Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • KAI antisipasi banjir-longsor di jalur rawan saat Nataru

    KAI antisipasi banjir-longsor di jalur rawan saat Nataru

    Yogyakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengantisipasi potensi banjir dan longsor di jalur rawan bencana selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 dengan meningkatkan sarana dan prasarana di sejumlah titik.

    “Itu yang kita antisipasi, terutama itu di Daop 4 Semarang. Kami di beberapa titik telah melakukan penguatan-penguatan dari prasarana kita, dari rel, terutama ya, seperti di KM2, itu kita melakukan penaikan dari rel sebanyak 30 cm,” kata Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin di Yogyakarta, Kamis.

    Menurut Bobby, KAI juga telah melaksanakan perbaikan dan peningkatan sarana maupun prasarana, termasuk penggantian rel sepanjang 84.000 meter.

    Selain penaikan rel setinggi 30 sentimeter di titik KM2, KAI juga meningkatkan spesifikasi rel dari R42 menjadi R54, serta mengganti 150 wesel.

    Penguatan balas dengan kerikil turut dilakukan untuk menjaga kestabilan jalur, terutama di kawasan rawan bencana.

    Dari sisi sarana, menurut Bobby, persiapan dilakukan secara ketat untuk menjamin keprimaan pengoperasian selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru.

    “Kami sangat mengharapkan bahwa kami akan memberikan layanan yang sangat prima selama Natal dan Tahun Baru ini,” ujar dia.

    Peningkatan prasarana tersebut, lanjut Bobby, dilakukan seiring bertambahnya volume perjalanan selama masa angkutan libur akhir tahun.

    Menurut dia, secara nasional terdapat 7.982 perjalanan kereta api yang dioperasikan pada periode Nataru 2025/2026, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

    Untuk mendukung layanan itu, KAI menyiapkan 3.506.104 tempat duduk, dengan tingkat pemesanan mencapai sekitar 1,6 juta tiket hingga 17 Desember 2025.

    Selain itu, KAI juga memperkuat pengamanan dan pelayanan KA dengan menambah 2.800 petugas secara nasional.

    “Kami juga melakukan pengawasan ketat untuk setiap perlintasan sebidang sehingga kami harapkan dapat menekan kecelakaan yang tidak perlu terjadi,” tutur dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sasar Gen Z, pelatihan Gig Economy pacu lahirnya pelaku usaha digital

    Sasar Gen Z, pelatihan Gig Economy pacu lahirnya pelaku usaha digital

    ANTARA – Pemerintah meluncurkan program pelatihan untuk sektor Gig Economy bagi gen Z sebagai bagian dari stimulus ekonomi 17-8-45. Bertujuan melahirkan lebih banyak pelaku usaha berbasis digital, program tersebut didukung pendanaan melalui skema KUR sebesar Rp10 triliun.
    (Suci Nurhaliza/Arif Prada/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG ditutup melemah 0,68 persen di posisi 8.618,19

    IHSG ditutup melemah 0,68 persen di posisi 8.618,19

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Kamis (18/12) sore ditutup melemah 59,14 poin atau 0,68 persen ke posisi 8.618,19.

    Sejalan dengan itu, indeks 45 saham unggulan atau LQ45 turun 0,85 poin atau 0,10 persen ke level 851,72.

    Dalam laporan analisanya di Jakarta, Kamis, Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim menilai pelemahan IHSG antara lain dipicu oleh nilai tukar rupiah yang cenderung melemah dalam beberapa hari terakhir.

    Padahal, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dipertahankan di level 4,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (17/12).

    “Meningkatnya ketidakpastian global serta minimnya sentimen positif baru yang kuat, juga mendorong pelemahan indeks,” ujarnya.

    Pada perdagangan spot, rupiah kembali melemah ke level Rp16.723 per dolar AS, di tengah penguatan indeks dolar AS dan pergerakan mata uang Asia yang ditutup variatif.

    Dari sisi sektoral, saham-saham consumer cyclical mencatat koreksi terdalam, sementara sektor noncyclical membukukan kenaikan tipis.

    Dengan kondisi tersebut, IHSG diperkirakan berpotensi melanjutkan pelemahan untuk menguji area support 8.550-8.600.

    Pelaku pasar juga mencermati hasil pertemuan Bank of Japan yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 0,75 persen.

