Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kementerian PU selesai bangun dua embung di Dataran Tinggi Dieng

    Kementerian PU selesai bangun dua embung di Dataran Tinggi Dieng

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan dua embung sebagai infrastruktur tampungan air irigasi di kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur air seperti bendungan, bendung, embung, dan waduk memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Kementerian PU terus berkomitmen membangun dan menyelesaikan infrastruktur pengelolaan air seperti bendungan, bendung, embung, hingga waduk di berbagai daerah,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, kehadiran infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau atau perubahan iklim.

    Kehadiran Embung Dieng 1 dan Embung Dieng 2 memberikan manfaat besar dalam memperkuat ketersediaan air irigasi, khususnya pertanian sayuran dataran tinggi yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Wonosobo.

    Embung Dieng 1 terletak di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, dengan volume tampung 3.284,7 m³ dan luas genangan 2.339,18 m². Embung ini mampu melayani irigasi pertanian seluas 58,10 hektare, mencakup wilayah Sikunang 1, Sikunang 2, serta layanan telaga.

    Selain untuk irigasi, embung ini juga berfungsi sebagai kolam retensi guna mengendalikan banjir dan menjaga keseimbangan ekosistem kawasan hulu Sungai Serayu.

    Sementara itu, Embung Dieng 2 memiliki volume tampung 4.064 m³ dan luas genangan 2.291,60 m², yang melayani irigasi seluas 5,35 hektar. Selain mendukung pertanian, embung ini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata untuk menunjang daya tarik pariwisata Dataran Tinggi Dieng.

    Kedua embung ini mulai dibangun Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak sejak penandatanganan kontrak Mei 2024 dan sudah selesai konstruksi 100 persen. Kehadiran Embung Dieng telah membantu menjaga keberlanjutan air irigasi pertanian, khususnya pada musim kemarau.

    Kawasan Dieng yang dikenal dengan panorama pegunungan telah lama menjadi sentra produksi sayuran dataran tinggi seperti kentang, wortel, kubis, dan bawang putih.

    Bahkan, Kentang Dieng dikenal memiliki kualitas unggul yang menjadi identitas pertanian lokal. Selain itu, komoditas khas seperti carica, purwaceng, tembakau, dan kopi arabika juga tumbuh di kawasan ini.

    Dengan dukungan irigasi dari Embung Dieng, tanaman pertanian masyarakat dapat memperoleh pasokan air yang cukup sepanjang tahun, termasuk pada musim kemarau.

    Ketersediaan air yang terjamin tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan produksi, tetapi juga meningkatkan hasil panen yang diharapkan dapat memberi dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub: 31 ribu bus disiapkan dukung angkutan Natal-Tahun Baru

    Kemenhub: 31 ribu bus disiapkan dukung angkutan Natal-Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 31 ribu bus mendukung kelancaran angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, untuk memastikan masyarakat mendapat layanan transportasi aman, nyaman, dan tertib.

    “Ditjen Hubdat (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang terdiri dari 178 titik terminal penumpang Tipe A dan Tipe B, sekitar 31 ribu bus sebagai sarana angkutan jalan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Aan menuturkan dari 31 ribu bus, sebanyak 11 ribu di antaranya merupakan armada angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), lalu sekitar 17 ribu angkutan bus pariwisata, dan 2 ribu angkutan antar jemput antar provinsi/sewa.

    Selain itu, Ditjen Hubdat Kemenhub juga memastikan kesiapan 29 pelabuhan penyeberangan dengan 15 lintasan, termasuk 251 unit kapal dan 72 unit dermaga.

    Mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri itu menjelaskan dalam penyiapan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berkolaborasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Satuan Pelayanan di wilayah kerja masing-masing.

    Menurutnya, kunci sukses penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru terletak pada sinergisitas, koordinasi, serta kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam sektor transportasi.

    Oleh karena itu, ia menekankan semangat kebersamaan sebagai satu kesatuan menjadi fondasi penting untuk menjamin kenyamanan, keselamatan, serta kelancaran mobilitas masyarakat selama periode puncak pergerakan arus transportasi tersebut.

