Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Wamendag Roro dorong dunia usaha manfaatkan perjanjian dagang global

    Wamendag Roro dorong dunia usaha manfaatkan perjanjian dagang global

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mendorong dunia usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpartisipasi aktif dalam dinamika globalisasi sekarang ini dengan memanfaatkan perjanjian dagang internasional.

    Wamendag dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan globalisasi merupakan esensi keterhubungan antarnegara di seluruh dunia dan perdagangan menjadi bagian penting yang memanfaatkan globalisasi.

    “Meski dinamika geopolitik saat ini mendorong globalisasi ke arah multipolar, Indonesia tetap konsisten membuka diri dan menjalin interaksi dengan dunia, sejalan dengan prinsip politik luar negeri kita,” ujar Wamendag Dyah Roro Esti.

    Saat menjadi pembicara dalam Milken Institute Asia Summit 2025 dengan topik “Can Globalization Be Great Again? Doing Business in a Changing World” di Singapura, Kamis (2/10/2025 ) Dyah Roro menekankan strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi melalui perluasan akses pasar global.

    Menurut Roro, Indonesia saat ini telah mengupayakan untuk terus memperluas pasar global yang merupakan sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap keterbukaan perdagangan dan kerja sama ekonomi.

    “Indonesia saat ini telah memperluas akses pasar dengan melakukan 24 perjanjian dagang dengan 30 negara, salah satunya melalui perjanjian Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Kanada CEPA, yang baru saja ditandatangani di Ottawa, Kanada, pada 24 September 2025, serta Indonesia-Peru CEPA,” sebutnya.

    Selain itu, Indonesia juga aktif menjajaki pasar nontradisional, termasuk di Afrika seperti Tunisia dan Mozambik, sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan globalisasi saat ini, tambahnya.

    Roro Esti menambahkan bahwa nilai ekspor Indonesia periode Januari-Agustus 2025 meningkat sebesar 7,72 persen mencapai 185,13 miliar dolar AS dibandingkan periode sebelumnya di 2024.

    Selama periode ini, Indonesia turut mencatat surplus perdagangan sebesar 29,14 miliar dolar AS dengan mempertahankan surplus perdagangan selama 64 bulan berturut-turut.

    “Tidak hanya berfokus pada perluasan pasar, kami turut mendorong ekspor dengan memperluas perdagangan jasa di berbagai sektor, termasuk ritel, e-commerce, logistik, perawatan dan keperawatan, perbankan, pariwisata, kuliner, desain, fesyen, dan konstruksi,” katanya.

    Ia menyebutkan diversifikasi ini memastikan bahwa perekonomian dan perdagangan negara tidak hanya bergantung pada barang.

    Roro Esti juga menjelaskan betapa pentingnya pendekatan keseimbangan antara kepentingan domestik dan keterbukaan global, serta menjaga daya saing Indonesia.

    Pendekatan ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, melalui penguatan industrialisasi hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, serta investasi pada sumber daya manusia.

    Menurut Roro, pemerintah terus hadir bagi masyarakat untuk membuka berbagai kesempatan agar bisnis di dalam negeri bisa berkembang dan sekaligus menjaga pelaku usaha dalam negeri dari efek negatif globalisasi.

    “Fokus kebijakan pemerintah saat ini adalah hilirisasi baik di sektor industri, perkebunan, dan perikanan. Hal ini dapat menjadi multiplier effect dengan penciptaan lapangan kerja dan transfer of knowledge and technology,” jelas Roro.

    Wamendag Roro juga mengimbau pelaku usaha dapat terus berinovasi, berkomitmen pada standar baku internasional untuk perdagangan barang, sehingga pelaku usaha bersama pemerintah bisa bersama-sama membangun iklim bisnis yang baik untuk bisa menarik investasi.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas dorong keterlibatan petani milenial dalam pertanian modern

    Bappenas dorong keterlibatan petani milenial dalam pertanian modern

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong keterlibatan petani milenial dalam pertanian modern berbasis smart precision agriculture untuk mempercepat swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menyebutkan keterlibatan generasi muda menjadi kunci regenerasi petani, menghadirkan inovasi berkelanjutan, serta mendorong pertanian adaptif terhadap perubahan teknologi dan zaman.