    Ini menjadi level tertinggi dalam 30 tahun terakhir.

    “Jika perkiraan ini benar terjadi, ada potensi akan meningkatkan volatilitas saham dan mata uang di pasar global karena ada kemungkinan terjadinya pembalikan aliran dana investor di pasar global ke Jepang dalam jangka pendek,” kata Ratna.

    Meski demikian, dampaknya diperkirakan bersifat sementara.

    Adapun pada perdagangan hari ini, saham-saham dengan penguatan terbesar antara lain JAYA, BBRM, HILL, RLCO, dan PSDN.

    Sementara saham yang melemah terdalam meliputi COAL, PADI, PJHB, OPMS, dan BCIP.

    Dari sisi aktivitas, frekuensi transaksi tercatat 2.755.425 kali, dengan volume perdagangan mencapai 37,94 miliar saham dan nilai transaksi sebesar Rp23,75 triliun.

    Sebanyak 252 saham menguat, 411 saham melemah, dan 138 saham stagnan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelemahan rupiah diiringi sentimen ketidakpastian perekonomian AS

    Pelemahan rupiah diiringi sentimen ketidakpastian perekonomian AS

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan di Jakarta, Kamis, bergerak melemah 29 poin atau 0,17 persen menjadi Rp16.723 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.694 per dolar AS.

    Analis mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan kurs rupiah dipengaruhi ketidakpastian mengenai perekonomian AS yang meningkat pada pekan ini.

    “(Hal ini) terutama karena data resmi pemerintah memberikan sinyal yang beragam mengenai pasar tenaga kerja. Operasi pembelian aset Federal Reserve juga memicu beberapa keraguan atas likuiditas pasar di negara tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Kini, pasar disebut menantikan inflasi inflasi indeks harga konsumen (CPI/Consumer Price Index) untuk mendapatkan petunjuk mengenai perekonomian di AS.

    Data tersebut diperkirakan menunjukkan inflasi CPI utama sedikit meningkat, sementara CPI inti diprediksi tetap stabil di angka 3 persen per tahun.

    “Pasar tenaga kerja dan inflasi adalah dua pertimbangan terbesar Fed untuk menyesuaikan kebijakan. Namun, selain suku bunga, pasar juga khawatir tentang potensi periode stagflasi bagi perekonomian AS – sebuah skenario di mana pengangguran meningkat seiring dengan inflasi,” kata Ibrahim.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah di level Rp16.722 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.698 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinas Pangan Aceh fasilitasi sayur-mayur daerah bencana lewat udara

    Dinas Pangan Aceh fasilitasi sayur-mayur daerah bencana lewat udara

    Banda Aceh (ANTARA) – Dinas Pangan Aceh memfasilitasi angkutan sayur-mayur dari daerah bencana di Bener Meriah dan Aceh Tengah melalui pesawat Hercules yang membawa bantuan ke daerah itu melalui Bandara Rembele.

    “Kita ikut berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan TNI dan BNPB untuk pengangkutan sayur-mayur dari daerah tengah Aceh yang belum bisa dilewati jalur darat,” kata Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh Surya Rayendra di Banda Aceh, Kamis.

    Ia menjelaskan pengangkutan sayur-mayur, seperti cabai merah, kol, kentang, dan tomat sebagai bagian upaya untuk stabilisasi harga dan ketersediaan barang di Banda Aceh dan sekitarnya, serta pemulihan ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana.

    “Artinya, dengan tersedianya barang yang cukup harga di Banda Aceh dan daerah lainnya tidak tinggi dan petani juga mendapatkan harga yang layak,” katanya.

    Dia menjelaskan hasil panen petani Bener Meriah dan Aceh Tengah yang dikumpulkan lewat asosiasi petani tersebut, saat ini juga ikut dipasarkan ke Jakarta, Sumatera Utara, dan Batam.

    “Hasil panen yang diangkut melalui udara dengan menggunakan helikopter dan Hercules pembawa bantuan itu merupakan komoditas yang dikumpulkan oleh asosiasi petani yang ikut disesuaikan dengan kapasitas angkutan udara,” katanya.

    Ia mengatakan pada Kamis ini, tercatat sekitar 1,5 ton sayur-mayur jenis kol, tomat, dan kentang yang diangkut lewat jalur udara.

