Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Catat keuntungan sejak 2013, Indef: Kinerja keuangan PLN berarti baik

    Catat keuntungan sejak 2013, Indef: Kinerja keuangan PLN berarti baik

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Abra Talattov menilai kinerja keuangan PT PLN (Persero) baik dalam beberapa tahun terakhir dengan selalu mencatat keuntungan sejak 2013.

    “PLN mengalami rugi terakhir pada 2013. Bahkan, pada periode sebelum dan selanjutnya selalu untung signifikan. Hal ini menjadi bukti bahwa (PLN) itu menjalankan fungsi badan usaha maupun pelayanan publik dengan sangat baik,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Mengutip laporan keuangan semester I 2025 yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), Abra menyebutkan pendapatan BUMN listrik tersebut sebesar Rp281 triliun meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp262 triliun.

    Penjualan tenaga listrik menjadi penyumbang utama dengan nilai Rp179,58 triliun, naik 4,53 persen dibanding semester I 2024.

    Sementara itu, tambahnya, rasio utang terhadap aset perusahaan tercatat masih di bawah 50 persen, sementara rasio utang terhadap ekuitas sebesar 69,1 persen, sehingga masih berada dalam batas wajar untuk perusahaan berskala besar.

    “Hal ini membuktikan pengelolaan keuangan sudah relatif bagus dengan menjaga beberapa rasio indikator yang tetap terkendali,” katanya.

    Sebagai perusahaan milik negara yang memegang mandat pelayanan publik, menurut dia, keberlangsungan keuangan PLN sangat bergantung pada dukungan pemerintah, terutama dalam mengelola utang.

    Selanjutnya, lanjut dia, PLN sangat aktif mencari sumber pendapatan baru di luar penjualan listrik untuk menjaga profitabilitas.

    “Profit yang besar itu sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan investasi besar untuk energi terbarukan dan digitalisasi jaringan,” kata Abra.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SPPG di Purworejo sajikan menu MBG favorit penerima manfaat

    SPPG di Purworejo sajikan menu MBG favorit penerima manfaat

    ANTARA – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Mandiri Nastiti Harapan Mulia di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terus meningkatkan standar pelayanan demi menjamin keamanan pangan dan kualitas gizi bagi ribuan penerima manfaat, Kamis (2/10). Menariknya, di SPPG ini para penerima manfaat bisa mengajukan permintaan menu, namun tetap memenuhi kecukupan gizi. (Firman Eko Handy/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Batam luncurkan motif batik khas Batam pada pekan mode busana

    Pemkot Batam luncurkan motif batik khas Batam pada pekan mode busana

    Batam, Kepri (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), meluncurkan motif batik khas Batam, yakni Jembatan Barelang pada pekan mode busana Batam Batik Fashion Week (BBFW) 2025.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam Gustian Riau menyebut ajang tahunan ini menjadi ruang untuk mempromosikan identitas khas Batam, melalui kerajinan batik.

    “Sejak dua bulan lalu, motif Jembatan Barelang resmi diperkenalkan, sekarang sudah dipatenkan. Hingga menjelang BBFW, omzet pelaku IKM sudah menembus Rp1,5 miliar. Ini capaian fantastis, bukti kreativitas dan budaya mampu menggerakkan roda perekonomian,” katanya di Batam, Kepri, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa acara yang berlangsung pada 2-4 Oktober 2025 itu menghadirkan 160 pelaku industri kecil dan menengah (IKM), terdiri atas 22 IKM pembatik, 22 fashion designer, 46 IKM makanan-minuman, dan sisanya pelaku IKM lainnya.

    Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Batam Erlita Amsakar Achmad menegaskan bahwa batik Batam bukan sekadar kain, melainkan simbol identitas.

    “Batik Batam adalah cerita, kebanggaan, dan warisan yang kita persembahkan kepada dunia. Expo Batam Batik Fashion Week kali ini menampilkan kolaborasi perajin, desainer, peragawan-peragawati, serta IKM Batam,” ujarnya.

    Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menyampaikan apresiasinya karena BBFW 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional.

    “Kami berharap kegiatan ini menjadi panggung kolaborasi, menghadirkan ide segar, peluang pasar, serta motivasi bagi generasi muda untuk melestarikan batik dan menggerakkan ekonomi kreatif di Batam,” katanya.

