Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • KKP jaring masukan masyarakat Karawang terdampak revitalisasi tambak

    KKP jaring masukan masyarakat Karawang terdampak revitalisasi tambak

    Untuk aktivis dari LSM yang diundang dalam konsultasi publik ini merupakan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang

    Karawang (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjaring saran dan masukan masyarakat di sekitar pesisir utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), dalam konsultasi publik terkait penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) revitalisasi tambak Pantura Jabar.

    Direktur Ikan Air Laut KKP Ikhsan Kamil, di Karawang, Senin, menyampaikan konsultasi publik ini merupakan salah satu syarat penyusunan dokumen amdal yang tengah dirumuskan oleh tim konsultan KKP.

    Melalui konsultasi publik, pihaknya menggali informasi mengenai saran dan masukan dari masyarakat yang terdampak proyek revitalisasi tambak Pantura Jabar. Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat meliputi wilayah Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Untuk tahap awal, kata dia, proyek ini akan dilaksanakan di wilayah pesisir utara Karawang, seluas sekitar 6.979,51 hektare yang berlokasi di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, dan Tirtajaya.

    Proyek revitalisasi tambak itu meliputi pembangunan saluran intake, kolam budi daya, kolam nursery, instalasi pengolahan limbah, kawasan pengelola, infrastruktur kawasan serta rencana pengembangan.

    Selain masyarakat umum, hadir dalam konsultasi publik antara lain para camat dan kepala desa yang daerahnya terdampak, pihak kepolisian dan TNI, serta kalangan aktivis.

    “Untuk aktivis dari LSM yang diundang dalam konsultasi publik ini merupakan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang,” katanya.

    Hadir pula perwakilan dari DLH dan Dinas Perikanan Karawang, DLH Jabar, serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Pada dialog dalam konsultasi publik ini, sejumlah kepala desa dan para camat menekankan agar KKP memperhatikan tanaman mangrove, infrastruktur saluran air, dan keterlibatan tenaga kerja dari masyarakat lokal.

    Selain itu masyarakat dan kalangan aktivis juga mengimbau agar KKP memperhatikan para pembudidaya ikan di tambak jika proyek revitalisasi itu sudah berjalan.

    Hal lain yang disampaikan masyarakat dan kalangan aktivis ialah mengecek tanda batas lahan area revitalisasi tambak dengan tanah milik masyarakat. Sebab ada beberapa desa yang bahkan tidak mengetahui batas antara tanah negara dengan milik masyarakat.

    Menurut Ikhsan Kamil, semua saran dan masukan masyarakat akan dimasukkan dalam penyusunan dokumen amdal revitalisasi tambak Pantura Jabar yang kini tengah dirumuskan tim konsultan KKP.

    Ia menyebutkan revitalisasi tambak di wilayah Pantura Jabar bertujuan meningkatkan produktivitas lahan tambak tidak produktif menjadi area budi daya perikanan bernilai tinggi dan berkelanjutan, khususnya untuk komoditas ikan nila salin.

    Selain itu mendukung kebijakan swasembada dan ketahanan pangan nasional, berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, mendorong terciptanya industri hulu-hilir bagi produk berbasis ikan, serta akan menyerap tenaga kerja hingga mencapai sekitar 132 ribu orang.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Shanxi di China cetak rekor produksi gas metana batu bara

    Shanxi di China cetak rekor produksi gas metana batu bara

    Taiyuan (ANTARA) – Provinsi Shanxi di Cina utara yang kaya akan batu bara mencapai rekor produksi metana lapisan batu bara sebesar 9,81 miliar meter kubik dalam delapan bulan pertama tahun ini, yang mencakup 81,3 persen dari total produksi negara tersebut, menurut biro statistik provinsi.

    Angka tahun ini telah melampaui total produksi atau output pada 2022.

    Sebagai gas alam nonkonvensional, gas metana batu bara dipandang sebagai sumber energi bersih dan strategis. Pemanfaatannya yang efektif dapat membantu mengurangi risiko penambangan, menekan emisi gas rumah kaca, sekaligus mengatasi kekurangan pasokan gas.

    Shanxi memiliki cadangan gas metana batu bara yang melimpah, dengan estimasi sumber daya sebesar 8,31 triliun meter kubik yang tersimpan di kedalaman kurang dari 2.000 meter, atau hampir sepertiga dari total nasional.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Shanxi menjadi yang terdepan di China dalam membangun basis utama untuk produksi gas metana batu bara.

