Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Telkom tekankan platform digital perkuat Kopdes Merah Putih

    Telkom tekankan platform digital perkuat Kopdes Merah Putih

    Telkom turut berkontribusi untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang profesional dan transparan

    Jakarta (ANTARA) – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menekankan platform digital memiliki peran penting dalam memperkuat program prioritas Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

    “Digitalisasi ini diharapkan dapat mendukung percepatan segala proses bisnis, sebagai salah satu wujud pengabdian Telkom kembali pada masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini,” kata Executive Vice President Telkom Regional 2 Edie Kurniawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan implementasi Program Kopdes Merah Putih di setiap provinsi merupakan komitmen Telkom untuk senantiasa memperkuat perekonomian desa melalui pemanfaatan ekonomi digital.

    “Melalui program ini, Telkom turut berkontribusi untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang profesional dan transparan,” katanya.

    Lebih lanjut, Edie mengatakan Telkom mendukung penuh digitalisasi koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia melalui platform digital, sembari berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk implementasi program Kopdes Merah Putih di setiap provinsi.

    Ia mencontohkan sosialisasi yang dilaksanakan di Provinsi Banten, di mana Telkom mengundang perwakilan 50 Kopdes Merah Putih dari setiap kota/kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan.

    Sosialisasi dilakukan untuk mendalami secara langsung mengenai penerapan platform digital kopdes dan berdiskusi secara langsung dengan para pemangku kepentingan untuk implementasi platform maupun pengembangan potensi bisnis.

    Edie juga menyampaikan harapannya bagi para koperasi untuk dapat mengembangkan potensinya secara konsisten.

    Sementara itu, General Manager Telkom Witel Banten Adam Widodo mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan sekaligus memastikan jaringan yang digunakan oleh para pelaku KDMP dapat menunjang berbagai aktivitas bisnis dengan infrastruktur jaringan yang sudah tersedia.

    “Kami ingin agar kesejahteraan bisa dirasakan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, dimana di tengah tantangan digitalisasi, seluruh proses kegiatan bisnis harus terintegrasi dengan baik,” ujar Adam.

    Selain itu, ia mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan pendampingan untuk mengelola bisnis kopdes dengan melakukan promosi di marketplace, membuat merek, laporan keuangan, hingga kolaborasi dengan BUMN lainnya.

    Selain itu, Telkom juga tengah menyiapkan pasar digital untuk produk-produk hasil koperasi yang bisa diakses secara digital dan memperluas akses pasar secara nasional melalui PaDi UMKM.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meski APBN defisit, Menkeu sebut masih ada ruang percepat belanja

    Meski APBN defisit, Menkeu sebut masih ada ruang percepat belanja

    ANTARA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, sampai akhir Agustus 2025, mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun rupiah atau 1,35 persen dari PDB. Meskipun demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, keseimbangan primer APBN, atau pendapatan negara dikurang belanja negara tanpa pembayaran bunga utang, masih positif, yakni sebesar Rp22 trilun. Artinya, masih ada ruang untuk mempercepat belanja. (Sanya Dinda Susanti/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag catat transaksi ekspor 90,9 juta dolar AS dari 700 promosi

    Kemendag catat transaksi ekspor 90,9 juta dolar AS dari 700 promosi

    Kita sudah punya akses pasar ke sepuluh negara. Jika fasilitas ini tidak dimanfaatkan, maka kesempatan besar akan terlewat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama mitra swasta dan pemerintah telah melaksanakan lebih dari 700 kegiatan promosi ekspor hingga Agustus 2025, dengan nilai transaksi mencapai sekitar 90,9 juta dolar AS.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi menyampaikan capaian tersebut saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi daring bertajuk “Diaspora Network: Akses Pasar Dunia (Peluang dan Tantangan)” yang digelar oleh Local Champion Indonesia (LCI), Jakarta, Senin.

    “Kami berharap acara ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta untuk memperkuat ekspor dan perekonomian nasional,” ujar Fajarini.

    Ia menjelaskan, saat ini Indonesia telah memiliki akses pasar ke sejumlah negara melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA), termasuk dengan Tunisia dan Peru. Akses tersebut membuat tarif produk Indonesia lebih rendah dibandingkan negara pesaing.

