Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kementerian PU genjot program padat karya jalan dan jembatan 2025

    Kementerian PU genjot program padat karya jalan dan jembatan 2025

    Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggenjot pelaksanaan program padat karya bidang karya jalan dan jembatan pada tahun 2025 ini dalam rangka mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa program padat karya merupakan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian lokal.

    “Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Dengan melibatkan warga setempat dalam pembangunan, padat karya membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.

    Kementerian PU terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan melalui program padat karya bidang jalan dan jembatan.

    Program ini dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

    Pada TA 2025, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk pekerjaan padat karya bidang jalan dan jembatan yang tersebar di 1.059 lokasi.

    Anggaran tersebut digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur berskala kecil seperti pemeliharaan jalan dan jembatan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

    Berdasarkan data e-Monitoring Kementerian PU per 24 September 2025, progres fisik program telah mencapai 62,1 persen dengan serapan tenaga kerja 43.628 orang atau setara 2.909.075 Hari Orang Kerja (HOK).

    Pekerjaan padat karya bidang jalan meliputi pemeliharaan rutin seperti pembersihan median jalan, pengecatan marka, dan perbaikan ringan dengan progres fisik 63,78 persen dan menyerap 33.052 tenaga kerja.

    Selain itu, pemeliharaan rutin kondisi jalan telah terealisasi 43,96 persen dengan serapan 244 tenaga kerja, serta pekerjaan penunjangan jalan (holding) dengan progres 62,56 persen dan menyerap 23 tenaga kerja.

    Pada bidang jembatan, pekerjaan pemeliharaan rutin seperti pengecatan rangka jembatan telah mencapai progres 57,9 persen dengan serapan 9.674 tenaga kerja dari target 12.180 orang.

    Tambahan kegiatan padat karya kontraktual juga berjalan dengan progres 33,41 persen, menyerap 635 tenaga kerja.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenpar dukung promosi wisata Trenggalek dengan gelar “famtrip”

    Kemenpar dukung promosi wisata Trenggalek dengan gelar “famtrip”

    Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung upaya promosi wisata di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dengan menggelar perjalanan wisata famtrip selama empat hari.

    Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohamad Natanegara di Trenggalek, Minggu, menyatakan pihaknya menyambut baik kedatangan Tim Pemasaran Pariwisata Kemenpar.

    Ia berharap, kegiatan ini dapat mengenalkan potensi wisata Trenggalek secara lebih luas.

    “Harapannya wisatawan yang datang tidak hanya fokus pada satu destinasi, melainkan bisa menikmati beragam wisata mulai dari pantai, gunung, sawah, hingga gua. Dengan begitu dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.

    Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah media nasional, pemengaruh, dan agen perjalanan untuk mengeksplorasi destinasi wisata di daerah tersebut.

    Ketua Tim Pemasaran Pariwisata Wilayah I Kemenpar Rina Irawati mengatakan kunjungan tersebut tindak lanjut dari survei lapangan sebelumnya.

    “Kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek untuk mengenalkan destinasi-destinasi yang ada. Kami membawa media, influencer (pemengaruh), dan agen perjalanan agar bisa membantu memperluas promosi Trenggalek,” ujarnya.

    Menurut dia, respons peserta famtrip positif setelah mengunjungi sejumlah destinasi.

    “Pantainya bagus, aktivitasnya seru, dan mereka betah, khususnya di Pantai Prigi dan sekitarnya,” katanya.

    Ia mengatakan masih ada catatan untuk pengembangan ke depan, antara lain aksesibilitas dari bandara yang cukup jauh serta keterbatasan fasilitas penginapan.

    Ketua Umum Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia (Kemberin) Sean Ricard Bangun yang turut serta dalam rombongan itu, menilai potensi wisata Trenggalek sebagai luar biasa.

    “Kami mengeksplor dua hari, dari pantai hingga Gua Lowo. Ini daya tarik yang unik dan tidak ada di Jakarta,” ujarnya.

    Di Pantai Mutiara, ia dan rombongan juga mencoba wahana jetski.

