Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menkeu Purbaya akan tagih pajak Rp50 triliun dari 200 penunggak pajak

    Menkeu Purbaya akan tagih pajak Rp50 triliun dari 200 penunggak pajak

    ANTARA – Penerimaan pajak sampai akhir Agustus 2025, tercatat menurun 5 koma 1 persen dari periode yang sama tahun lalu, menjadi Rp1.125 koma 4 triliun. Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (22/9), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan memiliki sejumlah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya mengejar 200 penunggak pajak besar, yang kasus sengketanya sudah inkracht di pengadilan. (Sanya Dinda Susanti/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Garuda: Shareholder Danantara untuk restorasi armada pesawat grounded

    Garuda: Shareholder Danantara untuk restorasi armada pesawat grounded

    Dan Insya Allah dampak positifnya mulai dirasakan tahun depan…,

    Jakarta (ANTARA) – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengungkapkan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dari Danantara Indonesia sebesar Rp6,65 triliun difokuskan untuk merestorasi kembali armada pesawat yang sebelumnya dilarang terbang (grounded).

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim di Jakarta, Senin mengatakan, saat ini pihaknya menginformasikan terdapat banyak pesawat yang di-grounded, dan berdasarkan data Garuda Indonesia antara 18 sampai 20 pesawat yang grounded.

    Pesawat-pesawat grounded itu tentunya menjadi sunk cost ataupun beban kerja yang memang tidak produktif.

    “Shareholder loan dari Danantara tersebut adalah upaya untuk memperbaiki, merestorasi, dan menghidupkan kembali armada-armada pesawat yang tadinya grounded dan menjadi sunk cost sehingga menjadi revenue generator (entitas yang menghasilkan pendapatan),” ujarnya.

    Garuda Indonesia menerima shareholder loan dari Danantara di sebesar Rp6,65 triliun yang masuk pada Bulan Juni dan secara bertahap dicairkan pada Bulan Juli sampai dengan September tahun ini.

    Dana tersebut dialokasikan sebagian besar untuk mengoptimalkan armada pesawat di Citilink. Dari, dana tersebut Citilink diproyeksikan akan mampu merestorasi 15 armada pesawatnya dan meningkatkan armadanya dari 21 armada menjadi 36 armada pada akhir tahun 2025.

    “Dan Insya Allah dampak positifnya mulai dirasakan tahun depan. Hal ini membutuhkan waktu bagaimana kita bisa menghidupkan dan kemudian kami memenangkan kompetisi dengan merangsek masuk kembali ke rute-rute yang menguntungkan (profitable),” katanya.

    Sebagai informasi, Danantara Indonesia melalui PT Danantara Asset Management (Persero) memberikan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) senilai Rp6,65 triliun atau setara 405 juta dolar AS kepada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud dari pendekatan baru dalam restrukturisasi dan transformasi persero di bawah pengelolaan Danantara Indonesia.

    Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pemeliharaan, perbaikan dan pemeriksaan, yang merupakan bagian dari total dukungan pendanaan bernilai sekitar 1 miliar dolar AS.

    Dukungan transformasi komprehensif ini mencakup optimalisasi bisnis, pendanaan jangka panjang, serta pendampingan menyeluruh berbasis tata kelola dan restrukturisasi penyehatan kinerja.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IAGI dorong pemanfaatan cadangan nikel GAG untuk hilirisasi nasional

    IAGI dorong pemanfaatan cadangan nikel GAG untuk hilirisasi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mendorong pemanfaatan cadangan nikel di wilayah GAG, Papua Barat Daya, untuk mendukung program hilirisasi industri nikel nasional.

    Ketua Umum IAGI Budi Santoso menyebutkan secara umum proyek penambangan yang sudah beroperasi mestinya memenuhi kelayakan teknis, keekonomian, lingkungan, dan sosial.

    “Cadangan PT GAG bersama yang lainnya akan memberikan kontribusi bagi inventarisasi cadangan nikel nasional sebagai modal penyediaan bahan baku penting dalam rantai nilai hilirisasi,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan pemanfaatan cadangan nikel di wilayah sensitif seperti GAG menghadapi tantangan teknis, keekonomian, lingkungan, dan sosial.

    Namun, tantangan ini mestinya sudah terlingkupi melalui dokumen studi kelayakan (FS), amdal, izin lingkungan, dan dokumen pendukung lainnya.

    “Mendapatkan dan mengelola social license to operate juga jadi krusial. Penerapan secara ketat dan konsisten dari good mining practices selama beroperasi hingga pasca-operasi akan menjadi kunci keberlanjutan operasi,” katanya.