    “Sinergi, koordinasi dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan kunci sukses angkutan Natal dan Tahun Baru, karena kita adalah satu untuk yaitu menjamin kenyamanan, keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat,” imbuh Aan.

    Ia juga berharap semua pihak yang berkepentingan bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP minta BRI sosialisasikan secara masif FLPP dan KUR Perumahan

    Menteri PKP minta BRI sosialisasikan secara masif FLPP dan KUR Perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) memperkuat perannya dalam mendukung program perumahan rakyat, khususnya melalui sosialisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

    Ara menilai BRI memiliki jaringan terluas dan pengalaman panjang dalam menjangkau rakyat kecil sehingga dapat menjadi motor utama penyaluran pembiayaan perumahan.

    “Saya mohon jaringan BRI benar-benar dimaksimalkan. Sosialisasi FLPP jangan hanya di internal, tapi juga kepada karyawan perusahaan, pelaku UMKM, dan masyarakat luas. Bahkan kalau perlu, buka booth langsung di kota-kota besar agar masyarakat bisa segera mengajukan dan diproses cepat,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan, ada tiga fokus utama yang perlu dikerjakan bersama BRI. Pertama, percepatan penyerapan FLPP. Tahun ini pemerintah menargetkan 350 ribu unit rumah subsidi, terbesar sepanjang sejarah.

    Kedua, penguatan penyaluran KUR Perumahan. Menurut Menteri Ara, dari total Rp130 triliun plafon KUR nasional, BRI didorong untuk menyalurkan porsi lebih besar dibandingkan bank lain.

    “Negara sangat perhatian agar KUR Perumahan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam sisa 2,5 bulan tahun ini. Saya minta BRI betul-betul tampil terdepan,” katanya.

    Ketiga, memperkuat keberpihakan terhadap rakyat kecil. Ara menekankan visi Presiden Prabowo Subianto adalah menghadirkan pembiayaan yang mampu melawan praktik rentenir dan tengkulak.

    Ia pun mengapresiasi peran BRI melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF yang telah menyalurkan kredit mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Selain itu, pemerintah juga mendorong program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki 26 juta rumah tidak layak huni.

    “Program perumahan ini tidak hanya untuk menyediakan rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah agar layak huni. Saya percaya BRI bisa menjadi mitra kunci dalam mempercepat tercapainya target 3 juta rumah Presiden Prabowo,” ujar Ara.

    Sementara itu, Direktur Utama Bank BRI Hery Gunardi menyatakan komitmen penuh BRI dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Dukungan ini tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga melalui skema inovatif terbaru yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

    BRI melihat terobosan yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah kepemimpinan Pak Menteri benar-benar luar biasa. Dalam waktu kurang dari setahun, program perumahan berjalan masif dengan berbagai inovasi yang sebelumnya tidak pernah ada.

    “Kami siap mendukung program 3 juta rumah, baik melalui FLPP maupun KUR perumahan, mengingat BRI adalah salah satu penyalur KUR terbesar di Indonesia,” ujar Hery Gunardi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakatobi Wave 2025 dimulai, perlu konsistensi agar wisatawan bertambah

    Wakatobi Wave 2025 dimulai, perlu konsistensi agar wisatawan bertambah

    ANTARA – Kegiatan tahunan Wakatobi Wave mulai digelar kembali pada Jumat (3/10) untuk menjadi sarana dan media promosi destinasi wisata yang mengangkat atraksi budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Asisten Deputi Event Daerah Kementerian Pariwisata Reza Fahlevi berpesan agar Wakatobi Wave mempertahankan konsistensi yang akan membawa dampak pada peningkatan jumlah wisatawan, kesejahteraan masyarakat, hingga kemakmuran pelaku ekonomi kreatif. (Saharudin/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub: Sinergi pusat-daerah wujudkan transportasi berkeselamatan

    Kemenhub: Sinergi pusat-daerah wujudkan transportasi berkeselamatan

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan transportasi berkeselamatan melalui regulasi, infrastruktur, serta uji berkala kendaraan yang wajib dilaksanakan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan untuk mewujudkan keselamatan jalan khususnya pada angkutan barang, pemerintah pusat menyusun regulasi hingga infrastruktur.