    “Ini membuktikan potensi wisata Trenggalek memang luar biasa dan layak dikembangkan,” katanya.

    Ia mengatakan Kemberin yang beranggotakan 500 pelaku usaha pariwisata di Indonesia, termasuk 65 anggota di Jawa Timur, siap membantu mendorong promosi wisata Trenggalek.

    Namun, dari jumlah itu belum ada pelaku usaha pariwisata berasal dari Trenggalek.

    “Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan konsolidasi pelaku wisata di sini,” ucapnya.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek Edi Santoso menyampaikan apresiasi atas terselenggara famtrip tersebut.

    Ia menyebut kegiatan ini bisa terlaksana berkat dorongan Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini.

    “Biasanya famtrip hanya dilakukan di destinasi wisata arus utama, seperti Danau Toba, Bali, atau Lombok. Tapi kali ini Trenggalek mendapat kesempatan, ini luar biasa,” katanya.

    Ia mengatakan kehadiran berbagai pihak dari asosiasi hingga konten kreator memberi masukan penting untuk pengembangan pariwisata.

    “Kami berterima kasih karena mereka memberi saran yang jujur dan apa adanya. Itu menjadi bekal bagi kami untuk berbenah,” ujarnya.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Muamalat gandeng kampus Islam dorong ekosistem ekonomi syariah

    Bank Muamalat gandeng kampus Islam dorong ekosistem ekonomi syariah

    Sektor keuangan syariah dan pendidikan adalah dua hal yang saling terhubung

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memperkuat sinergi dengan berbagai kampus Islam untuk mendorong terbangunnya ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

    Upaya ini diwujudkan melalui dukungan produk dan layanan perbankan kepada Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) dalam rangkaian Synergy Roadshow 2025 region Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan kolaborasi dengan lembaga pendidikan Islam merupakan bagian penting dari upaya Bank Muamalat untuk menguatkan fondasi ekonomi syariah dari lingkungan akademik.

    “Pendidikan adalah investasi besar untuk membentuk bangsa yang bermartabat dan mulia di masa depan. Kami memahami pentingnya pendidikan Islam yang berkualitas sebagai perwujudan maqashid syariah, yakni menjaga kecerdasan dan keberlanjutan generasi,” ujar Imam.

    Dalam sinergi tersebut, Bank Muamalat memberikan fasilitas layanan akun virtual dan tabungan untuk Unismuh Makassar, serta layanan akun virtual dan co-branding kartu ATM bagi Yayasan Wakaf UMI.

    Kemitraan tidak berhenti pada penyediaan layanan perbankan, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi antara sektor pendidikan, sosial dan keuangan.

    “Sektor keuangan syariah dan pendidikan adalah dua hal yang saling terhubung. Keduanya memiliki fondasi nilai Islam yang sama untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak mulia,” katanya.

    Imam menerangkan Bank Muamalat sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia, memiliki ekosistem lengkap yang mendukung sektor pendidikan.

    Mulai dari Muamalat Institute untuk pelatihan dan pengembangan SDM, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, hingga Baitulmaal Muamalat (BMM) yang berperan sebagai lembaga amil zakat dan nazir wakaf nasional.

    Rektor Unismuh Makassar Abd Rakhim Nanda menyambut baik kolaborasi ini karena sejalan dengan misi kampus dalam mencetak lulusan berkualitas melalui interaksi positif dengan mitra strategis.

    “Kolaborasi kita mendukung pendidikan Islam insya Allah melahirkan manfaat yang berkelanjutan. Unismuh percaya ilmu, teknologi dan ukhuwah adalah sarana memajukan peradaban menuju masyarakat sejahtera,” ujarnya.

    Sementara, Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI Masrurah Mokhtar menilai kerja sama tersebut mencerminkan semangat inovasi dan kepeloporan dari dua institusi yang sama-sama menjadi pionir di bidangnya.

