Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pengamat UGM menilai wajar Antam impor emas sekitar 30 ton

    Pengamat UGM menilai wajar Antam impor emas sekitar 30 ton

    Kalau memang produk dalam negeri tidak cukup, maka dibolehkan impor agar memenuhi kebutuhan dan harga tidak melonjak.

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai impor emas yang dilakukan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam adalah hal yang wajar, sebab bergantung kepada pasokan dan permintaan.

    “Kalau memang produk dalam negeri tidak cukup, maka dibolehkan impor agar memenuhi kebutuhan dan harga tidak melonjak. Impor ini seharusnya bisa mendukung juga untuk mengerem kenaikan harga,” ujar Fahmy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Di sisi lain, Fahmy juga mendukung intervensi pemerintah dalam bentuk Domestic Market Obligation (DMO) emas seperti yang dilakukan kepada batu bara. DMO merupakan kewajiban bagi perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam untuk menyisihkan sebagian dari hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (nasional).

    “Pilihan DMO bisa jadi pilihan agar harga bisa stabil,” ujar Fahmy pula.

    Pernyataan tersebut terkait keluhan Antam ihwal sulitnya perusahaan pelat merah ini mendapatkan pasokan emas, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI, di Senayan, Jakarta, Senin (29/9).

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto menyampaikan Indonesia berpotensi memproduksi emas sebesar 90 ton per tahunnya.

    Namun, karena tidak ada aturan yang mengharuskan perusahaan tambang untuk menjual hasil tambang emasnya kepada Antam, hasil penambangan emas pun diekspor ke berbagai negara.

    Di sisi lain, tambang emas milik Antam yang berlokasi di Pongkor, Jawa Barat, hanya bisa memproduksi 1 ton emas dalam satu tahun.

    Berkaca kepada realisasi penjualan emas Antam pada 2024 berada di angka 43 ton, perusahaan pelat merah tersebut tidak bisa memenuhi permintaan emas di dalam negeri apabila hanya mengandalkan produksinya di Pongkor.

    Ketimpangan produksi emas Antam dengan permintaan emas menyebabkan perusahaan ini harus mengimpor emas kurang lebih 30 ton dari Singapura dan Australia. Tahun ini, Antam menargetkan penjualan emas mencapai 45 ton.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM memanggil SPBU swasta soal BBM impor belum dibeli

    Kementerian ESDM memanggil SPBU swasta soal BBM impor belum dibeli

    Ini kesepakatan tersebut saya akan dapatkan secara lengkap pada saat rapat nanti sore pukul 15.30 WIB.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta guna membahas terkait belum dilakukannya pembelian base fuel dari bahan bakar minyak (BBM) impor yang disediakan oleh Pertamina.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pertemuan itu akan dilakukan hari Jumat ini di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM sekitar pukul 15.30 WIB.

    “Di Kantor Migas, jadi mungkin kita tunggu saja nanti sore ya. Info yang lebih pasti lagi mengenai kesepakatan yang ada,” kata Laode ditemui di Kantor Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat siang.

    Di menyampaikan pihaknya akan bertemu dengan para pengusaha SPBU dalam rangka negosiasi menuju kesepakatan antarbadan usaha.

    “Ini kesepakatan tersebut saya akan dapatkan secara lengkap pada saat rapat nanti sore pukul 15.30 WIB,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, British Petroleum (BP), dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.

    Langkah tersebut untuk mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan BP, yang telah terjadi sejak Agustus 2025.

    Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (base fuel) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing.

    Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada SPBU swasta yang membeli base fuel dari Pertamina.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Distribusi bansos tak merata, Luhut tegaskan urgensi digitalisasi

    Distribusi bansos tak merata, Luhut tegaskan urgensi digitalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan urgensi digitalisasi pada program bantuan sosial (bansos) usai menemukan bahwa penyaluran bansos di Banyuwangi, Jawa Timur, tak terdistribusi dengan merata.

    “Saya menemukan fakta menarik; ada warga yang tercatat menerima tiga program sekaligus, sementara ada yang sama sekali tak tersentuh bantuan meski sangat membutuhkan. Inilah mengapa transformasi digital penting dan perlu segera diimplementasikan,” kata Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan di Jakarta, Jumat.

    Tinjauannya itu dilakukan di Desa Suko, Kalipuro, Banyuwangi. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani kopi yang tinggal di kawasan hutan, jauh dari kota, dengan akses sinyal terbatas.

    Luhut berpendapat desa tersebut merupakan potret nyata sekaligus laboratorium hidup bagi masa depan program sosial Indonesia.