    Selain itu, batik Batam kini sudah memiliki 20 motif yang dipatenkan dan terdaftar hak kekayaan intelektual (HKI).

    Perlindungan HKI menjadi penting agar motif khas Batam memiliki nilai ekonomi.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Daop 3 Cirebon tampung aspirasi warga soal nama Stasiun Cirebon

    KAI Daop 3 Cirebon tampung aspirasi warga soal nama Stasiun Cirebon

    perubahan nama membutuhkan prosedur karena status formalnya diatur secara nasional

    Cirebon (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon, Jawa Barat, memastikan tetap menampung aspirasi masyarakat terkait penyesuaian nama Stasiun Cirebon agar mencantumkan identitas Kejaksan sebagai kawasan bersejarah di kota tersebut.

    Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon Mohamad Arie Fathurrochman di Cirebon, Kamis, mengatakan aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama, termasuk usulan agar nama resmi stasiun diubah menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.

    “Jadi kalau masyarakat menginginkan nama stasiun mencantumkan Kejaksan, kami tampung. Namun perubahan nama membutuhkan prosedur karena status formalnya diatur secara nasional,” katanya.

    Arie menjelaskan perubahan nama stasiun harus diajukan melalui permohonan resmi dari pemerintah daerah kepada PT KAI. Setelahnya diteruskan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

    Menurut dia, nomenklatur stasiun di Indonesia sudah diatur secara administratif, sehingga perubahan memerlukan Surat Keputusan (SK) dari manajemen pusat.

    “Nama-nama stasiun itu diatur oleh DJKA. Jadi SK perubahan nantinya juga keluar dari sana,” ujarnya.

    Ia menyebutkan sejumlah stasiun di daerah lain pernah berganti nama sesuai dinamika aspirasi masyarakat maupun kebutuhan historis. Oleh karena itu, usulan di Cirebon dinilai wajar sepanjang ditempuh melalui mekanisme resmi.

    Ia menuturkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Cirebon, tokoh masyarakat, budayawan dan organisasi kemasyarakatan menyuarakan keberatan jika nama Kejaksan tidak disematkan pada identitas stasiun.

    Selain itu, kata dia, forum tersebut juga membahas kerja sama PT KAI Daop 3 Cirebon dengan BT Batik Trusmi terkait naming rights di Stasiun Cirebon.

    Arie memastikan kerja sama tersebut saat ini masih dalam kajian ulang sesuai arahan manajemen pusat, karena sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Kota Cirebon.

    “Jadi mudah-mudahan usulan ini bisa menjadi jalan tengah. Masyarakat tetap merasa memiliki, sementara kami juga bisa menjalankan bisnis di stasiun yang merupakan cagar budaya,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik menyampaikan forum rapat, telah merekomendasikan agar penamaan resmi diperjelas menjadi Stasiun Kereta Api Cirebon Kejaksan.

    Rekomendasi itu, lanjut dia, mengacu pada Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pelestarian Kawasan serta Peraturan Kementerian Kebudayaan yang mencantumkan kata Kejaksan pada nama stasiun.

    Ia menekankan rekomendasi tersebut bisa menjadi dasar bagi Pemkot Cirebon maupun PT KAI, dalam mengajukan penyesuaian nama secara resmi.

    “Dari dua aturan itu disimpulkan, rapat merekomendasikan penamaan yang lebih tegas, yakni Stasiun Kereta Api Cirebon Kejaksan,” katanya.

    Sementara itu CEO Trusmi Group Ibnu Riyanto menuturkan rencana kerja sama terkait naming rights, sebenarnya bertujuan untuk promosi batik dengan menyematkan merek BT Batik Trusmi di Stasiun Cirebon.

    Namun, ia menyayangkan karena ide tersebut menuai keberatan karena dinilai dapat mengaburkan identitas historis stasiun.

    “Kami berusaha keras di situ dan biayanya juga tidak murah tentunya, tapi kita memberanikan diri agar industri batik di Cirebon itu bisa meningkat,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PGN: Penggunaan Gasku hemat biaya energi hingga 55 persen

    PGN: Penggunaan Gasku hemat biaya energi hingga 55 persen

    Surabaya (ANTARA) – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina menyatakan penggunaan layanan Bahan Bakar Gas (BBG) dengan nama produk Gasku dapat menghemat biaya energi sekitar 30 sampai 55 persen dibandingkan dengan BBM subsidi maupun non subsidi.