    “Kita sudah punya akses pasar ke sepuluh negara. Jika fasilitas ini tidak dimanfaatkan, maka kesempatan besar akan terlewat. Kami mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan FTA agar produk Indonesia lebih kompetitif,” katanya.

    Diskusi yang digelar secara daring melalui Zoom itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor (PPIE) Kemendag Bayu Wicaksono, Diaspora Australia Susan Effendy, Diaspora Singapura Evalina, serta Diaspora Turki Lia K. Wardani.

    Acara dibuka oleh Founder Local Champion Indonesia (LCI) Dhika Yudistira dengan sambutan dari Direktur Pelaksana Bisnis II LPEI Sulaeman, serta dimoderatori oleh Founder UKM Eksporter Indonesia Dewi Eka Harlasyanti.

    Dalam sambutannya, Dhika menekankan pentingnya peran diaspora sebagai jembatan dalam membuka akses pasar global bagi produk UMKM Indonesia.

    “Diaspora adalah jembatan penting yang membantu produk UMKM masuk ke pasar global. Melalui diskusi ini, kami berharap tercipta kolaborasi konkret yang berdampak pada ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Adapun Local Champion Indonesia merupakan gerakan yang mendukung produk-produk UKM Tanah Air agar dapat menembus pasar ekspor melalui edukasi, pendampingan, promosi, dan jejaring internasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya janji tuntaskan masalah Coretax dalam sebulan

    Purbaya janji tuntaskan masalah Coretax dalam sebulan

    Saya akan lihat Coretax seperti apa. Keterlambatan dari Coretax akan kami perbaiki secepatnya dalam satu bulan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji menyelesaikan masalah sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kurun waktu sebulan.

    “Saya akan lihat Coretax seperti apa. Keterlambatan dari Coretax akan kami perbaiki secepatnya dalam satu bulan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Untuk mengatasi itu, dia berencana untuk memanggil spesialis teknologi eksternal yang memiliki kapasitas untuk memperbaiki sistem Coretax.

    “Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang akan memperbaiki dengan cepat,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan, pihaknya saat ini secara aktif memperbaiki sistem Coretax, salah satunya melalui downtime terencana pada akhir pekan lalu.

    Cara itu dilakukan untuk menyempurnakan dan menstabilkan sistem perpajakan tersebut.

    “Coretax ini sengat besar sekali sistemnya, jangkauannya sangat luas, sehingga sekarang kami yakinkan bahwa kami sedang dalam tahap stabilisasi dan makin sempurna,” jelas Bimo.

    Dia menggarisbawahi perbaikan Coretax dilakukan secara bertahap untuk memastikan keandalan sistem dalam jangka panjang. Meski begitu, Bimo menargetkan sistem akan bisa bekerja lebih stabil saat pergantian tahun pajak dari 2025 ke 2026 nanti.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan Coretax akan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Dengan begitu, pemerintah tak akan menambah beban pajak baru bagi rakyat.

    Adapun penerimaan perpajakan tercatat turun sebesar 3,6 persen dengan nilai realisasi Rp1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari outlook per 31 Agustus 2025.

    Rinciannya, penerimaan dari pajak terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan nilai realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook.

    Namun, dukungan positif terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,4 persen dengan realisasi Rp194,9 triliun yang setara 62,8 persen dari outlook.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar: Skema impor stok BBM lewat Pertamina berorientasi untuk rakyat

    Golkar: Skema impor stok BBM lewat Pertamina berorientasi untuk rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Partai Golkar menilai skema pembelian stok Bahan Bakar Minyak (BBM) tambahan dengan skema impor melalui PT Pertamina (Persero) oleh badan usaha swasta berorientasi pada kepentingan rakyat.

    Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang dianggap strategis dalam menjaga ketersediaan energi itu, di mana negara tidak abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

    “Untuk pengelolaan ini kan perlu ijtihad dalam kerangka penataan yang bersifat mendesak, namun mendasar, yang penting orientasinya untuk rakyat. Apa pun penataan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat harus diupayakan, meskipun memerlukan waktu,” kata Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Idrus pun menekankan pentingnya kepercayaan semua pihak kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah untuk kepentingan rakyat tersebut.