    Budi menambahkan untuk memaksimalkan nilai tambah hilirisasi sekaligus menjaga konservasi cadangan nikel jangka panjang, IAGI merekomendasikan pemerintah, BUMN, dan pelaku industri melakukan inventarisasi sumber daya dan cadangan yang baik dan benar oleh Competent Person Indonesia (CPI) dengan mengacu pada kode KCMI yang diakui secara internasional.

    “Pendetailan karakteristik bijih termasuk by product-nya, baik dari sifat fisik, kadar, dan kandungan unsur kimia, akan memungkinkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan cadangan,” katanya.

    Dengan begitu, lanjutnya, akan ada fleksibilitas dan ketahanan pasokan sesuai kebutuhan pasar dan ketersediaan atau pemilihan teknologi pemrosesan yang digunakan.

    Menurut Budi, langkah ini akan memperkuat rantai pasok industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, sekaligus mendukung target hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM bahas konsep PLTS untuk Kopdes Merah Putih

    ESDM bahas konsep PLTS untuk Kopdes Merah Putih

    Konsep PLTS untuk Kopdes Merah Putih sedang dibahas di internal Kementerian ESDM

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas konsep penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Konsep ini (PLTS untuk Kopdes Merah Putih) sedang dibahas di internal Kementerian ESDM,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin.

    Kebutuhan Kopdes Merah Putih akan listrik yang berasal dari PLTS dapat datang dari kebutuhan para tenant koperasi, untuk operasional alat-alat koperasi (seperti pendingin), atau lain-lainnya.

    Konsep tersebutlah yang sedang dibahas oleh Kementerian ESDM bersama pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa PLTS yang akan dibangun untuk masing-masing Kopdes Merah Putih dapat selaras dengan kebutuhan koperasi.

    Penggunaan tenaga surya bagi operasional Kopdes Merah Putih, tutur Eniya, merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan PLTS.

    “Ini adalah untuk mengakselerasi penggunaan tenaga surya, yakni dikombinasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kami melihat bahwa potensi EBT (energi baru dan terbarukan) ini harus tumbuh bersama perekonomian yang ada,” kata Eniya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sedang membangun desain besar PLTS 100 gigawatt (GW) yang mendorong ketersediaan listrik bagi Kopdes Merah Putih.

    Bahlil mengatakan PLTS tersebut akan dibangun untuk semua desa, sehingga turut menjadi peluang baru bagi pengusaha baterai listrik di tanah air untuk memanfaatkan pasar yang masif.

    “Karena PLTS itu cuma 4 jam pada saat siang hari. Selebihnya harus disimpan lewat baterai. Pada saat malam, baterai yang main. Ini saya lihat bahwa peluang pasar di Indonesia itu cukup besar,” katanya lagi.

    Lebih lanjut, menurut dia, industri baterai memiliki potensi besar di pasar domestik maupun internasional.

    Kebutuhan baterai dalam negeri hingga 2034 mencapai 392 gigawatt hour (GWh) yang mencakup kebutuhan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, mobil dan motor listrik, peluang ekspor listrik dan program membangun 100 GW PLTS.

    Sedangkan, potensi pasar internasional mencakup 3.500 GWh pada 2030, dan 500 miliar dolar Amerika Serikat (AS) potensi pasar baterai kendaraan listrik global pada periode yang sama.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wonderful Indonesia Gourmet tingkatkan ekosistem pariwisata gastronomi

    Wonderful Indonesia Gourmet tingkatkan ekosistem pariwisata gastronomi

    ANTARA – Kementerian Pariwisata meluncurkan Wonderful Indonesia Gourmet (WIG) sebagai program untuk meningkatkan ekosistem pariwisata gastronomi Tanah Air. Program tersebut akan diisi sejumlah kegiatan, mulai dari peluncuran buku panduan kuliner Indonesia, gelar wicara, hingga artisan food market. (Suci Nurhaliza/Anggah/Rizky Bagus Dhermawan/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya berantas rokok ilegal di e-commerce hingga warung kelontong

    Purbaya berantas rokok ilegal di e-commerce hingga warung kelontong

    Saya harapkan dengan itu nanti tiga bulan ke depan sudah hilang. Siklus impor kan tiga bulan kira-kira

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menindak penjualan rokok ilegal di platform niaga elektronik (e-commerce) hingga warung kelontong untuk menghentikan peredaran barang tersebut.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin, ia mengaku telah memanggil sejumlah pelaku e-commerce dan meminta mereka menghentikan penjualan rokok ilegal.

    “Tadinya minta per 1 Oktober, tapi saya bilang secepatnya aja,” kata Purbaya.

    Menkeu mengaku telah mendeteksi pelaku-pelaku yang menjual rokok ilegal di niaga elektronik. Ia akan memantau proses penarikan barang ilegal di platform-platform digital tersebut.

