Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Danantara pastikan selektif angkat WNA jadi direksi BUMN

    Danantara pastikan selektif angkat WNA jadi direksi BUMN

    Kita juga mencoba mereduksi secara total hal-hal mungkin yang kita temukan dalam BUMN, yang sifatnya adalah korupsi atau lain-lain

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memastikan bertindak selektif dalam mengangkat warga negara asing (WNA) sebagai direksi di perusahaan-perusahaan BUMN.

    CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan, pihaknya melakukan analisis mendalam terlebih dahulu mengenai kapasitas dan kapabilitas dari WNA tersebut sebelum diangkat menjadi dewan direksi.

    “Kita benar-benar analisis, bahwa ekspat yang kita bawa di BUMN-BUMN itu memang bisa memberikan transfer of technology, knowledge dan lebih membawa BUMN kita dengan standar internasional, dengan pengalaman yang lebih panjang,” ujar Rosan Roeslani di sela acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan langkah ini dilakukan juga sebagai upaya untuk mengurangi hal-hal yang berpotensi memberikan sentimen negatif di tubuh BUMN.

    “Kita juga mencoba mereduksi secara total hal-hal mungkin yang kita temukan dalam BUMN, yang sifatnya adalah korupsi atau lain-lain. Itu yang coba akan kita berantas secara total,” ujar Rosan.

    Terkait pengangkatan dua WNA sebagai direksi di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), ia menjelaskan pengangkatan tersebut untuk menunjukkan bahwa Danantara Indonesia serius dalam melakukan transformasi di GIAA.

    “Karena di dalam Garuda ini kita juga menginvestasikan dana yang tidak kecil, kita sudah kucurkan 400 juta dolar AS dan kemungkinan akan bertambah. Jadi, kita melihat bahwa manajemen memiliki peran yang penting,” ujar Rosan.

    Ia memastikan bahwa dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.

    Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), para pemegang saham menyetujui pengangkatan Glenny H Kairupan, seorang purnawirawan TNI yang sebelumnya menjabat Komisaris Garuda Indonesia, sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia.

    Perubahan lainnya meliputi penunjukan Thomas Sugiarto Oentoro sebagai Wakil Direktur Utama, Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi, serta Frans Dicky Tamara sebagai Komisaris.

    Adapun, kedua ekspatriat di tubuh Garuda Indonesia yaitu Neil Raymond Mills yang pernah menjadi petinggi Air Italy, Green Africa Airways, hingga Scandinavian Airlines, serta Balagopal Kunduvara yang berpengalaman menjabat di Singapore Airlines.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLTS IKN beroperasi hasilkan swasembada energi di Kalimantan

    PLTS IKN beroperasi hasilkan swasembada energi di Kalimantan

    ANTARA – Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur telah beroperasi penuh dengan kapasitas 50 Mega Watt. PLTS IKN memenuhi pasokan listrik untuk wilayah IKN dan sekitarnya sekaligus menghasilkan cadangan listrik untuk swasembada energi di Kalimantan. (Hanifan Ma’ruf/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini injeksi dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Injeksi ideal pemerintah Rp200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini sudah mulai menunjukkan hasil,” kata Luhut dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Luhut mengatakan Purbaya sudah mengusulkan untuk mengguyur pasar dengan suntikan uang beredar demi mendorong ekonomi sejak Purbaya masih menjadi stafnya di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

    Ketua DEN pun mengamini menyimpan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) membuat M0 atau base money berada dalam level rendah.

    “Sekarang saya lihat Menteri Keuangan yang baru mendorong betul mazhab-nya dia ini untuk mengguyur pasar dengan taruh Rp200 triliun di perbankan, dan saya kira itu sangat bagus,” ujarnya.

    Luhut optimistis kebijakan yang dijalankan oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan bisa membantu Indonesia mencetak pertumbuhan di level 5,1-5,2 persen.

    Meski begitu, ia mengingatkan publik untuk bersabar dalam memantau efektivitas kebijakan Purbaya.

    “Itu butuh waktu. Kita ini kadang-kadang seperti makan cabai. Begitu digigit, pedas. Enggak, butuh waktu. Itu suatu proses,” tutur Luhut.

    Sebelumnya, Purbaya melaporkan bank Himbara telah menyalurkan kredit produktif sebesar Rp112,4 triliun dari penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun.

    Rinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan Rp40,6 triliun dari alokasi penempatan dana Rp55 triliun atau setara 74 persen per 30 September 2025.

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merealisasikan Rp33,9 triliun dari Rp55 triliun atau 62 persen. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) merealisasikan Rp27,6 triliun dari Rp55 triliun atau 50 persen.

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan Rp4,8 triliun dari Rp25 triliun atau setara 19 persen, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp5,5 triliun dari Rp10 triliun atau 55 persen.

