Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • UU Pariwisata disahkan, Komisi VII DPR kunker ke desa wisata Tomohon

    UU Pariwisata disahkan, Komisi VII DPR kunker ke desa wisata Tomohon

    Inilah kunjungan kerja pertama kali Komisi VII ke Tomohon setelah disahkan UU tentang pariwisata.

    Manado (ANTARA) – Komisi VII DPR-RI dalam kunjungan kerja (kunker0 ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengunjungi Kelurahan Kakaskasen Dua, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, yang menjadi salah satu desa wisata hasil diinisiasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

    “Jadi tujuan kami ke sini untuk melihat salah satu desa wisata. Kami mendapatkan informasi dari Kementerian Pariwisata bahwa di Kota Tomohon ada desa wisata Kakaskasen Dua,” kata Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga di Tomohon, Jumat.

    Lamhot mengatakan tanggal 2 Oktober 2025 DPR-RI baru menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi Undang-Undang.

    “Inilah kunjungan kerja pertama kali Komisi VII ke Tomohon setelah disahkan UU tentang pariwisata. Mudah-mudahan nanti desa wisata lainnya di luar Kakaskasen Dua mendapatkan juga perhatian baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, sekaligus juga dari Pemerintah Kota Tomohon,” ujar Lamhot.

    Dia menjelaskan muatan-muatan materi atau norma hukum, salah satunya yang termasuk di dalam undang-undang tersebut adalah mengenai desa wisata.

    “Desa wisata ini menjadi perhatian kami ketika dalam proses pembentukan undang-undang tersebut,” ucap Lamhot.

    Dia menyebutkan di dalam Undang-Undang Kepariwisataan sudah disebutkan secara spesifik bahwa desa wisata itu diklasifikasikan menjadi empat yaitu desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju, dan desa wisata mandiri.

    Setelah Undang-Undang Kepariwisataan tersebut disahkan, kata dia, diharapkan dapat diaplikasikan untuk pengembangan sektor wisata di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Tomohon dan Sulawesi Utara.

    Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR-RI yang digelar di Taman Kelong, Kelurahan Kakaskasen Dua tersebut ikut dihadiri Wakil Wali Kota Sendy Rumajar, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Hariyanto, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tomohon, Kelompok Sadar Wisata Kakaskasen Dua, serta undangan lainnya.

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRI: Penyaluran KPR FLPP capai Rp14,21 triliun hingga Agustus 2025

    BRI: Penyaluran KPR FLPP capai Rp14,21 triliun hingga Agustus 2025

    Dukungan terhadap program ini adalah bagian dari komitmen BRI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) mencatat total kredit pemilikan rumah (KPR) program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan kepada 103.807 debitur mencapai Rp14,21 triliun hingga Agustus 2025.

    Menurut perseroan, capaian tersebut menegaskan dukungan BRI terhadap program tiga juta rumah yang digagas pemerintah.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, memandang program tersebut selaras dengan upaya BRI dalam mendorong pembangunan inklusif dan menggerakkan perekonomian rakyat.

    “BRI memandang program ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses perumahan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,” kata Hery.

    Ia juga menilai bahwa program tiga juta rumah memberikan multiplier effect melalui peningkatan aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi di daerah.

    “Dukungan terhadap program ini adalah bagian dari komitmen BRI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Hery.

    Perseroan memastikan seluruh pembiayaan dilakukan dengan tetap menjaga kualitas kredit yang sehat. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) KPR FLPP yang terjaga di level 1,52 persen.

    Melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera, BRI pada awalnya mendapat alokasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP tahun 2025 sebanyak 17.700 unit yang kemudian meningkat menjadi 25.000 unit.

    Adapun total penyaluran KPR FLPP hingga 25 September 2025 telah mencapai 23.925 unit.

    Capaian positif tersebut didukung oleh rata-rata realisasi bulanan sepanjang Januari hingga Agustus 2025 yang mencapai 2.658 unit per bulan.

    Angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata realisasi pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 1.258 unit per bulan.