    “Pembakaran mesin juga menjadi lebih bersih karena Gasku memiliki nilai oktan yang cukup tinggi sehingga pembakaran menjadi lebih sempurna,” kata Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman di Surabaya, Kamis.

    Produk Gasku khususnya di Surabaya dikelola oleh Anak Usaha PGN yaitu PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) dengan stasiun pengisian BBG berada di SPBG Ngagel yang berkapasitas 4.000-4.500 liter setara premium (LSP) per hari dan dibanderol Rp4.500 per LSP.

    Fajriyah mengatakan layanan BBG merupakan komitmen PGN untuk mendukung pemerintah terutama program konversi BBM ke BBG agar masyarakat menggunakan bahan bakar kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

    “Diharapkan, dengan layanan dan infrastruktur pendukung BBG dapat memperkuat ekosistem penggunaan energi bersih domestik,” ujarnya.

    Gasku dapat digunakan oleh berbagai kendaraan namun perlu dipasang converter kit sebagai sistem tambahan pembakaran mesin kendaraan yang tadinya hanya bisa menggunakan BBM sehingga dapat bekerja menggunakan BBG.

    Kendaraan yang sudah menggunakan converter kit akan memiliki dua jenis bahan bakar (dual fuel) yang dapat digunakan secara bergantian.

    “Dengan sistem dual fuel, maka kapasitas bahan bakar kendaraan akan bertambah sehingga dapat menambah jarak tempuh kendaraan,” kata General Manager PGN Sales and Operation Region III (SOR III) Hedi Hedianto.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemnaker tegaskan proses rekrutmen pekerja objektif, nondiskriminatif

    Kemnaker tegaskan proses rekrutmen pekerja objektif, nondiskriminatif

    Pemberi kerja dilarang mensyaratkan hal-hal yang tidak relevan dengan kompetensi atau kualifikasi pekerjaan, seperti informasi pribadi berlebihan…,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan harus dilakukan secara objektif, adil, dan tanpa diskriminasi.

    Hal ini menyusul masih cukup sering ditemukan proses rekrutmen yang meminta sejumlah persyaratan yang kurang relevan dengan kebutuhan atau kompetensi, seperti tinggi dan berat badan, hingga meminta informasi pribadi calon pekerja secara berlebihan, termasuk meminta swafoto dengan KTP.

    “Pada prinsipnya, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena itu, proses rekrutmen tenaga kerja harus dilakukan secara objektif, adil, dan tanpa diskriminasi,” kata Kepala Biro Humas Sunardi Manampiar Sinaga saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Adapun penegasan itu didukung dengan penerbitan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang bertujuan agar praktik rekrutmen yang lebih transparan, adil, dan berbasis kompetensi.

    “Pemberi kerja dilarang mensyaratkan hal-hal yang tidak relevan dengan kompetensi atau kualifikasi pekerjaan, seperti informasi pribadi berlebihan, kecuali jika memang ada kepentingan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif,” ujar Sunardi.

    Ia melanjutkan, persyaratan tertentu, misalnya usia, hanya diperbolehkan bila memang terkait langsung dengan sifat atau karakteristik pekerjaan yang secara nyata mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan pekerjaan.

    Namun, ketentuan tersebut pun tidak boleh mengurangi atau menutup kesempatan warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Aturan ini berlaku sama bagi semua calon pekerja, termasuk penyandang disabilitas.

    “Kami juga berharap praktik rekrutmen di seluruh perusahaan, termasuk BUMN, bisa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan nondiskriminatif,” kata Sunardi.

    “Dunia kerja Indonesia harus menjadi ruang yang adil dan kompetitif, sekaligus mendukung pembangunan nasional,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu transfer Rp8,16 triliun ke Bali per Agustus 2025

    Kemenkeu transfer Rp8,16 triliun ke Bali per Agustus 2025

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mentransfer dana ke Bali (TKD) sebesar Rp8,16 triliun per Agustus 2025 atau mengalami kontraksi 2,32 persen dibandingkan periode sama 2024, yang mencapai Rp8,35 triliun.