    “Semoga semangat pelopor dan inovator membuat sinergi ini semakin erat dan produktif. Selama ikhtiar ditujukan untuk kemajuan dan kemuliaan masyarakat, hasilnya insya Allah membawa keberkahan,” kata Masrurah.

    Adapun Kegiatan Synergy Roadshow 2025 merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Muamalat untuk memantau kinerja bisnis tujuh region Bank Muamalat di lima kota besar, dengan Makassar sebagai penutup rangkaian setelah Jakarta, Medan, Semarang dan Surabaya.

    Forum tersebut menjadi ajang komunikasi langsung antara manajemen pusat dengan pimpinan cabang di daerah untuk memperkuat arah strategi dan menumbuhkan semangat optimisme.

    Sepanjang semester pertama 2025, refocusing bisnis Bank Muamalat pada segmen ritel menunjukkan hasil positif.

    Pembiayaan konsumer tumbuh mencapai Rp3,4 triliun, dengan peningkatan signifikan pada produk Prohajj Plus, multiguna, KPR iB Hijrah, dan Solusi Emas Hijrah.

    Per 30 Juni 2025, total pembiayaan Bank Muamalat mencapai Rp17,5 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp44,8 triliun, dengan total aset Rp60,6 triliun, dan laba sebelum pajak Rp10,8 miliar.

    “InsyaAllah transformasi bisnis yang kami jalankan sudah berada di jalur yang tepat. Kami bertekad menumbuhkan bisnis secara sehat dan berkelanjutan,” ungkap Imam.

    Selain penguatan kinerja bisnis, Bank Muamalat juga tengah menginternalisasi lima simpul maqashid syariah dalam aktivitas perbankannya, mencakup peningkatan iman, perlindungan terhadap jiwa dan lingkungan (people and planet), peningkatan kecerdasan finansial, keberlanjutan generasi melalui ekonomi hijau, serta peningkatan kesejahteraan umat.

    “Itulah sebabnya kami meneguhkan visi baru ‘Menjadi Jalan Hijrah Menuju Berkah’. Visi ini menjadi kompas penuntun Bank Muamalat untuk mencapai maqashid syariah dan kembali ke khittah,” kata Imam.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelindo sebut kondisi Pelabuhan Baai terkendali usai insiden 2 kapal

    Pelindo sebut kondisi Pelabuhan Baai terkendali usai insiden 2 kapal

    Tidak ada tumpahan muatan dan tidak ada gangguan berarti terhadap kegiatan kepelabuhanan

    Bengkulu (ANTARA) – PT Pelindo Regional 2 Cabang Bengkulu memastikan kondisi Pelabuhan Pulau Baai tetap terkendali pasca-insiden senggolan dua kapal yaitu kapal tanker MT Kencana Express dan kapal keruk CSD Costa Fortuna 3.

    “Langkah evaluasi, pemeriksaan keselamatan dan pengamanan area langsung kami lakukan bersama KSOP dan tim keselamatan pelayaran. Tidak ada tumpahan muatan dan tidak ada gangguan berarti terhadap kegiatan kepelabuhanan. MT Kencana langsung melanjutkan kegiatan operasionalnya,” kata General Manager Pelindo Regional 2 Cabang Bengkulu, S. Joko di Bengkulu, Minggu.

    Berdasarkan laporan resmi dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu, insiden terjadi pada Sabtu (4/10) sekitar pukul 04.30 WIB.

    Kapal MT Kencana Express yang sedang bermanuver dari “outer buoy” menuju kolam pelabuhan bersinggungan dengan CSD Costa Fortuna 3 yang tengah melakukan pengerukan di alur pelayaran, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

    Joko menjelaskan bahwa koordinasi lintas instansi langsung dilakukan sejak laporan diterima Sabtu dini hari.

    Pelayanan kapal di Pelabuhan Pulau Baai tetap berjalan normal. Setelah insiden tersebut, kegiatan bongkar muat dan pelayaran tetap berlangsung dengan baik, termasuk pelayanan terhadap kapal lainnya yang telah dijadwalkan.

