miliar ton

    kita memproduksi batu bara rata-rata di atas 700 juta ton mulai tahun 2023, tahun 2024 mencapai 836 juta ton

    Badung, Bali (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan sumber daya batu bara Indonesia saat ini mencapai 31,9 miliar ton dengan jumlah perusahaan tambang mencapai 959 perusahaan.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno dalam acara Fastmarkets CT Asia 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia dan Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Senin, mengatakan jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki perusahaan tambang batu bara terbanyak di dunia.

    “Dengan jumlah perusahaan tambang 959 ini kita memproduksi batu bara rata-rata di atas 700 juta ton mulai tahun 2023, di tahun 2024 mencapai 836 juta ton dan pada saat ini kita menargetkan produksi 739 juta ton,” katanya.

    Dalam konferensi tahunan industri batu bara terbesar skala internasional yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas perkembangan pasar, kebijakan dan arah industri ke depan di Intercontinental Jimbaran Bali, Winarno membeberkan saat ini produksi batubara Indonesia sudah mencapai 509 juta ton atau 68 persen dari total produksi yang ditargetkan tahun 2025.

    Dia menjelaskan batu bara Indonesia telah mempengaruhi geopolitik global dan secara nasional telah menjadi penggerak ekonomi terutama sumbangan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 70 persen.

    Dimana pada tahun 2024, kata dia, penerimaan pajak dari subsektor minerba mencapai Rp143 triliun.

    Pemerintah, kata dia, menargetkan tahun 2025, PNBP dari sektor minerba bisa mencapai Rp123 triliun.

    Winarno menjelaskan pemerintah berkomitmen ke depan batu bara dikembangkan agar semakin bersih menuju target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

    “Peran batu bara di Indonesia di samping sebagai salah satu sumber energi, tetapi juga kita upayakan, batubara ini menuju ke transisi tahun 2060, sudah semakin bersih dibanding dengan kondisi pada saat ini,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan Indonesia juga merencanakan mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, dalam arti pengguna batu bara dapat menjadi lebih bersih dibanding dengan kondisi saat ini.

    Meskipun demikian, dirinya tidak menampik konsumsi batu bara untuk domestik sudah mencapai sekitar 300 juta ton per tahun.

    Di mana serapan paling besar batubara industri pembangkit listrik. Sementara untuk industri kertas, industri semen, tekstil dan lain sebagainya relatif lebih rendah dibanding serapan untuk pembangkit listrik tenaga uap.

    Dia berharap semua pemangku kepentingan dalam forum Fastmarkets CT Asia 2025 baik pelaku usaha maupun pemerintah dapat berkolaborasi dan bersinergi terutama mewujudkan transisi energi.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASDP Ambon buka lintasan Dobo-Marlasi perkuat konektivitas di 3T

    ASDP Ambon buka lintasan Dobo-Marlasi perkuat konektivitas di 3T

    ANTARA – PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Cabang Ambon membuka lintasan baru Dobo-Marlasi, Maluku. Lintasan baru tersebut untuk memperkuat konektivitas di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. (Alfian Sanusi/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SPPG Pundok Cabik Pangkalpinang mulai salurkan MBG untuk 9 sekolah

    SPPG Pundok Cabik Pangkalpinang mulai salurkan MBG untuk 9 sekolah

    ANTARA – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pundok Cabik Kota Pangkalpinang mulai menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalpinang, pada Senin (22/9). Penyaluran MBG tersebut menyasar sebanyak 2.442 siswa yang tersebar di sembilan sekolah wilayah setempat. (Chandrika Purnama Dewi/Agha Yuninda Maulana/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala Bappenas: KPN 2045 bertujuan ubah urbanisasi jadi kesejahteraan

    Kepala Bappenas: KPN 2045 bertujuan ubah urbanisasi jadi kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan keberadaan dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 menjadi strategi mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan.

    Hal tersebut disampaikan saat bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan KPN 2045. Dokumen tersebut, menurut Rachmat, memaparkan strategi mewujudkan perkotaan yang seimbang, inklusif, maju, hijau, dan tangguh, dengan tata kelola transparan, akuntabel, cerdas, serta terpadu.

    “Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 adalah peta jalan kolektif untuk mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan dan menjadikan kota sebagai centre of gravity pembangunan nasional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Saat ini, lanjutnya, lebih dari 56 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan meningkat menjadi 72,9 persen pada 2045. Namun, kontribusi urbanisasi terhadap ekonomi masih rendah.

    Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan disebut hanya menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 1,6 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Asia Timur dan Pasifik sebesar 2,8 persen. “Untuk itu, daya ungkit perkotaan perlu diperkuat,” kata Rachmat Pambudy.

    Menurut Kepala Bappenas, KPN 2045 dirancang sebagai living document yang dinamis, kolaboratif, dan terbuka untuk pembaruan.

    “Dokumen ini memperkuat komitmen pemerintah menjadikan kota bukan hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing global, sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang,” kata Rachmat.

