Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kemenhub salurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Sumatera

    Kemenhub salurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara bertahap menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan logistik antara lain sembako, obat-obatan, perlengkapan kebersihan pribadi, perlengkapan bayi, peralatan komunikasi modem berbasis satelit, tenaga dokter dan perawat,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa di Jakarta, Kamis.

    Ia menyatakan tanggap darurat dilakukan berkoordinasi intensif dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan (KOBU II) dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang (KOBU VI).

    Hal tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan termonitor dengan baik karena lokasi terdampak bencana merupakan wilayah kerja KOBU II dan KOBU VI.

    Ia menuturkan Kantor Otoritas Bandara melakukan koordinasi dengan Bandar Udara (Wilayah Kerja) terdampak, setelah itu pendistribusian bantuan dilakukan melalui pesawat udara dari Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).

    “Keberadaan BBKFP sekaligus melakukan melakukan evakuasi pegawai dan personel Bandar Udara,” ucap Lukman.

    Lukman menyampaikan sumber bantuan yang didistribukasikan berasal dari unit kerja di lingkungan Ditjen Hubud yaitu Kantor OBU Wilayah II Medan, Kantor OBU Wilayah VI Padang, BBKFP, Balai Kesehatan Penerbangan (BKP).

    Selanjutnya Balai Teknik Penerbangan (BTP), Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU), Poltekbang Medan, AirNav cabang terdampak, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Darma Wanita Persatuan (DWP) Perhubungan.

    Ia menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan bandar udara wilayah kerja terdampak terkait perkembangan kondisi pasca bencana, dan akan terus melakukan pendistribusian bantuan dari berbagai pihak.

    “Sampai saat ini terdapat 39 pesawat udara dan helikopter yang siap beroperasi melayani pendistribusian bantuan dan evakuasi (penyelamatan),” ujarnya.

    Dia menyebutkan 39 pesawat udara dan helikopter itu meliputi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan mengoperasikan 2 pesawat King Air dan 1 Longitude dan 1 Helikopter Bell 429 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh serta 1 Helikopter EC 135 tujuan Sibolga.

    Lalu Susi Air mengoperasikan 3 Caravan tujuan Aceh, 1 Caravan dan 1 Pilatus Porter tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Smart Aviation mengoperasikan 3 Caravan tujuan Aceh, Padang, Kualanamu, serta 1 PAC 750 tujuan Sibolga dan 1 Helikopter S-76 tujuan Silangit;

    Berikutnya Wings Air mengoperasikan 1 ATR 72 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Dabi Air Nusantara mengoperasikan 1 helikopter Bell 430 tujuan Aceh; Falcon Patriot, SGI dan Fly Bali mengoperasikan 2 helikopter (Bell 206 dan Bell 407) tujuan Lhokseumawe.

    Selanjutnya Aero Nusantara Cargo mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim – Lhokseumawe, Rembele, Banda Aceh; Genesa Dirgantara mengoperasikan 1 helikopter Airbus 365 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh, 2 Helikopter Airbus 355 serta 1 Heli Airbus 365 tujuan Silangit

    Kemudian Trigana Air Service mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim-Rembele; Elang Nusantara mengoperasikan 1 Caravan tujuan Silangit, serta 1 Helikopter Bell 505 tujuan Padang.

    Citilink mengoperasikan 1 ATR 72 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Persada Perkasa Airnesia mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim-Rembele; Pelita Air Services mengoperasikan 1 Helikopter bell 412 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh.

    Travira Air mengoperasikan 1 ATR-72 tujuan Halim-Kaualanamu-Lhokseumawe; Volta Pasifik mengoperasikan 1 Heli Mi-8 RA-22834 tujuan Banda Aceh, serta 1 Heli EC-155 tujuan Silangit; Pegasus Air mengoperasikan 1 Heli R66 tujuan Kualanamu-Banda Aceh.

    PPIC Curug bekerja sama dengan CEO Jet Set mengoperasikan 1 Piper Seneca tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; National Utility Helicopter (NUH) mengoperasikan 2 Heli Mi-8 RA-22834 tujuan Lanud Suwondo medan ke daerah Sumut dan Aceh; hingga Indonesia Air Transport (IAT) mengoperasikan 1 ATR 42 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh, juga 1 EC 155 tujuan Padang ke daerah Sumbar.