    Kemudian, Pelindo Regional 2 Bengkulu menegaskan bahwa pekerjaan normalisasi alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai menunjukkan progres. Kapal keruk CSD Costa Fortuna 3 yang mengalami insiden hanya mengalami kerusakan minor dan tetap dapat beroperasi.

    “Normalisasi alur berjalan sesuai rencana. Kapal keruk tetap beroperasi, dan area pengerukan terus diperluas dan telah dilakukan penambahan pipa sedot pasir untuk mempercepat pembersihan sedimentasi pada area pengerukan,” kata GM Pelindo Bengkulu.

    Saat ini, kapal yang melintas masih menggunakan alur tahap satu, yakni penanganan kondisi tertentu (PKT) atau alur darurat. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir atas hasil pengerukan, alur utama sudah dapat digunakan kembali.

    Progres ini menandai langkah penting dalam menjaga kelancaran arus logistik dan energi di Bengkulu. Pelindo, bersama KSOP dan seluruh pemangku kepentingan, berkomitmen memastikan aktivitas pelabuhan tetap aman, efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Normalisasi alur ini menjadi prioritas kami agar arus keluar-masuk kapal semakin lancar dan aman. Kami optimis, dengan dukungan semua pihak, alur utama segera bisa dilalui kapal secara normal,” kata S. Joko.

    Sementara itu, menurut Kepala KSOP Kelas III Bengkulu Petrus Christanto Martubongs hasil investigasi awal mengindikasikan bahwa cuaca buruk menjadi faktor utama penyebab insiden tersebut.

    “Saat kejadian, kondisi perairan tengah berkabut tipis, alun cukup tinggi, dan angin berhembus kencang. Situasi itu membuat jarak pandang terbatas, sehingga manuver kapal menjadi lebih menantang,” ucap Chris.

    Ia menambahkan, pihaknya telah menurunkan tim gabungan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kedua kapal, serta memastikan seluruh prosedur keselamatan pelayaran tetap dijalankan secara ketat.

    “Proses marine inspection sudah kami evaluasi bersama seluruh pihak terkait untuk memastikan semua aspek keselamatan pelayaran terpenuhi. Kami juga terus mengingatkan pengguna jasa agar senantiasa berkoordinasi karena area alur masih dalam tahap normalisasi,” kata Chris.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Riset LPEI proyeksikan ekspor kayu lapis tumbuh positif pada 2025-2026

    Riset LPEI proyeksikan ekspor kayu lapis tumbuh positif pada 2025-2026

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, melalui Indonesia Eximbank Institute, memproyeksikan kinerja ekspor kayu lapis (plywood) Indonesia akan tumbuh positif pada 2025 hingga 2026, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global dan tantangan pasokan bahan baku.

    Market Intelligence & Leads Management Chief Specialist Indonesia Eximbank Rini Satriani mengatakan nilai ekspor kayu lapis pada 2025 diperkirakan meningkat sebesar 8 persen secara tahunan (yoy), didorong oleh permintaan stabil dari pasar utama seperti Amerika Serikat, China, dan Malaysia.

    Tren positif ini diperkirakan berlanjut pada 2026 dengan pertumbuhan sekitar 4 persen yoy.

    “Capaian ini terutama ditopang oleh permintaan dari Amerika Serikat (AS), seiring pertumbuhan industri recreational vehicle (RV) yang mendorong penggunaan plywood untuk kebutuhan interior,” ujar Rini dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Berdasarkan data Indonesia Eximbank Institute, ekspor plywood Indonesia pada semester I 2025 mencatat kinerja positif di tengah pelemahan ekspor global.

    Nilai ekspor tercatat naik 3,86 persen dibandingkan periode sebelumnya (ctc), sementara volume naik 3,45 persen ctc.

    Menurut Rini, daya saing kayu lapis Indonesia di pasar global masih terjaga.

    Harga produk dalam negeri relatif kompetitif, dan Indonesia saat ini menempati posisi eksportir plywood terbesar kedua di dunia, bersaing dengan China, Vietnam, Brasil, dan Rusia.

