Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Bappenas: Tabel Kehidupan jadi kompas menuju Indonesia Emas 2045

    Bappenas: Tabel Kehidupan jadi kompas menuju Indonesia Emas 2045

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Muhammad Cholifihani mengatakan Tabel Kehidupan (Life Table) Indonesia adalah kompas menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kita kumpul di sini semua untuk memastikan data kependudukan (Tabel Kehidupan) menjadi kompas Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” katanya dalam agenda Diseminasi Tabel Kehidupan Indonesia: Mengukur Harapan Merancang Masa Depan di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

    Dengan adanya Tabel Kehidupan, lanjutnya, maka dapat dibaca peta masa depan Indonesia melalui angka yang bercerita tentang harapan hidup, kualitas kesehatan, dan tantangan lintas generasi. Dalam bahasa lain, Tabel Kehidupan menjadi kompas atau panduan guna menargetkan kebijakan secara tepat, bukan hanya sekedar statistik belaka.

    Kebijakan publik harus bertumpu pada data kependudukan yang akurat dan presisi guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, katanya, menerangkan.

    Melalui Tabel Kehidupan Indonesia yang berfungsi sebagai kompas kebijakan itu, maka bisa dipetakan pola mortalitas dan usia harapan hidup, sehingga intervensi kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial tepat sasaran, ujar dia.

    Selain itu, tabel tersebut menyediakan pula data-data untuk membantu penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang efektif dan efisien, lalu memiliki basis ilmiah kuat yang disusun berdasarkan Sensus Penduduk 2020 dengan metode statistik mutakhir, sehingga lebih relevan kondisi Indonesia dibandingkan model global.

    Kemudian juga memberikan makna bagi generasi muda, mengingat arah kebijakan yang lebih tepat sasaran akan mendukung Indonesia menjadi tempat tumbuh yang berkualitas.

    Pemanfaatan Tabel Kehidupan juga digunakan untuk mendukung pencapaian target Indonesia Emas (IE) 1 terkait kesehatan untuk semua dan IE3 mengenai perlindungan sosial (perlinsos) yang adaptif.

    Untuk IE1, beberapa target yang telah ditentukan ialah membangun sistem kesehatan tangguh dan responsif, lalu setiap penduduk berusia panjang dan hidup sehat dengan menekankan penurunan angka stunting menjadi 5 persen, tuberkulosis dan kusta tereliminasi, dan usia harapan hidup menjadi 80 tahun.

    Peran Tabel Kehidupan dalam hal ini ialah memastikan apakah angka kematian bayi menjadi 4,2 per 1.000 kelahiran untuk mencapai usia harapan hidup 80 tahun sudah sesuai.

    Adapun IE3 berupaya mewujudkan transformasi sosial melalui perlinsos adaptif yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan perlinsos. Pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan sebesar 99,5 persen pada tahun 2045.

    Menurut Cholifihani, Tabel Kehidupan berperan mendukung IE3 dengan adanya perbaikan iuran dan manfaat melalui proyeksi biaya/beban kesehatan, menguatkan paket manfaat bagi disabilitas, kemudian perlindungan kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional yang adaptif melalui analisis morbiditas penyakit langka/katastropik/kritis, dan peluang penyakit akibat pandemi/perubahan iklim/bencana alam.

    Lebih lanjut ia mengatakan dua manfaat lainnya ialah ekuitas dan pengurangan beban finansial dengan melengkapi sistem survelilans kesehatan yang terintegrasi sistem monev (monitoring dan evaluasi) guna mempercepat pengambilan keputusan, serta pengembangan manfaat kesehatan neonatal (periode 28 hari pertama kehidupan seorang bayi setelah lahir) hingga lansia agar dapat menghasilkan kebijakan health consciousness (kesadaran kesehatan).

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Tabel Kehidupan menyediakan parameter mortalitas yang akurat hingga tingkat daerah, sehingga proyeksi penduduk lebih presisi menurut umur dan jenis kelamin, serta memungkinkan skenario kewilayahan.

    World Health Organization (WHO) telah merekomendasikan setiap negara memiliki Tabel Kehidupan nasional yang disesuaikan dengan kondisi demografi epidemiologi, dan kualitas data masing-masing.