    “Walaupun TKD kelihatan turun tapi semua belanja ASN, operasional pemda itu sudah dihitung,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Bali Muhammad Mufti Arkan di Denpasar, Bali, Kamis.

    Menurut dia, beberapa penyaluran dana saat ini langsung diterima oleh penerima manfaat di daerah, sehingga besaran TKD terlihat menurun.

    Ia mencontohkan beberapa pos salah satunya tunjangan profesi guru (TPG) yang langsung dicairkan pemerintah pusat kepada guru dan tidak melalui rekening pemerintah daerah.

    “Itu memudahkan pemda karena langsung diurus pusat dan cepat. TPG misalnya tahapannya dari pusat ke TKD, dari pemda bayar ke guru. Sekarang (pusat) bayar langsung ke guru,” ucapnya.

    Sementara itu, realisasi TKD sebesar Rp8,16 triliun tersebut sudah mencapai 67,18 persen dari total pagu 2025 mencapai Rp12,1 triliun.

    Adapun komponen TKD yang penyalurannya mengalami pertumbuhan positif yakni dana desa sudah tersalurkan Rp647,07 miliar atau mendekati 97 persen dari pagu.

    Kemudian, dana insentif daerah mencapai Rp186,50 miliar atau tumbuh 63 persen secara tahunan, dan dana bagi hasil mencapai Rp453,57 miliar atau tumbuh 162 persen.

    Sementara itu, ada tiga komponen yang kinerjanya mengalami kontraksi yakni dana alokasi khusus (DAK) nonfisik yang sudah realisasi sebanyak Rp1,45 triliun atau secara tahunan turun 17,47 persen dan DAK fisik sudah realisasi Rp99,21 miliar atau kontraksi paling dalam secara tahunan sebesar 53,09 persen.

    Baik DAK nonfisik dan DAK fisik masing-masing baru terealisasi 57,3 persen dan 26,68 persen.

    Secara khusus, untuk DAK fisik, total nilai rencana kegiatan setelah kebijakan efisiensi sebesar Rp251,83 miliar.

    Namun, dari jumlah itu sebanyak Rp237,77 miliar atau 94,4 persen yang kontraknya sudah terdaftar dengan batas terakhir pada 29 Agustus 2025.

    Mengingat nilai DAK fisik yang baru tersalurkan mencapai Rp99,21 miliar, kata dia, maka pengawalan penyaluran perlu terus digencarkan agar belanja optimal.

    Adapun DAK fisik di Bali di antaranya telah tersalurkan untuk penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan sebesar Rp74,85 miliar dan bidang pendidikan untuk PAUD, perpustakaan, SD hingga SMA/SMK mencapai Rp16,99 miliar.

    Sedangkan, DAK nonfisik, telah disalurkan untuk bantuan operasional satuan pendidikan Rp717,26 miliar, dana TPG sebesar Rp638,53 miliar, dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas Rp24,37 miliar, BOK dinas Rp27,17 miliar, BOK pengawasan obat dan makanan Rp1,62 miliar dan bantuan operasional keluarga berencana Rp22,79 miliar.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanggapi keluhan Antam, ESDM tinjau mekanisme ekspor emas

    Tanggapi keluhan Antam, ESDM tinjau mekanisme ekspor emas

    Yang ekspor emas, nanti kami coba lihat siapa saja yang ekspor, terus mekanismenya apa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan meninjau mekanisme ekspor emas sebagai respons atas keluhan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang kekurangan pasokan emas.

    “Yang ekspor (emas) nanti kami coba lihat siapa saja yang ekspor, terus mekanismenya apa,” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis.

    Hal tersebut merespons keluhan Antam ihwal sulitnya perusahaan pelat merah tersebut mendapatkan pasokan emas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Senayan Jakarta, Senin (29/9).

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto menyampaikan Indonesia berpotensi memproduksi emas sebesar 90 ton per tahunnya.

    Namun, karena tidak ada aturan yang mengharuskan perusahaan tambang untuk menjual hasil tambang emasnya kepada Antam, perusahaan pelat merah tersebut tidak bisa memenuhi permintaan emas di dalam negeri.

    Tambang emas milik Antam yang berlokasi di Pongkor, Jawa Barat, hanya bisa memproduksi 1 ton emas dalam satu tahun.

    Sedangkan, realisasi penjualan emas Antam pada 2024 berada di angka 43 ton. Tahun ini, Antam menargetkan penjualan emas mencapai 45 ton.

