Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • TASPEN jadi rujukan badan pengelola program pensiun Kamboja

    TASPEN jadi rujukan badan pengelola program pensiun Kamboja

    Jakarta (ANTARA) – PT TASPEN (Persero) menerima kunjungan resmi dari badan pengelola program pensiun di Kamboja, yaitu National Social Assistance Fund (NSAF), dalam rangka kajian pembanding mengenai Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanisms/GRM).

    Kunjungan itu merupakan bagian dari kerja sama dalam forum Asian Civil Service Pension Association (ACSPA) yang bertujuan untuk mendorong transfer knowledge and experience terkait keahlian jaminan sosial antarnegara anggota.

    Corporate Secretary TASPEN Henra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan pertemuan tersebut bersifat penting guna memperluas jejaring internasional.

    “Kunjungan NSAF menjadi momentum penting untuk bertukar pandangan mengenai pengelolaan jaminan sosial bagi ASN di Indonesia,” kata Henra.

    Dalam pertemuan tersebut, TASPEN menjelaskan sistem autentikasi berlapis dalam proses pelayanan, mulai dari verifikasi biometrik hingga digital ID. Cara ini dilakukan untuk memastikan ketepatan data peserta dan meminimalkan potensi penyalahgunaan, sehingga hak-hak peserta terlindungi dengan lebih baik.

    TASPEN pun memaparkan inovasi seperti Andal by TASPEN, autentikasi digital yang terintegrasi dengan layanan di 57 kantor cabang dan 44 mitra bayar di seluruh Indonesia. Inovasi-inovasi ini dikatakan menjadi rujukan bagi NSAF yang tengah mengembangkan tata kelola jaminan sosial dan layanan pensiun di Kamboja.

    Sementara itu, Deputy Director General NSAF Chour Rattanak menyampaikan apresiasi atas keterbukaan TASPEN dalam berbagi pengalaman.

    Ia menilai praktik GRM dan inovasi layanan yang diimplementasikan TASPEN relevan untuk mendukung reformasi tata kelola jaminan sosial bagi ASN dan veteran di Kamboja, termasuk penguatan sistem pembayaran pensiun yang berkelanjutan.

    “Di Kamboja, layanan kami belum sepenuhnya terdigitalisasi, dan masih banyak langkah yang harus ditempuh untuk mencapai pencapaian seperti yang dilakukan TASPEN. Kami berharap dapat kembali ke Kamboja dan melakukan perubahan besar dalam manajemen layanan kami,” ujar Chour.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPJPH perkuat kerja sama internasional untuk bangun ekosistem halal

    BPJPH perkuat kerja sama internasional untuk bangun ekosistem halal

    Halal sebagai standar berkaitan erat dengan isu kesehatan, higienitas, keamanan pangan, nutrisi, gizi, ketahanan pangan, bahkan terkait rekayasa genetika bahan makanan…,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dalam dan luar negeri demi membangun ekosistem halal serta menjadikan Indonesia sebagai rujukan halal dunia.

    “Indonesia menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga halal luar negeri (LHLN) untuk memperluas jaringan layanan halal. Standar halal ASEAN harus menjadi titik awal menuju ekosistem halal global yang kuat dan berwibawa,” kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Mamat mengatakan, hal ini sejalan dengan halal yang menjadi salah satu nilai yang kian diperhitungkan dalam bisnis dan perdagangan internasional terutama di sektor makanan dan minuman.

    “Halal sebagai standar berkaitan erat dengan isu kesehatan, higienitas, keamanan pangan, nutrisi, gizi, ketahanan pangan, bahkan terkait rekayasa genetika bahan makanan. Urgensi ini membuktikan bahwa halal semakin diakui sebagai faktor penting dalam sektor industri dan perdagangan global,” ujar Mamat.

    Untuk itu, ia mengatakan BPJPH berupaya untuk memperkuat regulasi dan membagikan pengalaman Indonesia dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

    “Indonesia, melalui BPJPH, terus mengembangkan layanan sertifikasi halal yang efektif, transparan, akuntabel, mudah, cepat, dan terjangkau guna mendukung penguatan ekosistem halal baik nasional maupun global,” katanya.

    Indonesia pun cukup aktif menyuarakan pentingnya nilai dan pembangunan ekosistem halal di sejumlah panggung dunia. Baru-baru ini, BPJPH juga terlibat dalam rangkaian Food Ingredients Asia (Fi Asia) and Vitafoods Asia 2025 yang diselenggarakan di Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Bangkok, Thailand.

    Kegiatan berskala internasional ini diikuti oleh 36 ribu pengunjung dari 70 negara serta menghadirkan 1.500 peserta dari berbagai merek terkemuka.