    Selain itu, ekspor plywood Indonesia sudah terdiversifikasi ke lebih dari 85 negara dengan melibatkan sekitar lebih dari 400 eksportir aktif.

    Dari jumlah tersebut, terdapat kisaran 20 eksportir berskala korporasi yang masing-masing mencatat nilai penjualan ekspor di atas Rp500 miliar per tahun.

    Persaingan di industri domestik juga cukup sehat karena tidak ada pemain yang mendominasi pasar. Keunggulan lain Indonesia adalah ketersediaan sumber daya kayu yang melimpah dan adanya sertifikasi SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu) yang diakui secara internasional.

    “Faktor-faktor ini memberi stabilitas pada ekspor Indonesia meskipun permintaan di beberapa negara cenderung melemah,” tambah Rini.

    Meski demikian, sejumlah tantangan perlu diantisipasi.

    Negara pesaing baru seperti Tanzania dan Kamerun mulai masuk ke pasar utama, sementara pasokan kayu bersertifikasi masih terbatas karena biaya kepatuhan SVLK yang tinggi.

    Beberapa pesaing juga mulai menunjukkan tren ekspor yang lebih agresif, sehingga Indonesia perlu memperkuat posisinya.

    Rini menekankan bahwa dalam jangka panjang, keberhasilan ekspor kayu lapis Indonesia akan sangat bergantung pada upaya mempermudah akses sertifikasi kayu, menjaga efisiensi biaya produksi, serta meningkatkan penetrasi pasar melalui perjanjian perdagangan internasional.

    Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia berpeluang mempertahankan posisinya sebagai salah satu eksportir plywood utama dunia dengan pertumbuhan berkelanjutan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga mengapresiasi pelanggan BBM berkualitas

    Pertamina Patra Niaga mengapresiasi pelanggan BBM berkualitas

    apa yang mereka gunakan untuk kendaraan pribadi, juga dipakai di lintasan balap kelas dunia

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga mengapresiasi pelanggan setia pengguna BBM berkualitas di SPBU Kota Mataram, NTB, yang telah turut mendukung penyediaan energi saat ajang MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Sirkuit Internasional Mandalika, NTB.

    “Pertamax adalah produk unggulan kami yang mendukung performa kendaraan sehari-hari, sekaligus menjadi bahan bakar resmi MotoGP Mandalika,” kata Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, yang mendampingi Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, menyapa pelanggan setia Pertamax Series di SPBU Kota Mataram, NTB, Sabtu (4/10/2025).

    Dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu, kehadiran jajaran Direksi Pertamina Patra Niaga ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah setia menggunakan bahan bakar berkualitas untuk kendaraan sehari-hari.

    Dalam kesempatan tersebut, Mars Ega Legowo juga membagikan merchandise kepada pelanggan setia Pertamax.

    “Saya senang bisa bertemu langsung dengan pelanggan setia di SPBU ini, karena apa yang mereka gunakan untuk kendaraan pribadi, juga dipakai di lintasan balap kelas dunia,” ujar Roberth.

    Pertamina Patra Niaga juga menghadirkan berbagai promo dan program loyalitas khusus bagi pelanggan Pertamax dan Pertamax Turbo di SPBU kawasan Mandalika.

    Menurut Roberth, hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan konsumen, tetapi juga menumbuhkan kebanggaan masyarakat menggunakan BBM berkualitas sekaligus mendukung agenda transisi energi rendah emisi di Indonesia.

    “Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 adalah panggung global yang membanggakan bangsa. Pertamina Patra Niaga bangga menjadi bagian dari sejarah ini, sekaligus menegaskan komitmen kami untuk menghadirkan energi berkualitas, mendukung prestasi olahraga, serta memperkuat posisi Indonesia di mata dunia,” tambahnya.