    Pada 2007, produksi gas metana batu bara di Shanxi kurang dari 1,9 miliar meter kubik. Hingga 2024, angka tersebut melonjak menjadi 13,43 miliar meter kubik, menyumbang sekitar 80,6 persen dari total output China selama periode yang sama.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS: Dana Rp200 triliun ke Himbara bisa pengaruhi bunga penjaminan

    LPS: Dana Rp200 triliun ke Himbara bisa pengaruhi bunga penjaminan

    karena likuiditas ini persaingan mendapatkan bunga antar bank itu akan relatif lebih rendah lah, enggak ketat lagi

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan pengalihan dana oleh pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mempengaruhi pergerakan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).

    “Barangkali ini bisa mempengaruhi pergerakan tingkat bunga penjaminan, karena likuiditas ini persaingan mendapatkan bunga antar bank itu akan relatif lebih rendah lah, enggak ketat lagi,” ujar Plt Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono dalam Konferensi Pers Penetapan Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS di Jakarta, Senin.

    Selain itu, Didik mengatakan pengalihan dana oleh pemerintah senilai Rp200 triliun dari BI ke Himbara akan mampu memperkuat likuiditas perbankan.

    “Kami tentu saja mendukung langkah dari Kementerian Keuangan untuk menyalurkan atau menempatkan dananya pada perbankan untuk memperkuat likuiditas perbankan,” ujar Didik.

    Seiring adanya penempatan dana dari Kementerian Keuangan, menurutnya, bargaining power dari pemilik-pemilik dana besar untuk mendikte suku bunga ke bank diperkirakan dapat berkurang.

    Dari sisi sektor riil, Ia mengatakan pekerjaan dari perbankan adalah untuk menemukan sektor-sektor mana yang layak dibiayai.

    “Bagaimana pun kan dia harus melempar ke dalam penyaluran kredit,” ujar Didik.

    Seiring adanya biaya pada dana yang ditempatkan itu, lanjutnya, perbankan akan menyalurkan dana tersebut pada penyaluran kredit untuk mendapatkan surplus dari bunga.

    “Kami sih tetap berharap pemberian kredit itu tetap berdasarkan asas-asas yang sehat, sehingga ke depan tidak menjadi NPL yang memberatkan kondisi keuangan bank,” ujar Didik.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengumumkan detail pengalihan dana senilai Rp200 triliun untuk Himbara, yang disalurkan ke sebanyak lima bank, diantaranya Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN dan BSI.

    Dari kelima bank itu, Bank Mandiri, BNI dan BRI mendapatkan porsi paling besar, yakni masing-masing senilai Rp55 triliun.

    Kemudian, diikuti oleh BTN yang mendapat injeksi senilai Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Burden sharing kali ini beda dengan era COVID, bakal ganti istilah

    BI: Burden sharing kali ini beda dengan era COVID, bakal ganti istilah

    sekarang zamannya sudah normal, defisit fiskal tidak lebih dari 3 persen, BI juga tidak boleh beli SBN dari pasar perdana

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menegaskan skema pembagian beban bunga (burden sharing) untuk mendukung program pemerintah kali ini berbeda dengan yang diberlakukan saat pandemi COVID-19 karena bank sentral tidak lagi diperkenankan membeli SBN di pasar primer.

    BI juga akan mengganti istilah “burden sharing”, sesuai masukan yang disampaikan Komisi XI DPR RI. Penggantian istilah bertujuan agar tidak membingungkan publik dan menegaskan bahwa skema kali ini berbeda dengan era COVID-19.

    “Jadi beda sekarang (tidak sama dengan era COVID-19). Terima kasih ini, Pak Ketua Komisi XI, supaya jangan disamakan yang kemarin (kesepakatan dengan Kemenkeu) pada 4 September 2025. Tidak ada kaitannya dengan masalah berapa beli SBN (di pasar primer),” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa burden sharing saat pandemi diberlakukan karena mempertimbangkan situasi yang luar biasa (extraordinary condition).

    Saat itu, defisit fiskal mencapai lebih dari 3 persen dari PDB dan pemerintah kesulitan untuk menjual SBN dengan suku bunga yang tinggi.