    Ketimpangan produksi emas Antam dengan permintaan emas menyebabkan Ardianto mengimpor emas kurang lebih 30 ton dari Singapura dan Australia.

    Tri akan melihat apakah terdapat pajak dari impor emas maupun ekspor emas, serta menimbang opsi mana yang lebih menguntungkan.

    Terlebih, Antam sudah menjalin kerja sama dengan PT Freeport Indonesia terkait bisnis pembelian sebanyak 30 ton emas.

    Oleh karena itu, ia belum menentukan apakah nantinya akan mewajibkan perusahaan tambang emas untuk menjual produksinya kepada Antam.

    “Kalau misalnya Freeport nanti sudah selesai, terus berjalan dengan baik, kan sudah ada tanda tangan kontrak, nanti kami putuskan,” ujar Achmad.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MAIPARK: Kurang dari 0,1 persen rumah di RI miliki asuransi bencana

    MAIPARK: Kurang dari 0,1 persen rumah di RI miliki asuransi bencana

    Nilai ini menggambarkan bagaimana penetrasi pelindungan akibat gempa melalui mitigasi asuransi itu masih rendah

    Jakarta (ANTARA) – Strategic Planning & Risk Management Group Head PT Reasuransi MAIPARK Indonesia Ruben Damanik menyatakan terdapat kurang dari 0,1 persen rumah tinggal di Indonesia yang diasuransikan sebagai upaya proteksi terhadap dampak bencana.

    Menurut data yang dihimpun pihaknya, ia menuturkan hanya 36 ribu rumah dari total 64 juta rumah di Indonesia yang diasuransikan pada 2023.

    “Nilai ini menggambarkan bagaimana penetrasi pelindungan akibat gempa melalui mitigasi asuransi itu masih rendah,” kata Ruben Damanik dalam webinar Media Workshop Allianz Indonesia yang diikuti di Jakarta, Kamis.

    Ruben mengatakan rendahnya inklusi asuransi tersebut menimbulkan kesenjangan besar antara total kerugian ekonomi akibat bencana dengan nilai kerugian yang dijamin asuransi, tidak hanya terkait kerusakan properti, tapi juga dampak kerusakan lainnya.

    Ia mencontohkan, saat terjadi gempa dan tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004, kerugian ekonomi mencapai Rp41,4 triliun, sementara nilai kerugian yang diasuransikan hanya Rp650 miliar. Dengan demikian, rasio aset yang dilindungi asuransi hanya sekitar 1,6 persen.

    Bahkan hampir 20 tahun kemudian, tren serupa juga masih terjadi. Terdapat sekitar 530 ribu rumah yang rusak akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat, pada 21 November 2022, tapi hanya seribu unit yang tercatat memiliki asuransi.

    Bencana tersebut juga memiliki rasio perlindungan asuransi yang rendah, yakni sekitar 1,2 persen, dengan total kerugian senilai Rp4 triliun dan nilai kerugian yang diasuransikan hanya Rp50 miliar.

    Ruben menyatakan kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat terkait mitigasi risiko bencana melalui asuransi.

    Padahal, mengacu pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, hingga gempa bumi yang memiliki frekuensi tinggi.

    Ia pun mendorong perlunya pendekatan mitigasi risiko yang terukur melalui kesiapan masyarakat agar kerugian akibat bencana dapat diminimalkan.

    “Mitigasi harus disesuaikan dengan jenis bencananya. Untuk banjir, bisa dengan membangun bendungan atau meninggikan rumah. Namun untuk gempa, solusinya lain, seperti memperkuat struktur bangunan, memahami zona rawan, hingga melakukan simulasi evakuasi. Dan tentu, asuransi menjadi instrumen penting untuk membantu pemulihan pascabencana,” jelasnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya siapkan pemberdayaan bagi produsen rokok ilegal

    Menkeu Purbaya siapkan pemberdayaan bagi produsen rokok ilegal

    ANTARA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Kami (2/10) tengah menyiapkan pemberdayaan terhadap pengusaha kecil yang selama ini memproduksi serta memasarkan rokok secara ilegal. Hal tersebut bertujuan demi menciptakan pasar yang adil bagi industri rokok.  
    (Hanif Nasrullah/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.