    “Peran pemerintah daerah salah satunya melalui pelaksanaan uji berkala kendaraan yang wajib dilakukan. Setiap kendaraan harus diuji sampai lulus baru bisa beroperasi di jalan,” kata Aan dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2025 di sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

    Aan menekankan tiga isu penting pada sektor perhubungan darat yang kini menjadi fokus di antaranya keselamatan jalan, penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan (over dimension over loading/ODOL) serta transportasi perkotaan.

    Dia menekankan isu keselamatan jalan sangatlah penting. Menurut data Korlantas Polri tahun 2024, lanjut Aan, pada posisi pertama penyebab kecelakaan terbanyak ialah sepeda motor yang memakan korban lebih dari 200 ribu orang.

    “Posisi kedua, terdapat sekitar 27 ribu korban akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang,” ucap mantan Kepala Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri itu.

    Ia memaparkan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan sesuai dengan pilar ketiga pada Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ).

    Lebih lanjut, Ia menuturkan pada tahun 2025 penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan dipimpin oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sehingga tercipta harmonisasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.

    “Yang utama kita lakukan saat ini ialah integrasi data bersama dengan Korlantas Polri, Jasa Marga, Ditjen Bina Marga, serta operator-operator pelabuhan. Karena data menjadi sangat penting untuk memulai pengawasan dan penegakan hukum,” tegasnya.

    Ke depan kegiatan lainnya akan dilakukan bertahap sesuai dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Muatan. Pihaknya berharap pada tahun 2027 program bebas kendaraan lebih dimensi dan muatan sudah dapat berjalan dengan baik.

    Di samping itu, Dirjen Aan juga menyampaikan kepada pemerintah daerah agar lebih memerhatikan transportasi perkotaan di wilayahnya masing-masing.

    Kini Ditjen Perhubungan Darat telah memiliki program angkutan perkotaan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) di beberapa kota.

    Adapun pada kota-kota yang sudah mengambil alih program itu meliputi Denpasar, Bali; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Medan, Sumatera Utara; Bandung, Jawa Barat; dan Solo, Jawa Tengah.

    Ia menyebutkan dari tahun 2020 hingga 2025, sebanyak 92 juta penumpang telah terlayani dan sebesar 72 persen pengguna program itu adalah masyarakat yang beralih dari sepeda motor dan 23 persen merupakan masyarakat yang beralih dari mobil pribadi.

    “Saya berharap pemerintah daerah dapat melanjutkan program stimulus ini sehingga dapat membantu masyarakat dalam bermobilisasi,” kata Dirjen Aan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko IPK: Kerja sama RI-Swiss dukung infrastruktur berkelanjutan

    Menko IPK: Kerja sama RI-Swiss dukung infrastruktur berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama Indonesia dan Swiss untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

    AHY menyampaikan bahwa Indonesia dan Swiss memiliki potensi besar untuk memperdalam kerja sama, terutama melalui kolaborasi yang mendorong pembangunan infrastruktur hijau, efisien, dan inklusif.

    “Saya meyakini terdapat potensi besar sinergisitas antara Indonesia dan Swiss di bidang infrastruktur,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

    Selama beberapa tahun terakhir, Swiss Business Hub di Jakarta telah aktif mendorong kerja sama antara kedua negara. Berbagai pertemuan bisnis telah dilaksanakan, termasuk Konferensi Hidroenergi Swiss–Indonesia yang berlangsung awal tahun ini.

    “Saya menantikan langkah-langkah konkret selanjutnya untuk semakin memperkuat kerja sama ini,” kata AHY.