    Purbaya akan mengambil tindakan tegas bila menemukan pelaku niaga elektronik yang masih membiarkan penjualan rokok ilegal.

    Tak hanya di niaga elektronik, Purbaya juga akan memeriksa toko kelontong. Sebab, ia mendengar bahwa rokok ilegal juga dijual di warung secara per toples dengan harga yang lebih murah. Dalam strategi ini, Purbaya bakal melakukan inspeksi ke warung-warung secara acak.

    Jalur hijau impor juga akan masuk dalam radar pengawasan Purbaya. Pasalnya, jalur hijau yang meloloskan barang dapat bisa menjadi celah terjadinya praktik kecurangan, termasuk soal peredaran rokok ilegal.

    Dia akan menindak tegas orang yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, tak terkecuali pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kementerian Keuangan.

    “Saya harapkan dengan itu nanti tiga bulan ke depan sudah hilang. Siklus impor kan tiga bulan kira-kira. Kami harap semuanya mengikuti aturan dengan benar,” tutur dia.

    Berdasarkan catatan terakhir DJBC, rokok ilegal menguasai 61 persen peredaran barang ilegal. Adapun DJBC telah melakukan penindakan barang ilegal sebanyak 13.248 penindakan dengan nilai mencapai Rp3,9 triliun per Juni 2025.

    Dari segi jumlah penindakan, totalnya mengalami penurunan 4 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, jumlah batang rokok ilegal yang berhasil diamankan meningkat 38 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lima calon Ketua LPS jalani “fit and proper test” malam ini

    Lima calon Ketua LPS jalani “fit and proper test” malam ini

    semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah

    Jakarta (ANTARA) – Lima calon anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025- 2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada Senin (22/9) mulai pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

    Uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Plt. Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono saat ditemui di Kantor LPS Jakarta, Senin, berharap hadirnya kepemimpinan baru dapat terus menjaga kinerja LPS ke depan.

    “Tentu saja harapannya penggantian pimpinan, transisi ini berjalan bagus, smooth. Intinya kepemimpinan yang baru, semoga semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah,” ujar Didik.

    Kelima nama calon anggota DK yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan, di antaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, serta Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB.

    Dalam kesempatan ini, Didik mengingatkan bahwa Ketua LPS terbaru perlu mempersiapkan layanan Penjaminan Polis Asuransi yang ada di LPS untuk tahun 2028.

    “Jadi, persiapannya segera dilaksanakan, sehingga nanti pada saatnya siap untuk melaksanakan penjaminan polis asuransi,” ujar Didik.

    Sebelumnya, mantan Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa telah ditunjuk menjadi menteri keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan posisi Ketua DK LPS sementara waktu diisi oleh Didik Madiyono sebagai Pelaksana tugas (Plt).

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah percepat pencairan kredit Kopdes Merah Putih

    Pemerintah percepat pencairan kredit Kopdes Merah Putih

    Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus menggenjot percepatan pencairan pinjaman untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono, usai memimpin rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Jakarta, Senin, menyatakan, langkah ini mendesak agar koperasi desa segera memperoleh modal kerja dan mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Ia menambahkan saat ini Kemenkop bersama kementerian dan lembaga terkait tengah meninjau ribuan proposal bisnis yang diajukan oleh Kopdes/Kel Merah Putih. Pemerintah menargetkan pencairan pembiayaan dapat terealisasi sebelum akhir tahun ini.

    “Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota,” ucap Ferry.

    Ferry menyebut sudah ada sekitar 1.000 koperasi yang telah menyiapkan proposal dan akan segera mengikuti musyawarah desa khusus (musdesus) secara serentak sebagai bagian dari mekanisme persetujuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2025, setiap proposal bisnis koperasi wajib memperoleh persetujuan dari bupati atau wali kota, serta harus melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu.

    Sebagai upaya untuk mempercepat operasional Kopdes/Kel Merah Putih, Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) juga akan melakukan inventarisasi aset tanah dan bangunan desa yang dapat dimanfaatkan sebagai gerai usaha atau gudang koperasi.

    Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan pembiayaan. Dalam satu hingga dua hari ke depan, ia akan memimpin langsung musyawarah desa khusus (musdesus) yang digelar serentak di seluruh Indonesia sebagai syarat pengajuan pembiayaan ke bank Himbara.