    Hal itu menanggapi sejumlah pengamat energi yang berpendapat implementasi skema tersebut perlu diawasi secara ketat, di mana isu transparansi harga dan mekanisme distribusi disebut sebagai faktor penentu keberhasilan.

    Menurut dia, pemerintah bersama swasta sedang berproses menata ulang ekosistem energi nasional, sehingga dirinya percaya dengan komitmen bersama, rakyat akan merasakan manfaatnya dalam waktu dekat.

    Dirinya turut menegaskan agar kedaulatan energi tidak diletakkan di atas kepentingan bisnis semata, tetapi orientasinya harus untuk kepentingan rakyat.

    “Kalau orientasinya jelas untuk rakyat, maka kebijakan ini akan mendapat legitimasi sosial yang kuat,” ucap dia.

    Senada itu, mantan Tenaga Ahli Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Abdul Rahman Farisi turut menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang strategis dan berimbang.

    “Hal ini menunjukkan Menteri Bahlil merundingkan dan menghasilkan keputusan yang terbaik,” ungkap Rahman.

    Menurut pria yang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut, negara tetap menjaga martabatnya dalam mengelola sektor strategis tanpa menghambat dinamika bisnis.

    Dengan demikian, dikatakan bahwa kebijakan itu merupakan model maksimisasi optimum alias mencapai kondisi terbaik yang menghasilkan nilai terbesar, yang tetap menjadikan negara bermartabat dalam melindungi sektor strategisnya, yaitu BBM dan energi.

    Dirinya berpendapat langkah Indonesia tersebut pun sejalan dengan praktik di sejumlah negara lain yang menerapkan pendekatan protektif terhadap komoditas energi.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, BP dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.

    Hal tersebut disampaikan Bahlil setelah menggelar rapat dengan manajemen SPBU swasta dan Pertamina di Jakarta, Jumat (19/9).

    “Mereka setuju, dan memang harus setuju untuk beli, berkolaborasi dengan Pertamina,” ucap Bahlil saat konferensi pers usai melakukan pertemuan.

    Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (fuel base) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS pangkas tingkat bunga penjaminan bank jadi 3,5 persen

    LPS pangkas tingkat bunga penjaminan bank jadi 3,5 persen

    Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku untuk periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Januari 2026

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah di Bank Umum sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5 persen.

    Kebijakan ini mengikuti langkah Bank Indonesia (BI) yang telah menurunkan suku bunga acuannya sebanyak lima kali pada tahun ini menjadi 4,75 persen per September 2025.

    “Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku untuk periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Januari 2026,” ujar Plt. Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Selain itu, LPS juga memutuskan penurunan tingkat bunga penjaminan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 25 bps menjadi sebesar 6 persen.

    Kemudian, menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing (valas) sebesar 25 bps menjadi sebesar 2 persen.

    Didik mengatakan bahwa penurunan ini mengikuti indikator ekonomi nasional yang telah membaik, yang mana sejak LPS menurunkan tingkat bunga penjaminan pada Mei 2025 lalu, suku bunga pasar keuangan juga telah turun.

    Pada periode observasi September 2025, Ia mengatakan LPS melihat suku bunga pasar keuangan Rupiah sudah turun 8 bps menjadi 3,37 persen dibandingkan periode observasi Agustus 2025.

    “Sehingga, akumulasi penurunan sejak bulan Mei 2025 mencapai 19 bps,” ujar Didik.

    Ia melanjutkan, ruang penurunan suku bunga pasar cukup terbuka setelah pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI), ditambah adanya tambahan likuiditas dari sisi penempatan dan belanja fiskal.

    “Faktor likuiditas perbankan yang memadai dan strategi pengolahan dana deposan besar, berpotensi mempengaruhi arah lanjutan penurunan suhu bunga pasar,” ujar Didik.

    Dalam kesempatan ini, Ia menjelaskan tingkat bunga penjaminan merupakan batas maksimum dari suku bunga simpanan agar produk simpanan tersebut dapat memenuhi salah satu kriteria layak bayar program penjaminan simpanan.