    Dia juga menekankan keunggulan Swiss dalam pengembangan solusi infrastruktur berkelanjutan, mulai dari sistem transportasi publik berbasis energi ramah lingkungan, pemanfaatan tenaga air sebagai sumber energi utama, hingga sistem pengelolaan sampah yang efektif melalui daur ulang dan pemanfaatan energi hasil pembakaran (insinerasi).

    “Swiss memiliki pengalaman panjang dalam membangun ekonomi yang bersih, efisien, dan berkelanjutan. Praktik-praktik baik ini relevan untuk mendukung agenda pembangunan Indonesia, khususnya dalam pengembangan energi bersih dan pembiayaan infrastruktur yang lebih terjangkau,” katanya.

    AHY melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Konfederasi Swiss sekaligus Menteri Federal Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Riset, H.E. Guy Parmelin, di Jakarta, Jumat (2/10).

    Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Swiss, khususnya di bidang infrastruktur berkelanjutan.

    H.E. Guy Parmelin menegaskan komitmen Swiss dalam memperkuat kerja sama dengan Indonesia.

    Menurutnya, kemitraan kedua negara memiliki landasan kuat melalui Indonesia–EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), yang memberikan kerangka hukum jelas untuk memperdalam hubungan ekonomi.

    “Lebih dari 150 perusahaan Swiss telah beroperasi di Indonesia, menciptakan ribuan lapangan kerja berkualitas serta mendorong inovasi. Melalui inisiatif Team Switzerland Infrastructure, kami siap mendukung ambisi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan,” katanya.

    Sebagai bagian dari pertemuan ini, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Swissmem—asosiasi industri Swiss—dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI).

    Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat pertukaran teknis serta menjajaki peluang kerja sama bisnis di sektor energi dan kelistrikan.

    Pertemuan bilateral Indonesia–Swiss ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan kedua negara, sekaligus mendukung agenda pembangunan infrastruktur nasional yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan, demi manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Undip bangun hotel berbintang di kampus Teluk Awur

    Undip bangun hotel berbintang di kampus Teluk Awur

    Semarang (ANTARA) – Universitas Diponegoro (Undip) Semarang membangun hotel berbintang di kampusnya yang berada di wilayah Teluk Awur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang dioperasikan oleh jaringan Horison Grup.

    Rektor Undip Prof Suharnomo, di Kabupaten Jepara, Jumat, menjelaskan bahwa hotel tersebut merupakan hotel kedua milik Undip, setelah hotel pertama dibangun di kampus Tembalang.

    Ia menjelaskan bahwa kampus Undip di Teluk Awur yang berlokasi di pesisir pantai selama ini dikenal sebagai pusat riset kelautan dan perikanan.

    “Kami memang orientasi risetnya (di kampus Teluk Awur) adalah ‘coastal development’ di wilayah pantai dan kami bisa jadi adalah ‘the one and only’ di Indonesia yang memiliki wilayah laut, dan luas sekali 23 hektare,” katanya.

    Kampus Undip di Telur Awur, kata dia, selama ini sudah memiliki tempat riset udang vaname, nila salin, hingga padi biosalin yang bisa bertahan hidup di lahan yang tergenang rob atau air laut.

    “Kemudian, kamj tambahin dengan fasilitas seperti ini, Horison Resort Antawirya Jepara. Jadi, mudah-mudahan ini laboratoriumnya bagus, kemudian fasilitasnya untuk tinggal bagus juga,” katanya.

    Apalagi, kata dia, banyak peneliti dari negara lain yang sering datang ke kampus Teluk Awur, seperti dari Jepang, Taiwan, dan Finlandia, sehingga dengan adanya fasilitas hotel tersebut bisa menjadi nilai tambah.

    “Kami berharap ini menjadi hotel yang menjadi pilihan keluarga. Selain juga tentu saja tadi, ‘captive market’ kami adalah para peneliti di seluruh dunia. Mudah-mudahan ‘researcher’ seluruh dunia bisa datang ke sini dan ‘happy’ karena fasilitasnya sangat-sangat memadai,” katanya.