    Dia menjelaskan jika tidak diangkut via udara maka harga sayur-mayur di daerah terdampak bencana akan anjlok dan justru ikut memperburuk ekonomi masyarakat sekitar.

    Ia optimistis dengan adanya sayur-mayur yang diangkut lewat udara ke Banda Aceh dan sekitarnya, akan ikut mempercepat pemulihan ekonomi para petani yang ikut terdampak bencana.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah tarik utang Rp614,9 triliun, Wamenkeu: Masih “on-track”

    Pemerintah tarik utang Rp614,9 triliun, Wamenkeu: Masih “on-track”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi penarikan utang baru oleh pemerintah sebesar Rp614,9 triliun per 30 November 2025 masih terjaga dalam desain atau “on-track.”

    Nilai itu setara dengan 84,06 persen terhadap proyeksi yang ditetapkan dalam laporan semester (lapsem) 2025 sebesar Rp731,5 triliun.

    “Jadi saat ini masih on-track menuju desain dari APBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis.

    Target penarikan utang sebesar Rp731,5 triliun sepanjang tahun ini digunakan untuk menutup defisit APBN yang berdasarkan proyeksi yang diperkirakan mencapai 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Sementara saat ini, defisit APBN tercatat sebesar 2,35 persen PDB, masih di bawah target proyeksi defisit APBN 2025.

    Selain mengandalkan pembiayaan utang, pemerintah juga memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mengurangi kebutuhan penerbitan surat berharga negara (SBN).

    “Pemenuhan pembiayaan ini terkendali melalui langkah antisipatif, seperti prefunding, ketersediaan kas yang memadai, serta active cash dan debt management, termasuk penempatan dana Rp200 triliun di perbankan umum,” jelas Suahasil.

    Pengelolaan utang juga dilakukan dengan bersinergi bersama Bank Indonesia (BI), kata Suahasil. Sinergi ini berupa skema debt switch pada Surat Berharga Negara (SBN) pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo. Skema ini diambil untuk mengurangi risiko refinancing.

    “SBN yang kami terbitkan pada COVID-19 lalu ada yang jatuh tempo pada 2025, 2026, 2027, dan 2028. Untuk jatuh tempo ini, kami bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching,” tambahnya.

    Wamenkeu menggarisbawahi skema debt switching yang diambil oleh Kemenkeu tidak hanya dilakukan bersama BI. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu aktif melakukan skema debt switching dengan lembaga multilateral maupun lembaga lainnya.

    Suahasil pun menambahkan pasar keuangan dalam tren membaik, yang mampu mendukung pembiayaan yang makin efisien.

    Di samping pembiayaan utang, pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp41,4 triliun. Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp573,5 triliun atau 86,63 persen dari proyeksi laporan semester sebesar Rp662 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pascabencana, Pertamina dan BPH Migas awasi distribusi elpiji di Aceh

    Pascabencana, Pertamina dan BPH Migas awasi distribusi elpiji di Aceh

    Banda Aceh (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengawal secara ketat distribusi bahan bakar minyak dan elpiji di Aceh pascabencana agar berjalan lancar dan tepat sasaran.

    “Pengawasan bersama ini merupakan bagian memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terlayani dengan baik,” kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi di Banda Aceh, Kamis.

    Dalam memenuhi kebutuhan elpiji menyusul terputusnya transportasi darat karena banjir dan longsor, Pertamina mengirim elpiji menggunakan mobil tangki elpiji (skid tank) melalui jalur laut dari Lhokseumawe ke Banda Aceh menggunakan kapal Ro-Ro.

    “Pengawasan dan kunjungan langsung ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di tengah proses pemulihan pascabencana,” katanya.

    Untuk memastikan distribusi BBM dan elpiji tetap berjalan aman dan lancar, Pertamina terus mengoptimalkan distribusi melalui jalur laut dengan memanfaatkan kapal Ro-Ro dari Lhokseumawe ke Banda Aceh agar pasokan tetap terjaga meskipun akses darat masih dalam tahap pemulihan.

    Ia menjelaskan pemanfaatan kapal Ro-Ro memungkinkan mobil tangki elpiji diseberangkan secara berkelanjutan sehingga distribusi ke masyarakat Aceh dapat terus berjalan.