    “Beberapa daerah kita di 38 daerah, tingkat kelahirannya beda-beda. Jakarta sudah di bawah 2 (sekitar 1,7-1,8), Bali 1,9, di Indonesia Timur (Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi) masih di atas 2,3-2,4,” kata Cholifihani.

    “Karena itu, kalau kita paham ini (Tabel Kehidupan), maka skenario kewilayahan kita bisa kita selesaikan tidak dengan satu kebijakan untuk semua provinsi, tetapi bisa berbeda-beda, sesuai realita yang ada di setiap daerah,” ujar dia.

    Tabel Kehidupan Indonesia turut memperkuat keadilan manfaat dan keberlanjutan pembiayaan jaminan sosial, guna memperkaya tabel mortalitas yang sudah dibuat oleh lembaga asuransi di Indonesia, melalui perhitungan probabilitas kematian nan akurat, penyusunan besaran iuran dan manfaat yang berimbang, serta dukungan inklusivitas layanan yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Ia mengatakan, jika disimpulkan, pertama, Tabel Kehidupan secara jangka pendek-menengah akan memperkuat registrasi kematian dan kualitas data vital. Kedua, mengintegrasikan Tabel Kehidupan dalam perencanaan pembangunan nasional, strategi jaminan sosial, dan perencanaan kabupaten/kota sehat.

    Secara jangka panjang, Tabel Kehidupan mendukung pencapaian usia harapan hidup 80 tahun pada 2045 melalui penurunan angka kematian bayi, pengendalian penyakit menular/tidak menular, penguatan layanan lansia, literasi kesehatan, serta lingkungan bersih dan aman. Kemudian juga memperkuat peran pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan lembaga asuransi, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta partisipasi generasi muda.

    “Kita berharap dengan hal ini, masa depan tabel ini pada akhirnya ada di tangan generasi Z dan generasi Alpha,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY tegaskan kebijakan zero ODOL tak akan ditunda, efektif 2027

    Menko AHY tegaskan kebijakan zero ODOL tak akan ditunda, efektif 2027

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) tidak akan ditunda dan mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2027 mendatang.

    Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, Senin, AHY mengatakan isu kendaraan ODOL sudah menjadi perhatian nasional dan atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto juga DPR RI.

    “Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif,” kata AHY.

    Menurutnya isu itu telah menghiasi media massa, media sosial, hingga menjadi perbincangan di berbagai forum termasuk di warung-warung kopi.

    “Intinya adalah semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek,” ujar AHY.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, Senin (6/10/2025). ANTARA/Harianto

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhut perkuat kapasitas penyuluh kehutanan di Sulteng

    Kemenhut perkuat kapasitas penyuluh kehutanan di Sulteng

    Palu (ANTARA) – Kementerian Kehutanan RI memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyuluh kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah guna meningkatkan nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH).

    “Penyuluh tidak hanya dituntut meningkatkan kualitas diri, tetapi juga kualitas kelompok tani hutan yang dibina,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kemenhut, Indra Exploitasia pada kegiatan talkshow bertema “Nilai Transaksi Ekonomi KTH: Dari Hutan untuk Kehidupan” di Palu, Sulteng, Senin.

    Ia menjelaskan, peran kelompok tani hutan menjadi sangat vital dalam menjembatani kepentingan pelestarian hutan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

    Dari sisi ekonomi, hutan yang dikelola oleh KTH memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Nilai transaksi ekonomi tidak hanya memberikan pendapatan langsung, tetapi juga menciptakan rantai pasok lokal dan membuka lapangan kerja di sekitar kawasan hutan.

    Untuk itu, pihaknya mendorong para penyuluh kehutanan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, khususnya dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk kelompok tani hutan.

    Ia menyampaikan, saat ini terdapat sekitar 27.000 KTH di seluruh Indonesia, sementara jumlah penyuluh kehutanan hanya sekitar 10.000 orang, sehingga satu penyuluh rata-rata membina dua hingga tiga KTH.

    Menurut Indra, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat wilayah kerja KTH yang berbasis desa dengan cakupan yang sangat luas.

