Category: Antaranews.com Ekonomi

  • PDB Singapura lampaui ekspektasi, tetapi prospek ekonomi melemah

    PDB Singapura lampaui ekspektasi, tetapi prospek ekonomi melemah

    Singapura (ANTARA) – Produk Domestik Bruto (PDB) Singapura tumbuh 3,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) dalam tiga kuartal pertama 2025, mengungguli ekspektasi, demikian disampaikan Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) dalam Tinjauan Makroekonomi terbaru yang dirilis pada Selasa (14/10).

    Namun, bank sentral memproyeksikan laju ekspansi yang lebih lambat di masa mendatang. Dikatakan bahwa dampak dari tarif menjadi lebih nyata, meskipun beberapa faktor dapat memberikan dukungan parsial terhadap pertumbuhan.

    “Belanja modal terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) global yang meningkat harus memberikan lapisan dasar dukungan untuk industri terkait perdagangan. Produsen domestik akan dapat terus menyesuaikan harga di tengah penyangga keuangan yang memadai, tanpa memangkas produksi secara signifikan,” kata otoritas tersebut.

    MAS mencatat aktivitas ekonomi global meningkat pada kuartal kedua dan tetap tangguh dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh front-loading perdagangan, investasi terkait AI, dan kondisi keuangan yang secara umum akomodatif.

    Namun, beberapa tanda awal pelemahan muncul menunjukkan melemahnya pasar tenaga kerja di negara maju dan melambatnya pertumbuhan ekspor di Asia setelah penerapan dan eskalasi tarif sejak Agustus.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenaker sebut Magang Nasional sarana siapkan tenaga kerja terampil

    Wamenaker sebut Magang Nasional sarana siapkan tenaga kerja terampil

    Sejak program magang ini dibuka, animo dari masyarakat dan dunia usaha sangat luar biasa.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan program Magang Nasional menjadi sarana yang efektif dalam menyiapkan tenaga kerja terampil.

    “Sejak program magang ini dibuka, animo dari masyarakat dan dunia usaha sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa program pemagangan semakin dipercaya sebagai sarana efektif untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan berpengalaman,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ferry itu mengatakan sebanyak 156.159 orang telah mendaftar sebagai calon peserta magang, sementara 1.668 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara magang pada Magang Nasional 2025 tahap (batch) pertama.

    Wamenaker pun menegaskan bahwa magang kini menjadi pilihan strategis bagi angkatan kerja untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan sebelum benar-benar memasuki dunia industri.

    Ferry menambahkan, program ini melibatkan beragam sektor strategis, antara lain makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, manufaktur, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, hingga jasa lainnya.

    “Keberagaman sektor ini memperlihatkan bahwa dunia industri semakin terbuka terhadap konsep pemagangan sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman kerja nyata,” ujar Wamenaker.

    Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menjelaskan bahwa Magang Nasional 2025 batch pertama dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pendaftaran perusahaan dan usulan program magang berlangsung pada 1-14 Oktober 2025, pendaftaran peserta pada 7-15 Oktober 2025, seleksi dan pengumuman peserta pada 16-18 Oktober 2025, dan pelaksanaan magang dijadwalkan mulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

    Pada batch pertama ini, Kemnaker menyediakan kuota awal bagi 20 ribu lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi.

    Selama enam bulan masa magang, peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum yang dibayarkan oleh pemerintah melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI.

    “Selain uang saku, peserta magang juga akan memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan program secara penuh,” kata Cris.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendag: Kebijakan perdagangan komprehensif buat UMKM RI tangguh

    Wamendag: Kebijakan perdagangan komprehensif buat UMKM RI tangguh

    Tangerang (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan kebijakan perdagangan yang komprehensif dari pemerintah membuat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia tetap tangguh dan menjalankan kegiatan ekspornya di tengah ketidakpastian global.