    “Semoga bantuan yang kita distribusikan dapat bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana, Ditjen Hubud berkomitmen akan terus mendukung dan menyiapkan transportasi udara sehingga penyaluran bantuan dan pergerakan orang dan barang kembali normal,” kata Lukman.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah petakan UMKM terdampak bencana di Aceh dan Sumatra

    Pemerintah petakan UMKM terdampak bencana di Aceh dan Sumatra

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan segera memetakan kondisi para pelaku UMKM yang terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

    Maman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan pemetaan tersebut menjadi fondasi penting untuk mengetahui jumlah, tingkat dampak, serta kebutuhan penanganan yang tepat bagi para pelaku usaha di wilayah terdampak.

    “Pekan depan, kami akan menggelar rapat koordinasi dengan para bank penyalur KUR, khususnya yang memiliki portofolio pembiayaan di tiga provinsi tersebut,” kata Maman saat kunjungan kerja ke Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

    Melalui pertemuan tersebut, ia mengatakan ingin memastikan data UMKM terdampak benar-benar akurat agar langkah penanganan tepat dan dapat segera dijalankan.

    Ia menyatakan penanganan pascabencana harus memperhitungkan tingkat keparahan dampak di setiap wilayah. Zonasi diperlukan untuk menentukan tingkat kelumpuhan usaha para pengusaha UMKM.

    Ia menegaskan skema pemulihan tidak dapat hanya diserahkan kepada pemerintah daerah atau pihak bank di lapangan. Menurut dia, diperlukan kebijakan nasional yang memberikan kepastian, ruang gerak, dan payung regulasi bagi seluruh pihak dalam penanganan pascabencana.

    “Saya meyakini persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh teman-teman di daerah. Harus ada kebijakan dari pemerintah pusat agar langkah-langkah pemulihan di lapangan dapat berjalan lebih leluasa dan terarah,” katanya.

    Untuk penanganan jangka pendek, Menteri UMKM meminta perbankan mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai bentuk respons cepat membantu pengusaha UMKM terdampak bencana.

    Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kebijakan terkait lainnya untuk merumuskan formula penanganan khusus bagi UMKM yang mengalami dampak permanen.

    Pemerintah menargetkan pemetaan kondisi UMKM terdampak bencana selesai dalam waktu dekat, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pemulihan yang terukur, tepat sasaran, dan berpihak pada keberlanjutan usaha masyarakat.

    Maman menegaskan kembali komitmennya bahwa pemulihan UMKM di wilayah bencana akan dilakukan secara bertahap, menyeluruh, dan berorientasi pada pemulihan ekonomi masyarakat agar para pengusaha UMKM dapat kembali bangkit dan berdaya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN: Pemulihan listrik Padang Sidempuan-Hutaimbaru buahkan hasil

    PLN: Pemulihan listrik Padang Sidempuan-Hutaimbaru buahkan hasil

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) menyampaikan pemulihan jaringan kelistrikan jalur Padang Sidempuan-Hutaimbaru membuahkan hasil, yakni berhasilnya listrik menyala di Desa Huta Godang dan sekitarnya.

    “Alhamdulillah, pemulihan jaringan kelistrikan jalur Padang Sidempuan–Hutaimbaru pada Rabu malam membuahkan hasil. Desa Huta Godang dan sekitarnya telah menyala terang benderang teraliri listrik,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

    Selain Sibolga dan Tapanuli Tengah, beberapa lokasi di Sumatera Utara juga menjadi episentrum bencana dan mengalami kerusakan parah di sisi kelistrikan, termasuk Desa Huta Godang dan Desa Garoga, Tapanuli Selatan.

    Pascabencana terjadi, tim PLN bersama pemerintah daerah dan TNI bahu-membahu membuka akses jalan menuju Desa Huta Godang hingga berhasil memulihkan suplai listrik untuk masyarakat.

    Darmawan melanjutkan, secara paralel pemulihan kelistrikan juga dilakukan di sejumlah lokasi-lokasi terdampak, salah satunya di Desa Garoga yang sempat terisolasi akibat lumpur dan material banjir. Kondisi ini menyebabkan tim PLN kesulitan memasuki desa tersebut.