    Sementara berdasarkan data Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah KTH di Sulteng sebanyak 338 KTH dan jumlah penyuluh kehutanan sebanyak 169 orang, di antaranya penyuluh ASN 62 orang, non-ASN 22 dan penyuluh swadaya 85 orang.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenaikan harga emas dorong inflasi pada September 2025

    Kenaikan harga emas dorong inflasi pada September 2025

    ANTARA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga emas perhiasan menjadi faktor utama pendorong inflasi pada September 2025. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin (6/10), mengatakan kondisi ini turut mengerek inflasi tahunan ke level 2,65 persen dan inflasi tahun ini berjalan sebesar 1,82 persen. (Putri Hanifa/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tragedi Ponpes Al Khoziny, AHY serukan penegakan standar konstruksi

    Tragedi Ponpes Al Khoziny, AHY serukan penegakan standar konstruksi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya penegakan standar konstruksi bangunan publik, menyusul tragedi ambruknya mushalla Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

    “Ini adalah peristiwa yang sangat serius … Kita harus kembali pada pentingnya mematuhi standar konstruksi,” ujar AHY usai menghadiri The 54th Earoph Regional Conference di Jakarta, Senin.

    AHY mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum terkait insiden tersebut. Ia menyampaikan duka mendalam atas banyaknya santri yang menjadi korban akibat tertimpa reruntuhan bangunan.

    Sejak awal kejadian, menurut AHY, fokus utama pemerintah adalah menyelamatkan para korban. Namun, proses evakuasi tidak berjalan mudah karena kondisi bangunan yang sangat buruk dan puing-puing besar yang membahayakan korban yang masih terjebak.

    AHY juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap bangunan-bangunan publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan pondok pesantren agar insiden serupa tak terulang.

    “Jangan sampai kita abai. SOP itu ada karena sudah melalui riset dan terbukti. Mari kita kawal bersama agar tidak ada lagi kejadian yang memakan korban seperti ini,” ucap dia.

    Bangunan mushalla di lantai tiga Ponpes Al Khoziny ambruk pada Senin (29/9) saat tengah menjalani renovasi. Saat kejadian, ratusan santri sedang melaksanakan shalat berjamaah dan terjebak di bawah puing-puing.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM: Mobil di Indonesia kompatibel dengan etanol hingga 20 persen

    ESDM: Mobil di Indonesia kompatibel dengan etanol hingga 20 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen.

    “Sebetulnya, mobil-mobil mau merek apa pun itu, sudah kompatibel dengan etanol. Secara teknis, secara kemampuan mesin, itu maksimal bisa 20 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, Eniya menjelaskan, Pertamina melalui produk Pertamax Green 95 melakukan uji coba pasar untuk bensin dengan kandungan etanol.

    Adapun bensin yang digunakan berbasis kepada Pertamax, karena Pertamax Green 95 merupakan BBM non-PSO atau penugasan pemerintah.

    “Pertamax Green 95 itu, 5 persen (kandungan etanolnya), tetapi dipastikan suplainya dari dalam negeri, campurannya dipastikan 5 persen,” kata Eniya.

    Meskipun mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol di dalam BBM hingga 20 persen, Indonesia masih menganut campuran etanol sebesar 5 persen.

    Kebijakan tersebut disebabkan oleh pemerintah yang masih mempertimbangkan ketersediaan bahan baku etanol di dalam negeri, seperti jagung dan tebu.

    Sedangkan, di negara-negara lain, kandungan etanol di dalam BBM sudah lumrah ditemukan, bahkan hingga 20 persen seperti di Amerika Serikat.

    “Kalau kita mandatorikan (wajibkan), kami bingung sumber (etanolnya) di mana, karena Pak Menteri (Menteri ESDM Bahlil Lahadalia) nggak mau impor,” ucapnya.

    Ke depannya, Indonesia diperkirakan bisa memproduksi etanol sebesar 150-300 ribu kiloliter (kl) dari perkebunan tebu di Merauke, Papua Selatan.

    Proyek pengembangan bioetanol merupakan salah satu turunan dari proyek utama pengembangan food estate yang menjadi fokus pemerintah, yakni perkebunan tebu seluas 500.000 hektare.

    “Hitungannya masih dibicarakan. Intinya, di Papua, kalau tidak salah saya mendengarnya sih ada 150-300 ribu kl etanol per tahun,” kata Eniya.