    Ketua DEN mencatat uji coba (pilot project) di Banyuwangi sudah menjangkau 257 ribu pendaftar dengan dukungan 2.000 pendamping lapangan.

    Dari 680 ribu kepala keluarga, baru 148 ribu yang tercatat sebagai penerima bansos.

    “Masih banyak ruang perbaikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan adil bagi yang membutuhkan,” ujar Luhut.

    Dia pun mengapresiasi sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam mendukung pilot project ini, dalam konteks ini, Kementerian Sosial dan pemerintah kabupaten. Pasalnya, menurut Luhut, ego sektoral sering menghambat integrasi data.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub pastikan pengembangan sorgum di Jabar diperluas

    Wagub pastikan pengembangan sorgum di Jabar diperluas

    dua hektare lahan di Cirebon saat ini digunakan untuk pembibitan. Tahun depan area tersebut diperluas menjadi 18 ha

    Cirebon (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan memastikan pengembangan tanaman sorgum di provinsi tersebut diperluas, dengan dukungan dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyiapkan lahan seluas 5.000 hektare di beberapa daerah.

    “Kementan sudah menyiapkan 5.000 hektare lahan untuk penanaman sorgum,” kata Erwan di Cirebon, Jabar, Jumat.

    Menurut dia, lahan di Jabar yang sudah ditetapkan berada di beberapa kabupaten yakni seperti 8 hektare di Cirebon, 20 hektare di Majalengka, 50 hektare di Garut serta sebagian di Kabupaten Sukabumi.

    Ia menyampaikan selanjutnya pengembangan tanaman sorgum akan dilakukan di Indramayu, Subang serta penambahan kembali di Majalengka karena memiliki kondisi dan iklim yang cocok untuk budidaya komoditas tersebut.

    “Ini program strategis. Kita manfaatkan lahan-lahan tidak produktif agar bisa menghasilkan. Kalau berjalan, ketahanan pangan nasional bisa terwujud tanpa bergantung pada impor beras maupun palawija,” katanya.

    Ia menjelaskan pemerintah daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten didorong untuk menginventarisasi lahan-lahan aset yang tidak aktif untuk dipakai sebagai lokasi budidaya tanaman pangan seperti sorgum.

    Dengan cara itu, kata dia, penanaman sorgum bisa diperluas dan dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian pangan di tingkat daerah.

    “Sebagai contoh, dua hektare lahan di Cirebon saat ini digunakan untuk pembibitan. Tahun depan area tersebut diperluas menjadi 18 hektare,” katanya.

    Ia menegaskan potensi sorgum sangat besar karena seluruh bagiannya bermanfaat seperti biji dapat diolah menjadi bahan pengganti beras maupun tepung, batang bisa dipakai sebagai bahan baku bioetanol dan biomassa, sementara akarnya dapat dijadikan pupuk.

    “Tidak ada yang terbuang dari tanaman sorgum ini. Semua bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

    Namun, ia mengakui salah satu kendala yang dihadapi petani sorgum adalah pemasaran karena selama ini pengembangan masih dilakukan kelompok kecil sehingga tidak terkoordinasi dengan baik.

    “Ke depan kami bentuk kelompok-kelompok tani sorgum supaya hasilnya bisa diserap, mulai dari panen sampai hilirisasi,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distanhorti) Dadan Hidayat menyampaikan program pengembangan sorgum ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang gencar melaksanakan diversifikasi pangan.

    Menurut dia, pengembangan sorgum pernah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebelumnya dan kini kembali diprioritaskan.

    Ia menekankan pangsa pasar menjadi kunci, sehingga dukungan dari pihak eksternal seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sangat diperlukan karena telah menjadi perantara untuk mendatangkan off-taker yang akan menyerap hasil produksi sorgum.

    “Kalau petani siap menanam, harus ada pihak yang membeli. Karena itu kami arahkan kontrak farming dengan off-taker supaya saling menguntungkan,” katanya.

    Dadan mengemukakan pada 2025, Provinsi Jabar menargetkan penanaman sorgum seluas 148 hektare dengan produktivitas rata-rata 7 ton per hektare.

    Ia menambahkan fokus pengembangan di Jabar, diarahkan untuk diversifikasi pangan dengan memanfaatkan biji sorgum.