    “Dengan semangat gotong royong bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah (Pemda), jalur menuju Desa Garoga berhasil dibuka Selasa kemarin,” ucapnya.

    Dalam kurun waktu yang singkat, lanjut dia, tim PLN segera mendirikan kembali 60 tiang yang roboh.

    “Kami upayakan desa ini dapat segera teraliri listrik agar yang sebelumnya gelap gulita bisa kembali terang,” ucapnya.

    Darmawan menekankan bahwa PLN bersama seluruh pihak terkait terus berupaya mempercepat pemulihan infrastruktur kelistrikan pascabencana.

    Melalui kolaborasi ini diharapkan suplai listrik segera pulih dan seluruh masyarakat terdampak bisa menikmati terang kembali.

    “Sesuai arahan Pemerintah melalui Kementerian ESDM, kami terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan listrik di Sumatera. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari TNI, Polri, dan Pemda yg terus mendampingi perjuangan tim PLN di lapangan. Sehingga ikhtiar kami mendapatkan kemudahan-kemudahan di tengah tantangan yang luar biasa,” kata Darmawan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,28 persen pada 2026

    BSI proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,28 persen pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun 2026 tetap tangguh dengan pertumbuhan sekitar 5,28 persen, naik dari 5,04 persen pada 2025.

    Pertumbuhan itu, menurut Chief Economist BSI Banjaran Surya, dalam Sharia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB), penguatan investasi terutama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta belanja fiskal masih ekspansif namun lebih prudent.

    “Banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi dan menjadi batu ganjalan untuk pertumbuhan yang lebih tinggi. Lebih banyak faktor global yang berkaitan dengan perdagangan di real sector, tapi kami melihat ada juga faktor global yang berkaitan dengan pasar uang yang menjadi ombak yang cukup menantang menghadapi 2025 maupun ke depannya di 2026,” katanya.

    Analisis outlook 2026 dibangun di atas delapan pilar utama, yakni normalisasi perdagangan global, realokasi aset ke emerging markets, daya tarik rupiah menguat, program prioritas pemerintah, “Efek Purbaya” pada kebijakan ekonomi, daya tahan konsumsi, agenda hilirisasi, serta proyeksi indikator ekonomi utama.

    Beberapa faktor tersebut dinilai menunjukkan perekonomian Indonesia bakal relatif kuat menghadapi tahun 2026 kendati lanskap global dipenuhi ketidakpastian.

    Pada tahun 2026, menurut dia, terdapat lima dinamika global utama yang diproyeksikan memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia melalui sektor rill maupun finansial.

    Kelima faktor tersebut ialah risiko utang negara (sovereign debt risk), potensi asset bubble akibat valuasi pasar terlalu tinggi, perang dagang terus membayangi, pertumbuhan terfragmentasi, serta perubahan lanskap perdagangan akibat AI-driven productivity.

    Sejumlah faktor itu diprediksi menjadi sumber tekanan maupun dukungan utama bagi empat komponen kunci perekonomian, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta aktivitas perdagangan, katanya, menerangkan.

    Menurut dia, inflasi 2026 akan berada di kisaran 2,94 persen dengan risiko utama berasal dari volatile food akibat kondisi iklim. Lalu, BI-Rate diprediksi menurun bertahan ke 4,25 persen di akhir tahun depan, seiring pelonggaran global dan inflasi yang terjaga.

    Lebih lanjut, tim ekonom BSI menilai stabilitas rupiah akan ditopang tiga faktor, yaitu potensi rebound aliran modal asing, pengelolaan devisa melalui cadangan yang berada di kisaran 150 miliar dolar AS, serta optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pasar obligasi domestik.

    Yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan rata-rata sekitar 6,49 persen pada 2026, tetap menarik bagi investor dengan risiko yang terukur.

    Tahun 2026 disebut juga akan ditandai perluasan implementasi berbagai program pemerintah. Mulai dari ekosistem makan bergizi gratis, penguatan kesehatan dan pendidikan, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga program pangan serta energi, yang diduga mendorong permintaan domestik maupun investasi di banyak sektor terkait, dari pertanian hingga logistik pangan.