    Kementerian ESDM menargetkan di Merauke mulai memproduksi bioetanol pada 2027, sebagai realisasi dari salah satu proyek utama pengembangan food estate.

    Etanol yang dihasilkan dari perkebunan tebu di Merauke akan diolah menjadi bioetanol dalam rangka mereplikasi keberhasilan Brasil dalam memanfaatkan tebu untuk menjadi energi baru dan terbarukan, sebagai bentuk dari upaya transisi energi.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN akselerasi kredit perumahan usai PMK subsidi bunga terbit

    BTN akselerasi kredit perumahan usai PMK subsidi bunga terbit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mempercepat penyaluran kredit perumahan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN menyambut baik kebijakan tersebut karena memberikan insentif yang signifikan bagi perbankan, khususnya BTN. Selain itu kebijakan tersebut juga menjadi peluang bagi BTN untuk memperkuat penetrasi di perumahan subsidi.

    “Subsidi bunga yang diatur dalam PMK 65/2025 memberi momentum bagi perbankan untuk lebih agresif dalam menyalurkan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Subsidi. BTN siap bekerja sama dengan pemerintah agar manfaat program ini cepat dirasakan masyarakat,” kata Nixon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Nixon menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) dapat membantu bertambahnya suplai atau pasokan perumahan.

    Menurut dia, para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bisnis developer, kontraktor perumahan, dan toko bangunan bisa mendapatkan kredit modal kerja maupun investasi dengan biaya yang lebih murah karena bank penyalur mendapatkan subsidi bunga di level 5 persen per tahun.

    Dengan kebijakan ini, lanjutnya, ketersediaan rumah untuk dapat dibiayai oleh BTN menjadi lebih terjamin sekaligus dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian.

    Ia mengatakan, aktivitas bisnis para developer dapat menggerakkan berbagai subsektor di sekitar sektor perumahan dan menciptakan lapangan kerja, mulai dari supplier bahan bangunan, furnitur, hingga jasa konstruksi, transportasi, dan makanan.

    “Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para developer, terutama di segmen UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk dapat mempercepat pembangunan proyek perumahan secara bertahap dengan biaya lebih murah. Menurut kami, langkah ini salah satu solusi yang baik untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian,” ujar Nixon.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri KP ajukan kenaikan kuota penangkapan tuna sirip biru selatan

    Menteri KP ajukan kenaikan kuota penangkapan tuna sirip biru selatan

    Badung (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono mengajukan kenaikan kuota penangkapan tuna sirip biru selatan atau Southern Bluefin Tuna (SBT) lewat forum Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT).

    “Indonesia kuotanya paling sedikit, kita-kira cuma 1.300 ekor, jadi hanya 5 persennya dibanding negara-negara lain. Ini salah satu yang kami perjuangkan untuk bisa meningkat kuota penangkapannya,” kata Trenggono di Badung, Bali, Senin.

    Ia mengatakan negara-negara yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya tuna sirip biru selatan antara lain Australia, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Fishing Entity of Taiwan, Afrika Selatan dan Uni Eropa.

    Dari negara-negara itu, wilayah Indonesia merupakan lokasi pemijahan tuna sirip biru selatan, sehingga menjadi ironi ketika Indonesia menjaga keberlangsungannya sejak kecil sedangkan ketika besar tidak dioptimalkan masyarakat.

    Trenggono mengatakan dalam memastikan keberlanjutan sumber daya tuna sirip biru selatan, Indonesia berpedoman pada ekonomi biru nasional telah mengintegrasikan pertimbangan biologis, ekologis, sosial, dan ekonomi ke dalam tata kelola bisnisnya, memastikan pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan.

    Upaya Indonesia berfokus pada lima prioritas utama, yaitu memperluas kawasan konservasi laut hingga mencakup 30 persen wilayah perairan Indonesia pada 2045, menerapkan kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota dan merancang zona penangkapan ikan, dan mengembangkan akuakultur berkelanjutan dan ramah lingkungan di wilayah laut, pesisir, dan pedalaman, lanjutnya.

    Selain itu, ia mengatakan, Indonesia juga memperkuat pengelolaan dan pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan terakhir mengurangi sampah plastik laut melalui partisipasi aktif nelayan dan masyarakat pesisir.