    “Sekarang kami fokuskan untuk pengembangan sorgum sebagai komoditas pangan,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelindo pastikan kelancaran wisatawan-logistik saat MotoGP Mandalika

    Pelindo pastikan kelancaran wisatawan-logistik saat MotoGP Mandalika

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui Subholding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) memastikan kelancaran arus wisatawan, penumpang domestik, serta distribusi logistik saat perhelatan MotoGP Mandalika 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Kami mendukung penuh kelancaran arus wisatawan, penumpang domestik, maupun distribusi logistik agar MotoGP Mandalika 2025 sukses terlaksana,” kata VP Komunikasi Korporasi Pelindo Multi Terminal Farid Chairmawan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menegaskan pihaknya mendukung penuh karena ajang internasional itu tidak hanya membawa nama baik Indonesia, tetapi juga mendorong pertumbuhan pariwisata dan perekonomian daerah.

    Farid menuturkan pihaknya yang bergerak di bidang pengoperasian terminal nonpetikemas, memastikan seluruh layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Lembar siap mendukung kelancaran ajang internasional MotoGP Mandalika 2025 yang digelar pada 3–5 Oktober 2025 di Lombok, NTB.

    “Sebagai salah satu pintu masuk utama di Lombok, Pelabuhan Lembar memainkan peran penting dalam mendukung pergerakan penumpang, wisatawan, hingga distribusi logistik MotoGP,” ucapnya.

    Melalui Pelindo Multi Terminal Branch Lembar, katanya, berbagai persiapan telah dilakukan, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya.

    Dikatakan saat ini Pelabuhan Lembar dilengkapi dengan terminal penumpang modern, automatic gate system, hingga pemantauan CCTV 24 jam untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus kendaraan maupun barang.

    Terdapat dua terminal penumpang yang beroperasi, yakni Terminal Kedaro dan Terminal Gilimas. Khusus Terminal Gilimas dengan luas 4.884 m², mampu menampung hingga 1.500 orang yang digunakan untuk melayani kapal domestik maupun kapal pesiar (cruise).

    Selain penumpang, Pelindo Multi Terminal juga menyiapkan skema khusus untuk penanganan kargo dan logistik MotoGP yang dikirim melalui jalur laut. Seluruh infrastruktur dan personel telah dipersiapkan untuk mendukung proses distribusi logistik ketika proses pengiriman dimulai.

    Sebagai bentuk komitmen layanan, tambah Farid, Branch Lembar juga menjalin koordinasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar, agen pelayaran, serta instansi pendukung lainnya, untuk memastikan pelayanan berjalan optimal bagi masyarakat maupun penyelenggara MotoGP Mandalika 2025.

    Dengan kesiapan tersebut, Pelindo Multi Terminal menegaskan dukungannya terhadap keberhasilan MotoGP Mandalika 2025, sekaligus memperkuat peran kepelabuhanan nasional dalam membuka peluang pergerakan roda ekonomi, pariwisata, sekaligus mendorong suksesnya ajang kebanggaan berskala internasional.

    “Kami memastikan layanan kepelabuhanan tetap berjalan lancar, aman, dan efisien di Pelabuhan Lembar yang berlokasi di Lombok Barat, NTB,” kata Farid.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah salurkan Rp13,87 triliun dana transfer ke Sumbar

    Pemerintah salurkan Rp13,87 triliun dana transfer ke Sumbar

    Jumlah TKD yang sudah terealisasi itu setara dengan 64,61 persen dari pagu 2025 sebesar Rp21,47 triliun

    Padang (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sumatera Barat (Sumbar) mencatat pemerintah pusat telah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) ke provinsi itu sebesar Rp13,87 triliun.

    “Jumlah TKD yang sudah terealisasi itu setara dengan 64,61 persen dari pagu 2025 sebesar Rp21,47 triliun,” kata Kepala DJPb Kemenkeu Provinsi Sumbar Dody Fachrudin di Padang, Jumat.

    Hal tersebut disampaikan Dody Fachrudin terkait laporan kinerja anggaran pendapatan belanja negara (APBN) di Provinsi Sumbar hingga 31 Agustus 2025.

    Dody mengatakan realisasi belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yakni sebesar Rp10,02 triliun, atau 72,28 persen dari total TKD.

    Dana ini dialokasikan kepada provinsi, kabupaten dan kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana serta dukungan layanan publik di bidang pendidikan maupun kesehatan.

    Dalam laporan kinerja APBN tersebut, DJPb mencatat dana bagi hasil yang sudah disalurkan hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp398,07 miliar, atau 60,16 persen dari total pagu Rp661,73 miliar.

    “Realisasi ini meningkat 71,74 persen secara year on year (yoy),” sebut Kepala DJPb Sumbar.