    Dengan situasi tersebut, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan aturan lainnya, maka bank sentral saat itu diperkenankan untuk membeli SBN di pasar perdana selama tiga tahun.

    “Itu saat COVID-19 di mana memang ada dana pembelian SBN dari pasar perdana dan juga ada beban bunga. Tapi dasarnya adalah extraordinary condition. Nah, sekarang zamannya sudah normal, defisit fiskal tidak lebih dari 3 persen, BI juga tidak boleh beli SBN dari pasar perdana,” kata Perry.

    Sementara pada skema kali ini untuk mendukung program ekonomi kerakyatan, Perry menegaskan bahwa bank sentral tidak membeli SBN dari pasar perdana. Yang kini terus dilakukan BI yaitu pembelian SBN dari pasar sekunder, sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter.

    Adapun burden sharing kali ini dengan membagi rata biaya atas realisasi alokasi anggaran untuk program pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) setelah dikurangi imbal hasil untuk penempatan pemerintah terkait kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik.

    Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di bank sentral.

    Langkah ini juga sejalan dengan peran BI sebagai pemegang kas Pemerintah sebagaimana Pasal 52 UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 22 serta selaras dengan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    “Masalah tambahan bunganya sesuai UU karena BI sebagai pengelola kasnya pemerintah dan ada bunga yang kami akan berikan kepada pemerintah. Sehingga dasarnya adalah UU dan Keputusan Bersama (KB) pada 4 September 2025 (Keputusan Bersama Menteri Keuangan),” kata Perry.

    Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan padanan lain untuk istilah “burden sharing”, karena istilah itu lekat dengan skema saat pandemi COVID-19. Alternatif terminologi dinilai perlu agar masyarakat tidak bingung.

    “Ini perlu diberikan titling baru, judul baru. Supaya orang tidak bingung. Seakan-akan ketika kita bicara burden sharing itu bicara pada saat kita menghadapi krisis COVID. Padahal ini kan sudah keadaan normal,” kata Misbakhun.

    Sebagai informasi, BI terus melakukan ekspansi likuiditas salah satunya melalui pembelian SBN di pasar sekunder. Hingga 16 September 2025, total SBN yang dibeli mencapai Rp217,10 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp160,07 triliun.

    Selain itu, BI juga menurunkan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp716,62 triliun pada 15 September 2025.

    Kebijakan moneter juga didukung oleh Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang telah mencapai Rp384 triliun hingga minggu pertama September 2025. Insentif KLM ini diberikan kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop: Kopdes Merah Putih bisa serap 1 juta tenaga kerja tahun ini

    Menkop: Kopdes Merah Putih bisa serap 1 juta tenaga kerja tahun ini

    setiap Kopdes Merah Putih berpotensi menyerap 20 hingga 25 orang tenaga kerja pada tujuh unit usaha koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih berpotensi menciptakan hingga 1 juta lapangan kerja baru pada akhir Desember 2025.

    “Kami terus fokus pada operasionalisasi dan pengembangan lebih dari 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia hingga Desember 2025, agar dapat tercipta lebih dari 1 juta lapangan kerja baru,” ujar Ferry usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin.

    Menurut Ferry, setiap Kopdes Merah Putih berpotensi menyerap 20 hingga 25 orang tenaga kerja pada tujuh unit usaha koperasi, yakni gerai sembako, klinik, apotek desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, pergudangan dan logistik.

    Ferry, dikutip dari keterangan pers Kemenkop, menyampaikan saat ini sudah ada lebih dari 907 ribu orang yang menjadi anggota Kopdes Merah Putih, dan lebih dari 640 ribu orang yang menjadi pengurus dan pengawas.

    Untuk mendukung operasionalisasi Kopdes Merah Putih, Ferry mengatakan Kementerian Koperasi telah merekrut 1.104 project management officer (PMO) yang ditempatkan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta 8.000 pendamping usaha atau business assistant untuk mendampingi para pengurus koperasi di lapangan.

    Para tenaga kerja koperasi, menurutnya, juga akan dibekali dengan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan koperasi.

    “Kami juga telah melakukan pelatihan bagi 7.587 orang pengurus Kopdes Merah Putih dan 159 dinas provinsi, kabupaten, kota guna mendorong operasionalisasi Kopdes Merah Putih dan segera menyerap tenaga kerja,” kata Menkop.