    “Saya pikir kalau milenial smart precision agriculture itu sudah biasa. Mudah-mudahan ini jadi peluang buat petani milenial untuk memberi layanan, mengembangkan layanan pertanian yang lebih modern, precision smart agriculture,” kata Frans saat menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Dalam kegiatan yang digelar di Lapangan Stadion Perjuangan, Compreng, Subang, yang dihadiri ratusan petani, Frans menyaksikan langsung penggunaan teknologi drone untuk penebaran benih padi, yang menurutnya harus menjadi standar baru dalam pertanian modern yang dikelola oleh generasi milenial.

    Menurut Frans, pertanian berbasis teknologi presisi bukanlah hal asing bagi generasi muda, justru menjadi peluang besar bagi petani milenial untuk mengembangkan layanan pertanian yang lebih modern, inovatif, dan produktif.

    Ia menegaskan momentum itu diharapkan dapat meningkatkan semangat petani untuk mencapai produktivitas lebih tinggi, tidak hanya berhenti di 10 ton per hektare, tetapi mampu menembus hingga 14 ton.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke memberi sambutan dalam Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025). ANTARA/Harianto

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas: Kebijakan harga gabah Rp6.500/kg dorong kesejahteraan petani

    Bappenas: Kebijakan harga gabah Rp6.500/kg dorong kesejahteraan petani

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan kebijakan pemerintah membeli gabah Rp6.500 per kilogram di tingkat petani menjadi langkah strategis untuk mendorong kesejahteraan petani.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Badan Pangan Nasional serta Kementerian Pertanian yang berkomitmen mendukung keberlanjutan petani.

    “Pemerintah melalui arahan Bapak Presiden, Menko Pangan dan juga Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan yang menurut kita tentunya menjamin kesejahteraan petani, yaitu membeli gabah Rp6.500 per kg di tingkat petani,” kata Frans menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Menurutnya, harga gabah Rp6.500 per kilogram memberikan keuntungan signifikan bagi petani, karena dengan produktivitas 10 ton per hektare misalnya, potensi pendapatan mencapai Rp65 juta setiap musim panen.

    Perhitungan itu menunjukkan, setelah dikurangi biaya produksi sekitar Rp30 juta per hektare, petani tetap memperoleh keuntungan bersih, bahkan jauh melampaui rata-rata upah minimum regional (UMR) dalam satu periode panen.

    Bappenas menilai langkah itu bukan hanya soal menjaga ketahanan pangan, tetapi juga strategi keberlanjutan agar petani tetap semangat dalam memproduksi padi.

    “Ya, bayangkan kalau bapak-bapak yang 10 ton sehektare GKP (gabah kering panen) dibeli Rp6.500 per kg, eta mah Rp65 juta sehektare kan tiap bulan. Kalau ongkosnya Rp30 juta, Rp10 juta aja sebulan kan, wah itu sudah berapa kali UMR gitu ya,” ujar Frans.

    Bappenas bersama Syngenta Indonesia dan sejumlah pihak terkait lainnya dalam Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025). ANTARA/Harianto

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri dorong BUMD jadi lokomotif ekonomi daerah

    Kemendagri dorong BUMD jadi lokomotif ekonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lokomotif perekonomian daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Jadikan BUMD sebagai agen pembangunan daerah untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Maurits menegaskan, kegiatan ini memiliki nilai penting dan strategis. Forum tersebut menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyatukan pandangan dan mempertegas komitmen dalam memperkuat BUMD.

    Ia menjelaskan, otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk menumbuhkan kemandirian dalam semua aspek pembangunan. Kemandirian ini juga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik.