    Selain pameran industri makanan dan minuman, Fi Asia juga menampilkan rangkaian seminar, konferensi, lokakarya, dan sesi teknis mengenai berbagai topik penting seperti tren inovasi, peluang investasi startup, tantangan regulasi, keberlanjutan, hingga wawasan pasar global.

    Lebih lanjut, BPJPH juga menyambut baik rencana penyelenggaraan FI Asia 2026 di Jakarta. BPJPH menyatakan selalu mendukung program-program penguatan ekosistem industri halal, termasuk melalui diseminasi informasi terkait perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan produk halal di Indonesia.

    “Ini momentum penting untuk mengarusutamakan halal di pasar global makanan dan bahan pangan. Dan Indonesia siap mengambil peran strategis untuk memanfaatkan peluang besar ini,” ujar Mamat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PU maksimalkan Bendungan Tanju dukung irigasi pertanian

    Menteri PU maksimalkan Bendungan Tanju dukung irigasi pertanian

    Tugas saya sederhana, mengalirkan air hingga ke sawah. Apapun yang ditanam masyarakat, apakah padi, jagung, atau bawang, kuncinya ada pada ketersediaan air…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaksimalkan Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendukung suplai air irigasi pertanian.

    Dody menegaskan, komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian jaringan irigasi agar air bendungan benar-benar sampai ke lahan pertanian masyarakat.

    “Tugas saya sederhana, mengalirkan air hingga ke sawah. Apapun yang ditanam masyarakat, apakah padi, jagung, atau bawang, kuncinya ada pada ketersediaan air. Karena itu, saya membentuk tim teknis terpadu yang akan turun langsung mencari solusi komprehensif agar bendungan ini berfungsi optimal,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Bendungan Tanju selesai dibangu pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, memiliki kapasitas tampung 17,86 juta m³ dengan luas genangan 324,20 hektare.

    Bendungan Tanju dirancang untuk mengairi Daerah Irigasi (DI) Tanju seluas 2.242 hektare, serta memperkuat sistem Rababaka Komplek yang menjadi penopang utama ketahanan pangan di wilayah Dompu dan Bima.

    Dody menekankan perlunya kerja sama lintas sektoral, termasuk dukungan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga masyarakat, untuk mempercepat penyelesaian saluran irigasi sepanjang 24 km kanan dan kiri (48 km total) yang menyalurkan air dari bendungan menuju sawah.

    “Saya sudah berdiskusi dengan petani dan kepala desa. Mereka sudah berkorban tanahnya untuk pembangunan bendungan ini, dan sekarang saatnya mereka merasakan manfaatnya. Saya tidak mau lagi masyarakat menunggu bertahun-tahun. Harapan saya, dalam waktu dekat solusi teknis bisa segera diterapkan,” katanya.

    Dengan adanya kontinuitas suplai air dari Bendungan Tanju, para petani yang sebelumnya hanya bisa menanam satu kali setahun diharapkan dapat menanam 2–3 kali setahun. Hal ini akan meningkatkan produktivitas pertanian di Dompu yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung dan beras di NTB.

    “Saya ingin memastikan bendungan ini benar-benar memberikan manfaat maksimal, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di Kawasan Timur Indonesia,” ujar Dody.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI sahkan RAPBN 2026, belanja negara ditetapkan Rp3.842 triliun

    DPR RI sahkan RAPBN 2026, belanja negara ditetapkan Rp3.842 triliun

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI bersama Pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 di Jakarta, Selasa, yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Apakah RUU APBN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada anggota dewan yang hadir.

    “Setuju”, ujar seluruh anggota rapat serentak.

    Kemudian, Puan mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengesahan.

    Sebelum keputusan diambil, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah merinci postur APBN 2026 yang ditetapkan.

    Selain itu, Said juga membacakan pendapat seluruh fraksi DPR RI yang menyatakan persetujuan terhadap RAPBN 2026.

    Berdasarkan keputusan rapat, belanja negara pada 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun.

    Anggaran itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.

    Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp1.510,55 triliun, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp1.639,19 triliun.

    Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp0,66 triliun.

    Dengan postur tersebut, RAPBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Keseimbangan primer dipatok sebesar Rp89,71 triliun dan pembiayaan Rp689,15 triliun.

    DPR RI juga menyepakati sejumlah asumsi makro APBN 2026, di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.

    Kemudian pemerintah menyepakati suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel.

    Target lifting minyak ditetapkan 610 ribu barel per hari dan gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.

    Selain itu, RAPBN 2026 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan Gini ratio 0,377-0,380.