    Mengenai “efek Purbaya”, kata Banjaran, mencerminkan kombinasi kebijakan yang lebih ekspansif, tetapi tetap berhati-hati di sisi fiskal dan keuangan.

    Penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp276 triliun di perbankan, termasuk BSI, diharapkan memperkuat likuiditas, menurunkan cost of fund, dan mendorong pertumbuhan pembiayaan kembali ke kisaran dua digit. Dengan begitu, diharapkan dapat mendorong kembali kegiatan ekonomi, khususnya melalui keterlibatan aktif dan kontribusi sektor swasta, sehingga terjadi penciptaan lapangan kerja dan pemulihan kelas menengah.

    Di sisi produksi, Banjaran menekankan bahwa hilirisasi tetap menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan jangka menengah.

    Proyeksi sektoral BSI menunjukkan percepatan di industri pengolahan, perdagangan, akomodasi serta makan dan minum, transportasi, serta jasa informasi dan komunikasi, yang seluruhnya tumbuh di atas rata-rata PDB pada 2026.

    Tim ekonom BSI mencatat bahwa realisasi investasi triwulan III-2025 telah mencapai Rp491,4 triliun, tumbuh 13,9 persen year-on-year (yoy), dengan PMDN Rp279,4 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp212 triliun.

    Ke depan, hilirisasi dan pergeseran prioritas kebijakan diperkirakan membuat PMDN sebagai motor utama investasi, sementara PMA akan lebih selektif dan berfokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor.

    Di tengah tantangan risiko global, kedalaman pasar keuangan yang masih terbatas, dan kebutuhan menciptakan banyak pekerjaan berkualitas, Indonesia dinilai mampu melompat ke pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan dengan penerapan kebijakan yang tepat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP identifikasi 700 titik potensi harta karun di laut Indonesia

    KKP identifikasi 700 titik potensi harta karun di laut Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengidentifikasi ada sekitar 700 titik di perairan Indonesia yang menyimpan potensi harta karun atau benda muatan kapal tenggelam (BMKT).

    Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan dari 700 titik tersebut, sekitar 90 persen berasal dari China.

    “Mayoritas titik berada di jalur sutera yakni jalur perdagangan kuno yang biasa dilewati kapal-kapal China, seperti Sumatera dan Jawa,” kata Frista di Jakarta, Kamis.

    Namun, ia menyampaikan bahwa potensi nilai BMKT di 700 titik tersebut belum dapat ditentukan, sebab penilaian baru dilakukan setelah pengangkatan dan taksasi resmi oleh Kementerian Keuangan.

    Penilaian tersebut mencakup identifikasi, pembagian, dan penentuan nilai ekonomi dari benda muatan kapal tenggelam yang berhasil diangkat.

    “Kalau nilainya, itu belum bisa ditaksir berapa. Potensi kasar tidak bisa dijadikan acuan karena barang-barang ini kan barang antik, harus dilihat dulu, pecah atau tidak itu nilainya sudah beda jauh,” katanya.

    Ia menambahkan dari sekitar 700 titik potensi BMKT, KKP telah mengeluarkan 13 izin pengangkatan, dan beberapa sudah diangkat.

    Namun, Frista belum bisa menyampaikan total nilai temuan harta karun tersebut.

    Pengelolaan BMKT menjadi salah satu isu strategis KKP dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Isu-isu lainnya juga mencakup pengelolaan sedimentasi laut, pengelolaan marine biofarmakologi, dan swasembada garam.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP targetkan sampah yang masuk ke laut berkurang 50 persen pada 2029

    KKP targetkan sampah yang masuk ke laut berkurang 50 persen pada 2029

    Target kita adalah pengurangan bertahap, mulai 10 persen pada 2026, 20 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, hingga 50 persen pada 2029,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sampah plastik yang masuk ke laut dapat berkurang hingga 50 persen pada 2029 melalui serangkaian program strategis.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara di Jakarta, Kamis mengatakan, setiap tahun sekitar 16 juta ton sampah plastik masuk ke laut Indonesia.

    Dari jumlah tersebut, 80 persen berasal dari daratan, sementara 20 persen atau sekitar 4 juta ton berasal dari aktivitas di laut, termasuk sampah kiriman dari luar.