    “Kami juga meminta Bank secara transparan dan terbuka menyampaikan kepada masyarakat mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini,” ujar Didik.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi XII DPR minta PLN perkuat tanggung jawab sosial

    Anggota Komisi XII DPR minta PLN perkuat tanggung jawab sosial

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui meminta PT PLN (Persero) memperkuat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar masyarakat di sekitar pembangkit merasakan manfaat nyata, bukan sekadar kontribusi pada ketahanan energi.

    “PLN tidak boleh hanya bicara soal energi dan ekonomi makro. Warga sekitar operasi harus merasakan dampak positif melalui program kesehatan, pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan pelestarian lingkungan,” kata Alfons berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Ia menegaskan TJSL harus menjadi bagian integral dari operasi PLN. Program tersebut perlu diarahkan pada pemberdayaan UMKM lokal di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata; pelatihan keterampilan tenaga kerja muda; pengelolaan limbah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; serta penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Alfons juga menekankan pelaksanaan TJSL harus transparan, terukur, dan berkelanjutan.

    “Komisi XII DPR RI akan mendorong agar PLN memiliki peta jalan TJSL yang jelas. Evaluasi TJSL bahkan perlu menjadi syarat perpanjangan izin operasional pembangkit ke depan,” ujarnya.

    Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas pembangkit listrik nasional pada 2024–2025 mencapai 100,6 gigawatt (GW). Dari total tersebut, sekitar 85 persen masih berasal dari pembangkit berbasis fosil, sedangkan 15 persen sisanya dari energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga air, panas bumi, biomassa, surya, angin, dan sampah.

    Kapasitas terpasang EBT meliputi PLTA sekitar 6–7 GW, PLTP 2,6 GW, serta gabungan biomassa, tenaga surya, angin, dan pembangkit EBT lainnya sekitar 1–2 GW. Sekitar 60 persen pembangkit PLN berada di radius kurang dari 10 kilometer dari permukiman padat penduduk.

    Laporan International Energy Agency (IEA) 2024 mencatat pembangkit berbasis fosil menyumbang 35 persen emisi karbon dioksida sektor energi Indonesia.

    Sementara itu, studi Bappenas 2023 menunjukkan daerah dengan pembangkit memang mencatat pertumbuhan ekonomi 1,2–1,5 persen lebih tinggi, tetapi menghadapi risiko kesehatan dan polusi udara hingga 15–20 persen lebih besar.

    Alfons menilai, dengan skema TJSL yang kuat, dana CSR sektor kelistrikan dapat lebih efektif meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional dan target penurunan emisi.

    “PLN harus hadir sebagai mitra pembangunan. TJSL adalah jembatan untuk memastikan pembangunan energi berjalan inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI sebut pembiayaan tumbuh jadi Rp293,24 triliun pada kuartal II 2025

    BSI sebut pembiayaan tumbuh jadi Rp293,24 triliun pada kuartal II 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya membukukan pertumbuhan pembiayaan sebesar 13,93 persen year-on-year (yoy/secara tahunan) dengan outstanding sebesar Rp293,24 triliun per kuartal II 2025.

    Ia mengatakan pencapaian tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan pembiayaan pada industri perbankan nasional maupun syariah, dalam periode yang sama.

    “Pembiayaan Bank Syariah Indonesia tumbuh di 13,93 persen, (sementara) industri perbankan syariah 8,37 persen dan industri perbankan (nasional) di angka 7,77 persen,” ucap Anggoro di Jakarta, Senin.

    Ia menuturkan mayoritas pembiayaan disalurkan ke segmen ritel dan konsumer, termasuk emas sebesar Rp211,78 triliun, atau 72,22 persen dari total portofolio, serta segmen wholesale dengan porsi 27,78 persen.

    Penyaluran pembiayaan yang mencapai double digit tersebut turut berkontribusi pada peningkatan laba perseroan audited yang tumbuh solid angka 10,21 persen yoy menjadi Rp3,74 triliun per Juni 2025.

    Meskipun tumbuh double digit, ia mengatakan kualitas pembiayaan perseroan tetap terjaga dengan non-performing financing (NPF/pembiayaan macet) gross 1,87 persen, membaik dari periode sebelumnya dan lebih baik dari posisi industri yang berada pada level 2,22 persen.