    Sebelumnya pada Senin (29/9), pemerintah menggelar akad massal KPR FLPP dan serah terima kunci bagi 26.000 debitur secara serentak di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

    Seremoni utama berlangsung di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Kabupaten Bogor, dan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto beserta Menteri Kabinet Merah Putih.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan perumahan merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjawab kebutuhan rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Perumahan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Selain itu, perumahan juga bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, yaitu tiga juta rumah,” tegas Presiden.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu sebut belanja K/L 2025 lambat karena banyaknya penyesuaian

    Kemenkeu sebut belanja K/L 2025 lambat karena banyaknya penyesuaian

    Mereka melakukan perencanaan lagi, mana yang prioritas dan tidak, sehingga ini jadwal juga jadi agak mundur

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan menyebutkan lambatnya belanja kementerian/lembaga (K/L) pada tahun anggaran 2025 disebabkan oleh banyaknya penyesuaian.

    “Tahun 2025 ini istimewa,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, penyaluran belanja K/L secara umum tetap berjalan secara reguler, meski kecepatan penyaluran tiap K/L berbeda sehingga terlihat adanya gap.

    Namun, untuk tahun ini, terdapat beberapa anomali yang berbeda dengan tahun anggaran lainnya.

    Sebagai contoh, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah diumumkan sejak November 2024 dan aturan pelaksanaannya terbit pada Januari 2025.

    Namun, muncul kebijakan efisiensi anggaran pada Februari 2025, yang membuat K/L perlu menyesuaikan kembali anggaran masing-masing instansi.

    “Mereka melakukan perencanaan lagi, mana yang prioritas dan tidak, sehingga ini jadwal juga jadi agak mundur,” jelasnya.

    Di sisi lain, bertambahnya jumlah K/L serta tantangan geopolitik dan perekonomian global juga menambah tantangan belanja K/L pada tahun ini.

    Meski begitu, Astera optimistis K/L mampu menyerap anggaran dengan maksimal pada akhir tahun nanti.

    Optimisme itu berangkat dari tren realisasi belanja K/L yang sebagiannya menunjukkan progres positif.

    Kemenkeu mencatat terdapat 12 K/L besar yang melaporkan progres realisasi belanja mencapai 80 persen. Namun, dia tidak merinci detail K/L yang dimaksud.

    “Kami cukup optimistis untuk bisa menyelesaikan belanja K/L tahun ini, kurang lebih mirip sama modus di tahun-tahun sebelumnya,” tutur Astera.

    Sebagai catatan, belanja K/L tercatat sebesar Rp686 triliun per 31 Agustus 2025, setara 53,8 persen dari outlook APBN senilai Rp1.275,6 triliun.

    Namun, nilai realisasi itu terkoreksi 2,5 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp703,3 triliun.

    Sementara itu, belanja non-K/L terakselerasi sebesar 5,6 persen dengan realisasi Rp702,8 triliun atau 50,6 persen dari outlook.

    Sedangkan realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp571,5 triliun atau 66,1 persen dari outlook. Realisasi ini tumbuh sebesar 1,7 persen.

    Dengan demikian, belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.388,8 triliun atau setara 52,1 persen dari outlook, tumbuh 1,5 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu: Permintaan kenaikan DBHCHT ke daerah sesuai kondisi keuangan

    Menkeu: Permintaan kenaikan DBHCHT ke daerah sesuai kondisi keuangan

    Apalagi, semua daerah sekarang minta DBHCHT. Kita akan melihat sesuai dengan kondisi keuangan negara

    Kudus (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan respons atas usulan daerah agar ada kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

    “Apalagi, semua daerah sekarang minta DBHCHT. Kita akan melihat sesuai dengan kondisi keuangan negara,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat.

    Menurut dia, peluang penambahan alokasi DBHCHT bagi daerah dapat dilihat setelah triwulan kedua tahun depan.

    Ia menambahkan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi maka penerimaan negara dari cukai juga akan meningkat.

    “Jadi harusnya ada peluang untuk menambah distribusi ke daerah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengusulkan kepada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar alokasi DBHCHT yang diterima Kabupaten Kudus ditambah untuk optimalisasi pembangunan daerah.

    Pada 2025, Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp268 miliar. Pemerintah daerah berharap alokasi itu dapat ditingkatkan menjadi lebih dari Rp300 miliar. Bahkan, jika mencapai Rp1 triliun, Sam’ani menyebut Kudus bisa menjadi “Singapura-nya Indonesia”.

    Usulan tersebut, menurut Bupati, sejalan dengan amanat Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah. Hal ini juga dilatarbelakangi kontribusi Kudus yang setiap tahun menyumbang penerimaan negara sekitar Rp43 triliun dari cukai rokok.