    Ferry juga mendorong percepatan dukungan pembiayaan modal kerja dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara agar Kopdes Merah Putih bisa segera beroperasi.

    Selain itu, ia juga mengusulkan beberapa kebijakan afirmasi, seperti penyaluran barang subsidi pemerintah, pembiayaan dengan bunga di bawah 6 persen, dan keringanan Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha koperasi.

    Setelah terbentuknya 80 ribu lebih koperasi secara kelembagaan, program Kopdes Merah Putih kini mulai memasuki fase operasional.

    Ferry menyebut bank-bank Himbara telah memulai sosialisasi terkait mekanisme pencairan pinjaman dan penyusunan proposal bisnis koperasi.

    Pemerintah menargetkan 16 ribu hingga 20 ribu unit koperasi mendapatkan pembiayaan dari bank Himbara, sehingga dapat beroperasi mulai Oktober 2025.

    Setiap koperasi akan mendapatkan plafon pembiayaan maksimal Rp3 miliar, yang dapat digunakan untuk modal kerja serta investasi pembangunan infrastruktur seperti gudang penyimpanan dan pengadaan truk operasional.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pameran China-ASEAN dorong kerja sama keuangan hijau-ekonomi digital

    Pameran China-ASEAN dorong kerja sama keuangan hijau-ekonomi digital

    Bangkok (ANTARA) – Pameran China-ASEAN (China-ASEAN Expo) ke-22 berfungsi sebagai sebuah platform bagi para pelaku bisnis ASEAN untuk merasakan secara langsung perkembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang canggih, dan juga beragam teknologi hijau China.

    Hal ini menginspirasi perusahaan-perusahaan Thailand untuk mengadopsi teknologi AI China, demikian disampaikan seorang bankir Thailand, seraya membidik kerja sama lebih lanjut antara Thailand dan China di bidang keuangan hijau dan ekonomi digital.

    “Pameran tahun ini tidak hanya berbagi kemajuan AI, tetapi juga memicu imajinasi untuk menciptakan bisnis-bisnis baru,” ujar Wakil Presiden Eksekutif bank terkemuka Thailand Kasikornbank Suwat Techawatanawana dalam wawancara baru-baru ini dengan Xinhua.

    Menurut Suwat, China telah membuat kemajuan signifikan di bidang AI, terbukti dari posisinya yang terdepan dalam teknologi robotika dan perangkat AI yang dipamerkan pada ajang tersebut.

    Teknologi-teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi bisnis dan memangkas biaya. Thailand pun semakin tertarik dalam berbagai penerapan AI.

    Sebuah robot mendemonstrasikan keterampilan menghindari rintangan di Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Nanning di Nanning, ibu kota Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, China selatan, 19 September 2025. (ANTARA/Xinhua/Zhang Ailin)

    Bankir tersebut menyebutkan bahwa Thailand menyoroti delapan provinsi barat di zona “Kota Penuh Pesona” (City of Charm) pada pameran tahun ini, mengundang wisatawan dan profesional bisnis dari China untuk mengeksplorasi potensi pembangunan dan peluang investasi lokal.

    Di saat yang sama, berbagai area ekshibisi pameran untuk perdagangan komoditas, perdagangan jasa, dan kerja sama investasi akan memberikan umpan balik yang berharga bagi para pelaku bisnis guna mengembangkan operasional dan pertukaran ekonomi mereka.

    Menurut bankir tersebut, seiring dengan semakin diakuinya kemajuan China dalam kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) dan panel surya, Kasikornbank siap memberikan dukungan teknis kepada kliennya dan berharap dapat meningkatkan usaha patungan serta kerja sama dengan perusahaan-perusahaan China.

    Suwat yakin bahwa dengan peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN (China-ASEAN Free Trade Area/CAFTA) ke versi 3.0 yang akan datang, industri seperti pangan, produk pertanian, pariwisata, logistik, dan e-commerce digital akan menjadi sektor pertama yang merasakan manfaatnya.

    “CAFTA 3.0 akan menjadi titik awal yang kuat untuk mengembangkan ekonomi digital, e-commerce, ekonomi hijau, dan keberlanjutan, yang pada akhirnya akan mendorong konektivitas di antara usaha kecil dan menengah di seluruh negara partisipan,” ujar Suwat.