    Ia mengatakan kenaikan nilai salur seiring dengan implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Provinsi Sumbar Maigus Nasir mengatakan pemerintah pusat memotong dana transfer sebesar Rp500 miliar untuk tahun anggaran 2026.

    Menyikapi itu, kepala daerah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) agar mencarikan solusi pendanaan dari sumber lain.

    “Untuk 2026, kegiatan akan banyak dikelola oleh pusat. Ada kegiatan kepresidenan dan kegiatan kementerian,” kata dia.

    Eks Anggota DPRD Provinsi Sumbar tersebut mengatakan pemotongan dana transfer sebesar Rp500 miliar itu merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk mempercepat implementasi Program Astacita.

    “Saya wajib menyampaikan ini. Lebih kurang Rp500 miliar dana dari pusat akan berkurang,” sebut dia.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya komitmen tertibkan dan dorong pasar rokok lebih adil

    Purbaya komitmen tertibkan dan dorong pasar rokok lebih adil

    Kudus (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan produsen dan peredaran rokok ilegal sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha kecil agar beroperasi secara legal dan tidak merusak pasar, sehingga tercipta persaingan pasar rokok yang lebih adil.

    “Upaya pemerintah bukan sekadar menindak, tetapi memberikan ruang bagi pelaku usaha yang selama ini bergerak di ‘area gelap’ atau ilegal untuk melakukan legalisasi,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota Komisi XI DPR RI ke Lingkungan Industri Kecil Hasil Tembakau (LIK-IHT) atau Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Kudus, Jawa Tengah, Jumat.

    Jika mereka tidak punya permodalan, kata dia, pihaknya akan melihat sampai mana pemerintah bisa membantu, dengan harapan produsen-produsen rokok ilegal bisa masuk. Akan tetapi bila tetap beroperasi ilegal, nantinya Bea Cukai akan bertindak keras.

    Purbaya menambahkan bahwa setelah diberi kesempatan berbenah, pengawasan, dan penindakan akan diperketat sehingga tercipta persaingan yang adil.

    “Jadi kita menciptakan pasar yang fair untuk industri besar maupun industri kecil sehingga semuanya bisa hidup. Yang penting, lapangan kerja tetap terjaga tetapi bayar pajak, jangan nggak bayar,” tegasnya.

    Lebih lanjut dikatakan bahwa Direktorat Jenderal terkait juga sedang mempelajari mekanisme yang paling tepat agar perusahaan-perusahaan kecil bisa bertahan tanpa mengganggu pasar secara tidak fair.

    Konsepnya, lanjut Purbaya, memfasilitasi agar pelaku usaha ilegal pindah ke ruang usaha yang legal seperti kawasan LIK-IHT di Kudus sehingga semua kegiatan menjadi terdaftar dan diawasi.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenkop sebut KDKMP di Malut buka jalan modal triliunan

    Wamenkop sebut KDKMP di Malut buka jalan modal triliunan

    Ternate (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyebut bulan Oktober 2025 ini menjadi momentum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk di Maluku Utara (Malut), membuka jalan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, karena menghadirkan modal triliunan.

    “Negara hadir untuk koperasi. Tapi modal ini hanya bisa dimanfaatkan dengan proposal bisnis yang matang, manajemen profesional, dan kemitraan produktif,” kata Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, saat membuka Rapat Koordinasi Regional (Rakor) ke-6 Kemenkop di Ternate, Jumat.

    Oleh karena itu, kata Wamenkop, ini menjadi kabar baik bagi pelaku usaha rakyat. Mulai Oktober 2025, KDKMP resmi beroperasi dan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, sehingga pemerintah pun ikut menyiapkan akses modal kerja dan belanja modal dengan skema pembiayaan yang lebih mudah lewat perbankan maupun lembaga nonbank.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, dalam kesempatan itu menekankan bahwa KDKMP adalah jawaban atas kebutuhan riil masyarakat desa.

    “Dengan digitalisasi, akses pembiayaan, dan pendampingan yang kuat, koperasi akan benar-benar menjadi rumah ekonomi rakyat dan penggerak kesejahteraan desa,” tegasnya.

    Sebagai penguat, pemerintah menyiapkan 1.100 lebih Project Management Officer (PMO) dan 8.000 Business Assistant (BA) di seluruh Indonesia, yang akan mendampingi ribuan koperasi agar siap bersaing dan tumbuh berkelanjutan.