    Indeks Modal Manusia dipatok 0,57, Indeks Kesejahteraan Petani 0,7731, penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita 5.520 dolar AS.

    Pemerintah juga menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 37,14 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67 persen.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM tangguhkan 190 izin tambang mineral dan batu bara

    ESDM tangguhkan 190 izin tambang mineral dan batu bara

    Ini evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Ditjen Minerba,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menangguhkan 190 izin tambang mineral dan batu bara (minerba), sebagai hasil dari evaluasi menyeluruh sektor pertambangan oleh Direktorat Jenderal Minerba.

    “Ini evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Ditjen Minerba,” ucap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung ketika ditemui di sela-sela Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa.

    Yuliot menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang izinnya ditangguhkan disebabkan oleh berbagai hal, seperti evaluasi terkait ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang, evaluasi pelaksanaan produksi yang mengacu kepada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dan lain-lain.

    Terkait dengan ketaatan terhadap RKAB, Yuliot menyampaikan hasil evaluasi dari sebagian perusahaan yang izinnya ditangguhkan menunjukkan mereka berproduksi melebihi RKAB yang disetujui.

    “Sepanjang perusahaan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan dan juga rencana kegiatan usaha yang diberikan pada tahun yang bersangkutan, seharusnya tidak ada masalah,” katanya.

    Ketika disinggung apakah penangguhan izin yang diberikan kepada masing-masing perusahaan memungkinkan untuk ditarik kembali, Yuliot menyampaikan tindakan tersebut tergantung hasil evaluasi dari Ditjen Minerba.

    “Kami lihat dari evaluasi (Ditjen) Minerba,” katanya.

    Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025, dijatuhkan sanksi penghentian sementara kepada 190 perusahaan tambang terkait kewajiban perusahaan untuk menjamin kegiatan reklamasi pascatambang.

    Selama sanksi dikenakan, para pemegang IUP diminta tetap melaksanakan kewajiban pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan pertambangan, termasuk juga lingkungan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Merdeka Gold Resources resmi catat saham perdana di Bursa Efek

    Merdeka Gold Resources resmi catat saham perdana di Bursa Efek

    Jakarta (ANTARA) – PT Merdeka Gold Resources Tbk (MGR atau BEI: EMAS), anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk (MCG” atau BEI: MDKA), resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham EMAS.

    Dalam penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO), MGR melepas 1,62 miliar saham baru atau setara 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga penawaran Rp2.880 per saham, sehingga berhasil menghimpun dana sebesar Rp4,66 triliun.

    “Melalui IPO hari ini, kami yakin bahwa PT Merdeka Gold Resources akan menjadi perusahaan yang transparan, modern, berkelas dunia, dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dan benar, good mining practices, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” ucap Presiden Direktur PT Merdeka Gold Resources Tbk Boyke P. Abidin dalam agenda Pencatatan Saham Perdana MGR di Gedung Bursa Efek, Jakarta, Selasa.

    Setelah dikurangi biaya emisi, dana dari IPO bakal digunakan untuk mendukung kegiatan modal kerja kegiatan operasional anak-anak perusahaan MGR yang melakukan aktivitas usaha di bidang penambangan dan pengolahan bijih emas, serta dimanfaatkan untuk pembayaran sebagian pinjaman MGR.

    MGR sendiri mengelola Proyek Emas Pani (Pani Gold Project) di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang memiliki potensi sumber daya mencapai 7 juta ounces emas. Kawasan tersebut berpotensi menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia.

    Proyek Emas Pani dirancang sebagai tambang berbiaya rendah serta berumur panjang dengan produksi puncak hingga 500 ribu ounces emas per tahun yang dijadwalkan akan memulai produksi emas pertama pada kuartal I-2026.

    Menurut Boyke, pencatatan saham perdana ini merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan perusahaan sekaligus wujud komitmen terhadap pertumbuhan jangka panjang.

    Melalui IPO, lanjutnya, fondasi keuangan perseroan akan diperkuat, membuka kesempatan bagi publik untuk menjadi bagian dari perjalanan MGR, mendukung pengembangan Proyek Emas Pani, hingga memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat di wilayah operasional terkait.

    “Apresiasi kami karena momen ini hanya berhasil karena kerja keras dan dukungan para stakeholder kami yang tersebar mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan Provinsi Gorontalo, pemerintahan Kabupaten Pohuwato, masyarakat sekitar tambang kami di Pani, dan utamanya adalah insan-insan yang telah bekerja dengan sepenuh hati dan kerja yang keras,” ungkap dia.