    “Skema ini kami jalankan secara berkelanjutan agar kebutuhan elpiji masyarakat di Banda Aceh, Sigli, dan Pidie Jaya tetap terpenuhi,” katanya.

    Manajemen Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah SPBU di Banda Aceh, Sigli, dan Pidie Jaya untuk memastikan pelayanan BBM kepada masyarakat berjalan normal dan sesuai ketentuan.

    Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan BPH Migas memastikan penyaluran BBM di Aceh tetap berjalan lancar meskipun terdapat tantangan akses pascabencana.

    “BPH Migas mendukung langkah Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran penyaluran BBM agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik,” katanya.

    Dia menjelaskan pengawasan langsung di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan distribusi energi tetap terkendali dan tepat sasaran selama masa pemulihan.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah tarik utang Rp614,9 triliun, Wamenkeu: Masih “on-track”

    Baru terealisasi 65 persen, Kemenkeu imbau pemda percepat belanja APBD

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan mengimbau pemerintah daerah untuk mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 yang baru terealisasi Rp922,5 triliun atau 65,3 persen dari pagu per 30 November 2025.

    “Realisasi Rp922,5 triliun itu baru 65,3 persen dari pagu. Kami berharap pemda bisa mempercepat belanja agar manfaatnya bisa lebih dimanfaatkan masyarakat,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis.

    Pasalnya, kata Suahasil, realisasi tranfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat telah tersalurkan sebesar Rp795,6 triliun atau 91,5 persen dari pagu.

    Kenaikan realisasi TKD terbesar terjadi pada komponen dana bagi hasil (DBH) sebesar 22,5 persen dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar 14,9 persen.

    Rinciannya, DBH tersalurkan Rp157,4 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp409,5 triliun, DAK fisik Rp13,2 triliun, DAK non fisik Rp136,4 triliun, otonomi khusus (otsus) Rp14,2 triliun, dana desa Rp59,5 triliun, dan TKD lainnya Rp5,3 triliun.

    Di sisi lain, saldo rekening pemda di perbankan juga telah menunjukkan penurunan. Berdasarkan catatan per Oktober 2025, kas rekening pemda berada pada level Rp230,1 triliun. Sementara pada akhir November 2025, kasnya tercatat turun menjadi Rp218,2 triliun.

    “Saldo rekening pemda mengalami penurunan, maka belanja pemda harusnya bisa lebih tinggi lagi,” ujar Suahasil.

    Dalam paparan Kemenkeu, seluruh komponen belanja APBD terlihat mengalami penurunan.

    Belanja pegawai terealisasi Rp376 triliun per November 2025, turun 1,7 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp382,6 triliun.

    Belanja barang dan jasa tersalurkan Rp265,7 triliun atau turun 8,9 persen (yoy) dari Rp291,6 triliun. Belanja modal tercatat sebesar Rp92 triliun, turun signifikan 32,6 persen (yoy) dari Rp136,5 triliun. Sama halnya, belanja lainnya juga turun signifikan 24,1 persen (yoy) menjadi Rp188,8 triliun dari Rp248,8 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah tarik utang Rp614,9 triliun, Wamenkeu: Masih “on-track”

    Baru terealisasi 65 persen, Kemenkeu imbau pemda percepat belanja APBD

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan mengimbau pemerintah daerah untuk mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 yang baru terealisasi Rp922,5 triliun atau 65,3 persen dari pagu per 30 November 2025.

    “Realisasi Rp922,5 triliun itu baru 65,3 persen dari pagu. Kami berharap pemda bisa mempercepat belanja agar manfaatnya bisa lebih dimanfaatkan masyarakat,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis.

    Pasalnya, kata Suahasil, realisasi tranfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat telah tersalurkan sebesar Rp795,6 triliun atau 91,5 persen dari pagu.

    Kenaikan realisasi TKD terbesar terjadi pada komponen dana bagi hasil (DBH) sebesar 22,5 persen dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar 14,9 persen.

    Rinciannya, DBH tersalurkan Rp157,4 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp409,5 triliun, DAK fisik Rp13,2 triliun, DAK non fisik Rp136,4 triliun, otonomi khusus (otsus) Rp14,2 triliun, dana desa Rp59,5 triliun, dan TKD lainnya Rp5,3 triliun.