    “Tingkat ketidakpastian (global) masih relatif tinggi, (sehingga) kebijakan perdagangan Indonesia terus berkembang untuk mendukung eksportir, khususnya UKM dalam menghadapi risiko global sekaligus meraih peluang baru,” kata Wamendag Roro di sela-sela rangkaian acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Tangerang, Banten, Kamis.

    Lebih lanjut, Roro mengatakan saat ini pemerintah telah menjalankan sejumlah program dan deregulasi impor untuk menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor para pelaku UMKM Indonesia.

    Deregulasi ini dilakukan melalui penerbitan Permendag Nomor 16 hingga 24 Tahun 2025 yang mencabut peraturan lama (Permendag No. 36/2023 jo. No. 8/2024), serta dilakukan lewat dua pendekatan utama, yakni kebijakan impor dan kemudahan berusaha.

    Fokusnya adalah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, mempercepat investasi, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, dan meningkatkan daya saing industri.

    “Secara umum pemerintah sedang menjalankan program deregulasi yang komprehensif, lalu juga termasuk peningkatan investasi, perbaikan sistem perizinan, maupun digitalisasi perdagangan dan layanan perdagangan yang digital,” ujar Wamendag.

    Bersama dengan upaya untuk meningkatkan akses keuangan inklusif dan memperkuat logistik, Roro mengatakan reformasi ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, menarik lebih banyak investasi asing, dan membantu eksportir mengikat rantai nilai global secara keseluruhan.

    Selain itu, Wamendag Roro mengatakan Kemendag juga memiliki program prioritas UMKM BISA Ekspor yang mendorong pelaku UMKM untuk menjadi eksportir.

    Program ini memfasilitasi UMKM dari tahap kurasi, pitching, business matching dengan pembeli dari luar negeri, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pameran, serta menawarkan pelatihan dan pendampingan.

    “Kami di Kementerian Perdagangan juga mempunyai program UMKM BISA Ekspor, dan kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memfasilitasi dan membantu para pelaku usaha Indonesia,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP: Sektor hulu rantai produksi udang RI aman dari cemaran radioaktif

    KKP: Sektor hulu rantai produksi udang RI aman dari cemaran radioaktif

  • ESDM bidik nelayan pakai PLTS jadi sumber energi penyimpanan ikan

    ESDM bidik nelayan pakai PLTS jadi sumber energi penyimpanan ikan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan nelayan menggunakan fotovoltaik (PV) untuk menjadi sumber energi dalam cold storage atau gudang penyimpanan ikan, untuk menciptakan demand pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

    “Demand creation itu kami melihatnya, misalkan pemakaian PV di cold storage,” ucap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam “Delivering Impactful Energy Transition” di Jakarta, Senin.

    Penggunaan PLTS bagi para nelayan tak terbatas di gudang penyimpanan. Nelayan, kata dia, juga bisa memanfaatkan PLTS untuk kebutuhan penerangan saat melaut pukul 2 pagi.

    “Jam 2 pagi itu mereka (nelayan) sudah jalan, penerangannya menggunakan baterai dari sel surya, sehingga tidak boros solar, tidak bolos diesel,” tutur Eniya.

    Menurut Eniya, program-program penggunaan PLTS bagi para nelayan, meski kapasitasnya cenderung kecil, efektif untuk turut mewujudkan target pemanfaatan PLTS sebesar 100 GW.

    Upaya mengarusutamakan penggunaan PLTS tidak terbatas di kalangan nelayan. Eniya juga menargetkan agar koperasi desa, puskesmas, hingga kendaraan listrik juga menggunakan PLTS sebagai sumber listriknya.

    Langkah itu, kata Eniya, juga selaras dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi pertumbuhan PLTS.

    “Program-program kecil seperti ini kami akan address, ya, di dalam penggunaan 100 GW fotovoltaik,” ujar Eniya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sedang membangun desain besar PLTS 100 gigawatt (GW) yang mendorong ketersediaan listrik bagi Kopdes Merah Putih.