    “Kita jaga terus, begitu besar keluar, kuota penangkapan kita sedikit ini yang sangat tidak adil, untuk itu saya sampaikan kita minta kepada organisasi CCSBT dalam dialog kita memperjuangkan kenaikan kuota,” ujar dia.

    Trenggono memproyeksi jika Indonesia diberi kuota penangkapan 15 persen saja maka sudah cukup adil bagi negara yang aktif dalam konservasi biota laut tersebut.

    “Kita jaga konservasinya, konservasi penting karena dia kalau tidak dijaga habis ke seluruh dunia, saya tekankan di sana untuk kemudian mereka memahami, mudah-mudahan kita berhasil dalam (forum) beberapa hari ke depan,” katanya.

    Dalam dialog-dialog sepanjang CCSBT Ke-32 hingga 9 Oktober 2025 mendatang, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menekankan bagaimana Indonesia bertanggung jawab dan memikul tugas melestarikan dan mengelola daerah pemijahan tuna sirip biru selatan.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY: Kota harus dekat dengan transportasi umum dan fasilitas publik

    AHY: Kota harus dekat dengan transportasi umum dan fasilitas publik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya merancang kota-kota masa depan agar tempat tinggal masyarakat dekat dengan transportasi umum dan fasilitas publik

    Konsep tersebut dikenal dengan istilah transit oriented development atau TOD.

    “Konsep TOD ini harus menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan kota-kota-kota masa depan,” kata AHY dalam acara The 54th Earoph Regional Conference di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan TOD bertujuan mendekatkan masyarakat dengan fasilitas publik seperti tempat kerja, sekolah, layanan kesehatan, dan ruang terbuka. Dengan desain kota yang saling terhubung, masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya, serta menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan efisien.

    “Kalau semua tinggal di lokasi yang saling terhubung—dekat dengan tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum—kita bisa hemat waktu,” katanya.

    AHY menyebut dengan semakin banyaknya penduduk yang akan tinggal di kota—diperkirakan mencapai 70 persen populasi dunia pada tahun 2040–2050—Indonesia perlu menyiapkan desain kota yang mendukung aktivitas masyarakat secara efisien.

    Ia juga menekankan bahwa kota masa depan harus memenuhi tiga prinsip utama: ramah lingkungan, tahan terhadap bencana, dan cerdas secara teknologi.

    Selain TOD, AHY juga mengangkat konsep urban regeneration atau regenerasi masyarakat perkotaan sebagai pendekatan penting dalam menata ulang kawasan yang sudah ada.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenekraf siap bersinergi untuk memajukan ekonomi kreatif

    Kemenekraf siap bersinergi untuk memajukan ekonomi kreatif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyatakan ​​​​​​bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) siap bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk TNI, dalam upaya untuk memajukan subsektor ekonomi kreatif.

    Pada perayaan ulang tahun ke-80 TNI, Minggu (5/10), dia mengemukakan peran penting TNI dalam menjaga stabilitas demi mewujudkan kemajuan bangsa.

    “Di balik stabilitas bangsa dan perekonomian yang semakin tumbuh, ada mereka yang bertugas siang dan malam di seluruh satuan dari Sabang sampai Merauke. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan pertahanan agar kita dapat terus berkreasi dan maju bersama,” katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta pada Senin.

    “TNI yang prima adalah simbol kekuatan dan profesionalisme. TNI rakyat adalah mereka yang selalu dekat dengan masyarakat. Dalam momentum HUT TNI Ke-80 ini, mari bersinergi bersama mewujudkan Indonesia Maju,” kata Riefky, yang menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 TNI di Jakarta pada Minggu (5/10).

    Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

    Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan bahwa TNI sebagai tulang punggung pertahanan negara harus siap menjadi pelindung dan penjaga stabilitas keamanan bangsa.

    “TNI merupakan benteng, benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia,” katanya.

    Selain upacara, rangkaian acara HUT ke-80 TNI mencakup pameran 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista), doa bersama lintas agama, makan gratis, panggung hiburan, pertunjukan atraksi militer, defile pasukan, dan parade pesawat tempur.

    Pewarta: Fitra Ashari
    Editor: Maryati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.