    Anggoro menyampaikan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu dari tiga aspek kinerja perseroan yang tumbuh di atas rata-rata pencapaian industri perbankan nasional maupun syariah.

    Ia menyatakan aspek lainnya yang juga tumbuh di atas rata-rata nasional adalah aset perseroan yang naik 10,97 persen yoy menjadi Rp401 triliun pada kuartal II 2025.

    Sementara itu, ia menyebutkan bahwa aset perbankan syariah meningkat 7,83 persen yoy dan aset perbankan nasional naik 6,43 persen yoy.

    Ia menuturkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola BSI juga meningkat menjadi Rp323 triliun, atau 8,83 persen yoy, yang berkontribusi menjadi komposisi Dana Murah (Current Account Savings Account/CASA) di level 61,78 persen atau Rp199,48 triliun.

    Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pencapaian industri perbankan syariah sebesar 6,91 persen dan perbankan nasional senilai 6,96 persen.

    “Jadi, di tiga indikator ini Bank Syariah Indonesia tumbuh di atas industri perbankan nasional dan juga perbankan syariah,” ujar Anggoro.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Sumut hadirkan layanan wisata pesawat amfibi di Danau Toba

    Pemprov Sumut hadirkan layanan wisata pesawat amfibi di Danau Toba

    ANTARA – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menguji coba pesawat amfibi di kawasan Danau Toba pada Senin (22/9). Pesawat amfibi (seaplane) ini hadir sebagai alternatif untuk wisatawan yang hendak ingin berlibur ke kawasan Danau Toba dan bisa langsung mendarat di atas danau. Bobby Nasution menyebutkan per awal tahun depan pesawat amfibi ini sudah mulai beroperasional. (M. Valery Maulidzar S/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan: Penguatan sistem veteriner terkait dengan ketahanan pangan

    Wamentan: Penguatan sistem veteriner terkait dengan ketahanan pangan

    Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk memperkuat sistem veteriner dan menyelaraskannya dengan standar internasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan penguatan sistem kesehatan dan kesejahteraan hewan (veteriner) erat kaitannya dengan upaya menyukseskan visi ketahanan pangan nasional.

    Sudaryono di sela-sela Konferensi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) Regional Asia Pasifik Ke-34 yang berlangsung di Jakarta, Senin, mengatakan kesehatan hewan di Indonesia tidak hanya penting untuk mengendalikan penyakit, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan protein hewani yang aman, sehat, utuh dan halal bagi masyarakat.

    “Hal ini penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional kita, yang merupakan bagian dari agenda Astacita Presiden untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan tangguh,” kata Wamentan.

    Untuk itu, ia memastikan bahwa Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk memperkuat sistem veteriner dan menyelaraskannya dengan standar internasional.

    Upaya ini pun, lanjutnya, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama para mitra strategis, agar kesehatan hewan dan dampaknya terhadap sektor pangan dan kesehatan manusia bisa dirasakan merata oleh masyarakat Indonesia hingga kawasan Asia Pasifik dan global.

    “Ini merupakan hal mendasar bagi ketahanan pangan, kesehatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” kata Sudaryono.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) Emmanuelle Soubeyran sependapat bahwa kesehatan hewan memiliki peran penting dalam ketahanan pangan negara dan kawasan.

    “Ketika kita meningkatkan kesehatan hewan, kita juga meningkatkan ketahanan pangan, dan sangat penting untuk memiliki cukup makanan bagi seluruh penduduk dunia dan cukup protein hewani,” ujar Soubeyran.

    Selain itu, Soubeyran menyoroti bagaimana kesehatan hewan benar-benar menjadi pusat tantangan global di masa depan.

    “Itulah sebabnya di WOAH kami membantu anggota kami memberdayakan layanan veteriner mereka agar dapat meningkatkan kesehatan hewan,” kata Soubeyran.

    “Saya senang berada di Jakarta, Indonesia, dan dapat berbicara dengan semua delegasi WOAH dari seluruh anggota regional untuk membahas bagaimana kita harus bertindak di tingkat regional untuk meningkatkan kesehatan hewan,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.