    Bahlil mengatakan PLTS tersebut akan dibangun untuk semua desa, sehingga turut menjadi peluang baru bagi pengusaha baterai listrik di tanah air untuk memanfaatkan pasar yang masif.

    Kebutuhan baterai dalam negeri hingga 2034 mencapai 392 gigawatt hour (GWh) yang mencakup kebutuhan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, mobil dan motor listrik, peluang ekspor listrik dan program membangun 100 GW PLTS.

    Sedangkan, potensi pasar internasional mencakup 3.500 GWh pada 2030, dan 500 miliar dolar Amerika Serikat (AS) potensi pasar baterai kendaraan listrik global pada periode yang sama.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY minta koordinasi harmonisasi Perpres logistik nasional diperketat

    AHY minta koordinasi harmonisasi Perpres logistik nasional diperketat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam harmonisasi Rancangan Perpres penguatan logistik nasional diperketat.

    “Intinya adalah dalam rangka harmonisasi rencana Perpres penguatan logistik nasional, juga finalisasi rencana aksi nasional penanganan kendaraan ODOL (over dimension over loading), kita harus semakin ketat dalam berkoordinasi,” kata AHY di Jakarta, Senin.

    Pada saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ODOL), ia menjelaskan, harmonisasi rancangan Perpres tersebut di Kementerian Hukum ditargetkan selesai Oktober 2025 menjadi langkah penting memastikan kebijakan pengendalian ODOL berjalan efektif dan berkelanjutan.

    AHY menyebut pemerintah telah menggelar sejumlah rapat koordinasi tingkat menteri pada 6 Mei dan 17 Juli 2025 untuk menyelaraskan pandangan serta memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga terkait kebijakan strategis tersebut.

    Selain itu, berbagai rapat teknis juga dilakukan hingga September 2025 untuk menuntaskan penyusunan langkah operasional dan memastikan kesiapan seluruh pihak dalam penerapan kebijakan zero ODOL di seluruh wilayah Indonesia.

    Sementara itu, kajian Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian nasional sedang disusun dan ditargetkan selesai pada Desember 2025 mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, Senin (6/10/2025). ANTARA/Harianto

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Mandiri serap 63 persen dana Rp55 T, mayoritas sektor padat karya

    Bank Mandiri serap 63 persen dana Rp55 T, mayoritas sektor padat karya

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan dana sebesar Rp34,5 triliun atau setara 63 persen dari penempatan dana pemerintah Rp55 triliun per September 2025, di mana mayoritas dana dialirkan kepada sektor padat karya.

    “Bank Mandiri optimis dapat menyerap penempatan dana ini secara optimal hingga 100 persen pada akhir tahun ini dengan prioritas pada sektor dan industri padat karya serta UMKM,” kata Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Novita menyatakan tambahan likuiditas ini menjadi katalis penting dalam memperluas fungsi intermediasi perseroan.

    Realisasi tersebut pun diyakini mencerminkan kepercayaan pemerintah sekaligus menegaskan komitmen Bank Mandiri untuk hadir di tengah pelaku usaha serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

    Selain sektor padat karya dan UMKM, Bank Mandiri turut menyalurkan kredit ke sejumlah sektor strategis lainnya, seperti perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, serta kawasan industri.

    Bank meyakini fokus pembiayaan itu sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi serta penguatan industri nasional berbasis nilai tambah domestik.

    Dengan tambahan penempatan dana Kementerian Keuangan sebesar Rp55 triliun, lanjut Novita, kapasitas pembiayaan Bank Mandiri makin solid sehingga mampu mengakselerasi sektor-sektor prioritas.

    “Hal ini sejalan dengan komitmen perseroan untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempererat sinergi dengan program pemerintah,” ujarnya.

    Bank berkode emiten BMRI ini pun berkomitmen untuk memastikan pembiayaan tersalurkan tepat sasaran.