    Di sisi lain, saldo rekening pemda di perbankan juga telah menunjukkan penurunan. Berdasarkan catatan per Oktober 2025, kas rekening pemda berada pada level Rp230,1 triliun. Sementara pada akhir November 2025, kasnya tercatat turun menjadi Rp218,2 triliun.

    “Saldo rekening pemda mengalami penurunan, maka belanja pemda harusnya bisa lebih tinggi lagi,” ujar Suahasil.

    Dalam paparan Kemenkeu, seluruh komponen belanja APBD terlihat mengalami penurunan.

    Belanja pegawai terealisasi Rp376 triliun per November 2025, turun 1,7 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp382,6 triliun.

    Belanja barang dan jasa tersalurkan Rp265,7 triliun atau turun 8,9 persen (yoy) dari Rp291,6 triliun. Belanja modal tercatat sebesar Rp92 triliun, turun signifikan 32,6 persen (yoy) dari Rp136,5 triliun. Sama halnya, belanja lainnya juga turun signifikan 24,1 persen (yoy) menjadi Rp188,8 triliun dari Rp248,8 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BYD hingga Volkswagen produksi EV di Indonesia guna hindari bea masuk

    BYD hingga Volkswagen produksi EV di Indonesia guna hindari bea masuk

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rachmat Kaimuddin menyampaikan sejumlah produsen mobil listrik ternama, seperti BYD hingga Volkswagen, bakal memproduksi mobil listrik (EV) di Indonesia untuk menghindari bea masuk.

    “Kalau mereka nggak berproduksi di Indonesia pada 2026, mereka pajak impornya naik. Pilihannya beragam, bisa buat pabrik sendiri, bisa kerja sama dengan pabrikan assembler (perakitan) dalam negeri,” ucap Rachmat dalam diskusi publik bertajuk “Momentum Kendaraan Rendah Emisi di Indonesia: Seberapa Siap Regulasi Mengawasi?” yang digelar di Jakarta, Kamis.

    Rachmat memaparkan terdapat sembilan brand yang sudah berkomitmen untuk mulai memproduksi mobil listriknya di Indonesia, yakni Geely, BYD, Citroen, Vinfast, GWM, Volkswagen (VW), Xpeng, Maxus, dan AION.

    Pernyataan tersebut selaras dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani yang menyampaikan terdapat tujuh produsen kendaraan listrik yang membangun fasilitas produksi.

    Adapun ketujuh produsen tersebut, yaitu VinFast, Volkswagen (VW), BYD, Citroen, AION, Maxus, dan Geely.

    Tujuh produsen kendaraan listrik itu juga sudah melakukan investasi dengan total Rp15,4 triliun untuk memproduksi 281 ribu unit per tahun.

    Sedangkan, GWM (Great Wall Motor) sudah memiliki fasilitas perakitan di Indonesia yang berlokasi di Wanaherang, Bogor, dan Xpeng sudah memiliki pabrik perakitan di Indonesia, tepatnya di Purwakarta, Jawa Barat.

    Rachmat juga mengungkapkan bahwa BYD sudah membangun pabrik perakitannya di Indonesia.

    Dengan demikian, Rachmat menyampaikan kesembilan brand tersebut tidak akan terpengaruh oleh kewajiban untuk membayar bea masuk, selama mobil-mobil mereka tidak lagi diimpor secara utuh (CBU/completely build up), tetapi dirakit di dalam negeri (CKD/completely knocked down).

    “Jadi tidak ada alasan buat mereka (menaikkan harga),” tutur Rachmat.

    Diwartakan sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan tidak akan memperpanjang insentif untuk mobil berbasis baterai listrik (battery electric vehicle/BEV) yang dijual di pasar domestik dengan skema impor utuh (Completely Built-Up/CBU) pada tahun 2026.

    ‎Adapun pemerintah memberikan insentif untuk importasi CBU mobil listrik hingga akhir Desember 2025 berupa bea masuk dan keringanan PPnBM dan PPN, dengan ketentuan perusahaan penerima manfaat insentif ini harus melakukan produksi dalam negeri 1:1 dari jumlah kendaraan CBU yang masuk ke pasar domestik.

    Mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, para produsen wajib memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan jumlah setara kuota impor CBU. Produksi ini harus menyesuaikan aturan TKDN yang sudah ditetapkan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.