    “Kami percaya bahwa IPO hari ini bukanlah garis akhir, tapi ini merupakan gerbang kami menuju masa depan menjadikan PT Merdeka Gold Resources tumbuh lebih kokoh, tumbuh lebih inovatif, dan berdaya saing global. Kami juga peduli kepada keberlanjutan bumi ini dan tentunya kesejahteraan manusia. Kami yakin Pani Gold Project atau PT Merdeka Gold Resources ini akan tumbuh menjadi pemain global yang dapat bersaing di industri tambang dunia,” katanya.

    Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 15 September 2025, melakukan masa penawaran umum pada 17-19 September 2025, dan resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 September 2025.

    Perusahaan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, serta dibantu empat sekuritas lainnya yaitu UOB Kay Hian Sekuritas, Aldiracita Sekuritas Indonesia, OCBC Sekuritas Indonesia, dan Amantara Sekuritas Indonesia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ID FOOD percepat penyerapan gula petani musim giling 2025

    ID FOOD percepat penyerapan gula petani musim giling 2025

    Sejak awal musim giling, penyerapan dilakukan lebih cepat sesuai dengan ketersediaan stok atau permintaan dan pemesanan di masing-masing pabrik gula…,

    Jakarta (ANTARA) – Holding BUMN Pangan ID FOOD memastikan terus melakukan penyerapan gula petani secara cepat dan terukur sesuai ketersediaan stok di pabrik gula pada musim giling tebu 2025.

    SVP Sekretaris Perusahaan ID FOOD Yosdian Adi Pramono menyampaikan penyerapan sudah dilakukan lebih awal, yakni Agustus 2025, diawali dengan penyerapan di pabrik gula milik ID FOOD lalu dilanjutkan dengan penyerapan di pabrik gula yang dikelola PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) PTPN Group.

    “Sejak awal musim giling, penyerapan dilakukan lebih cepat sesuai dengan ketersediaan stok atau permintaan dan pemesanan di masing-masing pabrik gula. Hal ini dilakukan guna membantu petani agar dapat segera memperoleh kepastian pasar,” ujar Yosdian dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Per 23 September 2025, ID FOOD sudah merealisasikan penyerapan sebesar 92.830 ton. Jumlah tersebut dari total target tahap pertama sebesar 29.000 ton melalui pendanaan bank komersial, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp420,5 miliar.

    Tahap kedua sebesar 30.000 ton dan tahap ketiga sebesar 33.830 ton, di mana untuk penyerapan tahap dua dan tiga menggunakan fasilitas pendanaan dari Danantara.

    Ia mengatakan, penyerapan gula oleh ID FOOD dilakukan secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga gula dalam jangka panjang.

    “Skema bertahap juga menyesuaikan dengan kesiapan stok di masing-masing pabrik gula. Kita ketahui kondisi dan kesiapan stok gula di pabrik gula juga beragam. Ada gula yang sudah siap dilepas, dan ada pula yang masih proses produksi. Selain itu ada proses administrasi yang harus dijalankan untuk menjaga tata kelola,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yosdian menegaskan, komitmen BUMN Pangan untuk terus melakukan offtake di tengah kondisi harga gula di tingkat produsen yang masih rendah, atau berada di bawah harga acuan pembelian yang ditetapkan Bapanas, yaitu sebesar Rp14.500 per kilogram.

    Hingga minggu ketiga September 2025, realisasi penyerapan yang dilakukan perusahaan pelat merah ini telah mencapai 90 persen dari target serapan sebesar 103.000 ton, dengan sebaran offtake ke 24 pabrik gula, baik pabrik gula ID FOOD maupun SGN.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rajawali Nusindo perkuat distribusi beras SPHP lewat ritel modern

    Rajawali Nusindo perkuat distribusi beras SPHP lewat ritel modern

    Jakarta (ANTARA) – PT Rajawali Nusindo, anak perusahaan Holding BUMN Pangan ID FOOD, terus memperkuat distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui ritel modern untuk memastikan ketersediaan beras SPHP dan menjaga harga tetap stabil bagi masyarakat.

    Hingga September 2025, perusahaan telah mendistribusikan lebih dari 8 juta kilogram beras SPHP melalui jaringan ritel modern di seluruh Indonesia.

    Dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, Sekretaris Korporasi Rajawali Nusindo Sofyan Effendi menyatakan bahwa ritel modern memiliki jangkauan yang luas dan sistem distribusi yang terukur.

    Ritel modern juga dinilai ini efektif untuk memastikan beras SPHP lebih mudah diakses masyarakat dengan harga yang sesuai kebijakan pemerintah.