    Stan yang memamerkan kendaraan energi baru produksi Liuzhou selama Pameran China-ASEAN ke-22 di Nanning, Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, China selatan, 20 September 2025. (ANTARA/Xinhua/Hu Qiusi)

    Suwat menambahkan bahwa Kasikornbank berencana untuk menerbitkan pinjaman senilai 200 miliar baht (1 baht = Rp520) untuk keuangan hijau dan akan terus menerbitkan obligasi hijau.

    Dalam ekonomi digital, Kasikornbank mengoperasikan sebuah platform pembayaran yang menghubungkan para pelaku bisnis dan menyadari pentingnya pembayaran lintas perbatasan.

    “Dengan menghubungkan masyarakat dan pelaku bisnis, kami dapat bertindak sebagai pemimpin, pendukung, dan pencocok bisnis, yang mendorong kemajuan dalam waktu dekat,” kata Suwat.

    Sebuah robot humanoid bertinju dengan seorang pengunjung di Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Nanning di Nanning, ibu kota Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, China selatan, 19 September 2025. (ANTARA/Xinhua/Zhou Tinglu)

    Data resmi menunjukkan bahwa China dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain selama beberapa tahun berturut-turut.

    “Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, saya berharap dapat menyaksikan lebih banyak terobosan dalam teknologi digital dan sentuhan manusia dalam kerja sama ASEAN-China,” ungkap Suwat

    Bankir itu menekankan pentingnya membantu perusahaan memanfaatkan teknologi China secara lebih baik dengan dukungan integrasi tanpa hambatan dari mahadata (big data) dan teknologi lainnya, sekaligus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah China maupun sektor swasta, termasuk lembaga keuangan, agar pelaku bisnis dan individu dapat mengakses teknologi yang lebih efisien dan terjangkau.

    “Kasikornbank berambisi menjadi bank regional dan jembatan antara perekonomian China, sektor swasta, dan publik, menjaga hubungan baik, serta menciptakan ekosistem ekonomi baru,” kata Suwat.

    Ia menekankan bahwa melalui koordinasi dan pengembangan yang berkelanjutan, masyarakat China dan negara-negara ASEAN pada akhirnya akan mendapatkan manfaat, yang turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya berantas rokok ilegal di lokapasar dan warung kelontong

    Purbaya berantas rokok ilegal di lokapasar dan warung kelontong

    ANTARA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menindak penjualan rokok ilegal di platform niaga elektronik (e-commerce) dan warung kelontong/untuk menghentikan peredaran barang tersebut. Purbaya mengatakan ingin menekan jumlah perokok yang beralih ke rokok ilegal, antara lain dengan memanggil pelaku e-commerce untuk meminta mereka menghentikan penjualan rokok ilegal secepatnya. (Sanya Dinda Susanti/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Festival Kopi Papua 2025 ditutup, perputaran uang capai 1,1 miliar

    Festival Kopi Papua 2025 ditutup, perputaran uang capai 1,1 miliar

    ANTARA – Festival Kopi Papua 2025 yang berlangsung sejak Sabtu 20 September, resi ditutup pada Senin (22/9) malam. Sebanyak 62 UMKM dan 7 petani lokal yang terlibat, berhasil melakukan perputaran yang sebesar Rp1,1 miliar. Dibandingkan dengan angka yang dicapai tahun lalu, Festival Kopi kali ini berhasil menunjukkan peningkatan dan sukses. (Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bukan lewat tarif, Purbaya kejar pajak dari perputaran ekonomi

    Bukan lewat tarif, Purbaya kejar pajak dari perputaran ekonomi

    Saya naikkan pendapatan (negara) bukan dengan menaikkan tarif, tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak lebih besar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan strateginya untuk memperbaiki kinerja penerimaan negara, terutama pajak, lebih berfokus pada dorongan perputaran ekonomi alih-alih menaikkan besaran tarif.

    “Saya naikkan pendapatan (negara) bukan dengan menaikkan tarif, tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak lebih besar,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Dorongan aktivitas ekonomi itu salah satunya dilakukan melalui pemberian stimulus Paket Ekonomi 2025. Paket ini terdiri dari terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program untuk penyerapan tenaga kerja.