    “Dengan akselerasi, sinergi, dan komitmen yang konsisten, kami meyakini langkah ini menjadi bukti nyata peran Bank Mandiri sebagai agen pembangunan yang tidak hanya mendukung korporasi besar, tapi juga memberdayakan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi utama pertumbuhan nasional,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM lepas ekspor kopi Argopuro Situbondo ke Arab Saudi

    Kementerian UMKM lepas ekspor kopi Argopuro Situbondo ke Arab Saudi

    Situbondo (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kementerian UMKM) melepas ekspor sebanyak 15 ton kopi arabika kualitas terbaik Situbondo, Jawa Timur, ke Jeddah, Arab Saudi, pada Senin.

    Sebanyak 15 ton kopi arabika kualitas terbaik senilai sekitar Rp3 miliar dari kelompok petani kopi di lereng Gunung Argopuro Situbondo ini dilepas langsung oleh Deputi Bidang Usaha Kementerian UMKM Bagus Rachman dan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo serta Wakil Bupati Ulfiyah.

    “Ekspor kopi lereng Gunung Argopuro hari ini membuktikan UMKM kita mampu bersaing di pasar global, Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, dengan lebih dari 90 persen perkebunan dikelola oleh petani rakyat,” kata Deputi Bidang Usaha Kementerian UMKM Bagus Rachman di Situbondo, Senin.

    Ekspor kopi Argopuro bukan hanya simbol, lanjut dia, tetapi juga menjadi bukti nyata kontribusi UMKM perkebunan dalam memperkuat ekspor nasional.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dishut:  Nilai transaksi ekonomi KTH di Sulteng capai Rp20 miliar

    Dishut: Nilai transaksi ekonomi KTH di Sulteng capai Rp20 miliar

    Palu (ANTARA) – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Muhammad Neng mengatakan nilai transaksi ekonomi (NTE) dari Kelompok Tani Hutan (KTH) di wilayah Sulteng mengalami peningkatan signifikan dan tahun ini sudah mencapai Rp20 miliar.

    “Saat saya mulai bertugas pada 6 Juni 2023, nilai transaksi ekonomi KTH hanya sekitar Rp1,5 miliar. Tapi melihat data, regulasi dan kekuatan penyuluh, kami yakin ini dapat ditingkatkan lagi, sehingga kami memperkuat koordinasi dan kinerja penyuluh, dan kini sudah mencapai Rp20 miliar,” katanya di Palu, Senin.

    Capaian ini telah melampaui target NTE Provinsi Sulteng sebesar Rp18,5 miliar, dengan persentase realisasi mencapai 110 persen.

    Ia mengatakan pencapaian ini tidak terlepas dari penguatan peran para penyuluh kehutanan serta pendampingan terhadap KTH di seluruh kabupaten dan kota.

    Ia menjelaskan, pihaknya secara rutin menggelar rapat koordinasi bulanan dan melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk menggenjot kinerja penyuluh kehutanan.

    Menurut dia, langkah ini cukup efektif dalam mendorong peningkatan nilai transaksi ekonomi KTH dari Rp1,5 miliar menjadi Rp20 miliar.

    Ia mengatakan karena peningkatan ini, pada Desember 2024, Sulawesi Tengah mendapatkan apresiasi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan karena mampu mencapai nilai transaksi ekonomi sebesar Rp17 miliar dan masuk peringkat lima besar di tingkat nasional.

    “Setelah mendapat apresiasi itu, kami menargetkan kenaikan 12,5 persen untuk tahun 2025 atau sekitar Rp18,5 miliar. Tapi sekarang sudah menembus Rp20 miliar dan kemungkinan bisa mencapai Rp23 miliar di akhir tahun ini,” ujarnya.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri minta daerah bergerak cepat kendalikan inflasi

    Kemendagri minta daerah bergerak cepat kendalikan inflasi

    ANTARA – Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (6/10), menilai kenaikan inflasi di sejumlah provinsi perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia menyebut inflasi di Sumatera Utara tercatat paling tinggi mencapai 5,32 persen disusul Riau, Aceh, dan Sumatera Barat.
    (Putri Hanifa/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.