    Kehadiran Pertamina Patra Niaga melalui penyediaan energi baik dari SPBU, avtur, hingga LPG untuk gelaran internasional, sehingga menghasilkan dampak berantai, menjadi simbol bahwa perusahaan tidak hanya hadir sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat dalam perjalanan pemenuhan energi kebanggaan bangsa.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom nilai tudingan MBG sebabkan kenaikan harga ayam tidak berdasar

    Ekonom nilai tudingan MBG sebabkan kenaikan harga ayam tidak berdasar

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom EVIDENT Institute Rinatania Anggraeni Fajriani menilai tudingan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) menjadi penyebab kenaikan harga daging ayam tidak berdasar secara logika ekonomi.

    Menurutnya, faktor utama yang mendorong naiknya harga ayam justru berasal dari peningkatan biaya pakan yang diikuti sejumlah faktor struktural lain di sektor peternakan.

    “Sulit menyimpulkan MBG sebagai satu-satunya pendorong utama kenaikan harga daging ayam nasional tanpa faktor lain yang lebih besar,” ujar Rinatania dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Sebelumnya, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menuding bahwa dapur umum MBG mendorong harga daging ayam naik dan menyingkirkan pedagang kecil.

    Menanggapi hal ini, Rinatania menjelaskan skala permintaan daging ayam dari program MBG masih terlalu kecil untuk mengguncang harga pangan nasional.

    Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), kebutuhan daging ayam untuk MBG pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 70 ribu ton, sementara total proyeksi produksi nasional mencapai 3,8 juta ton.

    Artinya, serapan MBG terhadap produksi nasional kurang lebih hanya 1,8 persen.

    Menurut Rinatania, komponen biaya pakan merupakan penentu utama harga pokok produksi (HPP) ayam ras pedaging.

    Biaya bahan baku pakan, terutama jagung dan bungkil kedelai adalah komponen biaya terbesar dalam budidaya ayam ras pedaging.

    Berbagai kajian akademik menunjukkan, kenaikan harga jagung secara signifikan menaikkan biaya produksi, menekan margin peternak, dan akhirnya mendorong kenaikan harga daging ayam.

    “Menyalahkan MBG dan mengabaikan siklus harga pakan ibarat menyalahkan barista atas kenaikan harga kopi di coffee shop ketika harga biji kopi dunia sedang naik,” ujarnya.

    Selain faktor pakan, ia menyebut sejumlah penyebab lain seperti volatilitas harga akibat musim, sarana produksi ternak (sapronak), biaya logistik, penyakit unggas, serta panjangnya rantai distribusi turut memengaruhi fluktuasi harga daging ayam di pasar domestik.

    Rinatania menilai kritik terhadap MBG seharusnya diarahkan pada aspek implementasi, bukan pada keberadaan programnya.

    Meski demikian, ia sependapat dengan kajian CELIOS bahwa pengadaan bahan pangan untuk MBG perlu dirancang agar tidak hanya menguntungkan pedagang besar, tetapi juga membuka akses bagi koperasi, UMKM, dan pasar lokal.

    “Tetapi, menghentikan MBG adalah solusi mudah yang tidak solutif. Alih-alih, MBG dapat level the playing field dengan membuka akses supply SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) kepada koperasi, UMKM, dan pasar lokal. Dengan desain inklusif, MBG justru dapat berkontribusi terhadap kestabilan permintaan pasar, mengurangi volatilitas harga, dan memperkuat ekosistem pangan nasional,” terangnya.

    Ia menegaskan mahalnya daging ayam bukanlah persoalan baru karena biaya pakan, logistik, dan faktor musiman telah lama menjadi faktor dominan.

    Karena itu, menurut dia, analisis publik tidak boleh berhenti pada narasi sederhana bahwa MBG menyebabkan kenaikan harga.

    “Jika analisis publik berhenti pada narasi sederhana ‘MBG bikin harga naik’ kita justru gagal melihat urgensi perbaikan mendasar untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia,” sebutnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengubah paradigma pariwisata Indonesia menuju instrumen peradaban

    Mengubah paradigma pariwisata Indonesia menuju instrumen peradaban

    Keberhasilan pariwisata ke depan akan diukur bukan hanya dari devisa yang masuk, tetapi dari kemampuan kita mengelola kelestarian alam dan budaya, menghasilkan SDM berkualitas, dan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia dengan segala kekayaan alam dan budayanya, telah lama memimpikan sektor pariwisata yang tak sekadar meraup devisa, tetapi juga mampu berdiri tegak sebagai pilar peradaban bangsa.