    Untuk delapan program akselerasi membutuhkan anggaran Rp15,66 triliun, di mana dana yang berasal dari APBN sebesar Rp12,79 triliun.

    Menurut Purbaya, stimulus itu mampu mendongkrak perekonomian pada triwulan IV-2025, yang pada akhirnya juga bisa memperbaiki kinerja penerimaan negara.

    “Kalau ekonominya tumbuh kencang, kan Anda bayar pajaknya ‘happy’. Itu yang kami kejar,” ujar Purbaya.

    Sebagai catatan, penerimaan perpajakan per 31 Agustus 2025 tercatat turun sebesar 3,6 persen dengan nilai realisasi Rp1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari outlook APBN 2025.

    Rinciannya, penerimaan dari pajak terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan nilai realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook.

    Namun, dukungan positif terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,4 persen dengan realisasi Rp194,9 triliun yang setara 62,8 persen dari outlook.

    Adapun belanja negara per 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari outlook, tumbuh 1,5 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.930,7 triliun.

    Dengan realisasi penerimaan yang lebih rendah dari belanja, maka APBN per 31 Agustus 2025 mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sumut jajal transportasi baru seaplane ke Danau Toba

    Gubernur Sumut jajal transportasi baru seaplane ke Danau Toba

    Medan, Sumut (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menjajal transportasi baru menggunakan seaplane (pesawat amfibi) dari Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara ke Pelabuhan Mariana Resort di Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumut.

    Menurutnya, transportasi baru ini diharapkan bisa meningkatkan konektivitas antarwilayah, pariwisata, dan pelayanan publik, terutama kepulauan maupun pesisir.

    “Ini salah satu pendekatan transportasi menuju Danau Toba, khusus Pulau Samosir,” ucap Bobby usai melakukan penerbangan seaplane di Pelabuhan Mariana Resort Samosir, Sumut, Senin.

    Gubenur mengatakan Pelabuhan Mariana Resort di Kabupaten Samosir ini terdapat penginapan bintang lima dan menjadi pendaratan bagi pesawat amfibi tersebut.

    Setelah ini, lanjutnya, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir dan instansi terkait lainnya akan melanjutkan pembahasannya ke Kementerian Perhubungan.

    Hal tersebut guna menguruskan semua perizinan yang berkaitan dengan lokasi pendaratan pesawat amfibi dilakukan di air, namun tidak boleh dilakukan sembarangan.

    “Tadi, kita sudah mencoba demo flight dari Bandara Silangit. Demo flight adalah salah satu syarat di mana tempat pendaratan. Rasa enak,” ungkap Bobby.

    Gubernur juga berharap bertambahnya moda transportasi udara di Provinsi Sumut, khususnya kawasan Danau Toba, maka akan ada pertumbuhan kunjungan wisatawan.

    “Seaplane ini ditargetkan bisa beroperasional di kawasan Danau Toba secara komersil paling lambat pada 2026,” tutur Bobby.

    Pemprov Sumut nantinya juga akan mengajak maskapai lainnya untuk berkolaborasi supaya pengunjung Danau Toba bisa menggunakan pesawat amfibi tersebut.

    “Nanti, kita coba sampaikan ke beberapa maskapai agar penumpang menuju Danau Toba bisa langsung naik (seaplane) ini,” ucap Bobby.

    Direktur Utama PT Parna Raya Group Charles A Simbolon mengaku kehadiran pesawat amfibi ini diharapkan bisa memberikan akses bagi wisatawan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Mudah-mudahan pengunjung pariwisata di Danau Toba semakin bertambah. Apalagi Badan Otoritas Danau Toba telah menargetkan kunjungan wisatawan dari 700.000 jiwa menjadi satu juta wisatawan,” katanya.

    Parna Raya Group adalah salah satu investor penerbangan pesawat amfibi di kawasan Danau Toba.

    Pesawat yang digunakan saat demo flight di perairan Danau Toba adalah pesawat model terbaru buatan 2023, dan merupakan penerbangan perdana pesawat amfibi yang mendarat di Danau Toba.

    “Ini inisiatif Pak Gubernur Sumut bersama Pak Bupati Samosir. Kalau semua lancar, paling lambat tahun depan sudah bisa digunakan masyarakat. Untuk rute dan harga, nanti dilakukan pembahasan lagi,” ujarnya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.