    Realisasi itu, menurut Purbaya, menunjukkan lebih dari separuh dana yang ditempatkan oleh pemerintah sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bukti lain yang turut mendukung efektivitas injeksi dana tersebut terlihat pada pertumbuhan uang beredar, di mana M0 atau base money melaju pesat menjadi 13,2 persen dari sebelumnya hampir mendekati posisi 0.

    Purbaya menyatakan kinerja ini menunjukkan uang di sistem perekonomian telah bertambah signifikan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop akan siapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang

    Menkop akan siapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono akan menyiapkan peraturan menteri (permen) terkait koperasi yang mengelola tambang.

    “Nanti kami akan kaji kemungkinan untuk membuat peraturan menteri Koperasi,” ujar Ferry dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis.

    Dia menambahkan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) nantinya akan mempersyaratkan koperasi yang mengajukan izin pengelolaan tambang adalah koperasi yang memiliki anggota yang berasal dari masyarakat di wilayah tambang mineral tersebut.

    “Dengan permen keluar langsung ajukan tambang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kalau itu koperasi ke Kementerian Koperasi. Syarat ada, tapi kita tidak boleh mempersulit lagi syaratnya, begitu syarat teknis yang ada di Kementerian ESDM ada, kita yang di Kementerian Koperasi permennya itu hanya sebatas dengan ranahnya koperasi,” katanya.

    Ferry mengungkapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang diharapkan dapat terbit pada pekan depan.

    “Justru kenapa koperasi harus dibuka kesempatan mengelola tambang, karena supaya anggota koperasinya bisa berasal dari masyarakat desa di sekitar tambang itu,” ujarnya.

    Sebelumnya Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah koperasi diberikan kesempatan mengelola tambang dan mineral hingga 2.500 hektare guna memperkuat peran koperasi dalam sektor strategis nasional.

    Ia menjelaskan kebijakan tersebut sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang menjadi perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Menurut Ferry, peraturan baru itu membuka jalan bagi koperasi untuk memiliki izin usaha pertambangan secara resmi, menandai era baru keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

    Ia menegaskan kebijakan tersebut juga menjadi bukti keseriusan pemerintah memperkuat posisi koperasi agar dapat bersaing dalam industri pertambangan yang selama ini didominasi korporasi besar.

    Lebih lanjut dikatakan Ferry, kebijakan itu akan membuka peluang pengelolaan tambang oleh berbagai entitas nasional, termasuk koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Solo Furnicraft Expo wadahi perajin lokal untuk tembus pasar global

    Solo Furnicraft Expo wadahi perajin lokal untuk tembus pasar global

    ANTARA – Wali Kota Solo Respati Ardi membuka pameran Solo Furnicraft Expo 2025 di Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Mebel Sri Kayu, Gilingan,  Kamis (16/10). Acara yang diikuti belasan perajin kayu Soloraya ini ditargetkan menjadi platform utama bagi produk lokal, agar dapat menembus pasar global. 
    (Denik Apriyani/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menpar & Kepala BPJPH serahkan sertifikat halal produk UMKM Penyengat

    Menpar & Kepala BPJPH serahkan sertifikat halal produk UMKM Penyengat

    Tanjungpinang (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Ahmad Haikal Hasan menyerahkan sertifikat halal bagi produk UMKM di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

    Menpar Widiyanti mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi strategis antara Kemenpar RI dan BPJPH dalam rangka program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM di desa wisata.

    “Program ini telah dilakukan sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 Desa Wisata di Indonesia, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat ini,” kata Widiyanti saat berkunjung sekaligus menyerahkan sertifikat halal produk UMKM di Pulau Penyengat, Kamis sore.

    Menpar menyebut total sudah ada 438 produk UMKM desa wisata tersertifikasi halal hingga 15 Oktober 2025.

    Program ini, kata dia, akan diperluas lagi bersama-sama BPJPH ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi, dalam rangka Indonesia Muslim Travel Index 2025.

    “Ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia, sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal, khususnya di Pulau Penyengat,” ujarnya.

    Widiyanti menyebut sebagai pusat peradaban Melayu Islam pada abad ke-19, Pulau Penyengat memiliki makna historis dan kultural yang mendalam.

    Desa ini mencerminkan integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat.

    Karena itu, lanjut dia, sangat tepat jika pulau mungil di seberang pusat Kota Tanjungpinang ini menjadi lokasi simbolis untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan pariwisata halal.

    Ia turut mengapresiasi yang BPJPH, Pemprov Kepri, Pemkot Tanjungpinang, serta seluruh masyarakat Pulau Penyengat atas semangat kolaborasi dan kebersamaan mendukung ekosistem wisata halal di Pulau Penyengat.

    “Semoga sinergi ini terus berlanjut untuk mendukung pengembangan desa wisata dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global pariwisata yang ramah Muslim,” katanya pula.

    Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi kunjungan Kemenpar dan BPJPH beserta jajaran sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan pariwisata halal Pulau Penyengat.

    Ansar menyampaikan Pemprov Kepri terus berkolaborasi dengan Pemkot Tanjungpinang dan Pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan wisata Pulau Penyengat sebagai salah satu magnet kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri.

    “Dari waktu ke waktu, kami terus membenahi infrastruktur pulau ini supaya semakin memikat wisatawan datang kemari. Termasuk rencana pembangunan Monumen Bahasa Nasional Pulau Penyengat pada tahun 2026,” ungkap Ansar.

    Menpar Widiyanti Putri Wardhana meninjau produk UMKM di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (16/10/2025). (ANTARA/Ogen)

    Usai acara tersebut, Menpar Widiyandi dan Kepala BPJPH menyempatkan diri meninjau langsung produk-produk pelaku UMKM di Pulau Penyengat, mulai dari kuliner, pakaian hingga aksesoris.

    Menpar bahkan mencicipi minuman Air Dohot yang menjadi ciri khas di pulau bersejarah tersebut.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Luhut: Prabowo bakal terbitkan Keppres selesaikan utang KCIC

    Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

    “Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Menurut Luhut, Prabowo bakal membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang KCIC. Ketua DEN juga berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dan sepakat bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.

    Terkait skema pembayaran, Luhut mengatakan penyelesaian utang KCIC akan menggunakan skema restrukturisasi, meski ia belum memastikan sumber dana untuk membayar utang. Dia pun terbuka dengan opsi membayar utang dengan dividen BUMN.

    Namun, Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambalan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

    Ia pun mengingatkan bahwa transportasi publik tidak didesain untuk mencari keuntungan. Transportasi umum, kata dia, selalu membutuhkan subsidi pemerintah.

    “Tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan, selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu, harus subsidi yang betul-betul terukur,” tuturnya.

    Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan proses penyelesaian masih dalam tahap evaluasi internal dan belum dilakukan komunikasi formal dengan pihak manapun, termasuk Kementerian Keuangan.

    Rosan menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara terstruktur dan terukur. Pihaknya akan duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menentukan opsi terbaik sebelum menyampaikan hasilnya kepada publik.

    Sementara Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sebelumnya telah mengungkapkan dua skema yang sedang dikaji. Pertama, melalui penambahan ekuitas atau suntikan dana tambahan.

    Kedua, dengan mengambil alih infrastruktur proyek dan menjadikannya aset negara, sebagaimana model kepemilikan pada industri perkeretaapian lainnya.

    Sebagai catatan, total investasi proyek mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun. Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari CDB dengan bunga 2 persen per tahun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas targetkan proyek waste to energy di 33 kota rampung di 2027

    Zulhas targetkan proyek waste to energy di 33 kota rampung di 2027

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) di 33 kota Indonesia dapat rampung pada akhir 2027.

    Dalam acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis, Zulhas mengatakan dirinya sudah mendapatkan restu dari Presiden untuk mempercepat penanganan sampah perkotaan yang berbasis teknologi ramah lingkungan.

    “Saya sudah dapat Kepres (Keputusan presiden). Ini nyata, jadi enggak omon-omon kita. Saya sudah dapat Kepres tiga hari yang lalu,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

    Sebelum aturan itu keluar, Zulhas mengklaim pihaknya sudah mulai membangun sejumlah proyek insinerator di sejumlah kota.

    Nantinya setiap fasilitas pengolahan mampu mengolah sekitar 2.000 ton sampah per hari.

    Zulhas mencontohkan, jika fasilitas tersebut diterapkan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, maka dibutuhkan sekitar empat pabrik untuk mengolah seluruh timbunan sampah di lokasi tersebut.

    “Satu pabrik itu bisa 2.000 ton. Jadi kalau di Bantar Gebang itu bisa empat (pabrik) dia,” terangnya.

    Lebih lanjut, menurut Zulhas, pembangunan proyek ini menjadi bagian dari program prioritas Presiden dalam menyelesaikan permasalahan sampah nasional.

    Ia menggambarkan kondisi tumpukan sampah di Jakarta saat ini setara dengan tinggi gedung 18 lantai.

    “Ini menjadi program prioritas Pak Prabowo. Bagaimana waste to energy menyelesaikan persoalan sampah yang puluhan tahun,” kata dia.

    “Kemarin, sebelas tahun, hanya satu izin untuk mengolah sampah keluar. Karena rumit, ruwet tadi menyangkut government. Nah ini kita pangkas,” tambahnya.

    Sejalan dengan kebijakan tersebut, sebelumnya Danantara memastikan peluncuran awal proyek waste to energy akan dilakukan pada akhir 2025.

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan tahap pertama akan melibatkan pembangunan 10 stasiun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di sepuluh kota.