    Ke depan, Suharnomo ingin mengembangkan fasilitas di kampus Teluk Awur, seperti lapangan mini golf untuk menjaring pasar dari kawasan sekitar, seperti Jepara, Kudus, Demak, dan Semarang.

    “Mereka ke sini bisa lihat laut, main golf, ada banyak mainan, bisa menikmati pasir di pantai, kemudian ada snorkling, diving, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi paket komplit yang disukai orang-orang kota ya,” katanya.

    Sementara itu, Vice President Commercial PT Metropolitan Golden Management (MGM) Refino Mutshernar menjelaskan bahwa tempat tersebut sebelumnya merupakan mess mahasiswa.

    “Kami dari Horison Grup melihat potensi bisnis di kampus ini (Teluk Awur). Undip selama ini selain ‘expertise’ di bidang pendidikan, juga di bisnis. Ada rumah sakit, pom bensin, dan tambak udang,” katanya.

    Untuk pengembangan hotel tersebut, kata dia, Horison Grup sebagai operator melihat potensi besar ke arah wisata perikanan, sebab sudah ada fasilitas tambak udang yang bisa dimanfaatkan.

    “Lalu terhadap pariwisata yang lain, tentu tadi sudah ada water spot gitu, ada perahu nelayan. Kemudian pasar nelayan, kami di-‘support’ ikan oleh masyarakat, lalu ada akan acara di pinggir pantai. Jadi, akan ‘relate’ semua,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa Undip merupakan kampus kedua yang bekerja sama dengan Horison Grup untuk pengelolaan hotel, setelah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

    “Sekarang ada dua kampus (yang bekerja sama), maka berikutnya kita dapat ‘call’ dari universitas lainnya. Karena perguruan tinggi saat ini diwajibkan berbisnis seiring PTNBH. Semua lahan yang tadinya ‘cost center’ jadi ‘profit center’,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Undip bangun hotel berbintang di kampus Teluk Awur

    Undip bangun hotel berbintang di kampus Teluk Awur

    Semarang (ANTARA) – Universitas Diponegoro (Undip) Semarang membangun hotel berbintang di kampusnya yang berada di wilayah Teluk Awur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang dioperasikan oleh jaringan Horison Grup.

    Rektor Undip Prof Suharnomo, di Kabupaten Jepara, Jumat, menjelaskan bahwa hotel tersebut merupakan hotel kedua milik Undip, setelah hotel pertama dibangun di kampus Tembalang.

    Ia menjelaskan bahwa kampus Undip di Teluk Awur yang berlokasi di pesisir pantai selama ini dikenal sebagai pusat riset kelautan dan perikanan.

    “Kami memang orientasi risetnya (di kampus Teluk Awur) adalah ‘coastal development’ di wilayah pantai dan kami bisa jadi adalah ‘the one and only’ di Indonesia yang memiliki wilayah laut, dan luas sekali 23 hektare,” katanya.

    Kampus Undip di Telur Awur, kata dia, selama ini sudah memiliki tempat riset udang vaname, nila salin, hingga padi biosalin yang bisa bertahan hidup di lahan yang tergenang rob atau air laut.

    “Kemudian, kamj tambahin dengan fasilitas seperti ini, Horison Resort Antawirya Jepara. Jadi, mudah-mudahan ini laboratoriumnya bagus, kemudian fasilitasnya untuk tinggal bagus juga,” katanya.

    Apalagi, kata dia, banyak peneliti dari negara lain yang sering datang ke kampus Teluk Awur, seperti dari Jepang, Taiwan, dan Finlandia, sehingga dengan adanya fasilitas hotel tersebut bisa menjadi nilai tambah.

    “Kami berharap ini menjadi hotel yang menjadi pilihan keluarga. Selain juga tentu saja tadi, ‘captive market’ kami adalah para peneliti di seluruh dunia. Mudah-mudahan ‘researcher’ seluruh dunia bisa datang ke sini dan ‘happy’ karena fasilitasnya sangat-sangat memadai,” katanya.