    Rakor ini mempertemukan tiga provinsi Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara, untuk menyamakan strategi, memetakan kebutuhan, sekaligus mempercepat lahirnya koperasi modern yang berdaya saing.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Kalsel pastikan tidak naikkan pajak saat TKD berkurang

    Gubernur Kalsel pastikan tidak naikkan pajak saat TKD berkurang

    Banjarmasin (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin memastikan tidak akan menaikkan pajak daerah, meski dana transfer pusat ke daerah (TKD) berkurang hingga 50 persen.

    “Kita memastikan, meskipun ada pengurangan transfer dari pusat, pajak tidak akan dinaikkan. Masyarakat jangan sampai terbebani,” ujar Muhidin di Banjarbaru, Jumat.

    Muhidin justru menegaskan Pemprov Kalsel memberikan insentif dan menjaga agar beban masyarakat tidak semakin berat.

    Muhidin menyatakan Pemprov Kalsel hadir untuk menjaga kesejahteraan, agar masyarakat tetap tenang dan bisa bekerja dengan nyaman.

    Ditekankan Muhidin, bupati/wali kota se-Provinsi Kalsel harus memprioritaskan anggaran pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat, menyusul penurunan transfer dana pusat ke daerah hampir 50 persen.

    Muhidin mencontohkan Kabupaten Tanah Bumbu terkena dampak hingga 49 persen dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang terkecil sebesar 11 persen.

    “Untuk itu kita harus mengatur kembali prioritas anggaran yang ada,” ujar Muhidin.

    Pewarta: Imam Hanafi
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HIMKI pacu ekspor produk furnitur Jawa Tengah lewat ajang Woodfest

    HIMKI pacu ekspor produk furnitur Jawa Tengah lewat ajang Woodfest

    Industri furnitur dan kerajinan ini adalah rumah besar. Rumah yang diisi jutaan tenaga kerja, perajin, desainer, dan wirausahawan muda

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) membuka Woodfest 2025 di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai upaya memperkuat ekspor produk furnitur yang dibuat oleh industri kecil menengah (IKM) di provinsi tersebut.

    Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, menyampaikan ajang yang digelar 3–5 Oktober 2025 tersebut menjadi wadah bagi perajin, desainer, arsitek, akademisi, hingga pelaku usaha untuk saling berkolaborasi dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    “Industri furnitur dan kerajinan ini adalah rumah besar. Rumah yang diisi jutaan tenaga kerja, perajin, desainer, dan wirausahawan muda,” katanya.

    Menurut dia, Woodfest adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi terjalin antara alumni PIKA, HIMKI, pemerintah daerah, desainer interior, arsitek dan pelaku industri.

    “Kalau berjalan sendiri-sendiri kita hanya pelaku kecil, tapi kalau bersatu kita bisa menjadikan Indonesia basis produksi global,” kata Abdul Sobur.

    Menurut dia, Jawa Tengah memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat industri mebel dan kerajinan di Indonesia.

    Kota-kota seperti Jepara, Klaten, Sukoharjo dan Semarang telah lama dikenal dengan kekuatan produk kayu dan furniturnya yang bernilai tinggi.

    Menurut dia, provinsi tersebut siap memperkuat rantai pasok industri kreatif nasional sekaligus mendorong ekspor yang berdaya saing tinggi, karena didukung sumber daya manusia yang terampil serta warisan budaya yang kental,

    Pihaknya juga meyakini Indonesia memiliki keunggulan yang tidak banyak dimiliki pesaing, yaitu sumber daya kayu berkelanjutan, kreativitas desain yang otentik, serta kekayaan cerita budaya.

    Keunggulan ini menjadikan produk Indonesia tidak hanya kompetitif dari sisi harga, tetapi juga memiliki nilai tambah dan makna mendalam.

    Lebih lanjut, ajang ini menjadi momentum penting bagi pelaku industri untuk menegaskan posisi Jawa Tengah sebagai pusat produksi sekaligus pusat inovasi.

    Dukungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, asosiasi, dan komunitas kreatif semakin memperkuat ekosistem industri furnitur dan kerajinan agar lebih siap menghadapi tantangan global, sekaligus memperluas penetrasi pasar internasional.

    Selain pameran, Woodfest 2025 juga menghadirkan berbagai agenda pendukung seperti forum diskusi, workshop desain, pameran karya inovatif, hingga ajang jejaring bisnis.

    Semua ini ditujukan untuk membangun generasi baru pengusaha furnitur dan kerajinan yang mampu menggabungkan nilai tradisi dengan tuntutan modernitas.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.