    “InsyaAllah di akhir tahun ini nanti kita sudah bisa launching,” ujarnya saat ditemui seusai menghadiri acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Pandu menambahkan, minat investor sangat besar terhadap proyek ini.

    Lebih dari 120 perusahaan nasional dan multinasional telah mendaftarkan ketertarikannya untuk berpartisipasi.

    Saat ini, Danantara tengah melakukan seleksi untuk memilih konsorsium dengan kapasitas dan kapabilitas terbaik.

    Langkah percepatan pembangunan proyek waste to energy ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah yang selama ini membebani kota-kota besar di Indonesia, sekaligus memperluas pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPKH: Pelaku usaha RI berpeluang garap 30 persen ekosistem haji-umrah

    BPKH: Pelaku usaha RI berpeluang garap 30 persen ekosistem haji-umrah

    selama ini pemenuhan kebutuhan haji dan umrah masih bergantung pada importir asal Arab Saudi

    Tangerang (ANTARA) – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadhul Imansyah menyebutkan pelaku usaha Indonesia bisa memanfaatkan potensi 20-30 persen dari ekosistem haji dan umrah yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 triliun.

    Fadhul di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis, menjelaskan bahwa selama ini pemenuhan kebutuhan haji dan umrah masih bergantung pada importir asal Arab Saudi.

    Menurut dia, kerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam memenuhi kebutuhan pasokan haji dan umrah, dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi domestik.

    “Kalau kita hitung, misalnya anggaplah 1 tahun mungkin sekitar Rp100 triliun ekonomi yang bergerak di sana. Dalam rupiah, itu mungkin sekitar 20-30 persen maksimal, yang bisa kita manfaatkan, tapi itu baru fokus di haji dan umrah saja,” kata Fadhul.

    Melalui anak usahanya, BPKH Limited Liability Company, BPKH akan menyalurkan produk-produk Indonesia yang sesuai standar dan kebutuhan jamaah.

    Dalam kerja sama ini, Kemendag akan membantu mempertemukan pelaku usaha nasional, termasuk usaha mikro kecil dan menengah dengan mitra potensial di Arab Saudi melalui kegiatan penjajakan bisnis atau business matching.

    Adapun produk yang menjadi prioritas ekspor meliputi makanan siap saji, bumbu, produk halal, serta kebutuhan logistik dan perlengkapan ibadah.

    Fadhlul berharap kerja sama ini dapat memperkuat ekspor non migas Indonesia, memperluas rantai pasok halal nasional, serta memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam negeri.

    “Kalau kita bisa meningkatkan ekspor dari Indonesia ke Saudi untuk haji dan umrah, ini akan menjadi kontribusi besar bagi ekonomi domestik,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPKH: Pelaku usaha RI berpeluang garap 30 persen ekosistem haji-umrah

    BPKH: Pelaku usaha RI berpeluang garap 30 persen ekosistem haji-umrah

    selama ini pemenuhan kebutuhan haji dan umrah masih bergantung pada importir asal Arab Saudi

    Tangerang (ANTARA) – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadhul Imansyah menyebutkan pelaku usaha Indonesia bisa memanfaatkan potensi 20-30 persen dari ekosistem haji dan umrah yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 triliun.

    Fadhul di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis, menjelaskan bahwa selama ini pemenuhan kebutuhan haji dan umrah masih bergantung pada importir asal Arab Saudi.

    Menurut dia, kerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam memenuhi kebutuhan pasokan haji dan umrah, dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi domestik.

    “Kalau kita hitung, misalnya anggaplah 1 tahun mungkin sekitar Rp100 triliun ekonomi yang bergerak di sana. Dalam rupiah, itu mungkin sekitar 20-30 persen maksimal, yang bisa kita manfaatkan, tapi itu baru fokus di haji dan umrah saja,” kata Fadhul.

    Melalui anak usahanya, BPKH Limited Liability Company, BPKH akan menyalurkan produk-produk Indonesia yang sesuai standar dan kebutuhan jamaah.

    Dalam kerja sama ini, Kemendag akan membantu mempertemukan pelaku usaha nasional, termasuk usaha mikro kecil dan menengah dengan mitra potensial di Arab Saudi melalui kegiatan penjajakan bisnis atau business matching.

    Adapun produk yang menjadi prioritas ekspor meliputi makanan siap saji, bumbu, produk halal, serta kebutuhan logistik dan perlengkapan ibadah.

    Fadhlul berharap kerja sama ini dapat memperkuat ekspor non migas Indonesia, memperluas rantai pasok halal nasional, serta memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam negeri.

    “Kalau kita bisa meningkatkan ekspor dari Indonesia ke Saudi untuk haji dan umrah, ini akan menjadi kontribusi besar bagi ekonomi domestik,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.