    Ke depan, Suharnomo ingin mengembangkan fasilitas di kampus Teluk Awur, seperti lapangan mini golf untuk menjaring pasar dari kawasan sekitar, seperti Jepara, Kudus, Demak, dan Semarang.

    “Mereka ke sini bisa lihat laut, main golf, ada banyak mainan, bisa menikmati pasir di pantai, kemudian ada snorkling, diving, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi paket komplit yang disukai orang-orang kota ya,” katanya.

    Sementara itu, Vice President Commercial PT Metropolitan Golden Management (MGM) Refino Mutshernar menjelaskan bahwa tempat tersebut sebelumnya merupakan mess mahasiswa.

    “Kami dari Horison Grup melihat potensi bisnis di kampus ini (Teluk Awur). Undip selama ini selain ‘expertise’ di bidang pendidikan, juga di bisnis. Ada rumah sakit, pom bensin, dan tambak udang,” katanya.

    Untuk pengembangan hotel tersebut, kata dia, Horison Grup sebagai operator melihat potensi besar ke arah wisata perikanan, sebab sudah ada fasilitas tambak udang yang bisa dimanfaatkan.

    “Lalu terhadap pariwisata yang lain, tentu tadi sudah ada water spot gitu, ada perahu nelayan. Kemudian pasar nelayan, kami di-‘support’ ikan oleh masyarakat, lalu ada akan acara di pinggir pantai. Jadi, akan ‘relate’ semua,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa Undip merupakan kampus kedua yang bekerja sama dengan Horison Grup untuk pengelolaan hotel, setelah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

    “Sekarang ada dua kampus (yang bekerja sama), maka berikutnya kita dapat ‘call’ dari universitas lainnya. Karena perguruan tinggi saat ini diwajibkan berbisnis seiring PTNBH. Semua lahan yang tadinya ‘cost center’ jadi ‘profit center’,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas: Bantuan pangan beras fortifikasi-biofortifikasi bukan CBP

    Bapanas: Bantuan pangan beras fortifikasi-biofortifikasi bukan CBP

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi bukan bersumber dari cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Pemberian bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi itu bukan diambil dari stok cadangan beras pemerintah,” kata Arief dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama segenap mitra telah memulai program pemberian bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi. Sasaran penerimanya 648 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di delapan desa pada Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Setiap KK diberikan secara gratis berupa beras terfortifikasi dan biofortifikasi 15 kilogram (kg) sebanyak tiga kali yang bersumber dari Bapanas.

    Selanjutnya, kata Arief, bantuan itu akan diberikan tiga kali melalui dukungan dari Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia.

    “Selain GAIN Indonesia, mitra yang turut mendukung program baru ini antara lain Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) dan Dompet Dhuafa,” ujar Arief.

    Arief menuturkan program itu merupakan program rintisan yang diinisiasi pihaknya. Apabila berhasil, ia berharap dapat diimplementasikan ke wilayah Indonesia lainnya yang memiliki angka stunting (tengkes) dan rentan rawan pangan yang tinggi.

    Arief menjelaskan uji coba distribusi beras fortifikasi dilakukan di satu lokasi terlebih dahulu selama tiga bulan. Langkah ini dilakukan karena proses beras fortifikasi harus memenuhi standar sertifikasi SNI.

    Ia menekankan program rintisan bantuan pangan berupa beras khusus itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan pilihan pangan yang lebih sehat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

    Selain itu, ia menilai model bantuan pangan dengan beras fortifikasi dapat diterapkan lebih luas di masa mendatang. Menurutnya, konsumsi beras fortifikasi akan memberikan manfaat gizi lebih baik bagi masyarakat.

    “Sebenarnya saya pernah berbicara ini dengan Kementerian Kesehatan juga. Jadi kalau model bantuan seperti ini diberikan ke masyarakat rentan akan lebih baik. Kita ke depan, misalnya bantuan pangan itu agar masyarakat mengkonsumsi nasi yang ada fortifikasi, akan lebih bagus,” tambah Arief.