    Oleh karena itu, BUMD hadir sebagai salah satu solusi dan sarana Pemda untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Semangat ini selaras dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

    “Tujuan pendirian BUMD yaitu, pertama menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Kedua, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Ketiga, memperoleh laba dan/atau keuntungan,” ujarnya.

    Maurits menambahkan, tujuan tersebut harus tercapai sebagaimana marwah BUMD. Meskipun demikian, besaran keuntungan tiap BUMD berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan pelayanan yang dilakukan.

    Namun, BUMD tetap perlu memperhatikan perannya dalam memberikan pelayanan sekaligus berorientasi pada keuntungan.

    Dia menyampaikan, saat ini terdapat 1.091 BUMD di Indonesia. Jumlah ini terdiri atas BUMD perbankan meliputi 27 Bank Pembangunan Daerah, 212 Bank Perkreditan Rakyat milik Pemda, 394 BUMD air minum, dan lebih dari 458 BUMD aneka usaha.

    Jumlah total aset BUMD mencapai Rp1.240 triliun, dengan ekuitas Rp236,5 triliun, laba Rp24,1 triliun, dan dividen Rp13,02 triliun.

    “Karena itu sangat penting menjaga kredibilitas, kepercayaan pengemban penyertaan modal daerah, dan nama baik. BUMD juga perlu mewaspadai dan memitigasi risiko pada sektor asuransi, suap dan gratifikasi, kredit fiktif, pengadaan barang dan jasa, serta fee penempatan dana. Hal ini penting agar terciptanya BUMD yang terpercaya, bersih, dan good corporate governance,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lombok Sumbawa Festival warnai keseruan laga MotoGP Mandalika

    Lombok Sumbawa Festival warnai keseruan laga MotoGP Mandalika

    ANTARA – Sumbawa Festival di kompleks Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), warnai keseruan laga kualifikasi Indonesia Grand Prix di Sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat, Sabtu (4/10). Sebanyak 120 produk lokal, mulai dari kuliner hingga pernak-pernik khas daerah dijajakan, bukan hanya sekadar mencari keuntungan semata, namun sebagai bentuk promosi kepada ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah mancanegara. (Kusnandar/Soni Namura/Amita Putri Caesaria)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas sebut swasembada beras jadi prioritas utama pembangunan

    Bappenas sebut swasembada beras jadi prioritas utama pembangunan

    Swasembada pangan yang dicanangkan Presiden mengarahkan supaya menciptakan kesejahteraan petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan swasembada pangan utamanya komoditas beras menjadi prioritas utama pembangunan nasional.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan swasembada pangan khususnya beras, di samping swasembada energi dan ketahanan air demi memperkuat kedaulatan bangsa serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Jadi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai perencana sudah disiapkan bahwa swasembada pangan itu menjadi prioritas utama. Dan kegiatan pokoknya itu adalah juga swasembada beras,” kata Frans saat menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Dia menyampaikan, pihaknya membangun sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha untuk mewujudkan swasembada beras sehingga adanya peningkatan produktivitas serta mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.

    “Swasembada pangan (yang dicanangkan) Presiden mengarahkan supaya itu dapat menciptakan kesejahteraan bagi petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera,” bebernya.

    Program swasembada pangan diarahkan tidak hanya menjamin kecukupan pangan masyarakat, tetapi juga menciptakan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan stabilitas harga gabah di tingkat petani.

    Dikatakan pemerintah telah menetapkan kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram, sehingga petani memperoleh kepastian pendapatan, meningkatkan motivasi budidaya padi, dan memperkuat keberlanjutan produksi nasional.

    “Melalui arahan Bapak Presiden, Menko Pangan dan juga Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan yang menurut kita tentunya menjamin kesejahteraan petani, yaitu membeli gabah Rp6.500 di tingkat petani,” jelasnya.