    Selain mengusulkan kenaikan alokasi, Pemkab Kudus juga meminta adanya kelonggaran penggunaan DBHCHT. Harapannya, alokasi bisa dibagi 50 persen dalam bentuk specific grant dan 50 persen dalam bentuk block grant agar dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

    “Di Kudus ada jalan dan jembatan yang terhubung langsung ke pabrik rokok. Buruh pabrik rokok berangkat sejak subuh hingga pulang sore, jadi infrastruktur sangat vital bagi mereka,” ujarnya.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina pastikan SPBU di Mandalika siaga melayani pengunjung MotoGP

    Pertamina pastikan SPBU di Mandalika siaga melayani pengunjung MotoGP

    Langkah ini dilakukan untuk melayani ribuan penonton, wisatawan, dan masyarakat lokal yang akan memadati kawasan Mandalika.

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Lombok siaga secara optimal untuk melayani kebutuhan energi bagi pengunjung gelaran MotoGP Mandalika 2025 atau Pertamina Grand Prix of Indonesia, di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Langkah ini dilakukan untuk melayani ribuan penonton, wisatawan, dan masyarakat lokal yang akan memadati kawasan Mandalika,” kata Penjabat Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung kelancaran perhelatan akbar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 yang berlangsung pada 3-5 Oktober 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit. Ajang balap dunia itu sekaligus pengembangan sport tourism di Indonesia.

    Untuk menyukseskan ajang internasional itu, katanya lagi, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan energi, mulai dari Avtur, BBM hingga LPG di seluruh titik layanan utama di NTB.

    “Upaya ini kami lakukan melalui penguatan stok, penambahan armada distribusi, serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak,” ujarnya pula.

    Menurutnya, kehadiran Mandalika sebagai tuan rumah Pertamina Grand Prix of Indonesia juga menjadi kebanggaan bagi Indonesia, karena mampu memperkuat posisi sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.

    Dengan kesiapan tersebut, Pertamina Patra Niaga berkomitmen menghadirkan layanan energi terbaik, sekaligus ikut mendorong pertumbuhan pariwisata olahraga yang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat Lombok dan Indonesia.

    Salah satu titik layanan utama adalah SPBU Pertamina 54.835.14 Kuta Mandalika, SPBU terdekat dari area sirkuit.

    Selain menyediakan beragam jenis BBM, SPBU itu juga menghadirkan fasilitas lengkap seperti minimarket, mushala, toilet gratis, bengkel Enduro, hingga layanan isi angin gratis untuk memberikan kenyamanan lebih bagi para pengunjung.

    Tak hanya menjadi ajang balap motor dunia, Pertamina Grand Prix of Indonesia juga menjadi magnet sport tourism yang menghadirkan wisatawan dari berbagai negara.

    Kehadiran ribuan pengunjung di Mandalika bukan hanya berdampak pada sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga mendorong ekonomi lokal, mulai dari UMKM, kuliner, hingga layanan publik.

    “Kesiapan energi yang andal menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kenyamanan wisatawan sekaligus memperkuat citra Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia,” ujar Roberth lagi.

    Operator SPBU Pertamina Kuta Mandalika Lalu mengatakan sejak adanya event Pertamina Grand Prix of Indonesia, jumlah pengunjung yang mengisi BBM di SPBU itu meningkat signifikan.

    “Tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Mandalika,” kata Lalu.

    Roberto, wisatawan asal Italia, merasa puas saat mengisi BBM untuk motornya di Mandalika, karena pelayanan SPBU Pertamina dinilai ramah, cepat, serta memberikan pengalaman menyenangkan selama menyaksikan MotoGP.

    “Saya biasa mengisi BBM untuk motor di sini. Saya senang sekali karena orang-orangnya ramah dan pelayanannya sangat baik. Terima kasih Pertamina,” kata Roberto.

    Hal serupa juga disampaikan Navitra, warga Lombok Timur yang bertugas sebagai Marshall di Pertamina GP of Indonesia 2025. Baginya pelayanan di SPBU Pertamina sangat baik dan ramah.

    “Selain itu, lokasinya dekat dengan tempat kerja saya sehingga lebih mudah dan cepat untuk mengisi BBM setiap hari,” kata Navitra.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKPP Indramayu sebut mangga gedong gincu kini terdaftar dalam IG

    DKPP Indramayu sebut mangga gedong gincu kini terdaftar dalam IG

    Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas dan nama besar gedong gincu Indramayu di pasar nasional maupun internasional

    Indramayu (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menyebutkan bahwa buah mangga gedong gincu khas daerah tersebut kini telah resmi terdaftar dalam Indikasi Geografis (IG) dari pemerintah pusat.