    “Kami fokus dulu ke desa mandiri, sebanyak 20.503 desa, setelah itu baru desa maju dan berkembang,” ujar Yandri.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyiapkan skema pembiayaan tahap pertama, serta skema tambahan untuk mendukung kebutuhan investasi jangka panjang Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Kami menyiapkan pembangunan gerai dan gudang dengan pembiayaan melalui dua instrumen, yakni SAL (Sisa Anggaran Lebih) dan OIP (Operator Investasi Pemerintah) yang bisa digunakan secara efektif,” ujar Kartika.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya dukung Anggito jadi Ketua LPS, belum siapkan pengganti

    Menkeu Purbaya dukung Anggito jadi Ketua LPS, belum siapkan pengganti

    Dalam waktu pendek belum ada pembicaraan seperti itu. Jadi, soal ada penggantinya, sementara belum

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu untuk menduduki posisi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Saat dikonfirmasi di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin, Purbaya menanggapi rumor terkait masuknya nama Anggito dalam bursa calon Ketua LPS.

    “Ya udah, (Anggito) pindah ke sana jadi Ketua LPS,” kata Purbaya.

    Terkait potensi kosongnya bangku Wakil Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas penerimaan negara, Purbaya mengaku belum menyiapkan sosok pengganti.

    “Dalam waktu pendek belum ada pembicaraan seperti itu. Jadi, soal ada penggantinya, sementara belum,” tambahnya.

    Meski begitu, Purbaya menyampaikan bahwa dia mendukung peluang Anggito beralih ke jabatan yang pernah ia emban dulu. “(Dukung Anggito jadi Ketua LPS?) Dukung,” ujar Purbaya.

    Sebagai informasi, lima calon anggota Dewan Komisioner Lembaga (DK) Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada Senin (22/9) mulai pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

    Uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Adapun, kelima nama yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan, diantaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, dan Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB.

    Sebelumnya, mantan Ketua DK LPS telah ditunjuk menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan posisi Ketua DK LPS sementara waktu diisi oleh Didik Madiyono sebagai Pelaksana tugas (Plt).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR nilai Pertashop bisa jadi motor pertumbuhan ekonomi desa

    Anggota DPR nilai Pertashop bisa jadi motor pertumbuhan ekonomi desa

    Pertashop bisa menjadi motor tumbuhnya ekonomi desa karena mendekatkan akses energi sekaligus membuka peluang usaha kecil-menengah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menilai kehadiran Pertashop dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi desa, sebab mendekatkan akses energi dan membuka peluang usaha kecil dan menengah.

    “Pertashop bisa menjadi motor tumbuhnya ekonomi desa karena mendekatkan akses energi sekaligus membuka peluang usaha kecil dan menengah,” ujar Nurwayah di Jakarta, Senin.

    Pernyataan tersebut terkait dengan Pertamina yang mengembangkan jaringan Pertashop di pedesaan.

    Program tersebut tidak hanya menyediakan akses BBM berkualitas, tetapi juga menghadirkan produk non-subsidi seperti Pertamax 92 dan Bright Gas.

    Sebagai anggota dari Komisi XII yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), Nurwayah juga mengapresiasi Pertamina yang terus memperluas distribusi energi hingga pelosok negeri.

    Selain lewat Pertashop, Nurwayah menilai kehadiran program BBM Satu Harga dan jaringan LPG hingga ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi bukti nyata pemerataan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Hingga tahun 2025, Pertamina mencatat telah membangun 15.345 titik distribusi BBM dan 269.096 pangkalan LPG di 38 provinsi.

    Selain itu, sejak 2017 sampai 2024, perusahaan energi milik negara tersebut menghadirkan 573 lembaga penyalur BBM Satu Harga di berbagai daerah.

    Program ini memastikan harga BBM di wilayah terpencil setara dengan harga di perkotaan.

    Adapun distribusi BBM Satu Harga tersebar di sejumlah wilayah, meliputi 86 titik di Sumatera, 112 titik di Kalimantan, 60 titik di Sulawesi, 102 titik di Nusa Tenggara, 87 titik di Maluku, 121 titik di Papua, serta lima titik di Jawa dan Bali.

    Menurut Nurwayah, sebaran tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah melalui Pertamina untuk menghadirkan energi yang merata.

    “Menembus daerah 3T tentu bukan hal mudah, tetapi justru di situlah kehadiran negara dibutuhkan. Keadilan energi ini selaras dengan amanat sila kelima Pancasila,” kata Nurwayah.

    Di sektor LPG, Pertamina meluncurkan program One Village One Outlet (OVOO). Hingga kini, tercatat 70.448 desa dan kelurahan atau sekitar 98 persen wilayah Indonesia telah memiliki pangkalan LPG.

    Nurwayah menyebut program ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau.

    Menurut dia, ketersediaan energi murah dan merata menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan pasokan yang terjamin, aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga pelaku UMKM, dapat berjalan lebih produktif.

    “Energi tidak sekadar komoditas, melainkan penopang utama daya saing ekonomi nasional,” kata dia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.