    “Target kita adalah pengurangan bertahap, mulai 10 persen pada 2026, 20 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, hingga 50 persen pada 2029,” kata Koswara.

    Ia menjelaskan, strategi yang dilakukan KKP meliputi pembersihan sampah plastik di laut, penilaian neraca sampah berbasis kawasan pantau, pemberian insentif dan disinsentif kepada pemangku kepentingan, perubahan budaya masyarakat dalam aktivitas menghasilkan sampah, serta integrasi sumber pendanaan untuk pengelolaan sampah laut.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Aris menambahkan salah satu sumber terbesar sampah laut adalah sungai.

    Untuk itu, KKP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang barrier atau alat penghalang sampah di hampir seluruh sungai agar sampah tidak langsung masuk ke laut. Langkah serupa juga dilakukan di Bali.

    Selain itu, ia menyebut KKP juga berupaya untuk mengurangi sampah di pelabuhan perikanan. Beberapa pelabuhan telah menerapkan konsep zero waste sehingga sampah kembali ke darat untuk dikelola.

    “Ke depan, semua sungai diharapkan bisa zero waste, begitu juga pelabuhan perikanan dan aktivitas di pesisir secara bertahap,” ujarnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Karantina Sulsel sosialisasi aturan tingkatkan kepatuhan pengguna jasa

    Karantina Sulsel sosialisasi aturan tingkatkan kepatuhan pengguna jasa

    Makassar (ANTARA) – Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan (Karantina Sulawesi Selatan) menggelar sosialisasi sejumlah peraturan perkarantinaan guna meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa.

    Sosialisasi itu terkait Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Standard Operating Procedure (SOP) tindakan karantina.

    “Kegiatan ini dilakukan juga sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan perkarantinaan di Sulawesi Selatan,” ujar Kepala Karantina Sulawesi Selatan Sitti Chadidjah melalui keterangannya di Makassar, Kamis.

    Sosialisasi tersebut dinilai akan turut membantu pelaku usaha memahami alur pengajuan dokumen, kewajiban yang harus dipenuhi, dan tahapan yang harus dilalui sebelum suatu komoditas dapat diberangkatkan atau diterima.

    Penjelasan itu, lanjutnya, penting karena ketidaksesuaian administrasi maupun teknis kerap menjadi penyebab terhambatnya kelancaran proses distribusi.

    Chadidjah menegaskan bahwa UU Nomor 21 tahun 2019 tidak hanya mengatur tata kelola pengawasan, melainkan juga menjadi garis pertahanan pertama dalam menjaga Indonesia dari ancaman biologis lintas wilayah.

    “Setiap media pembawa, baik yang masuk, keluar, maupun antararea memiliki potensi membawa organisme pengganggu. Karena itu, kewajiban pemeriksaan karantina bukan semata prosedur administratif, melainkan instrumen perlindungan sumber daya hayati kita,” katanya, menjelaskan.

    Lebih Lanjut, Chadidjah menjelaskan di tengah arus perdagangan yang semakin terbuka, risiko introduksi hama penyakit semakin tinggi. Setiap pergerakan komoditas, terlebih yang melibatkan lintas batas selalu memiliki tingkat risiko yang tidak bisa diabaikan.

    Bagi pelaku usaha, kata Chadidjah, kesalahan kecil dalam pengurusan dokumen dapat berujung pada penolakan barang, kerugian finansial, hingga rusaknya reputasi.

    Sementara bagi negara, kelalaian dapat membuka celah bagi masuknya HPHK, HPIK ataupun OPTK yang sulit ditangani.

    “Di sinilah peran Karantina Sulawesi Selatan menjadi sentral untuk mengawasi, melayani, dan mengedukasi,” ujar dia.

    Karantina Sulawesi Selatan menegaskan sistem perkarantinaan adalah fondasi penting dalam menjaga kualitas dan keamanan komoditas, khususnya asal Sulawesi Selatan.

    Ia mengatakan di tengah meningkatnya kebutuhan perdagangan, kepatuhan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan komitmen antara petugas karantina, instansi terkait dan pengguna jasa.