    Kepala DKPP Kabupaten Indramayu Sugeng Heriyanto dalam keterangannya di Indramayu, Jumat, mengatakan pengakuan ini menjadi langkah penting untuk menjaga warisan khas daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani yang membudidayakan mangga gedong gincu.

    “Mangga gedong gincu (dari Indramayu) saat ini sudah terdaftar dan mendapatkan sertifikat IG,” katanya.

    Sertifikat IG, kata dia, merupakan tanda resmi yang menunjukkan asal suatu produk khas dari daerah tertentu dengan ciri unik karena faktor lingkungan maupun budaya masyarakat setempat.

    Ia menjelaskan sertifikasi tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 6 Agustus 2025, dengan penerima yakni Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mangga Gedong Gincu Indramayu.

    Pihaknya menilai sertifikat IG bisa menegaskan mangga gedong gincu Indramayu, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki daerah lain.

    Sugeng menuturkan ciri khas pada buah tersebut yaitu terletak pada warna jingga kemerahan, aroma harum, rasa manis segar, hingga cara budidaya turun-temurun.

    Menurut dia, manfaat sertifikat ini sangat luas, mulai dari perlindungan hukum bagi petani agar produknya tidak ditiru, peningkatan nilai jual karena keasliannya diakui, hingga memperkuat daya saing di pasar nasional maupun internasional.

    “Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas dan nama besar gedong gincu Indramayu di pasar nasional maupun internasional,” katanya.

    Sugeng menambahkan pengakuan dari pemerintah pusat semakin mengukuhkan gedong gincu sebagai ikon Kabupaten Indramayu, yang secara tidak langsung dapat memberi kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah.

    Ia memastikan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas produksi sekaligus memperluas promosi, agar mangga gedong gincu makin dikenal luas.

    Pemerintah Kabupaten Indramayu, lanjut dia, sudah berkomitmen mendampingi petani agar standar kualitas tetap terjaga, sehingga sertifikat IG benar-benar berdampak positif terhadap budidaya mangga gedong gincu.

    “Dengan pengakuan ini, daya saing mangga gedong gincu semakin kuat. Kita berharap manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan masyarakat,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • VKTR merampungkan pabrik hingga catat penjualan Rp414 miliar awal 2025

    VKTR merampungkan pabrik hingga catat penjualan Rp414 miliar awal 2025

    Kita ingin untuk bisa membangun ekonomi negeri ini dengan meningkatkan kandungan lokal dari produk-produk kendaraan listrik VKTR.

    Jakarta (ANTARA) – PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), perusahaan elektrifikasi kendaraan berat (heavy mobility), mencatat sejumlah pencapaian semester I-2025, seperti penyelesaian pembangunan pabrik di Magelang, Jawa Tengah, hingga penjualan kendaraan di angka Rp414 miliar.

    Direktur PT VKTR Achmad Amri Aswono Putro dalam Public Expose Insidentil 2025 yang disiarkan secara daring di Jakarta, Jumat, menyampaikan pihaknya telah merampungkan pembangunan pabrik perakitan kendaraan listrik di Magelang pada awal 2025.

    Fasilitas perakitan mobil listrik completely knocked down (CKD) pertama untuk kendaraan listrik komersial di Indonesia ini memiliki kapasitas hingga 3.000 unit bus dan truk per tahun, yang telah di-soft launching pada Mei 2025.

    Perseroan juga terus mengembangkan berbagai prototipe dan menjalankan uji coba bersama calon pelanggan strategis.

    Dari sisi keuangan, VKTR membukukan penjualan sebesar Rp414 miliar pada semester I-2025, tumbuh 1,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), terutama didorong peningkatan segmen manufaktur suku cadang.

    Namun, laba bersih perusahaan menurun menjadi Rp8 miliar, seiring keterbatasan pengakuan penjualan kendaraan listrik pada semester pertama, karena mayoritas pengiriman unit baru akan terealisasi di paruh kedua tahun ini.

    Untuk total aset perseroan naik menjadi Rp1,79 triliun, ditopang penyelesaian pabrik Magelang serta masuknya uang muka dari pesanan baru.