    “Daya ungkit perkotaan kita harus diperkuat, agar kota tidak hanya menjadi tempat tumbuhnya ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang layak, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. Tujuan ini hanya bisa kita wujudkan dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat,” ujar dia.

    Hal senada juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sampaikan.

    Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY itu mengatakan tentang urgensi menjadikan kota masa depan yang produktif dan manusiawi.

    Sedangkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyoroti pembangunan kota sebagai fondasi Indonesia yang tangguh di masa depan.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan perlunya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan KPN dapat dirasakan masyarakat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • APBN defisit Rp321,6 triliun per 31 Agustus 2025

    APBN defisit Rp321,6 triliun per 31 Agustus 2025

    Defisit APBN Rp321,6 triliun atau 1,35 persen PDB

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Agustus 2025.

    “Defisit APBN Rp321,6 triliun atau 1,35 persen PDB,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Pendapatan negara terkumpul sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun ini. Nilai itu terkoreksi sebesar 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.777,3 triliun. Tren penurunan ini pun terlihat pada hampir seluruh komponen penerimaan.

    Serapan dari perpajakan turun sebesar 3,6 persen dengan nilai realisasi Rp1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari outlook.

    Rinciannya, penerimaan dari pajak terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan nilai realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook.

    Namun, dukungan positif terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,4 persen dengan realisasi Rp194,9 triliun yang setara 62,8 persen dari outlook.

    Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp306,8 triliun atau 64,3 persen dari outlook, namun turun signifikan sebesar 20,1 persen.

    Tren berbeda terlihat pada penyaluran belanja negara yang rata-rata komponen mencatatkan pertumbuhan.

    Belanja negara per 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari outlook, tumbuh 1,5 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.930,7 triliun.

    Belanja pemerintah pusat (BPP) juga tumbuh 1,5 persen, dengan realisasi Rp1.388,8 triliun atau setara 52,1 persen dari outlook.

    Namun, perlambatan terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L) yang terkoreksi 2,5 persen dengan realisasi Rp686 triliun yang setara 53,8 persen dari outlook.

    Berbeda dengan belanja K/L, belanja non-K/L terakselerasi sebesar 5,6 persen dengan realisasi Rp702,8 triliun atau 50,6 persen dari outlook.

    Sedangkan realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp571,5 triliun atau 66,1 persen dari outlook. Realisasi ini tumbuh sebesar 1,7 persen.

    Dengan realisasi itu, keseimbangan primer tercatat surplus Rp22 triliun. Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang.

    Dengan surplus keseimbangan primer maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas dukung inovasi untuk kembangkan pisang nasional

    Bappenas dukung inovasi untuk kembangkan pisang nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan pihaknya mendukung upaya riset dan inovasi pengembangan pisang nasional.

    Pernyataan tersebut disampaikan saat bertemu Menteri Pertanian periode 2000-2004 Bungaran Saragih dan Peneliti Pusat Riset Rekayasa Genetika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Enny Sudarmonowati.

    Mereka membahas potensi kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Bill & Melinda Gates Foundation dalam mendukung pengembangan industri pisang nasional.

    “Mengenai pisang, salah satu problem utama yang kita hadapi adalah penyakit, kemudian produktivitas yang rendah, serta keterbatasan pascapanen. Kami sangat mendukung upaya riset dan pengembangan pisang nasional agar dapat memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat luas,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Pisang telah menjadi bagian penting dari budaya pangan Indonesia karena menjadi asal dari banyak varietas komoditas tersebut yang kini menyebar ke berbagai negara.

    Beberapa varietas pisang yang populer di Indonesia antara lain ambon, raja, kepok, barangan, dan cavendish.

    Karena itu, lanjutnya, pemerintah berkomitmen melindungi keragaman genetik pisang Indonesia agar tetap lestari dan mengembangkannya sebagai komoditas strategis yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan gizi nasional.

    Sebagai langkah strategis ke depan, kata Febrian, pemerintah bersama Gates Foundation memberikan inisiasi pembentukan South East Asia Center for Banana Research yang akan berperan sebagai pusat riset, inovasi, dan diseminasi teknologi.

    Pusat riset ini bakal menjadi wadah pelatihan dan penguatan kapasitas petani, penyedia informasi pasar, serta rantai pasok guna memperluas akses produsen domestik ke tingkat nasional maupun internasional.

    Kolaborasi ini mencakup penguatan riset dan inovasi yang di antaranya modernisasi sistem budidaya, penyediaan benih dan pupuk berkualitas, peningkatan ketahanan terhadap penyakit seperti Fusarium wilt TR4 (jamur), serta pengembangan varietas unggul. Program ini mendorong pula peningkatan daya tawar petani melalui kemitraan dengan sektor swasta, penguatan kapasitas petani, hingga pengembangan agrowisata sebagai bentuk diversifikasi manfaat ekonomi pisang.

    “Keberhasilan inisiatif bergantung pada kolaborasi erat pemerintah, lembaga riset, swasta, dan mitra internasional untuk menjadikan South East Asia Center for Banana Research sebagai fondasi pengembangan industri pisang Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing,” ucap Wakil Kepala Bappenas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.