    Bagi Chadidjah, dengan penyelarasan pemahaman dan penguatan kapasitas pelaku usaha, Karantina Sulawesi Selatan berharap seluruh pihak dapat menjalankan proses perkarantinaan dengan lebih tertib dan efektif.

    “Kegiatan ini sekaligus menggarisbawahi peran strategis Sulawesi Selatan dalam rantai distribusi komoditas nasional, yang keberlanjutannya sangat ditentukan oleh kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi,” kata Chadidjah.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Direksi KAI-KNKT inspeksi ke Stasiun Jember pastikan kesiapan Nataru

    Direksi KAI-KNKT inspeksi ke Stasiun Jember pastikan kesiapan Nataru

    Sebanyak 144.504 tempat duduk disediakan untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat di wilayah ujung timur Pulau Jawa itu dan sudah terjual sekitar 45.361 tiket telah terjual..,

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono melakukan inspeksi ke Stasiun Jember, Jawa Timur untuk memastikan kesiapan masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Rombongan direksi dan komisaris KAI, serta KNKT menggunakan kereta inspeksi tiba di Stasiun Jember pada Kamis sekitar pukul 09.45 WIB yang disambut oleh jajaran KAI Daop 9 Jember.

    “Kami bersama Ketua KNKT melakukan kegiatan rutin menjelang Natal dan Tahun Baru berupa inspeksi, salah satunya di wilayah Daop 9 Jember dengan pengecekan jalur kereta api,” kata Direktur Bisnis & Pengembangan Usaha PT KAI ​Rafli Yandra di Stasiun Jember.

    Pihak KAI memastikan kesiapan penuh dari sisi operasional, sarana, hingga keselamatan jalur menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2026 di wilayah Daop 9 Jember.

    “Sebanyak 144.504 tempat duduk disediakan untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat di wilayah ujung timur Pulau Jawa itu dan sudah terjual sekitar 45.361 tiket telah terjual. Angka itu diprediksi terus bergerak mendekati hari H,” tuturnya.

    Berdasarkan data penjualan tiket sementara, KA Probowangi relasi Ketapang – Surabaya Gubeng dan KA Sritanjung relasi Ketapang – Lempuyangan menjadi primadona masyarakat. Tercatat, KA Probowangi terjual paling laris sebanyak 11.794 tiket, disusul KA Sritanjung dengan 10.275 tiket.

    ​Pihak KAI telah melakukan peremajaan prasarana secara masif, termasuk penggantian 24 unit wesel di delapan titik strategis mulai dari Rambipuji, Tanggul, Jatiroto, Randuagung, Klakah, Leces, Malasan, hingga Probolinggo menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.

    “Fokus KAI adalah jaminan keamanan, kelancaran operasional, dan kenyamanan penumpang selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2026,” katanya.

    Sementara Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengapresiasi langkah KAI yang sudah melakukan persiapan cukup matang dalam menghadapi Natal dan tahun baru dengan melakukan inspeksi jalur dari Jakarta hingga Ketapang di Banyuwangi.

    “Kami juga memberikan rekomendasi untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan dengan penyebab yang sama dan pihak KAI sudah menjalankan dengan baik rekomendasi itu, sehingga masalah keselamatan bisa teratasi dengan baik,” ujarnya.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPG berhasil masuk di Bireun dan Tapteng yang terisolir akibat bencana

    LPG berhasil masuk di Bireun dan Tapteng yang terisolir akibat bencana

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bersama Pertamina akhirnya berhasil memasok kebutuhan LPG masyarakat di wilayah-wilayah yang terisolir akibat terputusnya jalur pasokan pascabanjir dan longsor seperti di Bireun, Aceh dan Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

    Terputusnya jembatan di Bireun, Aceh, menyebabkan pemerintah memasok kebutuhan LPG di wilayah terdampak Aceh bagian utara melalui dua jalur. Pertama, dari sisi utara melalui kapal yang memuat skid tank dari terminal LPG Arun (Lhokseumawe) ke Banda Aceh.

    “Kapal akan tiba di Lhokseumawe Kamis hari ini dan akan tiba di Banda Aceh Jumat (5/12) besok,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.