    Pada periode itu pula, VKTR kembali dipercaya oleh TransJakarta dalam tender untuk penyediaan 80 unit bus listrik 12 meter CKD. Unit-unit tersebut dijadwalkan dikirim pada kuartal IV 2025.

    Selain itu, perusahaan juga menuntaskan pengiriman enam unit forklift listrik ke sejumlah perusahaan swasta maupun internal grup, serta lima unit bus 12 meter ke operator TransJakarta.

    Pihaknya telah menyiapkan strategi untuk memperkuat daya saing, termasuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memperoleh insentif pemerintah, serta ekspansi ke pasar business to business (B2B) agar tidak hanya bergantung pada segmen publik.

    “Kita ingin untuk bisa membangun ekonomi negeri ini dengan meningkatkan kandungan lokal dari produk-produk kendaraan listrik VKTR,” ujarnya pula.

    Lebih lanjut, menurut dia lagi, perusahaan juga berfokus pada pengembangan fasilitas perakitan CKD, peningkatan kapasitas produksi, inovasi teknologi, serta penguatan kompetensi SDM.

    VKTR menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada informasi material tertunda yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. VKTR berkomitmen untuk terus menjaga keterbukaan informasi sesuai ketentuan OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Dengan berbagai capaian dan strategi tersebut, pihaknya optimistis dapat memperluas pasar sekaligus mempercepat transisi menuju transportasi ramah lingkungan di tanah air.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN Enjiniring meneguhkan langkah ke World Class Engineering Champion

    PLN Enjiniring meneguhkan langkah ke World Class Engineering Champion

    World Class Engineering Champion 2030 menjadi komitmen kami dengan menghadirkan standar enjiniring kelas dunia.

    Jakarta (ANTARA) – PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN Enjiniring) yang merupakan anak usaha PT PLN (Persero) meneguhkan langkah transformasinya memasuki usia ke-23 dengan mengusung tema “Empowering Future Engineering” sebagai bagian dari komitmen menuju World Class Engineering Champion 2030.

    Direktur Utama PLN Enjiniring Chairani Rachmatullah mengatakan perjalanan perusahaan hingga saat ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat peran enjiniring nasional, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

    “World Class Engineering Champion 2030 menjadi komitmen kami dengan menghadirkan standar enjiniring kelas dunia. Melalui SDM yang sepenuhnya tersertifikasi, dukungan teknologi modern, dan kemitraan global, PLN Enjiniring siap menjawab tantangan ketenagalistrikan masa depan,” ujar Chairani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    PLN Enjiniring memperkuat transformasi menuju kelas dunia melalui sejumlah langkah, di antaranya pencapaian 100 persen sertifikasi insinyur profesional, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan kerja sama strategis dengan mitra global.

    Penerapan teknologi digital seperti Building Information Modelling (BIM) dan smart asset management juga dilakukan untuk memastikan efisiensi, presisi, dan keandalan di setiap proyek.

    Sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, perusahaan berperan dalam penyusunan dokumen enjiniring untuk proyek strategis nasional, termasuk desain kabel laut 500 kilovolt (kV) dengan teknologi HVDC, pengembangan pusat kendali canggih (advanced control centre) untuk sistem kelistrikan nasional, serta persiapan pengembangan energi nuklir dan end to end smart grid.

    Chairani menegaskan, semangat “Empowering Future Engineering” yang diusung pada peringatan hari jadi ke-23 tahun menjadi penanda keseriusan PLN Enjiniring untuk memperluas kontribusinya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    “Dengan bekal sumber daya yang mumpuni dan teknologi mutakhir, PLN Enjiniring optimistis melangkah menuju 2030 sekaligus memperkokoh ketahanan energi Indonesia,” katanya.

    PLN Enjiniring memastikan transisi penyediaan listrik ramah lingkungan berjalan sesuai standar kelayakan dan berlandaskan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

    Pewarta: Ida Nurcahyani
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelni hadirkan hotel terapung dukung perayaan Satu Abad Teluk Wondama

    Pelni hadirkan hotel terapung dukung perayaan Satu Abad Teluk Wondama

    Kami bangga dapat berkontribusi dalam perayaan Satu Abad Peradaban Teluk Wondama melalui pemanfaatan KM Sinabung sebagai hotel terapung

    Manokwari (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero (Pelni) menghadirkan Kapal Motor (KM) Sinabung sebagai hotel terapung guna mendukung perayaan Satu Abad Peradaban di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, pada 24-28 Oktober 2025.

    Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy dihubungi di Manokwari, Jumat, mengatakan penyediaan kapal penumpang sebagai hotel terapung merupakan bentuk dukungan BUMN terhadap kegiatan berskala besar di daerah, khususnya Papua Barat.

    “Kami bangga dapat berkontribusi dalam perayaan Satu Abad Peradaban Teluk Wondama melalui pemanfaatan KM Sinabung sebagai hotel terapung,” kata Dessy.

    Ia mengatakan KM Sinabung dijadwalkan melayani rute Manokwari–Wasior dan berfungsi sebagai akomodasi bagi tamu undangan pada dua periode, yaitu 24-25 Oktober dan 26-28 Oktober 2025.

    Langkah tersebut tidak hanya mendukung kegiatan kerohanian, pariwisata dan budaya di Teluk Wondama, tetapi juga menjadi upaya Pelni memperluas fungsi kapal penumpang sebagai sarana inovatif di luar layanan transportasi reguler.

    “Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi model sinergi berkelanjutan untuk mendukung kegiatan serupa di masa mendatang, sekaligus memberi dampak positif bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

    Kepastian dukungan Pelni tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama penyediaan hotel terapung dilakukan Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Dessy dan Bupati Teluk Wondama Elysa Auri, di Kantor Pelni Jakarta, Kamis (2/10).

    “Ini adalah wujud nyata komitmen Pelni dalam mendukung pariwisata di Papua Barat, sekaligus memberikan pengalaman bagi tamu undangan dengan fasilitas akomodasi terapung yang nyaman dan modern,” ujar Dessy.

    Bupati Teluk Wondama Elysa Auri mengatakan hunian terapung merupakan solusi terbaik dalam mengatasi keterbatasan sarana akomodasi, sebab panitia memprediksi jumlah tamu dari seluruh Tanah Papua mencapai 20 ribu orang.

    Perayaan satu abad Situs Aitumeri pada 25 Oktober 2025 merupakan sejarah peradaban orang asli Papua mengenal pendidikan formal melalui sekolah yang didirikan Pendeta I.S Kijned di Kampung Miei, Distrik Wasior, 25 Oktober 1925.

    Sekolah yang didirikan Pendeta Is Kijne ketika menjalani misi pewartaan agama Kristen di Tanah Papua kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan bagi orang asli Papua kala itu.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu: Data subsidi elpiji ukuran 3 kg akan dipelajari lagi

    Menkeu: Data subsidi elpiji ukuran 3 kg akan dipelajari lagi

    Kudus (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan kembali meninjau data terkait subsidi elpiji, menanggapi perbedaan pandangan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai akurasi angka subsidi tersebut.

    “Kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, akan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya. Nanti kita lihat di mana salah pengertiannya. Tapi pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu saja,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Jumat.

    Ia menilai perbedaan data yang muncul kemungkinan disebabkan oleh metode pencatatan atau pendekatan analisis yang digunakan.

    “Hitung-hitungan kadang dari sisi praktik akuntansi bisa berbeda cara menuliskannya. Tapi saya yakin besarannya sama juga kok. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa subsidi elpiji pada tahun depan diperkirakan akan meningkat seiring pola konsumsi masyarakat.

    “Angka persisnya agak susah, tapi harusnya naik sedikit sesuai ekspektasi meningkatnya konsumsi,” ujarnya.

    Menurut dia tidak ada gunanya kalau subsidi dipotong tiba-tiba uang negara banyak, tetapi ekonomi berhenti karena masyarakat tidak mampu beraktivitas.

    Selain membahas subsidi energi, Purbaya juga mengungkapkan rencananya bertemu sejumlah pengusaha. Pertemuan itu bertujuan mendengarkan langsung keluhan pelaku usaha, khususnya terkait aspek perpajakan dan kepabeanan.

    “Saya mau dengar saja keluhan bisnis mereka. Kalau ada yang berhubungan dengan keuangan, pajak, dan cukai akan saya betulkan secepatnya. Tapi nanti saya juga minta, kalau bisnisnya lebih bagus, pajak dan cukainya jangan main-main. Jadi sama-sama untung,” ujar Purbaya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait harga LPG 3 kilogram (kg) dan menilai ada kesalahan membaca data harga asli elpiji 3 kg.

    Karena sebelumnya Menteri Keuangan menyampaikan harga asli elpiji 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung dan pemerintah menanggung subsidi Rp30.000 per tabung sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga Rp12.750.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.