    Kini, mimpi tersebut semakin dekat menjadi kenyataan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi undang-undang (UU).

    Pengesahan, yang disebut oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebagai fondasi penting, itu menandai sebuah era baru yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. UU tersebut bukan hanya soal memperbarui regulasi teknis, melainkan pergeseran paradigma fundamental.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan, pariwisata kini ditempatkan sebagai instrumen peradaban, pembangunan manusia, kebudayaan, dan penguatan identitas bangsa.

    Namun, di balik harapan besar yang dibawa UU baru, pariwisata Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah tantangan kronis yang harus dijawab tuntas oleh substansinya.

    Masalah pariwisata kita mencakup degradasi lingkungan, tergerusnya budaya lokal, keterbatasan amenitas dan aksesibilitas, rendahnya kualitas layanan, hingga minimnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal.

    Legislator bahkan menyoroti fakta bahwa devisa pariwisata Indonesia masih terkonsentrasi di Bali (44% pada 2024), mencerminkan pembangunan yang belum merata di destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur.

    Jika pariwisata adalah “mesin pertumbuhan ekonomi”, maka mesin tersebut harus didistribusikan secara adil, tidak hanya menguntungkan satu pulau.

    Oleh karena itu, RUU yang telah disahkan merupakan respons kolektif yang ambisius, lahir dari kesadaran bahwa model pariwisata lama yang berorientasi pada kuantitas kunjungan dan eksploitasi sumber daya sudah usang.

    Ketua Panja RUU Kepariwisataan, Chusnunia Chalim, menilai pengesahan menandai era baru paradigma pariwisata yang berkelanjutan, sekaligus menunjukkan respons bersama antara DPR dan pemerintah atas dinamika dan kebutuhan masyarakat agar pembangunan dilaksanakan secara lebih inklusif. Paradigma baru bertekad membangun pariwisata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan ganda: meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat identitas negara melalui nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman.

    Keberhasilan pariwisata ke depan akan diukur bukan hanya dari devisa yang masuk, tetapi dari kemampuan kita mengelola kelestarian alam dan budaya, menghasilkan SDM berkualitas, dan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat .

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian Pariwisata fasilitasi pelaku usaha urus izin lewat OSS

    Kementerian Pariwisata fasilitasi pelaku usaha urus izin lewat OSS

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah Provinsi Bali mengadakan pelatihan untuk memfasilitasi para pelaku usaha melakukan pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pariwisata melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Menurut siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta pada Minggu, pelatihan pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pariwisata yang dilaksanakan di Bali pada 2 Oktober 2025 diikuti oleh 80 pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

    “Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan tata kelola destinasi yang tertib, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani Mustafa.

    Ia mengungkapkan bahwa masih banyak usaha akomodasi di Bali yang beroperasi tanpa legalitas.

    Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi sekitar 2.612 unit akomodasi tidak resmi di Bali dan pemerintah kabupaten/kota sedang melakukan pendataan ulang untuk mengecek legalitas unit-unit tersebut.

    “Hal ini memicu persaingan usaha tidak sehat, menurunkan kualitas layanan wisatawan, sekaligus menimbulkan risiko hukum dan keamanan,” kata Rizki.

    Oleh karena itu, ia melanjutkan, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan penyelenggaraan usaha akomodasi serta menyusun regulasi mengenai perizinan layanan akomodasi pariwisata.

    Dia menyatakan bahwa selanjutnya seluruh akomodasi yang terdaftar di layanan agen perjalanan daring (Online Travel Agent/OTA) wajib memiliki izin.

    “Legalitas usaha harus jelas agar seluruh pihak terlindungi,” katanya.