    Bappenas menegaskan pentingnya peran kolaborasi seluruh pihak termasuk kementerian, lembaga, penyuluh, serta swasta dalam mengawal keberhasilan swasembada beras melalui inovasi dan praktik pertanian berkelanjutan.

    Bappenas berharap gerakan swasembada pangan mampu menjadi momentum kebangkitan petani, memastikan pangan cukup, petani sejahtera, dan bangsa semakin berdaulat di sektor pertanian.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia mampu segera mewujudkan swasembada beras usai adanya peningkatan produksi demi kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan.

    “Insya Allah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras,” kata Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat (3/10).

    Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan peningkatan produksi menjadi jaminan ketersediaan pangan pokok nasional.

    “Dengan produksi Januari-November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).

    Data terbaru dari BPS itu semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA.

    USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini. Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Srikandi PLN UID Sulselrabar bantu peralatan usaha UMKM Perempuan

    Srikandi PLN UID Sulselrabar bantu peralatan usaha UMKM Perempuan

    Bantuan ini bukan sekadar alat, tapi kepercayaan bahwa para perempuan bisa mandiri, berdaya dan menjadi penggerak ekonomi keluarga

    Makassar (ANTARA) – Srikandi PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) memberikan bantuan peralatan usaha bagi pelaku UMKM Perempuan melalui Program Srikandi Movement 2025 “Woman Support Woman”.

    Program ini merupakan salah satu agenda utama dalam Srikandi Movement 2025. Program yang mengangkat tema Tingkatkan Kualitas Kehidupan Melalui Pemberdayaan ini digagas oleh seluruh karyawati PLN yang tergabung dalam Srikandi PLN UID Sulselrabar.

    Ketua Srikandi PLN UID Sulselrabar Yuli Ashaniais melalui keterangannya di Makassar, Sabtu, menegaskan perempuan memiliki peran besar dalam penguatan ekonomi keluarga dan masyarakat.

    “Bantuan ini bukan sekadar alat, tapi bentuk kepercayaan bahwa para perempuan bisa lebih mandiri, lebih berdaya dan menjadi penggerak ekonomi keluarga. Kami berharap program ini bisa menjadi penyemangat agar UMKM perempuan terus berkembang,” ujarnya.

    Menurut dia, bantuan ini sebagai wujud nyata kepedulian Srikandi PLN terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan.

    Bekerja sama dengan Celebes Cooking Club, sebuah komunitas yang menaungi perempuan tangguh pelaku UMKM di bidang makanan dan minuman, kegiatan ini memberikan bantuan peralatan memasak seperti mixer, steam cooker, oven, blender dan aneka macam peralatan elektronik kepada 26 pemilik usaha di Kota Makassar.

    Melalui bantuan tersebut, para pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta menambah pendapatan keluarga.

    Berkat bantuan ini, Sri Marsufa (47), seorang ibu rumah tangga dapat menjalankan usaha berjualan kue dan makanan di rumahnya.

    Saat ini usahanya bersifat pesanan, bila ada yang memesan barulah ia berjualan. Dengan kondisi ekonomi yang sederhana, peralatan produksi yang terbatas kerap membuatnya kesulitan memenuhi pesanan dalam jumlah besar.

    Namun, dengan hadirnya program Woman Support Woman, ia kini tidak kesulitan lagi. Sri terbantu, apalagi sebagai seorang janda yang harus menafkahi enam orang anak seorang diri.

    “Semoga alat yang saya dapatkan bisa membuat saya lebih produktif lagi, bisa menerima lebih banyak pesanan karena sudah lebih mudah untuk produksi. Harapannya makin laris dan berkah. Terima kasih PLN,” kata Sri Marsufa.

    General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah menambahkan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata kepedulian PLN untuk hadir di tengah masyarakat.

    “Pemberdayaan perempuan adalah investasi jangka panjang. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka hari ini, tapi juga membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik,” kata dia.