    Jalur kedua adalah pengiriman melalui sisi selatan dan barat Aceh dengan mengirimkan tabung isi dari Sumatera Utara (Sumut), serta menyiapkan gudang darurat di Aceh Barat. Untuk pasokan LPG pertama, menurut dia, sudah tiba pada Kamis ini

    Sementara itu, ia mengatakan untuk pasokan LPG kebutuhan masyarakat Sibolga, Tapanuli Tengah dan Nias, pengiriman juga akan dilakukan melalui dua jalur. Pertama melalui jalur laut menggunakan skid tank dan pengiriman tabung isi dari Teluk Kabung, Sumatera Barat, ke Nias, Sibolga, dan Tapanuli Tengah.

    Kedua melalui jalur darat, lewat Pakpak Bharat ke Tapteng—Sibolga.

    “Pengiriman pertama sudah tiba kemarin (Rabu, 3/12) melalui dua jalur alternatif ini,” kata Bahlil.

    Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi beban masyarakat terdampak bencana yang terisolir, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

    Pemerintah memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di daerah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman, meski distribusi di sejumlah titik masih mengalami kendala akibat akses jalan yang terputus.

    Stok BBM di daerah terdampak bencana dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di kisaran tujuh hingga delapan hari atau sesuai dengan standar kecukupan.

    “Tapi memang di beberapa daerah yang jalannya putus, itu mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu, kita sebagian ada pakai genset, pakai tangki, terus dilakukan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK longgarkan batas waktu penerapan parameter rasio ekuitas bagi LKM

    OJK longgarkan batas waktu penerapan parameter rasio ekuitas bagi LKM

    Penyesuaian ini dilakukan agar LKM memiliki ruang memadai untuk memperkuat struktur permodalannya tanpa mengganggu keberlangsungan operasional serta fungsi intermediasi bagi masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tambahan masa peralihan bagi lembaga keuangan mikro (LKM) dalam penerapan parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor menjadi berlaku mulai 31 Desember 2027, mengingat adanya tantangan struktural yang dihadapi LKM.

    “Penyesuaian ini dilakukan agar LKM memiliki ruang memadai untuk memperkuat struktur permodalannya tanpa mengganggu keberlangsungan operasional serta fungsi intermediasi bagi masyarakat,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, OJK telah menetapkan tiga kategori status pengawasan bagi industri PVML, termasuk LKM, yaitu pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus.

    Penetapan status tersebut didasarkan pada tiga parameter kuantitatif yang meliputi peringkat komposit tingkat kesehatan, rasio ekuitas terhadap modal disetor, serta rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah neto.

    Dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 49 Tahun 2024, parameter peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio piutang bermasalah neto diberlakukan setelah masa transisi tiga tahun sejak peraturan diundangkan.

    Sedangkan parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor berlaku segera sejak POJK/49 2024 diundangkan.

    Namun, jelas OJK, perkembangan kondisi ekonomi menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan telah berdampak pada kemampuan bayar debitur dan turut mempengaruhi rasio ekuitas terhadap modal disetor di berbagai LKM.

    Di sisi lain, penyelesaian permasalahan permodalan memerlukan waktu yang lebih panjang mengingat terbatasnya akses pendanaan, sumber permodalan, serta kapasitas finansial pemegang saham LKM.

    “Kondisi ini membuat LKM menghadapi tantangan struktural dalam memenuhi parameter tersebut secara tepat waktu,” kata Ismail.

    Dengan mempertimbangkan dinamika industri dan kondisi perekonomian terkini, perubahan atas POJK 49/2024 dinilai diperlukan untuk memberikan masa penyesuaian tambahan dalam penerapan parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor.

    Penyesuaian ini bertujuan memastikan proses penguatan kelembagaan LKM dapat berlangsung secara bertahap dan terukur.

    Oleh sebab itu, OJK pun menerbitkan POJK Nomor 25 Tahun 2025 mengenai Perubahan atas POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

    Untuk diketahui, berdasarkan POJK 49/2024, LKM yang masuk dalam kriteria status pengawasan intensif yakni yang memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 50 persen dan lebih kecil dari 75 persen.

    Sementara LKM dalam pengawasan khusus berarti memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 50 persen.

    Adapun POJK 49/2024 dinyatakan tetap berlaku pada saat POJK 25/2025 diundangkan pada 4 November 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.