    “Melalui ritel modern, monitoring harga dan pasokan juga jadi lebih mudah,” ujar Sofyan.

    Sofyan menyebut Rajawali Nusindo telah menjalin kemitraan dengan berbagai jaringan ritel besar, seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, Lion Superindo, Naga Swalayan, Tip Top, Transmart, Foodhall, dan Hero.

    Kemitraan ini dinilai strategis karena mampu memperluas jangkauan distribusi hingga ke konsumen akhir, serta memudahkan pengawasan harga dan menjaga stabilitas pasokan di pasar.

    Sofyan menyampaikan secara nasional, penyaluran beras SPHP telah menjangkau lebih dari 30 provinsi. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan volume distribusi terbesar, yaitu lebih dari 4,9 juta kg.

    Dari angka tersebut, Jawa Barat menjadi penerima terbanyak, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

    Di luar Jawa, distribusi juga merata. Sumatera menerima lebih dari 1,6 juta kg, Bali dan Nusa Tenggara lebih dari 350 ribu kg, dan Kalimantan lebih dari 290 ribu kg. Di wilayah timur, distribusi juga signifikan dengan total lebih dari 756 ribu kg, mencakup Maluku, Sulawesi, hingga Gorontalo.

    Sofyan menambahkan pola distribusi beras SPHP dilakukan secara terpusat melalui distribution center (DC) ritel modern. Skema ini dinilai lebih efisien karena mempercepat rantai pasok, memastikan ketersediaan produk di rak penjualan, dan menekan potensi lonjakan harga di pasaran.

    Sofyan menuturkan ke depan Rajawali Nusindo bersama ID FOOD dan Bulog berencana meningkatkan partisipasi dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) dan menyiapkan skema penyaluran beras premium Bulog melalui jaringan ritel modern.

    Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran ritel modern sebagai kanal distribusi strategis untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen ESDM sebut Shell dan BP sudah sampaikan data impor ke Pertamina

    Wamen ESDM sebut Shell dan BP sudah sampaikan data impor ke Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan badan usaha swasta, seperti Shell dan BP (British Petroleum), sudah menyampaikan data kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM) ke Pertamina.

    “Sudah menyampaikan data ke Pertamina,” ucap Yuliot ketika ditemui di sel Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa.

    Yuliot menjelaskan bahwa pada Jumat (19/9), badan usaha swasta yang terdiri atas Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil sudah menyepakati akan membeli base fuel yang diimpor oleh Pertamina dan akan menambahkan zat aditif sesuai dengan ketentuan badan usaha masing-masing.

    Pertemuan antara Shell, BP, Vivo, ExxonMobil, dan Pertamina difasilitasi oleh Kementerian ESDM. Akan tetapi, dalam hal kesepakatan bisnis, Yuliot menyampaikan bahwa hal tersebut di luar kewenangan ESDM.

    “Semua itu B to B (business to business), kalau tidak tercapai (kesepakatannya), kami akan evaluasi apa yang membuat tidak tercapai,” ucap Yuliot.

    Lebih lanjut, Yuliot mengatakan bahwa target Kementerian ESDM adalah BBM dapat tersedia kembali di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dalam waktu sepekan.

    “Arahan dari Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), 7 hari itu sudah terisi di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) swasta,” kata dia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRI salurkan KPR subsidi Rp14,65 triliun hingga Agustus 2025

    BRI salurkan KPR subsidi Rp14,65 triliun hingga Agustus 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) sebesar Rp14,65 triliun kepada 107 ribu debitur di seluruh Indonesia hingga akhir Agustus 2025.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut menegaskan komitmen BRI sebagai bank penyalur program perumahan subsidi pemerintah.

    “Kami berkomitmen menghadirkan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyaluran KPRS ini sejalan dengan visi BRI untuk terus berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” ujarnya.

    Adapun secara rinci, penyaluran KPRS BRI terdiri dari KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp14,21 triliun, KPR Tapera sebesar Rp329,92 miliar, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp103,75 miliar, dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp9,24 miliar.

    Dikatakannya, sebagai wujud nyata dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, BRI pada Agustus 2025 juga menambah kuota penyaluran KPR FLPP dari semula 17.700 unit menjadi 25.000 unit.

    “Kami optimistis program perumahan subsidi dapat terus diperluas jangkauannya, sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang bisa memiliki rumah layak huni,” tambahnya.

    Penyaluran KPRS ini juga sejalan dengan fokus BRI dalam mendukung Astacita Pemerintah, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

    Melalui pembiayaan perumahan, BRI tidak hanya memberikan akses tempat tinggal, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.