    Rizki menjelaskan bahwa perizinan berusaha penting untuk memastikan para pelaku usaha dapat beroperasi secara aman dan nyaman serta bersaing secara sehat.

    Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Tjok Bagus Pemayun menyampaikan bahwa izin usaha mencerminkan komitmen pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sejalan dengan arah pembangunan pariwisata daerah.

    “Coaching clinic ini penting agar pelaku usaha tidak hanya tahu cara mengakses dan mendaftar OSS, tetapi juga memahami kewajiban dan hak setelah mengantongi izin usaha,” katanya.

    Jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali pada 2024 mencapai 6,3 juta atau 50 persen lebih dari angka kunjungan wisatawan mancanegara nasional yang tercatat 13,9 juta.

    Peningkatan kunjungan wisatawan turut mendorong pertumbuhan usaha layanan pariwisata, termasuk layanan akomodasi.

    Pewarta: Fitra Ashari
    Editor: Maryati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indodax setorkan pajak Rp265,4 miliar selama Januari-Agustus 2025

    Indodax setorkan pajak Rp265,4 miliar selama Januari-Agustus 2025

    bukan sekadar nominal, cerminan tingkat adopsi masyarakat semakin luas serta kepatuhan industri kripto terhadap regulasi

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan perdagangan aset kripto Indodax mencatatkan kontribusi pajak selama Januari-Agustus 2025 mencapai Rp265,4 miliar atau setara dengan sekitar 50,7 persen dari total penerimaan pajak kripto nasional pada periode yang sama.

    Vice President Indodax Antony Kusuma dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyatakan capaian tersebut membuktikan peran industri kripto dalam menopang fiskal negara.

    “Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan cerminan dari tingkat adopsi masyarakat yang semakin luas serta komitmen industri kripto terhadap kepatuhan regulasi di Indonesia,” ujarnya.

    Dia mengungkapkan dari tahun ke tahun kontribusi Indodax terhadap penerimaan pajak yang disetorkan ke negara selalu mengalami kenaikan yang signifikan

    Pada 2022, tambahnya, nilai yang disetorkan ke negara berupa PPN Rp60,04 miliar dan PPh Rp54,58 miliar atau total Rp114,63 miliar.

    Kemudian pada 2023 mencapai Rp91,47 miliar terdiri dari PPN Rp47,91 miliar dan PPh Rp43,56 miliar sementara pada 2024 meningkat menjadi Rp283,95 miliar terbagi atas PPN Rp150,74 miliar dan PPh Rp133,20 miliar.

    Sedangkan pada tahun ini lanjutnya, dari Januari–Agustus berupa PPN Rp124,69 miliar dan PPh Rp140,71 miliar sehingga total Rp265,40 miliar.

    Sebelumnya Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari aset kripto mencapai Rp1,61 triliun hingga Agustus 2025.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu merinci penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar pada 2022, Rp220,83 miliar pada 2023, Rp620,4 miliar pada 2024 dan Rp522,82 miliar selama delapan bulan pertama 2025.

    Adapun total penerimaan terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar Rp770,42 miliar serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp840,08 miliar.

    Antony menegaskan capaian ini menjadi bukti bahwa aset kripto telah berkembang dari sekadar alternatif investasi menjadi sektor yang berkontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

    Dia menambahkan ketika regulasi pajak selaras dengan karakteristik aset digital, dampaknya bukan hanya pada meningkatnya kepercayaan investor, tetapi juga pada pertumbuhan volume transaksi yang lebih sehat dan transparan di bursa lokal.

    Menurut dia, penerimaan pajak kripto harus dilihat sebagai indikator legitimasi industri kripto, semakin tinggi kontribusinya ke kas negara, semakin jelas bahwa investasi kripto bukan lagi sekadar tren, melainkan bagian resmi dari sistem keuangan digital Indonesia.

    “Regulasi yang konsisten akan menjadikan Indonesia salah satu pusat perdagangan aset digital terbesar di kawasan,” katanya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.