    Arief juga menegaskan program itu berbeda dengan program bantuan pangan beras yang dilaksanakan Perum Bulog selama ini. Dalam bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tidak pula menggunakan beras dari stok Bulog.

    Melalui program rintisan ini, total beras khusus sebanyak 29.160 kg disalurkan Bapanas kepada 648 KK selama 3 bulan, sehingga akan ada 1.944 paket bantuan yang didistribusikan. Program itu menargetkan keluarga berisiko stunting di wilayah rentan rawan pangan.

    Beras yang disalurkan pun dipastikan memiliki kandungan mikronutrien seperti vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, asam folat, dan juga mineral seperti zat besi dan zinc. Kandungan itu berguna untuk meningkatkan nilai gizi bagi masyarakat rentan gizi, terutama ibu hamil, anak di bawah usia dua tahun, dan di bawah usia lima tahun.

    “Latar belakang digagasnya program bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi adalah Indonesia masih menghadapi beban gizi ganda atau triple burden of malnutrition seperti stunting, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro,” jelasnya.

    Kendati begitu, jumlah daerah rentan rawan pangan menurun menjadi 81 kabupaten/kota atau 15,76 persen.

    Fortifikasi beras juga merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

    Fortifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan beras fortifikasi telah menjadi indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM dorong Pemda siapkan BUMD kelola sumur rakyat

    Kementerian ESDM dorong Pemda siapkan BUMD kelola sumur rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah segera berperan aktif menyiapkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), koperasi, dan UMKM sebagai pengelola sumur rakyat sehingga bisa meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ditemui di Jakarta, Jumat mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi terhadap 34 ribu sumur rakyat yang tersebar diberbagai daerah.

    Adapun verifikasi di lapangan guna memastikan keberadaan sumur, mengecek potensi produksinya, hingga mencocokkan koordinat sehingga dapat dijadikan dasar pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

    “Habis ini (verifikasi) tahapannya adalah agar Pemda, Gubernur segera menyiapkan tadi, BUMD, Koperasi, UMKM. Tiga itu yang ditunjuk Pemda (untuk mengelola sumur rakyat,” kata Laode.

    Dia menegaskan peran Pemda sangat penting karena gubernur menjadi pengendali utama yang menunjuk badan usaha atau koperasi pengelola, memastikan legalisasi sumur rakyat dapat berjalan efektif dan bermanfaat.

    Langkah itu memperkuat keterlibatan masyarakat daerah dalam pengelolaan migas, sekaligus menjadikan energi sebagai motor penggerak perekonomian daerah dengan partisipasi langsung dari warga.

    Kendati demikian, Laode belum menyebutkan secara rinci apakah sudah ada pemerintah daerah yang menunjuk BUMD atau UMKM sebagai pengelola resmi sumur rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.

    Ia menegaskan bahwa proses pembahasan masih berjalan dan keputusan sepenuhnya berada di tangan gubernur sebagai pengendali utama dalam penunjukan pihak pengelola sumur rakyat di daerah.

    “Ini masih proses pembahasannya, harus dari gubernur sendiri sebagai pengendali utamanya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan setelah verifikasi rampung, Kementerian ESDM tidak lagi membuka pengajuan baru untuk pengelolaan sumur rakyat.

    “Oleh karena itu data ini nggak boleh lagi ada yang nambah (sumur rakyat). Jadi perkembangannya gitu,” imbuh Laode.

    Ia menambahkan Kementerian ESDM menyiapkan program pembinaan menyeluruh terkait aspek keselamatan dan lingkungan, yang dijalankan secara paralel dengan aktivitas produksi para pengelola sumur rakyat di berbagai daerah.

    “Tentu ada Satgasnya yang melibatkan K/L yang lain juga, dari Kementerian Lingkungan Hidup ada juga tentunya. Kemudian dari aparat penegak hukum juga ada karena mereka nanti yang akan membantu menertibkan di lapangan,” kata Laode.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.