    Program ini tidak hanya memberikan bantuan kepada pelaku usaha UMKM, namun juga memberikan pelatihan Digital Marketing untuk membantu para pelaku usaha memasarkan produknya secara daring dan dirangkaikan dengan demo masak untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha.

    “Semoga melalui Srikandi Movement, PLN bisa terus menghadirkan manfaat dan cahaya kehidupan bagi semua,” ujarnya.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Kudus berharap pameran otomotif GAS 2025 dongkrak PAD

    Bupati Kudus berharap pameran otomotif GAS 2025 dongkrak PAD

    Kegiatan ini kita harapkan tidak hanya memberi hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pengingat pentingnya taat pajak

    Kudus (ANTARA) – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris berharap pameran otomotif bertajuk Kudus Government Auto Show (GAS) 2025 memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat semangat gotong royong untuk pembangunan Kudus yang berkelanjutan.

    “Pertumbuhan ekonomi yang sehat hanya bisa terwujud melalui kerja sama yang baik. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai contoh semangat kebersamaan untuk kemajuan Kudus,” ujar Sam’ani saat membuka Kudus Government Auto Show (GAS) 2025 di Kudus Extension Mall, Sabtu.

    Bupati menjelaskan pameran otomotif yang digelar selama dua hari, 4–5 Oktober 2025, tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kudus, Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng dan PT Jasa Raharja, serta didukung oleh sejumlah diler otomotif.

    Menurut dia, GAS 2025 bukan sekadar ajang pameran otomotif, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan rekreasi bagi masyarakat, serta momentum untuk meningkatkan kesadaran pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

    “Kegiatan ini kita harapkan tidak hanya memberi hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pengingat pentingnya taat pajak. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, kita dapat bersama-sama membangun Kudus yang semakin maju,” ujarnya.

    Sam’ani menambahkan penyelenggaraan GAS 2025 menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor ekonomi bersama para pelaku industri otomotif.

    Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mendongkrak PAD serta memperkuat semangat gotong royong dalam mewujudkan pembangunan Kudus yang berkelanjutan.

    Sementara itu, Kepala UPPD Kabupaten Kudus Joko Sudarto menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam terselenggaranya kegiatan tersebut.

    “Kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Bupati dan seluruh peserta. Pameran ini bukan hanya untuk meningkatkan PAD, tetapi juga mempertemukan langsung diler kendaraan dengan masyarakat yang membutuhkan. Semoga GAS 2025 menjadi katalisator kebangkitan industri otomotif tanah air,” ujarnya.

    Pameran otomotif GAS 2025 menampilkan berbagai merek kendaraan.

    Selain menampilkan deretan kendaraan terbaru, pengunjung juga dapat menikmati berbagai kegiatan menarik seperti live music, lomba mewarnai dan game interaktif yang terbuka untuk umum.

    Dengan dukungan seluruh pihak, GAS 2025 diharapkan menjadi wadah inspiratif bagi masyarakat Kudus untuk mengenal lebih dekat perkembangan teknologi otomotif, menumbuhkan kesadaran pajak, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menuju Kudus yang sejahtera dan berdaya saing.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akses pembiayaan bagi UMKM sektor perumahan

    Akses pembiayaan bagi UMKM sektor perumahan

    Minggu, 21 September 2025 13:57 WIB

    Foto udara deretan unit rumah pada salah satu perumahan subsidi di Kelurahan Lepo-lepo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (21/9/2025). Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memfasilitasi UMKM sektor perumahan agar mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan dan investor melalui program Bisnis Layak Funding (Bislaf) guna mendukung program tiga juta rumah yang menjadi prioritas strategis Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz

    Foto udara deretan unit rumah pada salah satu perumahan subsidi di Kelurahan Lepo-lepo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (21/9/2025). Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memfasilitasi UMKM sektor perumahan agar mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan dan investor melalui program Bisnis Layak Funding (Bislaf) guna mendukung program tiga juta rumah yang menjadi prioritas strategis Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz

    Foto udara deretan unit rumah pada salah satu perumahan subsidi di Kelurahan Lepo-lepo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (21/9/2025). Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memfasilitasi UMKM sektor perumahan agar mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan dan investor melalui program Bisnis Layak Funding (Bislaf) guna mendukung program tiga juta rumah yang menjadi prioritas strategis Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar: Perhutanan Sosial solusi tingkatkan kehidupan masyarakat Dayak

    Pakar: Perhutanan Sosial solusi tingkatkan kehidupan masyarakat Dayak

    perlu dibekali keterampilan dan kemampuan produktif memanfaatkan lahan Perhutanan Sosial secara berdaya guna dan produktif

    Jakarta (ANTARA) – Program Perhutanan Sosial dari pemerintah dinilai dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Dayak di tengah tekanan terhadap keberlanjutan hidup mereka.

    Hanya saja, menurut pakar lingkungan Sony Keraf, Perhutanan Sosial tidak berhenti sekedar bagi-bagi lahan, namun perlu diintegrasikan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat, khususnya di dalam dan di sekitar hutan.

    “Kelompok masyarakat di dalam dan di sekitar hutan perlu dibekali dengan keterampilan dan kemampuan produktif dalam memanfaatkan lahan Perhutanan Sosial secara berdaya guna dan produktif,” ujar dia saat menjadi panelis dalam diskusi Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, bekal kemampuan produktif mengolah lahan Perhutanan Sosial dengan berbagai aktivitas ekonomi produktif seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya ikan, masyarakat adat Dayak mampu memenuhi kebutuhan pangan.

    Selain itu, tambahnya, juga sekaligus dapat merawat hutan yang masih tersisa, merehabilitasi lahan kritis, sambil tetap menjaga kearifan budaya mereka.

    Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu menyatakan tekanan terhadap masyarakat Dayak terus meningkat yang mengancam keberlanjutan kehidupan mereka.

    Berbagai kebijakan pemerintah seperti larangan pertanian ladang berpindah yang dilakukan masyarakat adat Dayak dengan cara membuka lahan dengan membakar sesuai dengan kearifan tradisional yang dimiliki, larangan mendulang emas secara tradisional atau sekedar mengambil kayu di hutan secara terbatas untuk sumber penghidupan sehari-hari telah menggerus sumber penghidupan masyarakat adat Dayak.

    “Oleh karena itu kalau tidak (ada pemberdayaan masyarakat), hutan habis, masyarakat lokal tersingkir dan bergantung pada pemenuhan kebutuhan dari luar. Jadi perhutanan sosial tidak sekadar bagi-bagi lahan yang pada akhirnya juga menyingkirkan masyarakat dari keterkaitannya dengan hutan dan sumber daya lokal,” katanya.

    Sementara itu Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN), di bawah organisasi Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) menilai adanya peluang pemanfaatan Program Perhutanan Sosial dengan mengembang Sekolah Lapang bagi perempuan dan kaum muda Dayak.

    Melalui Sekolah Lapang LPDN, para peserta dibekali dengan pelatihan dan pendampingan dalam berbagai aktivitas ekonomi produktif seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya ikan.

    Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa sepakat mendorong berbagai upaya dalam pemberdayaan kepada masyarakat Dayak, khususnya perempuan.

    “Optimalisasi potensi sumber daya alam untuk masyarakat adat Dayak harus terus dilakukan agar tercapai kesejahteraan dan kemandirian, salah satunya melalui pendekatan Sekolah Lapang,” ujarnya.

    Dengan bekal kemampuan produktif dari Sekolah Lapang, katanya, masyarakat dibantu untuk memperoleh sumber pembiayaan bagi aktivitas ekonomi produktifnya baik melalui Koperasi milik LPDN ataupun sumber pendanaan dari lembaga pembiayaan seperti perbankan, bantuan pemerintah atau bantuan lembaga-lembaga mitra lainnya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.